Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Rasa aman sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik di lingkungan rumah, masyarakat dan lingkungan kerja. Dengan adanya rasa aman masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan. Salah satu aparatur pemerintah yang diberikan tugas untuk menjaga dan memelihara rasa aman dalam masyarakat adalah Polri. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana, Polri menugaskan satuan Sabhara sebagai salah satu unsur operasional Polri untuk patroli dengan menjelajahi tempat-tempat yang dimungkinkan akan terjadi tindak pidana. Dalam pelaksanaan patroli Sabhara harus memperhatikan harapan masyarakat.

Masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan patroli Sabhara Polres Banyumas di wilayah Kotip Purwokerto, sedangkan fokus penelitian adalah hubungan antara petugas patroli Sabhara Polres Banyumas dengan masyarakat. Dalam hubungan tersebut terjadi pola - pola atau corak - corak hubungan tertentu antara petugas patroli Sabhara Polres Banyumas dengan masyarakat dalam bentuk kerja sama dan atau pertentangan kepentingan.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah etnografi dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif metode dalam pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman dan penelitian dokumen.

Dalam penelitian ini dapat ditunjukan bahwa dalam pelaksanaan patroli Sabhara Polres Banyumas dengan menggunakan kendararaan bermotor roda empat (mobil) di wilayah kotip Purwokerto telah terjadi hubungan antara petugas patroli dengan masyarakat antara lain masyarakat pemukiman, guru atau murid , pemakai jalan, masyarakat pasar, petugas keamanan, pelacur dan pelaku perjudian yang menghasilkan pola-pola atau corak-corak hubungan tertentu dalam bentuk kerja sama dan atau pertentangan kepentingan dan dalam penyelesaian pertentangan kepentingan didapatkan adanya penyimpangan pekerjaan polisi.

Abstrak :
Latar belakang permasalahan dari penulisan tesis ini adalah dalam proses penyidikan masih ditemukan adanya berbagai bentuk pengabaian atau bahkan pelanggaran dari hak-hak tersangka , yang dilakukan oleh petugas pemeriksa ataupenyidik Polri. Di dalam penulisan tesis ini, penulis menggambarkan mengenai bagaimana penerapan hak-hak tersangka dalarn proses penyidikan suatu perkara kejahatan dengan kekerasan oleh petugas penyidik atau pemeriksa terhadap tersangka yang diperiksanya, di Polsek Metro Cakung, termasuk bentuk-bentuk pengabaian dan pelanggarannya, serta untuk memberikan manfaat dan kegunaan bagi kepentingan ilnu pengetahuan dan ilmu kepolisian, khususnya yang berkaitan dengan kajian tentang hak tersangka dalam proses penyidikan. Untuk mengkaji hal tersebut maka dalam melakukan pemhahasan menggunakan 5 pernyataan proposisional dari teori petukaran modern (exchange theory) yang dikemukakan oleh George C. Humans, yaitu proposisi sukses, stimulus, nilai, deprivasi-satiasi, dan restu-agresi. Kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, sedangkan teknik peugumpulan data dengan menggunakan metode pengamatan terlibat, pengamatan dan wawancara. Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka berkaitan dengan penerapan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di Polsek Metro Cakung dapat dibagi menjadi 2 hal , yaitu yang berkaitan dengan penerapan hak tersangka dalam proses pemeriksaan, dan yang berkenaan dengan penerapan hak tersangka dalam hal penahanan. Dalam hal penerapan hak tersangka pada proses pemeriksaan, ternyata belum dilaksanakan sepenuhnya oleh petugas pemeriksa atau penyidik, bahkan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. Sedangkan untuk penerapan hak tersangka dalam penahanan, sudah diterapkan walaupun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.

Abstrak :
Prostitusi itu pada hakekatnya adalah komersialisasi pelayanan khusus yang pada umumnya dijajakan oleh perempuan untuk memenuhi kebutuhan biologis laki-laki dengan memberikan imbalan materi khususnya uang. Walaupun demikian pelacuran dicela masyarakat, karena masyarakat beranggapan bahwa pelacuran itu merupakan perilaku seksual menyimpang, perbuatan bejat, tidak bermoral, dan merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan. Pelakunya dianggap sebagai sampah masyarakat yang menjijikan dan bahkan ada yang beranggapan mengganggu stabilitas serta merupakan salah satu sumber penyebab penyebaran penyakit kelamin. Karenanya terdapat kecenderungan masyarakat untuk menempatkan praktek pelacuran itu di suatu lokasi yang terpencil dan jauh dari lingkungan masyarakat. Namun tidak demikian halnya dengan lokasi pelacuran Boker, dimana pelacur dan lokasi pelacuran berada dalam satu lingkungan pemukiman dengan warga masyarakat.Dalam keadaan yang demikian, timbul pertanyaan bagaimana sesungguhnya kedua belah pihak beradaptasi dalam lingkungan yang tidak saling mendukung? Dimana para pelacur memerlukan kebebasan dari norma-norma sosial yang dapat memperkenankan kegiatannya, sementara itu penduduk memerlukan tempat bermukim dan mendidik anak-anaknya yang bebas dari kegiatan sosial yang melanggar norma-norma yang berlaku umum. Oleh karena itu dalam kajian ini dibahas bagaimana para wanita tuna susila yang hidup di komplek pemukiman penduduk tersebut berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, sehingga praktek pelacuran bisa terus berlangsung. Mengapa hal itu bisa berlangsung? Asumsi saya adalah bahwa kegiatan yang disebut pelacuran itu ternyata mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat termasuk warga setempat. Sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat untuk membuat keteraturan sosial yang disepakati baik yang tertulis maupun lisan. Adapun tujuan pengkajian ini untuk mengetahui dan memahami pola-pola hubungan sosial yang mencerminkan adanya keteraturan sosial. Hasil kajian saya menunjukkan bahwa baik pelacur maupun penduduk setempat memahami akan kedudukan dan peranan masing-masing dalam membina kehidupan sehari-hari. Masing-masing pihak berusaha untuk saling menghormati dengan sejauh mungkin menekan terjadinya konflik. Para pelacur menyadari akan kedudukannya sebagai warga pendatang yang cari makan untuk sementara waktu. Di lain pihak penduduk setempat memahami profesi pelacur yang mencari nafkah sesuai dengan kemampuan. Disamping itu para pelacur juga berusaha menyesuaikan diri dengan cara antara lain. (I) Para pelacur tinggal di rumah-rumah kontrakan di tengah-tengah lingkungan warga setempat, (2) Pelacur yang akan memasuki rumah kontrakan menandatangani kesepakatan dengan pemilik rumah, (3) Pelacur aktif mengikuti kegiatan sosial dan keagamaan warga setempat, (4) Pelacur membantu warga yang terkena musibah. Dengan mengetahui hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada ilmu kepolisian untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi khususnya yang timbul di lokasi pelacuran Boker serta memberi masukan kepada Pemerintah Daerah Jakarta Timur tentang manfaat dari pelacuran dan apabila akan melakukan penertiban tentu dapat dilaksanakan dengan arif dan bijaksana dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar lokasi pelacuran sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Dalam melakukan penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data: metode pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara. Adapun hasil penelitian saya dapatkan bahwa: hubungan sosial antara pelacur dengan warga setempat telah menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak dimana para pelacur mendapatkan keuntungan karena mereka bisa melakukan kegiatan pelacuran tanpa diganggu warga bahkan warga memberikan perlindungan kepada pelacur, sebaliknya dengan adanya lokasi pelacuran Boker memberikan manfaat kepada warga setempat diantaranya memberikan lapangan pekerjaan dan memberikan peluang bisnis bagi warga setempat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara pelacur dengan warga setempat dan sebaliknya hubungan yang saling menguntungkan tadi menciptakan keteraturan sosial.

Abstrak :
Kegiatan perdagangan dan peredaran VCD bajakan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual yang diatur dalam undang - undang No. 12 tahun 1997 tentang hak cipta. Penegakan hukum yang telah dan sedang dilakukan terhadap kegiatan ini temyata tidak memberikan hasil maksimal yang diharapkan. Salah satu lokasi perdagangan dan peredaran VCD bajakan ada di daerah Glodok. Kegiatan perdagangan dan peredaran VCD bajakan di Glodok telah berlangsung selama 3 tahun dan saat ini jumlah pedagang VCD bajakan di daerah tersebut telah mencapai jumlah yang sangat banyak. Untuk tetap melakukan kegiatan berdagang di daerah tersebut, para pedagang VCD bajakan tersebut melakukan berbagai strategi. Tujuan yang hendak dicapai adalah agar mereka tetap dapat berdagang VCD bajakan dengan aman dan lancar serta tidak khawatir akan ditangkap oleh pihak yang berwajib. Berbagai strategi yang dilakukan oleh para pedagang VCD bajakan di daerah Glodok dipengaruhi oleh adanya proses interaksi sosial diantara para pedagang VCD bajakan. Pola hubungan patron-klien merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang sangat mempengaruhi pelaksanaan strategi para pedagang VCD bajakan. Dalam tesis ini telah ditunjukan berbagai macam strategi yang dilakukan oleh para pedagang VCD bajakan dalam menjalankan kegiatan berdagang VCD bajakan. Dalam menjalankan strategi tersebut peran patron dalam komunitas pedagang VCD bajakan sangat menentukan pencapaian tujuan bersama. para pedagang VCD bajakan, yaitu agar mereka tetap bisa berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Abstrak :
ABSTRAK


Pasar merupakan salah satu sarana umum yang amat penting kedudukannya sebagai salah satu sub sistem penggerak perekonomian kota, juga berfungsi sebagai infrastruktur kota yang melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup seharihan secara teratur. Pedagang kaki lima sebagai salah satu bentuk kesempatan kerja sector informal berperan mewujudkan ekonomi rakyat yang mandiri, tercermin dalam keteraturan sosial pada kegiatan perdagangannya.

Dalam kehidupan pedagang kaki lima di lingkungan Pasar Kramat Jati, Kodya Jakarta Timur, terdapat corak keteraturan sosial yang terjadi dari hasil interaksi hubungan-hubungan sosial antara individu-individu atau kelompok yang berkepentingan sebagai pengguna fasilitas pasar, yang dipengaruhi oleh adanya hubungan patron klien yang dijadikan pedoman, diyakini dan disepakati untuk dipatuhi dan dioperasionalkan dalam kegiatan perdagangan kaki lima. <

Metodologi yang digunakan adalah etnografi yang dilakukan dengan Tara, pengamatan yang terlibat, pengamatan dan wawancara dengan pedoman untuk mengungkapkan pola-pola keteraturan sosial yang terjadi dan dilakukan oleh para. pedagang kaki lima dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara sederhana didefinisikan sebagai gambaran sebuah kebudayaan yaitu sebuah gambaran kebudayaan dan sebuah masyarakat atau komunitas yang merupakan hasil konstruksi dan interpretasi yang ditunjang oleh berbagai informasi yang diperolehnya sehingga didapat sebanyak mungkin dimensi dan ciri dari gambaran tersebut. Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisa kualitatif. Hasil wawancara diolah, kemudian ditarik hubungan-hubungannya yang berkaitan dan diinterpretasikan berdasarkan konsep-konsep dan literatur yang ada, serta digunakan sebagai acuan untuk memperkuat analisa kualitatif ditambah dengan berbagai acuan yang relevan dengan permasalahan.

Corak keteraturan sosial yang terdapat dalam kehidupan pedagang kaki lima adalah persaingan sehat, kerja sama dan tolong menolong. Keteraturan mengenai tempat/lokasi/lapak untuk berdagang disepakati bahwa kepemilikan lapak atau lokasi pedagang kaki lima yang lain, tidak akan ditempati atau direbut tanpa seijin pemilik lapak/lokasi dagang. Keteraturan dalam pembayaran pungutan baik resmi maupun tidak resmi diartikan sebagai jaminan keamanan dan ketenangan dalam berusaha. Waktu yang digunakan untuk berdagang menyesuaikan dengan jenis dagangan dan tempat atau lokasi berdagang. Untuk sistem penawaran harga barang menggunakan sistem harga luncur yang memungkinkan pembeli mendapatkan barang dengan mutu yang sebaik-baiknya dan harga yang terjangkau. Budaya tawar menawar ini juga dapat dijadikan petunjuk bagi pedagang kaki lima untuk mengetahui daya beli konsumen terhadap barang dagangan yang ditawarkan.

Kehidupan pedagang kaki lima memiliki corak keteraturan sosial yang dipengaruhi oleh bentuk-bentuk patron dalam lingkungan pedagang kaki lima yang mencari bentuknya sebagai koordinator, ketua kelompok, juragan/majikan atau sekaligus sebagai ketua kelompok dan juragan. Seseorang yang menduduki salah satu peran seperti tersebut diatas dapat disebut sebagai seorang patron, sedangkan anakbuahnya dapat dikatakan sebagai klien.

Sebuah komunitas yang mampu mengatur keteraturan sosial dalam kehidupannya melalui pranata yang diyakini kebenarannya dan dipatuhi, tidak akan memerlukan pelayanan tugas polisi. Sebaliknya komunitas yang cukup kompleks dimana pranata yang berlaku tidak fungsional lagi, digunakan sebagai acuan dalam mengatur dan menjaga berlakunya keteraturan sosial, akan memerlukan petugas kepolisian dalam mengatasi berbagai masalah sosial.

Untuk menyusun strategi pembinaan masyarakat yang profesinya sebagai pedagang kaki lima dan corak keteraturan sosialnya dipengaruhi oleh para patron. Matra Program Pembinaan Kamtibmas ditingkat Polsek (Kepolisian Sektor), dapat menyertakan peranan para patron, dalam penciptaan situasi keamanan yang kondusif.

Abstrak :
Topik bahasan dalam tesis ini diangkat dari adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Unit RPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan, dengan fokus pada pole pelayanan yang dilakukan oleh penyidik Unit RPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan meng u.nakan studi kasus. Teknik nengumpulan data didasarkan pada pengamatan dan wawancara. Tesis ini menunjukkan bahwa Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT telah memberikan pengaruh yang besar dalam mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini dianggap merupakan masalah intern keluarga. Pole pelayanan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh unit VIIRPK Pokes Metro Jakarta Selatan meliputi tiga cars. Pertama, dengan menerima Iaporan pengaduan. Kedua, melakukan pernyidikan apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan merupakan tindak pidana. Tindakan yang dilakukan oleh awak RPK mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat jelas tindak pidana. Hasil dari pemeriksaan dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Selain proses penyidikan juga dilakukan konseling bagi korban KDRT. Tahap akhir adalah menyelesaikan perkara untuk diserahkan kepada kejaksaan dalam rangka penuntutan. Ketiga, jika kasus yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana, maka Unit VIIRPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan akan memberikan pelayanan konseling. Dalam tahap konseling, penyidik Unit VIIRPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan akan rnelakukan analisis, apakah perkara dapat dilanjutkan atau tidak. Jika sekiranya membrukan penanganan yang lebih khusus, Unit VIIRPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan akan menindak lan_iuti dengan menyalurkan ke PKT Melati RS. Mintoharia atau LKBH Peke. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah : (1) Perlunya memberikan bekaI keterampilan dan kemampuan pengetahuan kepada anggota Unit RPK; (2) Perlunya dibangun hubungan kerjasama yang aktif antar instansi terkait dalam lingkup Criminal Justice System (CJS); (3) Perlunya dibuat sistem pelayanan satu atap; (4) Perlunya menggugah kesadaran masyarakat tentang pemahaman penghapusan kekerasan dalam rurnah tangga dengan membangun jaringan komunikasi masyarakat.

---

The thesis discusses about domestic violent cases handled by Special Service Room (RPK) Unit of Criminal Investigation Department (CU)) of South Jakarta Metropolitan Resort Police. The focus of the thesis is the service patterns delivered by the investigators of RPK Unit of CID of South Jakarta Metropolitan Resort Police. The writer employs qualitative approach with case study. Data is collected by using several methods such as observation and interview. The results of thesis reveal that Law No. 23/2004 regarding Domestic Violent has given great influence in uncovering domestic violent cases that have been long considered as internal problems of families. The service patterns of RPK Unit of South Jakarta Metropolitan Resort Police comprises: First, accepting reports or complaints. Second, doing investigation if the domestic violent cases reported are criminal cases. In this case, RPK Unit investigators collect evidence in order to prove the criminal act. Then they enforce the laws based on the result of the investigation and in accordance with the Criminal Law Procedure (KUHAP). In addition to the investigation, the police also give counseling to the victims. Third, processing the case in order to be forwarded to the prosecution. While giving counseling to the victims, RPK Unit of South Jakarta Metropolitan Resort Police will analyze whether the case will be forwarded to the prosecution or not. If they think the case needs a special attention, RPK Unit of South Jakarta Metropolitan Resort Police will follow up the case by sending the victims to PKT Melati Mintoharjo Hospital or LKBH (Law Aid Institution) Peka. Based on the result of the research, the author recommends that, (1) it is necessary to give special skills and knowledge to the members of RPK Unit; (2) it needs to establish an active cooperation among the agencies belong to Criminal Justice System (CJS); (3) it is necessary to establish an integrated service system; and (4) it needs to move peoples' conscience about the elimination of domestic violent by establishing a community communication network.