Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menilai kecukupan rancangan pengendalian dan memberikan usulan perbaikan ICFR yang dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku pengelola piutang pajak dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan Direktorat Jenderal Pajak sebagai unit analysis. Hasil penelitian menunjukkan desain pengendalian dalam pencatatan piutang pajak belum sepenuhnya efektif. Terdapat risiko yang teridentifikasi dan masih terdapat kesenjangan dalam pengendaliannya sehingga berdampak pada potensi timbulnya salah saji, baik overstatement atau understatement piutang pajak. Kelemahan terdapat pada kebijakan akuntansi piutang pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip akrual, penerbitan ketetapan pajak yang masih dilakukan secara manual, dan tidak adanya portal pertukaran data antara DJP dengan Pengadilan Pajak. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, penelitian ini menyarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan revisi atas kebijakan akuntansi piutang pajak, menggunakan aplikasi dari penetapan hingga penyelesaian piutang, dan mengembangkan aplikasi bersama Pengadilan Pajak sebagai portal pertukaran data.

---

ABSTRACTThe purposes of this research are to assess the adequacy of the control design and to propose improvements to Internal Control over Financial Reporting that can be utilized by the Directorate General of Taxes as a manager of tax receivable in support of transparency and accountability of the government financial statements. This research used a qualitative method with a case study approach to the Directorate General of Taxes as the unit analysis. The results show that the control design in the recording of tax receivable has not been fully effective. There are risks identified and gaps in the control which could lead to potential misstatements, whether overstatement or understatement of tax receivable. Weaknesses are also found in the tax receivable accounting policies that do not fully comply with the accrual principle, the issuance of tax provision that still could be done manually, and the absence of data exchange portal between the Directorate General of Taxes and the Tax Court. To improve the condition, this reaseach suggested the Directorate General of Taxes to revise the accounting policy of tax receivable, using the application from the determination to the settlement of receivable, and to develop the application with the Tax Court as the data exchange portal."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan akuntansi yang tepat dalam pengakuan kewajiban dan beban atas program Tunjangan Hari Tua THT dan program pensiun PNS, serta menganalisis prosedur yang tepat dalam pengakuan kewajiban dan beban tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode studi kasus. Kesimpulan dari penelitian adalah pemerintah mengakui kewajiban dalam program THT PNS pada periode saat terjadinya kondisi penyebab munculnya kewajiban tersebut dan pemerintah mengakui kewajiban atas program pensiun sebesar akumulasi Iuran Dana Pensiun IDP . Prosedur pengakuan kewajiban dan beban atas program THT dan program pensiun perlu disesuaikan dengan kebijakan akuntansinya.

---

This study aims to analyze the appropriate accounting policies in the recognition of liabilities and expenses on the civil servant old age benefit program, pension program and to analyze the appropriate procedures. This research is a descriptive research with case study method. The conclusion of this study is that the government recognizes liabilities in the civil servant 39 s old age benefit program in the period during which the condition causes the liabilities to occur and the government recognizes the liabilities for the pension program as the accumulated contributions of the Pension Fund. The procedures for recognizing obligations on civil servant old age benefit program and pension plans need to be adjusted to their accounting policies."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko, menganalisis kegiatan pengendalian, dan mengusulkan perbaikan terhadap prosedur pelaporan keuangan atas kewajiban yang timbul dari tuntutan hukum kepada pemerintah yang dapat diimplementasikan oleh Kementerian Keuangan untuk meningkatkan keandalan penyajian dan pengungkapan kewajiban tersebut dalam laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat risiko yang teridentifikasi dalam pelaksanaan prosedur tersebut yaitu risiko kesalahan klasifikasi kewajiban dan risiko ketidaklengkapan pengungkapan tuntutan hukum. Risiko-risiko tersebut disebabkan oleh masih adanya kelemahan pengendalian intern yang meliputi ketidakjelasan pembedaan antara BA BUN dan BA 015 dalam pengadministrasian tuntutan hukum, ketidakmampuan Sistem Informasi Bantuan Hukum dalam menghasilkan laporan berdasarkan status dan progress perkara, ketidakjelasan penunjukan unit yang berwenang melaporkan tuntutan hukum dalam laporan keuangan, serta penggunaan data tuntutan hukum yang tidak update untuk keperluan rekonsiliasi laporan keuangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini menyarankan Kementerian Keuangan untuk merancang kegiatan pengendalian berupa perbaikan fitur Sistem Informasi Bantuan Hukum dengan menambahkan klasifikasi berdasarkan BA BUN/BA 015 serta status dan progress perkara, menunjuk UAKPA Kantor Pusat Sekretariat Jenderal sebagai unit yang melaporkan tuntutan hukum dalam laporan keuangan, serta membuat sistem informasi pelaporan kewajiban tuntutan hukum terintegrasi dalam rangka meningkatkan keandalan dari proses rekonsiliasi laporan keuangan.

---

ABSTRACTThis study aims to identify risks, analyze control activities, and propose improvements to the legal liabilities financial reporting procedures that can be implemented by the Ministry of Finance to improve the reliability of the presentation and disclosure of the legal liabilites in the government financial statements. This research uses qualitative method with case study approach at the Ministry of Finance. The results of the study indicate that there are risks identified in the implementation of such procedure, namely the risk of misclassification of legal liabilities and the risk of incomplete disclosure of legal liabilities. The risks are caused by the weakness of internal control which includes the unclear distinction between BA BUN and BA 015 in litigation administration, the inability of the Legal Aid Information System to generate reports based on status and progress of case, the unclear appointment of unit authorized to report legal liabilities in financial statements, and the use of un update litigation data for the purposes of financial statement reconciliation. To overcome this problem, this research suggests the Ministry of Finance to design the control activities in the form of improvements of the Legal Aid Information System feature by adding the BA BUN BA 015 classification and the status and progress of the case, appoint UAKPA Head Office of the Secretariat General as units to report legal liabilities in the financial statements, and establish an integrated legal liabilities reporting system in order to improve the reliability of the financial statements reconciliation process."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan siklus hidup aset dengan pendekatan Total Asset Management TAM agar mendukung pencapaian tujuan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik manajemen aset tetap yang ada dengan kerangka TAM serta best practice yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap yang saat ini dilaksanakan di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta belum seluruhnya memenuhi komponen dalam konsep Total Asset Management sehingga belum menunjukan adanya keterkaitan langsung antara pengelolaan aset tetap dengan strategi pencapaian tujuan organisasi.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the fixed assets management at Jakarta Provincial Government DKI Jakarta based on assets life cycle approach and Total Assets Management TAM in order to achieve organizational objectives economically, efficiently, and effectively. This study used a qualitative method with case study approach. The analysis is done by comparing the current practices of fixed assets management with asset management best practice criteria and elements based on assets life cycle and TAM concept. The results shows that fixed assets management currently implemented in DKI Jakarta has not entirely meet the component in the the Aset Life Cycle Management and TAM concept thus has not shown any direct link between fixed assets management and an organizational strategy."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara BMN berupa rumah negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan. Perencanaan rumah negara DJKN belum terintegrasi dengan rencana strategis DJKN sehingga jumlah rumah negara DJKN baru terpenuhi 198 rumah negara atau 18,02 dari jumlah jabatan yang seharusnya mendapatkan rumah negara. Pendekatan yang digunakan adalah Integrated Strategic Asset Management framework khususnya pada bagian Strategic Planning. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara DJKN yang ada dengan Integrated Strategic Asset Management framework. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara yang saat ini dilakukan oleh DJKN belum selaras dengan strategi-strategi yang diamanatkan dalam Integrated Strategic Asset Management, yaitu agar terintegrasi dengan rencana strategis organisasi. Selanjutnya, disusun usulan perbaikan strategi lsquo;gap rsquo; analysis, strategi pengelolaan aset terinci, dan strategi identifikasi risiko aset yang berpengaruh dalam pelayanan, dalam rangka menyelaraskan perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara DJKN dengan rencana strategis organisasi, yang akan mempercepat penambahan jumlah rumah negara DJKN dengan tetap selaras dengan pencapaian tujuan organisasi.

---

This research was aimed at analyzing State Owned Assets Barang Milik Negara BMN requirement planning in the form of state owned houses at Directorate General of State Assets Management Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN of Ministry of Finance. Directorate General of State Assets rsquo state owned houses planning has not yet integrated with Directorate General of State Assets rsquo strategic planning so Directorate General of State Assets rsquo state owned houses have only reached 198 houses or 18,02 of the number of posts that should be given state owned houses. This approach used Integrated Strategic Asset Management framework especially in Strategic Planning. This research was a qualitative research with case study approach. Analysis was done through comparing the planning of state owned asset need in the form of existing Directorate General of State Assets state owned houses with Integrated Strategic Asset Management framework.

The result of the research shows that state owned asset needs planning in the form of state owned houses has not yet fitted with strategies as addressed in Integrated Strategic Asset Management, that is, in order be well integrated with organization strategic planning. Further, the improvement of gap analysis strategy, detailed assets management strategy, and assets risk identification strategy influencing services are proposed in order to fit state owned asset needs planning in the form of Directorate General of State Assets rsquo state owned houses with organization srategic planning, that will accelerate the addition of the number of Directorate General of State Assets rsquo state owned houses which still fits with organization goals achievement."

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pedoman penilaian risiko yang disusun oleh BPKP menggunakan teori manajemen risiko serta untuk melakukan penerapan atas hasil analisis pedoman tersebut dalam kegiatan penilaian risiko pada penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen risiko. Penelitian ini menggunakan metode Mixed-Method, yakni pengkombinasian metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan cara melakukan telaah dokumen berupa pedoman penilaian risiko yang disusun BPKP, wawancara, dan FGD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedoman penilaian risiko BPKP tidak semuanya sejalan dengan elemen manajemen risiko yaitu tidak adanya aspek Evaluasi Risiko dan beberapa langkah kerja yang tidak sesuai dengan tahapan Penilaian Risiko menurut AS/NZS. Berdasarkan hasil penerapan dari ketiga aspek dan langkah kerja tersebut, dalam kegiatan penilaian risiko pada proses penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta, menghasilkan daftar risiko dan hasil analisis risiko yang dapat digunakan untuk membuat rencana penanganan risiko.

---

ABSTRACT

This study aims to analyze the risk assessment guidelines compiled by the BPKP using risk management theory and to implement the results of the guideline analysis in risk assessment activities in the preparation of the DKI Jakarta Provincial Budget. The approach used in this research is risk management theory. This study uses the Mixed-Method method, namely combining quantitative and qualitative research methods by conducting a document review in the form of risk assessment guidelines compiled by BPKP, interviews, and FGDs. The results of this study indicate that the BPKP risk assessment guidelines are not all in line with the elements of risk management, namely the absence of aspects of Risk Evaluation and several work steps that are not by the stages of Risk Assessment according to AS/NZS. Based on the results of the application of the three aspects and work steps, in the risk assessment activities in the process of drafting the DKI Jakarta Provincial Budget, it produces a list of risks and the results of risk analysis that can be used to make a risk management plan."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor determinan kualitas LaporanKeuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) serta pengaruhnya terhadapmanfaat pelaporan keuangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu mixedmethod yang menggabungkan analisis kuantitatif dengan Structural EquationModel dan analisis kualitatif dengan analisis tematik. Penelitian dilakukan padatahun 2015 dengan data sampel 108 responden dari KementerianNegara/Lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kapasitas SDM,Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan TeknologiInformasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKKL. Pengaruhrekonsiliasi data terhadap kualitas LKKL tidak terbukti. Sementara itu, kualitasLKKL berpengaruh signifikan positif terhadap manfaat LKKL

---

ABSTRACTThis research is aimed to analyze factors that affect quality of financial statementsof government agencies and its effects on benefits of financial reporting. Thisresearch uses mixed method that combines quantitative method and qualitativemethod. For quantitative method, the research uses Structural Equation Model andfor qualitative method, the research uses thematic analysis. The research isconducted in 2015 with 108 respondents sample data of goverment agencies.Results of this research show that capacity of HR, organizational commitment,internal control systems, information technology effecting significantly positiveon the quality of the financial statements of government agencies. Hypothesis ofdata reconciliation influences quality of financial statements of governmentagencies is not proven. Meanwhile, the quality of financial statements ofgovernment agencies effecting positively on the benefits of financial reporting"

"Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan pengelolaan keuangan per komponen akun pada laporan keuangan Kementerian Pariwisata ditinjau dari empat kriteria pemberian opini menurut UU No 15 Tahun 2004 dan bertujuan memberikan rekomendasi upaya perbaikan yang harus dilakukan Kementerian Pariwisata untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dilihat dari empat kriteria pemberian opini terdapat permasalahan pengelolaan keuangan pada akun pendapatan negara, belanja negara, persediaan, aset tetap, dan utang kepada pihak ketiga. Upaya perbaikan yang harus dilakukan yaitu: pembuatan peraturan internal, restrukturisasi SDM, pembentukan tim ad hoc, dan peningkatan efektivitas satuan tugas SPI.

---

This study is aimed to analyze financial management issues on Ministry of Tourism Financial Statements accounts refer to criteria in determining the opinion therefore according to UU No. 15 2004 and to provide the recommendation to improve the financial management accountability to get an unqualified opinion. Data are analyzed by descriptive qualitative method.

The results show issues in income, expenditure, inventory, fixed asset, and debt to third parties. The major efforts must be done: making the internal regulations, restructuring of human resources, forming of ad hoc team, and increasing the effectiveness of the task force of internal control."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Balanced Scorecard yaitu mengetahui kesesuaian antara praktik dengan konsep. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis data untuk kemudian didiskripsikan secara sistematis sehingga dapat dibuat kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi konsep Balanced Scorecard pada KPKNL Jakarta III secara umum telah sesuai dengan konsep Balanced Scorecard sebagaimana yang dicetuskan oleh Kaplan dan Norton (1992) dan kemudian dikembangkan oleh ahli lainnya seperti Niven (2003). Namun demikian, masih terdapat beberapa temuan hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar untuk dilakukan perbaikan antara lain adalah adanya perbedaan penggunaan istilah misi dan visi dengan yang terdapat pada konsep Balanced Scorecard, adanya pernyataan visi yang belum sepenuhnya efektif, peta strategi yang belum sepenuhnya benar dan tepat serta belum memenuhi keselasaran (alignment), cascading terhadap sasaran strategis dan Key Perfomance Indicator (KPI) yang belum sepenuhnya benar dan tepat, dan jumlah KPI yang masih dapat dikembangkan lagi untuk mencapai sasaran strategis.

---

ABSTRACT

One public organization/administration in Indonesia which first implemented the Balanced Scorecard concept is State Asset and Auction Service Office/KPKNL Jakarta III under the Ministry of Finance Indonesia. After 4 (four) years KPKNL Jakarta III implementing the Balanced Scorecard concept, it is important to do this research aims to evaluate the implementation of the Balanced Scorecard in order to compare between the practice and the concept. The method used is descriptive analysis method by doing collect, classify, and analyze the data, than described it systematically, so that it can be concluded. Data are obtained from the study of literature (library research) such as books, magazines, journals, scientific articles as published through the internet, and regulations. Data are from field research such as performance reports, observations and interviews on the object of research. The study concludes that the implementation of the Balanced Scorecard concept in KPKNL Jakarta III in general is in accordance with the Balanced Scorecard concept as proposed by Kaplan and Norton (1992) and later developed by other experts such as Niven (2003). Nevertheless, there are still some rooms for improvements, such as the difference in the use of the term "Mission" and "Vision" to the Balanced Scorecard concept, the statement of vision that has not been declared fully effective, strategy map is not entirely correct and precise yet, cascading against strategic objectives and Key Performance Indicator (KPI) is not entirely correct and appropriate, and the number of KPIs that can be developed to attain the strategic objectives."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan evaluasi kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada Universitas Terbuka (UT). Selain itu, penelitian ini mendeskripsikan hambatan dalam PPK-BLU di UT. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka, dan telaah dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan analisis evaluasi kinerja menunjukan bahwa UT telah menerapkan konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan konsep Value For Money (VFM). Berdasarkan analisis implementasi BLU menunjukan bahwa UT telah memiliki dokumen penganggaran sampai dengan pelaporan yang disyaratkan dalam Manual BLU Bidang Pendidikan Kementerian Keuangan. Hambatan yang dihadapi oleh UT pada tahap perencanaan adalah belum digunakannya aplikasi IT yang memerlukan banyak waktu dan SDM, hambatan pada tahap pelaksanaan adalah daya serap anggaran rendah dan kompetensi SDM atas pengelolaan keuangan negara yang belum merata di semua unit, pada tahap pelaporan anggaran belum menggunakan satu standar pelaporan keuangan serta pada pelaporan kinerja belum adanya alat bantu dalam pengukuran kinerja di UT, untuk dapat menghubungkan antara anggaran yang telah digunakan dengan kinerja yang dihasilkan.

---

The purpose of this research is to determine the implementation and performance evaluation of Financial Management Pattern Public Service Agency (PPK-BLU) at Indonesia Open University (UT). It also describes obstacles found in the PPK-BLU at UT. This research uses a qualitative analysis where data are collected through observation, interviews, and related documents that support the topic of this research. Based on the analysis of performance evaluation, this research finds that UT has implemented both of Performance-Based Budgeting (PBB) and Value For Money (VFM) concepts. Based on the analysis on the implementation of Public Service Agency, UT already has documents from budgeting to reporting which required from Manual of Public Service Agency of Education Sector by Ministry of Finance. However, UT also has been facing some barrier in every stage. At the planning stage, UT has been facing the barrier of readiness to use the IT applications which be able to utilize more time-spent and human resources. Meanwhile at the implementation phase, UT has been facing the barrier low realization of budget and unequal competences of human resources across the units in managing the government finances. In the last phase of budget reporting, UT has been facing the barrier where standard of financial reporting has not available yet to be used. In addition to that, UT also does not have a performance-reporting tool in measuring the relations between used budget and the performance outputs."