Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menganalisis bagaimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyusun APBD tahun anggaran 2008 dari sudut pandang konsistensi kebijakan perencanaan sampai dengan proses penganggaran. Analisis konsistensi dilakukan dengan melihat kepada prioritas-prioritas yang ada dalam RPJMD, RKPD, serta program dan kegiatan yang tercantum pada RKPD, KUA, PPA sampai dengan APBD. Di samping itu tesis ini juga menganalisis indikator kinerja yang digunakan dalam program dan kegiatan SKPD yang dikaitkan dengan konsep SMART (specific, measurable, achievable, relevance, time bound). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi terjadi antara prioritas RPJMD dengan prioritas RKPD. Pada saat penyusunan KUA, konsistensi belum terjadi sepenuhnya. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD mengalami revisi pada saat penyusunan KUA. Pada tahapan berikutnya sampai dengan APBD, terjadi konsistensi kebijakan program dan kegiatan SKPD. Penggunaan indikator kinerja oleh SKPD-SKPD masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep SMART. Dengan demikian, indikator kinerja yang digunakan oleh SKPD-SKPD masih diperlukan penyempurnaan agar bisa dijadikan tolok ukur yang baik dalam pengukuran kinerja.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pengelolaan dana dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilaksanakan melalui mekanisme Dana Ekonomi Produktif (DEP) dalam bentuk cash collateral yang kemudian menimbulkan berbagai pengertian yang berbeda. Perbedaan pemahaman tentang dana tersebut berdarnpak pada ketidaksesuaian laporan keuangan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pcngguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-EI) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknlk penjodohan pola, yang dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana dampak ketidaksesuaian pengklasifikasian pelaporan keuangan dana DEP bagi pengelolaan PEMP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan dan kesesuaian pengalokasian jenis belanja suatu program berpengaruh terhadap terpenuhinya karakteristik kualitatif laporan keuangan entitas pelaporan. ......This thesis discusses the management of funds in the Coastal Community Economic Empowerment (PEMP) program which is carried out through the Productive Economic Fund (DEP) mechanism in the form of cash collateral which then gives rise to various different meanings. Differences in understanding of these funds have resulted in discrepancies in the financial reports of the Directorate General of Maritime Affairs, Coasts and Small Islands (KP3K) as the Accounting Unit for Assistant Budget Users-Echelon I (UAPPA-EI) which is obliged to carry out accounting and accountability for budget implementation. This study uses a qualitative descriptive approach with pattern matching techniques, which is intended to determine the extent of the impact of discrepancies in the classification of DEP fund financial reporting for PEMP management. The results of this study indicate that the accuracy and appropriateness of the allocation of the type of expenditure of a program affects the fulfillment of the qualitative characteristics of the reporting entity's financial statements.

Abstrak :
Pendahuluan: Debu tepung adalah pajanan alergen terhadap pembuat roti yang telah diidentifikasi sebagai faktor determinan sensitisasi alergi dan dapat dilihat dari tingginya prevalensi kejadian atopik alergen gandum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor individu dan faktor pekerjaan yang berperan terhadap kejadian atopik alergen gandum pada pembuat roti tradisional di Jakarta. Metode: Penelitian potong lintang komparatif ini dilakukan pada pembuat roti tradisional di 10 pabrik roti di Jakarta dengan membandingkan antara 26 pekerja yang atopik terhadap alergen gandum dengan 79 pekerja yang tidak atopik. Data faktor individu dan faktor pekerjaan diperoleh dengan menggunakan kuesioner, data atopik alergen gandum diperoleh dengan melakukan tes tusuk kulit, dan data higiene lingkungan kerja diperoleh dengan menggunakan nilai tilik mold & dampness assessment sheet NIOSH. Hasil: Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, ditemukan bahwa faktor determinan kejadian atopik alergen gandum pada pembuat roti tradisional di Jakarta adalah kebiasaan merokok (p = 0,047; OR 0,14; 95% CI 0,02-0,97), atopik terhadap tungau debu rumah (p = 0,022; OR 12,20; 95% CI 1,45-119,49), dan masa kerja (p = 0,044; OR 3,52; 95% CI 1,03-11,98). Kesimpulan: Atopik terhadap tungau debu rumah dan masa kerja meningkatkan risiko untuk mengalami kejadian atopik alergen gandum, sedangkan kebiasaan merokok sedang-berat mengurangi kejadian atopik alergen gandum.

---

Background: Wheat flour is an occupational exposure to the bakers that has been identified as a determinant allergen among the bakers that can be seen from the high prevalence of atopic events. This study aimed at exploring factors that contribute to the event atopic wheat allergens in traditional bakers in Jakarta. Methods: This cross sectional comparative study was conducted in 10 traditional bakeries in Jakarta by comparing 26 atopic workers to wheat allergens with 79 non-atopic workers. Data about individual and occupational factors were obtained using a questionnaire, atopic to wheat allergens obtained by conducting skin prick tests, and work environment hygiene data obtained by using NIOSH mold & dampness assessment sheet. Results: Based on the results of logistic regression analysis, it was found that the determinant factor for developing atopic wheat allergens among traditional bakers in Jakarta was smoking habits (p = 0.047; OR 0.14; 95% CI 0.02-0.97), atopic to house dust mites (p = 0.022; OR 12,20; 95% CI 1.45-119.49), and work period (p = 0.044; OR 3.52; 95% CI 1.03-11.98). Conclusion: Atopic to house dust mites and work period increases the risk factors to the occurrence of atopic to wheat allergen, while moderate-heavy smoking habits reduced the risk of the occurrence of atopic to wheat allergen.

Abstrak :
Pembangunan kota yang memiliki kepadatan tinggi dikalim sebagai bentuk perkotaan yang sesuai untuk membangun modal sosial. akan tetapi, hubungan antar keduanya belum banyak diinvestigasi secara empiris, sehingga terjadi berbagai hasil yang berlawanan di literatur. Studi ini bertujuan untuk menganalisa peranan bentuk fisik perkotaan terhadap pembentukan modal sosial dengan menggunakan kasus kota metropolitan di Indonesia. Riset ini juga merupakan studi yang pertama kali menganalisa hubungan bentuk perkotaan dengan modal sosial di Indonesia dengan menggunakan Regresi Logistik Multilevel. Hasil empiris menunjukkan bahwa individu yang tinggal di wilayah padat memiliki kemungkinan untuk lebih tidak mengenal tetangganya, lebih tidak mempercayai orang lain dan kurang aktif dalam kegiatan masyarakat. Sedangkan, konektivitas jalan memiliki hubungan yang positif dengan tingkat bridging trust akan tetapi justru memiliki jaringan sosial (social network) yang lebih rendah. Selain itu, keberadaan berbagai fasilitas publik ternyata sama sekali tidak berhubungan dengan pembentukan modal sosial. Dengan data agregat, studi ini belum bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang spesifik. Akan tetapi, para pembuat kebijakan perlu memikirkan peranan bentuk perkotaan terhadap pembentukan modal sosial.

---

High-density urban development is claimed as a suitable urban form in enhancing social capital. However, the relationship between those two variables has not been well empirically explored, leading to the emergence of competing results in the literature. This study aimed to investigate the role of urban physical arrangement or urban form in the social capital formation using Indonesian metropolitan cities as a case study. This research was also the first empirical study to investigate the association between urban form and social capital in Indonesia. The multilevel logistic regression was used to investigate the association between the urban form and several indicators of social capital. The findings revealed that individuals in high residential density areas were less likely to know their neighbours, had lower levels of bridging trust, and less involved in the communitys activities. Meanwhile, street connectivity appeared to have a positive association with bridging trust but negatively related to social networks. Moreover, the land use mix did not seem to be significantly associated with any social capital variables. However, the aggregated data of urban form limited our ability of the present study to provide specific policy recommendations. Nonetheless, this study would still suggest that urban planners and policy makers should be mindful to consider that urban form features might influence the development of social capital.