Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini tentang membahas tentang kegiatan penertiban permukiman liar di Muara Angke yang dilakukan oleh petugas tramtib dan Polisi. Perhatian utama dalam penulisan tesis ini adalah bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan oleh petugas tramtib dan polisi di Muara Angke selama ini dengan memberdayakan keberadaan para preman yang dianggap tokoh oleh warga penghuni liar. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode etnografi. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Hasil penelitian menunjukan: 1) Kawasan permukiman liar yang terdapat di Muara Angke pada awalnya merupakan penguasaan sebagian lahan yang dilakukan oleh orang-orang kaum pendatang yang memanfaatkan lahan-lahan yang masih kosong milik Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PT PKPP & PPI) Dinas Petemakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta; 2) kegiatan penertiban yang dilakukan di permukiman liar Muara Angke selama ini dilakukan dengan dua metode yang berbeda, pertama dilakukan oleh aparat tramtib kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan kedua dilakukan oleh UPT PKPP & PPI dengan menggunakan komunitas preman yang dianggap tokoh oleh warga hunian liar, yang selama ini dikenal dengan sebutan tramtib india; 3) kelompok preman yang terdapat di permukiman liar adalah kelompok preman dari bugis-makasar dan kelompok preman dari kulon; 4) para korban penertiban permukiman liar mendapatkan kompensasi dari UPT PKPP & PPI berupa uang kerohiman yang jumlahnya sama dengan tidak melihat kondisi dan fisik bangunan; 5) Cara kerja para preman di permukiman liar Muara Angke adalah dengan mengunig lahan-lahan yang masih kosong kemudian menjualnya kepada warga hunian liar baru yang akan menempatinya; 6) pola hubungan patron klien yang terjadi di permukiman liar Muara Angke adalah patron klien antara preman dengan warga hunian liar dan patron klien antara polisi dengan para preman; 7) metode pendekatan yang dilakukan oleh Polsek KP3 Pelabuhan Sunda Kelapa terhadap para preman di kawasan permukiman liar adalah dengan metode pendekatan persuasif dengan cara melibatkan para preman untuk menjaga dan mengawasi sarana dan prasarana milik UPT PKPP & PPI Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta, seperti penjagaan blongblong ikan, penjagaan tambak-tambak dan pejagaan kapal-kapal hasil sitaan Polsek KP3 Pelabuhan Sunda Kelapa. Implikasi kajian dari tesis ini adalah: 1) Ketegasan dalam penegakan Perda DKI Jakarta No. 11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Wilayah DKI Jakarta terhadap bangunan liar yang ditempati oleh para pendatang liar di Muara Angke harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan agar jumlahnya tidak terus bertambah; 2) perlu adanya kejelasan status dan pemberian kekuatan hukum yang tetap kepada pihak UPT PKPP & PPI Dinas Petemakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DK1 Jakarta, sehingga setiap kegiatan penertiban yang akan dilakukan oleh pihaknya memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak rawan terhadap gugatan PTUN dari pihak lain; 3) Setiap kegiatan penertiban dan penggusuran yang akan dilakukan, hendaknya selalu dipikirkan dampak konflik yang ditimbulkan dari penertiban tersebut, yaitu mengenai relokasi ternpat tinggal selanjutnya dan memperbanyak pembuatan rumah-rumah sederhana layak huni atau rumah susun yang harganya sebagian merupakan subsidi dari pemerintah; 4) penerapan sanksi sesuai Perda harus diterapkan kepada para warga hunian liar yang masih memanfaatkan lahan kosong yang telah dilakukan penertiban.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the order enforcement activities at illegal settlement in Muara Angke conducted by public order officers and police officers. The main concern in this thesis writing is that the law enforcement activities conducted by public order officers at Muara Angke during the time by empowering the existence of thugs considered as figures by the squatters. The approach used is qualitative method with ethnography method. Data collection carried out through observation, participatory observation and structured and non structured interviews. The research results indicate: (1) Illegal settlement located at Muara Angke in the beginning was control of land conducted by migrants utilizing the unoccupied land belong to Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PT PKPPP & PPI) Husbandry, Fishery and Marine Agency Capital Jakarta; 2) the order enforcement conducted in the illegal settlement of Muara Angke during the time conducted with to different methods, first conducted by public order officers of Penjaringan District North Jakarta and second conducted by UPT PKPP & PPI by using thugs community considered as figure by squatters, which during the time known with India public order enforcers; 3) thugs groups in the illegal settlement are thugs groups from Bugis-Makassar and thugs group from Kulon, 4) the eviction victims received compensation from UPT PKPP & PPI in form of kerohiman money which the amounts were the same without considering the building conditions and physic; the work method of thugs at the illegal settlement Muara Angke was by dividing the unoccupied land then sold them to the new squatters who will place them; 6) relations pattern of patron client occurred in illegal settlement Muara Angke are patron client between thugs and squatters and patron client between police and thugs; 7) the approach method conduced by Precinct Police Station KP3 Sunda Kelapa Port toward the thugs in the illegal settlement is by persuasive method by involving the thugs to safeguard and oversee the means and facilities belong to UPI PKPP & PPI of Fishery and Maritime Agency of Capital Jakarta, such safeguarding fish catching, embankments, and vessels of confiscation result of Precinct Police Station KP3 Sunda Kelapa Port. Research implications of this thesis are : 1) Decisiveness in enforcement Bylaw of Capital Jakarta No. 11/1988 concerning Public Orderliness of Jakarta Region toward illegal buildings occupied by the illegal migrants at Muara Angke should be conducted in consistent and sustainable way in order that their number does not increase; 2) it requires clarification of status and permanent legal force granting to the to UPT PKPP & PP Husbandry, Fishery and Maritime Agency of Capital Jakarta, so each orderliness activities to carry out by its side has a strong legal basis and not vulnerable to administrative legal suit from other party; 3) Each order enforcement and eviction to conduct should be always considered their conflict impacts emerged from order enforcement, namely, concerning relocation their next homes and increase the number of simple and decent homes or flats which the prices a part is subsidy from the government; 4) the imposition of sanctions pursuant to Bylaw should be applied to the squatters who still utilize the vacant lands which have been ordered.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini adalah tentang birokrasi penyidikan, mekanisme kontrol dan penyidikan internal KPK. Perhatian utama dalam tesis ini adalah pada tindakan¬tindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di KPK dikaitkan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki KPK yang berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum lain. Selain itu, dalam tesis ini juga membahas mekanisme kontrol dan pengawasan internal yang ada di KPK khususnya saat terjadinya korupsi yang dilakukan oleh Sup yang saat itu menjadi penyidik KPK. Tujuan dalam tesis ini adalah untuk menunjukkan birokrasi penyidikan yang ada di KPK serta mekanisme kontrol dan pengawasan internal yang belum berjalan secara maksimal sehingga peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh Sup selaku penyidik KPK untuk melakukan korupsi. Masalah dalam tesis ini adalah tindak pidana korupsi penyidik KPK dan penyidikannya. Korupsi yang dilakukan oleh Sup merupakan perbuatan pemerasan terhadap saksi yang sedang berperkara di KPK. Dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangannya, Sup melakukan pemerasan guna keuntungan pribadi. Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh Sup yang memanfaatkan kelemahan mekanisme kontrol dan pengawasan internal. Pengaruh KPK sebagai lembaga baru yang belum memiliki organ yang lengkap dimanfaatkan oleh Sup untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan tergolong sebagai perbuatan korupsi. Dengan berdalih untuk kepentingan dinas, Sup melakukan hubungan dengan orang atau pihak yang sedang dalam proses pemeriksaan. Perbuatan yang dilakukan oleh Sup merupakan cermin budaya organisasi lama tempat Sup berdinas sebelum di KPK. Budaya organisasi tersebut dibawa dan terus dilakukan oleh Sup di KPK yang sebenarnya memiliki budaya organisasi yang berbeda. Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Sup sangat bertentangan dengan jiwa pendirian KPK dimana dengan berdirinya KPK diharapkan hadir suatu lembaga penegak hukum yang bebas dari KKN. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap penyidiknya yang melakukan korupsi sangat cepat dan profesional. Penyidikan berjaian sesuai dengan aturan yang ada dan penerapan sanksinya pun diselaraskan dengan aturan yang ada pula. Persangkaan pasal terhadap Sup ditambah dengan pasal pemberatan yang diberikan kepada penyidik KPK yang melakukan korupsi menunjukkan bahwa KPK tidak segan-segan menindak tegas pegawai atau penyidiknya yang melakukan pelanggaran.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini tentang "Penanganan akibat bencana luapan lumpur panas PT. Lapindo Brantas di Kecamatan Porong oleh Polres Sidoarjo" Yaitu : tindakan-tindakan manajerial maupun operasionaI yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo dalam menangani akibat yang ditimbulkan oleh bencana luapan lumpur panas PT Lapindo Brantas di Kecamatan Porong. Fokus penanganan yang dilakukan adalah warga masyarakat yang menjadi korban bencana luapan lumpur. Tesis ini disusun berdasarkan penelitian yang menggunakan pendekatan kwalitatif, dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman serta pemeriksaan dokumen. Gambaran umum daerah penelitian yaitu : Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Sebelum terjadinya bencana semburan lumpur, kecamatan ini merupakan wilayah yang sangat potensial. Kondisi sosial ekonomi, tidak kurang 123 industri terdapat di tiga kecamatan tersebut. Di sektor pertanian dan perkebunan wilayah tersebut merupakan wilayah yang subur, lahan pertanian dan perkebunan ditanami padi dan tebu. Sektor perikanan, di tiga kecamatan tersebut juga terdapat tambak yang cukup luas. Sektor pertambangan, terdapat eksplorasi gas bumi milik PT Lapindo Brantas sebanyak 19 sumur gas. Di sektor perdagangan, terdapat pertokoan dan pasar bahkan sudah banyak minimarket. Sosial budaya, terdapat sekolah SD s/d SLTA juga sekolah agama. Kegiatan keagamaan terutama agama Islam untuk mernperkuat ukuwah Islamiyah serta menumbuhkan suasana kekerabatan sesama warga masyarakat tumbuh subur di daerah tersebut. Bencana luapan Lumpur telah menciptakan 4 macam kerugian yaitu kerugian materiil yang sifatnya permanen, kerugian fisik, kerugian mental, dan kerugian sosial. Masyarakat setempat meminta PT Lapindo Brantas sebagai penyebab terjadinya bencana untuk bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Ada 4 tanggungjawab yang ditanggung oleh PT Lapindo Brantas yaitu tanggungjawab kemanusiaan, tanggungjawab kerugian, tanggungjawab penutupan semburan dan luapan lumpur serta tanggungjawab hukum. Upaya penanganan bencana yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo, Pokes Sidoarjo serta instansi terkait lainnya didasarkan pada SK Bupati Sidoarjo nomor: 18816891404.1.1.312006 tanggal 15 Juni 2006 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Bencana Luapan Lumpur Di Kecamatan Porong dan Sekitarnya Tahun 2006. Selain berpedoman pada SK Bupati tersebut Polres Sidoarjo juga telah menyusun organisasi penanganan bencana melalui Operasi "Rencana Kontijensi Khusus" Penanganan Dampak Luapan Lumpur Porong Sidoarjo. Prinlak Ops Polres Sidoarjo "Rencana Kontijensi Khusus Tentang Penanganan Dampak Luapan Lumpur Porong Sidoarjo " No.Pol : RlPrinlak Ops/591LX12006. Penanganan bencana dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap sebelum kejadian bencana, tahap saat terjadinya bencana, tahap setelah kejadian bencana serta adanya rehabilitasi mental korban bencana. Mengingat banyaknya instansi pemerintah yang terlibat dalam penanganan bencana sebagaimana SK Bupati tersebut maka diperlukan adanya koordinasi dan hubungan tata cara kerja yang baik antara Pokes Sidoarjo dengan beberapa instansi terkait lainnya. Namun Koordinasi dan HTCK ini kurang terlaksana dengan baik. Penanganan bencana yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo dan instansi terkait lainnya secara garis besar telah mempedomani 6 siklus Disaster Management yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respon, pemulihan dan pembangunan. Namun pada tindakan pemulihan pada bencana luapan lumpur tidak bisa dilakukan karena korban menderita kerugian materiil yang sifatnya permanen. Pada penanganan bencana tersebut juga dilaksanakan Simulasi menghadapi ancaman jebolnya tanggul penahan luapan lumpur. Simulasi bertujuan untuk memberikan gambaran penanganan bencana agar masyarakat yang menjadi korban tidak panik dan aparat kepolisian serta instansi terkait lainnya memahami tentang apa yang harus dikerjakan dalam melakukan penanganan bencana. Hubungan tata cara kerja dan koordinasi antara instansi terkait kurang berjalan dengan baik. HTCK dan koordinasi masih terpengaruh oleh sistem birokrasi pemerintahan yang bersifat Patrimonial. Koordinasi yang dilakukan hanya bersifat reaktif saja. Ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penanganan bencana sehingga penanganan bencana menjadi parsial. Masing-masing instansi melakukan penanganan sesuai kebijakan pimpinan masing-masing yang sifatnya temporer.

---

ABSTRACT
The thesis is about the handling of the impact of hot mud of PT Lapindo Brantas in Porong Sub-district by Sidoarjo Resort Police. The thesis discusses the managerial and operational action conducted by Sidoarjo Resort Police in handling the impact of hot mud of PT Lapindo Brantas in Porong Sub-district. The focus of the thesis is the handling the community as the victims of the disaster. The writer employs qualitative approach and data is collected by using several methods, such as observation, involved observation, interview, and document review. As we all know that before the disaster happened, Porong Sub-district had been known as a potential area There were at least 123 factories or manufacturers, large areas of agriculture, fisheries, oil and gas exploration in which some of them belong to PT Lapindo Brantas. The disaster caused by the hot mud has created four kinds of loss: (1) permanent material losses, (2) physical loss, (3) mental loss, and (4) social loss. The local community has asked PT Lapindo Brantas as the party which caused the disaster to be responsible for the disaster. There are four responsibilities that must be borne by PT Lapindo Brantas: (1) humanity responsibility, (2) losses responsibility, (3) the responsibility of closing the hole and the overflow of the mud, and (4) law responsibility. The handling efforts conducted by Sidoarjo Local Government, Sidoarjo Resort Police as well as other related agencies are based on the decree of Sidoarjo Regent, No. 18816891404.1.1.312006 dated 15 June 2006 regarding the establishment of the Integrated Team for the Handling of the Overflow of the hot mud in Porong Sub-district and its surroundings. In addition, Sidoarjo Resort Police has set up the organization of such handling through an operation called "Special Contingency Plan", No. Pol.: R/Prinlak Ops1591IX12006. Such handling is classified into three stages: (1) before the disaster, (2) when the disaster happened, and (3) after the disaster as well as the rehabilitation of the victims' mental. The results of the research reveal that the coordination and working organization among the agencies have not run well yet. Such coordination and working organization among the agencies are still influenced by patrimonial system of the government bureaucrat. Coordination is still conducted in a reactive way. Each agency does the handling based on the temporary policies of their administrators.

Abstrak :
Tesis ini mengenai pemolisian komuniti di wilayah polsek metro Cakung Jakarta Timur. Pemolisian Komuniti adalah sebuah model pemolisian pro aktif yang lebih mengedepankan kemitraan antara polisi dan masyarakat serta pemecahan masalah. Selama ini polisi lebih dikenal sebagai crime fighter daripada problem solver. Secara tradisional model represif dan penegakan hukum yang lebih banyak dijalankan oleh polisi dan hal ini yang membuatnya nampak menonjol fungsinya dalam masyarakat. Pemolisian komuniti adalah model pemolisian modem dan disebut sebagai sate paradigma bare dalam pemolisian. Selama ini dari sejumlah penelitian model pemolisian tradisional yang represif dianggap gagal menurunkan kejahatan. Model ini sudah banyak diterapkan-di sejumlah negara maju dan dianggap sebagai model pemolisian masa depart. terutama di Asia. Pertanyaannya bagaimana model ini dapat diterapkan di Indonesia - dalam hal ini ditingkat polsek selaku ujung tombak implementasi konsep pemolisian komuniti. Hakekat dari pemolisian komuniti adalah kemitraan dan pemecahan masalah guna mencegah terjadinya kejahatan. Untuk membangun kemitraan maka kepercayaan menjadi kata kunci. Konsep dan teori pemolisian komuniti serta perilaku organisasi merupakan landasan dalam membahas pemolisian komuniti dalam perspektif konsep dan praktek. Secara konseptual implementasi pemolisian komuniti di tingkat polsek menjadi bahasan dalam tesis ini. Untuk mengetahui implementasi pemolisian komuniti di tingkat polsek ini penulisan dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengamatan terlibat di lapangan dan mengumpuikan informasi melalui wawancara mendalam, serta melakukan analisa data dan dokumen. Penerapan pola pemolisian kornuniti memerlukan upaya ekstra. Selain kendala external berupa kepercayaan dari masyarakat guna membangun kemitraan, masalah anggaran operasional juga mendesak untuk ditangani. Perubahan perencanaan sumber days dan anggaran menjadi perhatian untuk pembenaban guna mendukung konsep ini. Kepercayaan dan rasa soling mempercayai menjadi kunci keberhssilan pemolisian komuniti. Pemolisian komuniti adalah sebuah konsep yang ideal tetapi memiliki ma~alab yang kompleks dalam penerapannya pads tingkat polsek di Indonesia. Model pemolisian ini bukan hanya bertujuan mengurangi angka kejahatan tetapi manakala kejahatan tidak terjadi lagi. ...... The focus of the thesis is about Community Policing in Polsek Cakung in East Jakarta Through the Perspective of Concept and Practice. Community Policing is a model of pro active policing which has the priority of partnership and problem solving. Nowadays, police is known as a crime fighter rather than problem solver in front of public. Through this study is to know better understanding how the concept of Community Policing which is known as a modem model of policing and said as a new police paradigm is applied. Operational model of this study used the Concept of Community Policing which is adopted from many developed countries by accommodating and adapting the local culture and local needs. Area in Polsek Cakung is the location for the project research for this study. This research is qualitative descriptive interpretive. The data was collected by means of observing and collecting data through deep interview. The result of the research are: 1) Trust is the key of success of community policing 2) The police facility to support the concept is not sufficient or limited especially in budget sector 3) the concept need comprehensive understanding for the policemen and the community to make it running 4) community and people are enthusiastic with the concept of community policing. This research suggest that Police as institution need to change the paradigm by making the planning of Resources and Budget to support the concept.

Abstrak :
Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan berbahaya serta zat Adiktif Iainnya, dimana akibat penyalahgunaan narkoba akan membahayakan bagi sipengguna. Saat ini di Indonesia peredaran dan penyalahgunaan sudah mencapai tahap menghawatirkan, sebab kini Indonesia sudah menjadi negara produsen, yang dulunya masih sebagai negara transit. Kuatnya jaringan sindikat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba menyebabkan sulitnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sehubungan dengan tugas-tugas yang menyangkut kepolisian diantaranya memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan warga masyarakat dan Negara. Maka terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba sebagai tindakan yang secara sengaja menyalahgunakan fungsi narkoba untuk tujuan tidak semestinya, polisi wajib menegakkan hukum terhadap kejahatan tersebut. Dimana dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba dipandang perlu melakukan Iangkah-langkah pengungkapan secara proposional dan professional. Tujuan pembuatan tesis ini untuk memberikan gambaran pentingnya faktor pengorganisasian dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang petugas agar mampu mengungkap jaringan narkoba. Dengan demikian tesis ini mengetengahkan taktik dan tekhnik pengungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Jabar terhadap jaringan sindikat narkoba diwilayah Jawa Barat. Dalam pelaksanaan pengungkapan yang dilakukan, Direktorat Narkoba Polda Jabar menggunakan taktik dan tekhnik penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan narkoba, serta dengan adanya kemampuan anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pengungkapan secara baik dan benar, maka Direktorat Narkoba Polda jabar berhasil membuktikan maupun membuka jaringan sindikat pengedar narkoba didalamnya, juga pada tesis ini dituangkan pentingnya faktor pengorganisasian dengan Iangkah-langkah manajemen didalamnya sehingga jalanya pengungkapan dapat terkodinir dan berhasil, selain itu juga berhasil membawa organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

---

'Narkoba' stands for narcotics, psychotropic and hazardous substances as well other addictive substances, in which narkoba abuse will jeopardize the users. Right now, the circulation and the abuse of narkoba has been in a worrying stage. Indonesia that once known as a transit country of narkoba, has now been popular as a producer of narkoba. It is difficult to fight the narkoba network due to its strength in dealing and abusing the drugs. In connection with duties related to the police, for instance, to fight for the crimes that disturb and cause a loss to the people and the country, the police are obliged to enforce the laws on such crimes. The police, as one of the existing law enforcement agencies, must enforce the laws through proportional and professional steps. The thesis aims at finding out the importance of the factor of organizing the capability belong to police officers so that they are able to uncover the narkoba network. Therefore, the thesis discusses the techniques and tactics of uncovering the narkoba networks conducted by The Directorate of Narkoba of West Java Regional Police. In conducting such uncovering in the area of West Java, the Directorate of Narkoba of West Java employs tactics and techniques of investigation on crimes related to narkoba as well as the capability of police officers involved in conducting the uncovering. The result of the research reveals that the Directorate of Narkoba of West Java Regional Police successfully uncovered the narkoba dealer network. The thesis also discusses the importance of management steps so that the course of the uncovering steps can be well coordinated and organized.

Abstrak :
Latar belakang tesis ini diangkat clan adanya perlindungan hukum terhadap talon TM di terminal II keberangkatan dan terminal III kedatangan TKI oleh Petugas Bandara Soekarno Hatta, dengan fokus pada sistem pengamanan TKI di terminal II dan terminal III oleh petugas kepolisian Bandara Soekarno Hatta yang didasarkaa pads. Surat Keputusan Bersama (SKB) aritari piliiik Kepolisiaa Bandara Soekarno Hatta dengan Administrator Bandara dan PT. Angkasa Pura II. Dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian menggunakan metode studi kasus, dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan wawancara dan telaah dokumen. Tesis ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap calon TKI pada saat keberangkatan di terminal II dan kedatangan TKI dari luar negeri di terminal III Bandara Soekarno Hatta dilakukan oleh 3 instansi yaitu Administrator Bandana Soekarno Hatta, Kepolisian Bandana Soekarno Hatta clan PT, Angkasa Pura II yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) melalui sistem pengamanan yang terbagi dalam 2 wilayah area yaitu daerah umum (public area) dan daerah terbatas (restricted area). Dalam daerah terbatas kewenangan pengamanan dari pihak administrator bandara dan yang memfasilitasi adalah pihak PT. Angkasa Pura II sedangkan polisi dalam area terbatas ini tidak mempunyai kewenangan kecuali apabila ada suatu kasus tindak pidana. Sedang,kan untuk daerah publik sepenuhnya merupakan kewenangan polisi dengan melakukan tindakan-tindakan patroli, penjagaan, bimbingan masyarakat dan penegakan hukum. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah : (1) Perlunya petugas kepolisian Bandana Soekarno Hatta memberikan himbauan kepada TKI ketika tiba di terminal - 3 agar menabungkan atau mengirimkan uangnya melalui jasa Bank; (2) Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas personil Polres Bandara Soekarno Hatta khususnya untuk pelibatan personil Polwan; (3) Perlunya pembentukan pos pelayanan satu atap.

---

The Background of this thesis was lift from the existing of law protection against aspirant of Indonesia Labor in Terminal II Departure and Terminal III Arrival of Indonesia Labor by official of Soekarno-Hatta Airport, with the focus on the security system Of Indoiiesiaii labor which based Oh the Jont Letter Of Agreement betVveen Soekarno-Hatta Airport Police and Airport Administrator and PT . Angkasa Pura H. This thesis applies qualitative approach, the research method is study case method, and the data collection technique is using interview observation and document research. This thesis shows that law protection against aspirant of Indonesian labor at the time of departure in terminal II and their arrival from abroad in Terminal III Soekarno-Hatta Airport is conducted by three institution that is, Soekarno- Hatta Airport Administrator, Soekarno Hatta Airport Police and PT. Angkasa Pura H which based on the Joint Letter of Agreement (SKB) through security system which divided into two area territory, that is public area and restricted area. In the restricted area, the authority of security is in the hand of airport administrator and facilitated by PT. Angkasa Pura II, while Police in this restricted area has no authority unless in case of the committing of an offences. Meanwhile for public area is fully controlled by police by doing patrol activity, guarding, community counseling and law enforcement. Recommendations that can be rendered are: (1) it is necessary for the Airport police officer to appeal the Indonesia Labor on their arrival in Terminal III in order to save their money or to send it via bank;(2) it is necessary to enhance quality and quantity of Airport police personnel especially the involvement of Police Women;(3) it is necessary to established one stop service center.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini adalah tentang pengorganisasian penyelidikan intelijen. Perhatian utama kajian ini adalah pada organisasi unit intelijen dalam pelaksanaan penyelidikan terhadap tidak pidana vcd/dvd ilegal di Sat Intelkam Polres Metro Jakarta Barat. Masalah penelitian dalam tesis ini adalah tentang pengorganisasian Sat Intelkam Polres Metro Jakarta Barat dalam penyelidikan tindak pidana vcd.dvd ilegal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana penulis mendapatkan data dengan Cara melakukan pengamatan, wawancara dan studi dokumen terhadap berbagai macam sumber informasi yang terkait dengan masalah penelitian. Hasil dari pada penelitian menemukan indikasi bahwa Sat Intelkam Polres Metro Jakarta Barat dalam menjalankan penyelidikan telah membentuk unit untuk pelaksanaan tugas penyelidikan yaltu Unit V (Giatmas),beberapa faktor yang mempengaruhi penyelidikan di Polres Metro Jakarta Barat antara lain: sumber daya manusia yang terbatas, minimnya sarana dan prasarana pendukung, anggaran yang terbatas serta penerapan/ pelaksanaan aturan organisasi yang tidak konsisten(kebijakan pimpinan) ,motivasi personal dan adanya hubungan patron-klien antara pelaku dengan aparat. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pengorganisasian penyelidikan tindak pidana vcd/dvd ilegal di Sat Intelkam Polres Metro Jakarta Barat dilaksanakan oleh Unit V merupakan kebijakan Kasat Intelkam karena unit tesebut mempunyai kring(daerah pantuan kamtibmas)di wilayah Kecamatan Taman Sari yang dimana daerah tersebut terdapat kawasan Glodok sebagai pusat peredaran dan perdagangan vcd/dvd ilegal terbesar di Indonesia. Penyelidikan inteljen yang dilakukan Sat Intelkam Polres Metro Jakarta Barat untuk memperoleh infomasi,data dan bukti-bukti otentik, kemudian dianalisa untuk dibuat produk intelijen yang akan disajikan kepada pimpinan untuk mengambil suatu kebijakan dalam rangka pemberantasan penggandaan, peredaran dan perdagangan vcd/dvd ilegal di wilayah hukum Polres Jakarta Barat.

Abstrak :
Dalam tesis ini, saya ingin menunjukkan perpolisian masyarakat yang diterapkan oleh Kepolisian Polsek Metro Tanah Abang dalam menangani konflik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelola pasar Tanah Abang. Dalam penanganan konflik ini, Kepolisian Polsek Metro Tanah Abang melakukan tindakan-tindakan kepolisian berupa Preemptif, Preventif dan Represif. Sumber konflik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelola/PD. Pasar Jaya pada dasarnya dilatarbelakangi adanya Instruksi Gubernur Sutiyoso Nomor 84 tahun 2006 tentang Penertiban dan Pengosongan Penghunian Bangunan Kios Blok B sampai E pasar Tanah Abang. Pengosongan tersebut dilakukan karena konstruksi gedung yang sudah tidak layak untuk ditempati pedagang sebab menurut komentar Kepala Laboratorium dan Tim Investigasi dan Analisis terhadap bangunan Blok B sampai E pasar Tanah Abang menyampaikan 2 (dua) rekomendasi, pertama, gedung aman terhadap layanan seperti apa adanya sekarang, tetapi mengandung kemungkinan kegagalan (penurunan tidak merata) dad sistem fondasi apabila terjadi beban tambahan yang tidak seimbang. Kedua, gedung sebagaimana adanya saat ini tidak memenuhi persyaratan keamanan yang ditentukan standar Peraturan Baton SNI 03-2847-2002 dan Peraturan Gempa SNI 03-1726- 2002. Apabila gedung direncanakan untuk digunakan selama 20 tahun lagi, maka perlu dilakukan penguatan yang sesuai atau dibangun ulang. Alasan pemerintah daerah atau dalam hal ini PD. Pasar Jaya memakai jasa tenaga ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam melakukan pemeriksaan atas konstruksi gedung yang menempati Blok B sampai E dilatarbelakangi adanya kualitas hasil kajian tim ITB yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah sehingga tidak heran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq. PD. Pasar Jaya memanfaatkan jasa tim ITB dalam melakukan pemeriksaan konstruksi bangunan pasar Tanah Abang tersebut. Strategi perpolisian masyarakat kepolisian Polsek Metro Tanah Abang dalam menangani konflik antara pedagang di Blok B,C,D, dan E dengan pengelola yakni dengan menerapkan strategi internal dan ekstemal perpolisian masyarakat yang mengacu pada Surat Keputusan Kapolri No.Pal.: Skep14321VI112006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Polmas. Strategi internal ini diarahkan pada peningkatan pemahaman dan pengembangan sumber daya personal Polsek Metro Tanah Abang di bidang perpolisian masyarakat, diantaranya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang perpolisian masyarakat. Sedangkan strategi ekstemal perpolisian masyarakat diarahkan pada peningkatan kemampuan personal Polsek Metro Tanah Abang dalam mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah, DPRD dan instansi terkait lainnya. Sedangkan penanganan konflik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelola oleh kepolisian Polsek Metro Tanah Abang adalah dengan menerapkan pendekatan tanpa upaya paksa dan pendekatan dengan upaya paksa. Pendekatan tanpa upaya paksa ini diantaranya dengan melakukan tindakan preemptif dan preventif. Sedangkan pendekatan dengan upaya paksa dengan melakukan tindakan represif dengan mengedepankan penegakan hukum. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Polsek Metro Tanah Abang dalam penanganan konfiik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelola, adalah keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan jumlah personal dan keterbatasan lainnya termasuk keterbatasan kemampuan personal. Akan tetapi, dengan segala keterbatasan tersebut, kepolisian Polsek Metro Tanah Abang Iebih menekankan pada kegiatan perpolisian masyarakat (Palmas) dan kegiatan strategi perpolisian yang mencakup upaya pencegahan terhadap kejahatan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta upaya penegakan hukum bagi keadilan. Selain kedua sumber di atas, unsur kerjasama juga sangat mempengaruhi dan bahkan mendukung berhasilnya penanganan konflik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelolalPD. Pasar Jaya.

---

In this thesis, I want to point out society policing that implemented by Tanah Abang Regional Police in handling conflict between traders in block B up to E kiosks with PD. Pasar Jaya in Tanah Abang. In handling this conflict Tanah Abang Regional Police doing police actions as Pre-emptive, Preventive and repressive. Resource of conflict between traders in block B up to E kiosks with PD. Pasar Jaya basically because of there is instruction of Sutiyoso Governor Number 84 year 2006 about Control and Evacuation of Tanah Abang Market Building Block B up to E Kiosks. The evacuation is implemented because building construction that have no more suitable to be occupied by traders according to Chief of Laboratory and Investigation and Research Team over the Block B up to E Tanah Abang Market building that propose two recommendation, first. Building is safe for the service as the present, but there is probability of fail (decreasing inflate) from foundation system if there is unbalance weight adding, Second, The present building is not fulfill the safety requirements that determined by standard of SNI concrete regulation 03-2847-2002 and SNI Earthquake Regulation 03-1726-2002. if building is planned to be used for the others 20 years, so it needs to be strengthen accordingly or to be rebuilt. The reason of regional government in this case PD. Pasar Jaya use experts from Institute Technology Bandung ITB) in investigating over the building construction for Block B to E is because of there is result of quality from ITB team that guaranteed its truths scientifically so it is no wonder if Government of DKI Province cq. PD. Pasar Jaya using the ITB Team services in doing investigate building construction of Tanah Abang market. Strategy of Tanah Abang Regional Police in handling conflict between traders that occupying kiosk in Block B up to E with PD. Pasar Jaya that is by implementing internal and external strategy of society policing that refer to Head of Republic Indonesia Police Department Decision Letter No. Pot : Skep14321VII12006 date July 1, 2006 about Guide of Society Police. This internal strategy is directed to increase understanding and improving personal human resource of Tanah Abang Regional Police in the matter of society policing, one of them is giving education and training in field of society policing. While external society policing is directed to improving the personal capability of Tanah Abang Regional Police in doing corporate with Regional Government, DPRD and the other related parties. The type of handling conflict between traders that occupying kiosk in Block B up to E with PD. Pasar Jaya by Tanah Abang Regional Police is by implementing approach without force and approach by force. This approach without force is doing pre-emptive and preventive. While the approach with force by doing repressive action with propose of law enforcement. Supporting and inhibiting factors that facing by Tanah Abang Regional Police in handling conflict between traders in Block B up to E kiosks with PD Pasar Jaya, is limitation of facility of means and infrastructure, limitation of personal quantity and the other limitation including the limitation of personal capability. But, with the all limitation Tanah Abang Regional Police is more strengthen on society policing (Polmas) and police strategy activity that include of preventive over the criminal, maintain of safety and society ordering also efforts to law enforcement for justice. Beside the above two resources, the factor of corporation is also much influence and even support the successes in handling conflict between traders that occupying kiosks in block B up to E with PD. Pasar Jaya.

Abstrak :
Menurut Peraturan Kapolri No. Pol.: 4 tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan pada Rutan Poin, bahwa perawatan adalah upaya memberikan pelayanan kepada tahanan dalam bentuk standarisasi ruang tahanan, pelayanan makan, dukungan kesehatan, pakaian, angkutanl kendaraan, kesempatan melaksanakan ibadah, kesempatan berkomunikasi dengan pengacaral penasihat hukumnya, kesempatan bertemu dengan keluarganya, rasa aman, dan hak-hak Iainnya. Yang termasuk hak-hak Iainnya yang dimiiiki tahanan diantaranya adalah mendapatkan pembinaan rohani berupa ceramah atau penyuluhan agama, dan membaca buku agama. Dalam tesis ini digunakan pendekatan kualitatif, yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu gejala sosial sebagai fenomena yang berhubungan antara satu fenoma dengan fenomena Iainnya yang tidak berdiri sendiri. Sehingga gejala-gejala tersebut merupakan suatu sistem (holistik) secara menyeluruh. Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu bahwa gambaran situasi yang sebenarnya di lapangan menyangkut data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dikaitkan dengan teori manajemen, hubungan jasmani dan rohani, kesadaran, keintiman, untuk selanjutnya diperoleh suatu kesimpulan. Dengan kondisi jasmani yang sehat, yaitu dengan dilengkapinya berbagai fasilitas dan pemahaman rohani yang cukup, diharapkan para tahanan dapat segera menyesuaiakan dirt melalui proses yang bertahap, yang semula sebagai manusia babas dan sekarang menjadi manusia dengan hak-hak yang terbatas. Selanjutnya dengan proses perawatan tahanan diharapkan tahanan merasa ada kepastian tentang nasibnya. Keluarga tahanan segera tahu tentang kondisi keluarganya yang ditahan melatui proses perawatan tahanan, sehingga balk keluarga tahanan maupun tahanan menjadi lebih tenang. Materi perawatan tahanan dalam bidang jasmani dan rohani menggambarkan bahwa dibalik segala sesuatul fenomena yang nampak di alam semesta ini ada kekuatan spiritual yaitu Roh Absolut (Tuhan), sebagaimana disebutkan dalam teori jiwa dan tubuh. Wujud fisik atau materi sangat diperlukan untuk mengenal wujud spiritual. Karena wujud spiritual tidak akan dikenal tanpa dihadirkan wujud fisik. Pengaruh perawatan tahanan dirasakan oleh para tahanan setelah sekian Iama menjadi tahanan bermacam-macam, tergantung pendalaman masing-masing tahanan, yaitu ditentukan oleh lamanya seorang tahanan menjadi tahanan di Rutan Polsek Metro Cakung' dan tingkat kecerdasan tahanan itu sendiri. Dengan pembinaan jasmani dan rohani secara rutin, maka tahanan menjadi hidup secara teratur, disiplin, sehat, bertanggung jawab, mandiri, rajin beribadah, dan terberituk pribadi-pribadi yang berjiwa kuat, mempunyai keyakinan yang tangguh, sehingga mampu memberikan kebahagiaan, ketenteraman, pengayoman Sebagaimana yang diharapkan oleh dirinya sendiri, keluarga, madyarakat dan negara. Dengan perubahan pemahaman akan arti hidup dan perilaku salama berada dalam Rutan, maka diharapkan setelah keluar dari Rutan atau lembaga pemasyarakatan akan terjadi perubahan atitude atau sikap, sehingga hat ini oleh pembina rohani disebut sebagai nasihat bagi dirimya sendiri. Secara umum dapat disimpulkan bahwa perawatan tahanan yang bersifat jasmani atau empiris (fisik) belum ada standarisasi di Polsek ini. Hal-hal yang belum dilakukan di dalam kegiatan pembinaan rohani kepada tahanan di Rutan Polsek adalah belum menyediakan buku-buku agama yang berasal dari dinas. Buku-buku agama yang ada selama ini merupakan swadaya Polsek dan sebagian peninggalan dari pare tahanan yang pernah mendiami ruang tahanan tersebut. Jadi kegiatan pembinaan rohani di Polsek ini belum diatur secara fungsional, namun demikian untuk sementara pembinaan rohani ini cukup memberikan efek baik kepada pada tahanan. Tahanan menjadi memahami makna dari peristiwa yang dialaminya sehingga diharapkan dapat merubah pola pikir dan tindakannya untuk kearah yang lebih baik setelah keluar dari tahanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dengan perawatan jasmani dan rohani kepada tahanan yang dilakukan di Polsek Metro Cakung, telah menimbulkan kesadaran bagi tahanan akan arti kebebasan, kemuliaan, kesehatan, dan keamanan diri dalam kaftan dengan pembinaan rohani yang dilakukan setiap individu.