Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kemacetan yang masih menjadi masalah selama puluhan tahun di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kurang optimalnya kinerja Dishub Pemprov DKI Jakarta sebagai perangkat daerah yang mengurusi urusan perhubungan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja Dishub Pemprov DKI Jakarta dalam kerangka pengembangan organisasi guna meningkatkan efektivitas dan kemampuan organisasi dalam menyelesaikan masalah. Penilaian organisasi dilakukan terhadap enam dimensi, yakni kepemimpinan, konstituen, kepegawaian, perencanaan stratejik, pengukuran dan analisis, serta program dan proses yang merupakan dimensi dari model Public Sector Assessment and Improvement yang dikemukakan Immordino pada tahun 2017. Pendekatan pada penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dishub Pemprov DKI Jakarta masih perlu dioptimalkan, khususnya pada dimensi kepegawaian serta program dan proses sebagaimana masih ditemukan kurangnya antisipasi terhadap keterampilan baru yang menyebabkan kekosongan atau tidak terpenuhinya kualifikasi yang dibutuhkan pada jabatan tertentu serta belum dilakukannya penilaian efisiensi dan efektivitas proses pada program dan layanan yang berdampak pada penurunan kualitas pelayanan. ......Congestion that has been a problem for decades in DKI Jakarta Province until now indicates low performance of DKI Jakarta Transportation Agency as a regional apparatus that is responsible in transportation affairs. Therefore, this study aims to assess the performance of DKI Jakarta Transportation Agency within the framework of organizational development which intent to increase effectiveness and ability of organization to solve problems. This research conducts organization assessment towards six dimensions, namely leadership, constituents, workforce, strategic planning, measurement and analysis, programs and processes. Those are dimensions of the Public Sector Assessment and Improvement Model by Immordino in 2017. This research used post-positivist approach and data collected through in-depth interviews and literature studies. In general, results of this research showed that performance of DKI Jakarta Provincial Transportation Agency still needs to be optimized, especially in workforce as well as program and process dimensions, as there is still a lack of anticipation of new skills which cause vacancies or unqualified people in certain positions. Also, efficiency and effectiveness assessments have not been carried out which caused lower quality of programs and services delivered to public.

Abstrak :
Ketidakpastian pandemi COVID-19 akan berakhir, mengakibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan berbagai upaya perlindungan sosial, salah satunya yaitu melalui kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di masa pandemi tahun 2021. Kebijakan BST yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan terdampak COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari agar dapat bertahan hidup pada masa pandemi, akan tetapi dalam implementasinya sejak Bantuan Sosial beralih dari bentuk sembako hingga menjadi uang tunai, data penerima manfaat yang tidak akurat selalu menjadi permasalahan klasik, sehingga mengakibatkan pemberian BST tidak tepat sasaran, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai masih kurang bijaksana oleh sebagian masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan BST. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan adanya kapabilitas dinamis dalam implementasi BST agar menjadi kebijakan adaptif, sehingga tata pemerintahan dinamis dapat terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas dinamis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai di masa pandemi tahun 2021. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah kapabilitas dinamis dalam tata kelola pemerintahan dinamis yang dikemukakan oleh Neo dan Chen tahun 2007 berupa thinking ahead, thinking again, dan thinking across. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki kapabilitas dinamis berupa thinking ahead dan thinking across, namun belum memiliki kapabilitas dinamis berupa thinking again dalam mengimplementasikan kebijakan BST di masa pandemi tahun 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan kualitas pada kapabilitas thinking ahead dan thinking across. Pada thinking again, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki kapabilitas untuk meninjau dan menganalisis data penerima BST, dan hasil dari implementasi kebijakan BST belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. ......The uncertainty of the COVID-19 pandemic will be ending, resulting in the DKI Jakarta Provincial Government issuing various social protection efforts, one of which is through the Cash Social Assistance (BST) policy during the 2021 pandemic. The BST policy provided by the DKI Jakarta Provincial Government aims to help the poor and affected by COVID-19 in meeting their daily needs in order to survive during the pandemic, but in its implementation since Social Assistance shifted from basic food items to cash, inaccurate beneficiary data has always been a classic problem, resulting in the provision of BST not right on target, so that the DKI Jakarta Provincial Government is still considered unwise by some people in implementing the BST policy. The DKI Jakarta Provincial Government requires dynamic capabilities in the implementation of BST so that it becomes an adaptive policy, so that dynamic governance can be realized. This study aims to analyze the dynamic capabilities of the DKI Jakarta Provincial Government in implementing the Cash Social Assistance policy during the 2021 pandemic. The theory used in this study is the dynamic capability in dynamic governance proposed by Neo and Chen in 2007 in the form of thinking ahead, thinking again, and thinking across. This study uses a post-positivist with in-depth interviews as the primary data source and literature study as a secondary data source. The results show that the DKI Jakarta Provincial Government already has dynamic capabilities in the form of thinking ahead and thinking across, but does not yet have dynamic capabilities in the form of thinking again in implementing BST policies during the 2021 pandemic. DKI Jakarta Provincial Government needs to improve the quality of thinking ahead and thinkingacross. On thinking again, the DKI Jakarta Provincial Government does not yet have the capability to review and analyze data on BST recipients, and the results of the implementation of the BST policy have not been in accordance with the expected goals. 

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai keterlambatan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Bogor pada tahun anggaran 2017, yang kemudian menyebabkan Kota Bogor tidak berhasil memenuhi kriteria utama untuk mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penyebab keterlambatan penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) Tahun Anggaran 2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi penyebab keterlambatan penetapan Perda tentang APBD Kota Bogor tahun anggaran 2017, yaitu (1) Tingginya Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan Kota Bogor; (2) Adanya pengaruh politik dan perbedaan kepentingan antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bogor; (3) Berlangsungnya masa reses Anggota DPRD bertepatan dengan penerimaan hasil evaluasi oleh Gubernur; (4) Tidak adanya sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan/mematuhi batas waktu pelaksanaan tahapan penyusunan APBD terkecuali pada tahapan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD; dan (5) Tidak harmoninya definisi terlambat menurut Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, saran yang diberikan penulis adalah perlunya ditingkatkan manajemen keuangan, kesadaran dan komitmen pemangku kepentingan, perencanaan jadwal penyusunan APBD, ketegasan pemerintah dalam mengatur ketentuan penyusunan APBD, serta harmonisasi kebijakan. ......This thesis discusses the Local Government Budget Delay, which caused the Bogor City to fail to fulfill the main criteria for obtaining a Regional Incentive Fund from the central government. Therefore, the purpose of this study is to analyze the causes of Local Government Budget Delay in Bogor City 2017 Budget Year. This research is a descriptive study that uses a qualitative approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the causes of the delay were: (1) High budget deficit of Bogor City; (2) There are political influences and differences in interests between the Local Government and Municipal Legislative Council of City Bogor; (3) Evaluation results are received by Bogor City during the recess period of members of the DPRD; (4) There are no sanctions for regions that do not implement/comply with the time limit for implementing the stages of Regional Government Budget preparation except at the stage of drafting a Local Government Regulation on Regional Government Budget; and (5) The definition of being late is not according to the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance. Therefore, the suggestions given by the author is the need to improve financial management, awareness and commitment of stakeholders, budget planning schedule preparation, the firmness of the government in regulating the provisions of the budget formulation, and harmonization of policies

Abstrak :
Deviasi anggaran atau perbedaan dokumen pada perencanaan dengan dokumen penganggaran merupakan sebuah masalah dalam proses perencanaan dan penganggaran di Indonesia. Untuk mencegah terjadinya deviasi anggaran pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang mengakibatkan munculnya sebuah sistem informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). Kemunculan sebuah sistem baru tentu saja menimbulkan adanya suatu proses perubahan. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses manajemen perubahan sistem informasi KRISNA dengan pendekatan penelitian post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui survei pemanfaatan sistem informasi KRISNA yang dilakukan pengembang. Penelitian ini menggunakan teori manajemen perubahan efektif yang dikemukakan oleh Conger, Spreitzer, dan Lawler dalam Cummings & Worley (2009). Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen perubahan sistem informasi KRISNA sudah berjalan dengan baik karena adanya motivasi untuk berubah dari para aktor yang terlibat, visi perubahan KRISNA sudah jelas, dukungan dari pengguna karena adanya penerimaan terhadap teknologi serta pengelolaan transisi yang sudah baik. Meskipun demikian perubahan pada sistem informasi KRISNA masih belum mencapai bagaimana mepertahankan momentum yang sudah dibangun karena kurangnya sumber daya manusia pada tim pengembang serta belum adanya agen perubahan, dan kegiatan pengembangan kompetensi dan keterampilan baru ......Deviation of the budget or the difference between planning and budgeting documents is a problem in the planning and budgeting process in Indonesia. To prevent budget deviations, the government issued Government Regulation Number 17 of 2017 Concerning the Synchronization of the National Development Planning and Budgeting Process which resulted in the emergence of a Budget Collaborative Planning and Information Performance Information System (KRISNA). The emergence of a new system certainly causes a process of change. These conditions encourage the conduct of this research to find out how the KRISNA information system change management process with a post-positivist research approach with descriptive research types and primary data collection techniques through in-depth interviews and secondary data through surveys of the use of KRISNA information systems by developers. This study uses the theory of effective change management proposed by Conger, Spreitzer, and Lawler in Cummings & Worley (2009). The results showed that the management of KRISNA's information system changes was going well because of the motivation to change from the actors involved, the vision of KRISNA's change was clear, the support of the users due to the acceptance of technology and management of the transition was already good. However, changes to the KRISNA information system have not yet reached how to maintain the momentum that has been built due to the lack of human resources on the development team and the absence of change agents, and new competency and skills development activities

Abstrak :
Implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kerangka pengembangan e-government nasional sejak tahun 2018. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, turut mengimplementasikan kebijakan SPBE di tubuh organisasinya dengan mengacu pada Rencana Induk Teknologi Informasi yang turut mengatur pengelolaan dan pengembangan TI internal, serta Tim Koordinasi SPBE Instansi yang mengatur aktor pelaksana kebijakan melalui koordinator anggota yaitu Biro HUKIP khususnya Data dan Informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan SPBE internal di Kementerian PANRB, dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan publik (communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi virtual, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPBE di Kementerian PANRB telah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan melalui 19 dari 26 indikator yang terpenuhi. Meskipun demikian, ditemukan hambatan berupa ketiadaan insentif, lemahnya sosialisasi dan promosi atas kebijakan SPBE internal, keterbatasan SDM Datin yang memiliki keahlian tata kelola TI dan perumusan kebijakan, dan kerangka kebijakan yang belum mengakomodasi roadmap terbaru dan pembagian tugas secara rinci. Saran yang dapat diberikan adalah inisiasi pemberian insentif, penggiatan sosialisasi dan promosi kebijakan, diklat manajerial bagi pegawai, serta pembaharuan kebijakan SPBE internal. ......The implementation of the Electronic-Based Government System Policy has been the basis of the e-government development framework in Indonesia since 2018. As the head of the coordination team for the policy implementation, The Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform has internally implemented the policy based on the Information and Technology Master Plan (ITMP). ITMP regulates the internal IT management and organization, and internal SPBE Coordination Team regulates the authority of the policy implementers through the Data and Information Division of HUKIP bureau. This paper presents an analysis on how SPBE implement the internal policy at the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform based on the theory of public policy implementation model (communication, resources, disposition and bureaucratic structure). Post-positivist approach was employed in analysing qualitative data that were obtained through in-depth interview, virtual documentation, and library study. The results showed that the implementation of the policy has been running effectively, where 19 out of 26 indicators have been fulfilled. However, several inhibitors were identified regarding the absence of incentive, ineffective information dissemination and promotion regarding the implementation, limited quantity of Datin staffs with adequate IT governance capability and policy formulation, policy framework which did not accommodate the latest roadmap and ineffective task distribution. It is suggested that the organization provide incentives, intensify the information dissemination and promotion, conduct managerial workshop and training for employees, and revise the SPBE internal policy.

Abstrak :
Kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas karena berhubungan erat dengan kualitas SDM khususnya dokter spesialis. Untuk meningkatkan kinerja serta memberikan penghargaan kepada dokter spesialis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan memberikan imbalan kinerja dokter spesialis menggunakan sistem remunerasi. Remunerasi di RSUD Pemprov DKI Jakarta dijalankan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dasar hukum remunerasi yang digunakan adalah Pergub DKI Jakarta Nomor 222 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian remunerasi bagi pegawai rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah. Penelitian ini memilih lokus penelitain remunerasi di RSUD Mampang Prapatan Jakarta Selatan, karena merupakan RSUD dengan luas lahan terkecill dibandingkan dengan rumah sakit lainnya dan salah satu rumah sakit yang baru menjalankan sistem remunerasi pada awal tahun 2021. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah remunerasi, sistem remunerasi, Public Services Obligation (PSO), New Public Management (NPM) dan Agensifikasi Lembaga Publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan Teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori yang menghasilkan dimensi job, person, performance, adil dan proporsional, tepat, kompetitif dan transparan. Setelah dilakukan analisis untuk melihat dasar remunerasi di RSUD Mampang Prapatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), peneliti menemukan bahwa beberapa dimensi terpenuhi kecuali dimensi transparan. ......Health is one of the priority sectors because it is closely related to the quality of human resources, especially specialist doctors. To improve performance and reward specialist doctors, the Jakarta Provincial Government through the Health Office provides rewards for the performance of specialist doctors using the remuneration system. Remuneration at the Jakarta Provincial Government Hospital is run using a budget derived from the financial management of the Regional Public Service Agency (BLUD). The basis of remuneration law used is DKI Jakarta Regulation No. 222 of 2016 on guidelines for granting remuneration for employees of regional public hospitals and regional specialty hospitals. This study chose the remuneration research locus at Mampang Prapatan Hospital in South Jakarta, because it is the hospital with the smallest land area compared to other hospitals and one of the new hospitals running a remuneration system in early 2021. The theories used in this study are remuneration, remuneration systems, Public Services Obligation (PSO), New Public Management (NPM) and Agency of Public Institutions. The study uses a post positivist approach with in-depth interview data collection techniques and literature studies. This research uses theories that produce dimensions of job, person, performance, fair and proportional, appropriate, competitive and transparent. After an analysis to look at the basis of remuneration at Mampang Prapatan Hospital as a Regional General Service Agency (BLUD), researchers found that some dimensions were met except for transparent dimensions.

Abstrak :
Pemerintah Indonesia melalui kebijakan wajib bersertifikat halal pada produk pangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat mengonsumsi makanan yang baik dan tidak mengandung sesuatu yang haram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan wajib bersertifikat halal pada produk pangan di Kota Serang Provinsi Banten dengan merujuk pada teori model implementasi kebijakan Van Horn dan Van Meter. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat alur/proses implementasi kebijakan wajib bersertifikat halal pada produk pangan di Kota Serang Provinsi Banten yang tidak sesuai dengan alur/proses yang diatur di dalam UU JPH maupun di dalam PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, terdapat sejumlah indikator yang perlu ditingkatkan oleh ketiga lembaga pelaksana kebijakan wajib bersertifikat halal pada produk pangan di Kota Serang Provinsi Banten. ......The Indonesian government through the mandatory halal certification policy for food products as regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (JPH Law) seeks to provide protection to the public so that they can consume good food and do not contain anything that is haram. This study aims to investigate the extent to which the implementation of mandatory halal certification policy on food products has been implemented in Serang City, Banten Province by referring to the model theory of implementation of the Van Horn and Van Meter policies. This study employs post-positivist approach with qualitative data collection techniques, namely in-depth interviews and literature study. The results show that particular flows/processes in implementing mandatory halal certified policies on food products in Serang City, Banten Province are not conducted in accordance with the flow / process regulated in the JPH Law and in Government Regulation Number 31 of 2019 concerning Implementation Regulations of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. In addition, there are a number of indicators that need to be improved by the three implementing agencies of mandatory halal certification for food products in Serang City, Banten Province.