Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi yang berjudul: "Konstruksi Realitas Kepemimpinan Presiden Soeharto dalam Berita Suratkabar -- Analisis Kritis terhadap Makna Pesan Politik yang Disampaikan dengan Menggunakan Konsep Ajaran Kepemimpinan Jawa" ini mencoba menjawab masalah teks dan makna teks. Untuk menjawab masalah tersebut dalam penelitian ini digunakan perspektif konstruktivisme (Peter L. Berger & Thomas Luckmann, 1966), yang dititikberatkan pada produksi makna oleh pelaku sosial pada tahap-tahap eksternalisasi dan obyektivikasi. Untuk menjelaskan fenomena eksternalisasi realitas oleh pelaku sosial konsep-konsep teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain teori fungsi bahasa (Gilian Brown & George Yule, 1996), teori speech-act (J.L. Austin, 1962), dan teori communicative action (Jurgen Habenmas, 1984). Untuk menjelaskan fenomena obyektivikasi realitas oleh praktisi media konsep-konsep teori yang digunakan sebagai acuan antara lain konsep citra realitas atau picture in our heads (Waiter Lippman, 1936, 1965), cultivation theory (George Gerbner, 1970), konsep berita sebagai konstruksi realitas (Gaye Tuchman, 1980), teori pola hubungan institusi media dan kekuasaan (Jay Blamer & Michael Gurevitch, 1975), teori fungsi isi media (Switzer, McNamara & Ryan, 1999), teori fungsi bahasa dalam penyusunan teks (Giles & Wieman, 1987; Antonio Gramsci, 1971). Sedangkan untuk menjelaskan fenomena obyektivikasi realitas oleh pembaca konsep-konsep teori yang digunakan sebagai acuan antara lain konsep kekuasaan budaya (James Lull, 1998), teori semiotika budaya (Roland Barflies, 1957; Charles Morris, 1964), dan teori kriteria penilaian wacana (Jurgen Habermas, 1984).Teks yang dianalisis adalah berita surat kabar, dan surat kabar yang diteliti dipilih secara purposive berdasarkan usia dan kredibilitasnya sebagai media berita, terdiri dari dua surat kabar yang diterbitkan di daerah Ibukota Jakarta yakni Kompas (surat kabar pagi), dan Suara Pembaruan (surat kabar sore), dan satu surat kabar yang diterbitkan di daerah pusat budaya Jawa Yogyakarta yakni Kedaulalan Rakyat (surat kabar pagi). Berita yang dianalisis mencakup seluruh berita yang menunjukkan adanya pernyataan atau pesan-pesan politik Presiden Soeharto yang disajikan dalam tiga surat kabar itu selama era kepemimpinan Presiden Soeharto, sejak 27 Maret 1968 sampai dengan 21 Mei 1998.Teks dan makna teks dianalisis dengan menggunakan kerangka analisis dua tahap signifikasi (Roland Barthes, 1957), dan didukung dengan kerangka analisis hubungan tanda, nilai dan tindakan (Charles Morris, 1964). Untuk tujuan mendukung hasil analisis kualitatif tersebut di sini juga dilakukan prosedur triangulasi berupa content analysis secara kuantitatif. Secara keseluruhan analisis dilakukan dengan membagi periodesasi kepemimpinan Presiden Soeharto menurut perspektif budaya Jawa, menurut tahap-tahap dalam proses ngelmu untuk mewujudkan visi dan nisi hidupnya lnanggayuh kasampurnaning hoerip, yaitu periode awal (masa jabatan I), periode pengamalan dan pematangan (masa jabatan II, III, IV dan V), dan periode puncak dan akhir (mass jabatan VI dan VII).Temuan dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini secara umum menghasilkan kesimpulan bahwa: Pertama, konstruksi realitas kepemimpinan yang dibuat oleh Presiden Soeharto melalui ucapan-ucapan tidak selalu sama dengan konstruksi realitas yang dibuatnya melalui tindakan-tindakan. Meskipun ucapanucapan yang dikemukakanya menunjukkan bahwa ia mengucapkan konsep-konsep kepemimpinan Jawa, tindakan-tindakan yang dilakukannya tidak selalu mencerminkan nilai-nilai budaya kepemimpinan Jawa. Kedua, konstruksi realitas kepemimpinan Presiden Soeharto yang dibuat dalam media surat kabar menunjukkan perbedaan dengan konstruksi yang dibuat oleh Presiden Soeharto sendiri. Konstruksi realitas yang dibuat dalam media surat kabar tidak selalu merefleksikan realitas eksternal kepemimpinan Presiden Soeharto, baik yang berupa realitas politik obyektif maupun realitas subyektif yang dibuat oleh Presiden Soeharto melalui ucapan dan tindakan-tindakan pada setiap periode. Selain itu, selama masa kepemimpinan Presiden Soeharto, sejak 27 Maret 1968 sampai dengan 21 Mei 1998, media surat kabar telah mengkonstruksi realitas kepemimpinan Presiden Soeharto dengan cara-cara yang tidak sepenuhnya memenuhi standard kualitas teknik jurnalistik, hanya sekedar menyajikan ucapan atau pemyataan-pernyataan Presiden Soeharto tanpa menjelaskan keterkaitannya dengan realitas eksternal termasuk tindakan-tindakan yang dilakukan dan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang berfungsi sebagai konteks pemaknaan realitas.Ketiga, isi dan cara penyajian berita berbeda diantara satu surat kabar dan surat kabar lainnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif, perbedaan diantara konstruksi realitas kepemimpinan Presiden Soeharto yang dibuat oleh masing-masing surat kabar mencakup aspek-aspek waktu penyajian dan fokus ajaran kepemimpinan Jawa yang disajikan di dalam berita. Keempat, oleh karena menunjukkan adanya konsep-konsep ajaran kepemimpinan Jawa maka konstruksi realitas kepemimpinan Presiden Soeharto dalam berita surat kabar menimbulkan mitos-mitos bahwa kepemimpinan Presiden Soeharto merupakan kepemimpinan Jawa. Meskipun demikian, khususnya pada periode pengamalan dan pematangan serta periode puncak dan akhir, karena isinya tidak sesuai dengan realitas eksternal yang menunjukkan tindakan-tindakan Presiden Soeharto bertentangan dengan nilai-nilai budaya kepemimpinan Jawa maka berita surat kabar menimbulkan makna konotatif bahwa kepemimpinan Presiden Soeharto bukan merupakan kepemimpinan Jawa. Selain itu, simbol kepemimpinan Presiden Soeharto juga mengalami perubahan dan perkembangan dari satu periode ke periode selanjutnya. Kelima, media suratkabar bukan merupakan alat hegemoni kepemimpinan Jawa.Apabila menyajikan kutipan konsep-konsep ajaran kepemimpinan Jawa, berita surat kabar hanya sekedar memberikan informasi bahwa Presiden Soeharto telah mengucapkan kata/istilah dan ungkapan-ungkapan bahasa Jawa tertentu, tanpa memberikan penjelasan mendalam yang bisa membantu pembaca dalam memaknai bentuk-bentuk bahasa tersebut. Secara kuantitatif, berita surat kabar yang menunjukkan teks kepemimpinan Jawa khususnya dan teks budaya Jawa umumnya jumlahnya relatif kecil, bahkan terlalu sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah berita-berita lainnya.Media surat kabar bukan merupakan penyebab terjadinya hegemoni budaya kepemimpinan Jawa karena nilai-nilai budaya tersebut sudah sejak lama tertanam dalam sebagian besar pelaku sosial."

"Studi ini merupakan studi jaringan komunikasi interlocking directorate yang diteliti melalui jaringan yang terbentuk di dalam perbuatan korupsi. Hasil studi ini dalam rangka mengembangkan teori jaringan komunikasi interlocking directorate, khususnya kontribusi dari studi interlocking directorate pada masyarakat di luar Amerika dan Eropa yang selama ini mendominasi. Sejauh ini, kontribusi Indonesia belum pernah disinggung dalam telaah perkembangan studi interlocking directorate dari negara-negara Asia. Hanya beberapa negara di Asia yang disebut telah memberi sumbangan bagi pengembangan studi interlocking directorate yakni China, Hong Kong, Taiwan, Piliphina, Thailand, Jepang, Timur Tengah, dan Singapura. Studi ini meneliti praktek jaringan komunikasi interlocking directorate dalam fenomena hubungan hubungan yang mengandung konflik kepentingan sebagaimana berlangsung di dalam perbuatan korupsi. Studi jaringan komunikasi interlocking directorate ini menunjukkan bahwa sejumlah latar belakang hubungan kedekatan yang bersifat informal telah menjadi dasar terbentuknya jaringan komunikasi interlocking directorate dimana telah memuluskan berlangsungnya praktek-praktek korupsi. Sejumlah latarbelakang kedekatan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah hubungan keluarga, pertemanan, dan hubungan pekerjaan sebelumnya. Temuan penelitian ini juga didiskusikan dengan Teori Ketergantungan Sumber Daya (Resource Dependence Theory). Hubungan konflik kepentingan didalam perbuatan korupsi dilatarbelakangi motif adanya saling ketergantungan terhadap sumberdaya yang dibutuhkan. Sehingga pada hakikatnya terjadi proses transaksi terhadap sumberdaya yang dimiliki. Selanjutnya proses komunikasi dalam kontek jaringan korupsi ini merupakan suatu bentuk komunikasi korupsi yaitu komunikasi tertutup yang ditandai dengan digunakannya kode ? kode verbal yang hanya dipahami anggota kelompok jaringan.

---

This research explains a communication network of interlocking directorate that examine the network of corruptions in Indonesia. Focus of this study is on the conflict of interest relationship as happens in corruption network. Research findings of this study has a significance contribution to the development of theories of communication network of interlocking directorate, particularly, as the one from outside the American and European countries; the countries which have, sofar, been dominating the field of studies. Although, there are a number of such studies from other Asian countires i.e.: China, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Singapore, Japan, and the Middle Ease; however, this research is a pioneer in Indonesia.

Research findings in this study shows that some backgrounds of informal close relationship contribute to the formation of communication networks of interlocking directorate that smoothen the practices of corruption. The findings show that some backgrounds of close relationships include family relationships, friendships, and previous work relationships. The data is analyzed using Resoure Dependence Theory ofPfeffer andSalancik (1978).

The results show that the conflict of interest in corruption practices are driven by the interdependence needs on the available resources, which motivates the process of transaction on the resources owned. The communication process occured in this context is thus a form of corruption communication; which is practiced and understood only amongst the members of the network using particular verbal codes."

"Konflik yang terjadi berulangkali di Indonesia menjadi satu pertanda bahwa situasi mindless masih mewarnai komunikasi antaretnis yang berlangsung selama ini. Setiap individu dari kelompok yang berbeda bersikap reaktif daripada proaktif, dan menginterpretasikan perilaku orang dari kelompok lain berdasarkan perspektif kelompoknya. Dalam situasi komunikasi yang terpolarisasi maka penghargaan terhadap keberadaan masing-masing kelompok cenderung rendah.Keberadaan warga etnis Cina di Indonesia hingga sekarang masih menjadi masalah. Di kalangan masyarakat etnis non Cina masih berkembang pandangan yang tidak menguntungkan terhadap keberadaan etnis Cina. Warga etnis Cina juga sering menjadi sasaran kekerasan dalam hampir setiap kerusuhan sosial yang terjadi.Studi ini memiliki relevansi penting dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultur secara demografis maupun sosiologis, karena studi ini berharap dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana setiap individu dari kelompok etnis Cina dan etnis Jawa menegosiasikan identitas kultural mereka dalam sebuah ruang sosial. Disamping itu, studi juga berharap bisa mengkonstruksikan bangunan komunikasi antarbudaya yang memungkinkan warga dari kedua kelompok etnis bisa menciptakan relasi yang setara sebagai hasil dari negosiasi identitas diantara mereka.Landasan teoritik dari studi ini adalah genre interpretif, yaitu pemikiran yang berusaha menemukan makna dari suatu tindakan dan teks. Sejalan dengan pemikiran genre interpretif, maka studi ini juga merujuk pada gagasan fenomenologi sebagai basis berpikir dalam studi ini. Fenomenologi merupakan studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran. Asumsi utama dari fenomenologi adalah bahwa orang secara aktif akan menginterpretasikan pengalaman mereka dengan memberikan makna terhadap apa yang mereka lihat. Penelitian ini menerapkan prinsip triangulasi dengan mengkombinasikan metoda kuantitatif (survei) dengan metoda kualitatif (fenomenologi). Dalam pelaksanaannya, studi ini menerapkan model triangulasi: the dominant-less dominant design, menggunakan paradigma dominan (interpretif) dan dilengkapi dengan satu komponen kecil dari paradigma alternatif (positivisme). Studi ini dilaksanakan di wilayah Sudiroprajan Solo, sebuah kawasan permukiman yang memungkinkan setiap individu dari kedua kelompok etnis bisa berkomunikasi dalam intensitas yang tinggi.Hasil studi ini memperlihatkan bahwa warga kedua kelompok etnis di wilayah penelitian mampu menciptakan situasi komunikasi yang mindful, karena mereka memiliki kompetensi komunikasi antarbudaya yang memadai, yaitu kemampuan mengintegrasikan motivasi, pengetahuan, dan kecakapan untuk bisa berkomunikasi secara layak, efektif, dan memuaskan. Bangunan komunikasi antarbudaya yang dapat dikonstruksikan di wilayah penelitian adalah bangunan multikulturalisme yang karakteristiknya terlihat dari kemampuan warga kedua kelompok dalam memberi apresiasi terhadap perbedaan-perbedaan kultural yang ada. Namun demikian, bangunan multikulturalisme ini bertentangan dengan konsep bangsa Indonesia yang menekankan pada model indigenous. Konstruksi model yang lebih dekat dengan moto: `Bhinneka Tunggal lka' (Unity in Diversity) adalah Budaya Ketiga (Third-Culture), yaitu integrasi yang terjadi antara dua kelompok atau lebih ke dalam sebuah kelompok baru.Implikasi dari hasil studi ini adalah bangunan atau model yang menjelaskan tentang komunikasi antarbudaya yang mindful masih sebatas menawarkan gagasan yang berkaitan dengan persoalan komunikasi, dalam arti bagaimana mengintegrasikan faktor motivasi, pengetahuan, dan kecakapan agar bisa berkomunikasi secara layak, efeklif, dan memuaskan. Berdasarkan studi yang dilakukan, maka cakupan teoritis (theoritical scope) dari bangunan tentang komunikasi antarbudaya yang mindful perlu diperluas dengan memasukkan faktor setting atau lingkungan permukiman dan faktor sosial-ekonomi penduduk sebagai faktor yang dapat memberi kontribusi terciptanya situasi komunikasi yang mindful."

"Studi ini pada dasarnya upaya untuk memahami hubungan antara media dengan sistem kapitalisme global dengan merujuk pada teori-teori yang dikembangkan para ilmuwan beraliran kritis yang memandang internasionalisasi sistem penyiaran komersial adalah bagian dari upaya terencana negara-negara maju dalam rangka melanggengkan penjajahan ekonomi dan politik. Teori-teori ini percaya bahwa privatisasi pertelevisian adalah kondisi yang dibutuhkan bagi ekspansi modal transnasional yang merupakan keniscayaan dalam sistem kapitalisme global. Dalam kaitan itu, teori-teori ini mengasumsikan adanya upaya sengaja yang dirancang di negara-negara pusat kapitalisme global untuk mengarahkan -atau bahkan menekan-- agar para pengambil kebijakan di banyak negara menerapkan privatisasi pertelevisian. Lebih jauh lagi, teori-teori ini percaya bahwa begitu sistem pertelevisian komersial dijalankan oleh sebuah negara berkembang, sebuah bentuk penjajahan media akan berlangsung dengan sendirinya yang antara Iain diindikasikan oleh ketergantungan akan program impor, teknologi, kecakapan dan modal asing.Dengan menggunakan metode wawancara mendalam terhadap sejumlah narasumber kunci, Studi sumber-sumber sekunder (pemberitaan di media, analisis, laporan, surat peijanjian, peraturan-perundangan, data-data industri yang dipublikasikan), Serta analisis isi (terhadap kecenderungan isi siaran dalam kurun waktu 1991 - 2003), penelitian ini menunjukkan bahwa tesis imperalisme media mengandung sejumlah kelemahan untuk menjelaskan proses privatisasi pertelevisian di Indonesia.Tesis impenalisme media terlalu berlebihan dalam memandang kekuatan modal transnasional dalam mengarahkan proses pengambilan pilihan dalam sebuah negara yang sangat mungkin bersifat otonom dan lebih mencerminkan dinamika pertarungan kepentingan kelompok-kelompok dalam negeri itu sendiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan privatisasi pertelevisian di Indonesia pada dasarnya adalah langkah pragmatis untuk merespons kepentingan bisnis kapitalis domestik yang berada dalam lingkar terdalam pusat kekuasaan, dan tidak lahir sebagai hasil darl tekanan kepentingan pemodal transnasional.Studi ini menunjukkan bahwa faktor yang paling menentukan kelahiran dan perkembangan privatisasi pertelevisian adalah kelompok kecil pengusaha domestik yang berada sedemikian dekat dengan pusat kekuasaan sehingga memiliki jalur pengaruh secara berkelanjutan yang sangat besar terhadap rangkaian kebijakan pemerintah. Kebijakan privatisasi pertelevisian tidak memiliki orientasi etisiensi ekonomi ataupun peningkatan daya Saing Sebagaimana yang berusaha dicapai rangkaian de-regulasi ekonomi yang dijalankan pemerintah dalam kumn waktu yang sama.Studi ini menunjukkan bahwa kekuatan pemodal nasional dalam menentukan lahirnya privatisasi pertelevisian juga dimungkinkan karena kerangka kebijakan pertelevisian nasional di indonesia sendiri sebenarnya tidak terarah dan tidak memiliki pola yang terencana sejak awal.Privatisasi pertelevisian Indonesia pada dasarnya tidak dapat dijelaskan sebagai bagian dari liberalisasi politik atau bahkan Iiberalisasi ekonomi. Para kapitalis yang merambah masuk ke dalam bisnis pertelevisian tersebut adalah kaum pedagang yang tidak saja tidak menaruh perhatian pada keterbukaan politik meiainkan juga tidak menginginkan sebuah ekonomi pasar terbuka, yang memungkinkan terjadinya kompetisi objektif antara para pemodai.Namun demikian, Studi ini juga menunjukkan bahwa peningkatan kompetisi dalam sistem penyiaran komersial yang berlangsung tanpa intervensi pemerintah, menyebabkan lahirnya sejumlah eksternalitas yang canderung mendukung ekspansi kepentingan transnasional.Dalam hal isi siaran, privatisasi pertelevisian memang tidak dengan sendirinya menciptakan dominasi program impor. Tapi kompetisi bebas antar stasiun menyebabkan timbulnya masalah pasokan program. lndustri program dalam negeri tidak mampu melayani kebutuhan untuk mengisi jam siaran stasiun-stasiun televisi yang berjumlah semakin banyak, sementara harga program yang yang ditetapkan produsen lokal pun melonjak mengikuti kompetisi pembeli. Sebagai akibat, stasiun televisi komersiai memilih untuk Iebih banyak mengimpor program dari industri televisi asing yang memang memiliki pasokan dan perpustakaan program yang dibutuhkan. Kecenderungan ini, pada gilirannya, akan mendorong kenaikan harga program impor.Perkembangan ini menjadikan Indonesia nampak sebagai pasar yang banyak menyerap program-program impor dari pusat industri hiburan di negara-negara maju, tanpa sebaliknya menghasilkan program-program yang dapat diekspor ke pasar internasional.Studi ini juga menunjukkan bahwa salah satu akibat paling signilikan dalam hal privatisasi pertelevisian adalah dalam hal dominasi modal transnasional dalam industri periklanan nasional. Privatisasi pertelevisian memang dengan segera mendorong pertumbuhan industri periklanan dalam negeri. Namun pada saat yang sama, terjadi dominasi modal transnasional dalam struktur industri periklanan tersebut, Seraya memarjinalkan perusahaan-perusahaan periklanan lokal.Dengan demikian, studi ini menyajikan temuan yang sekaligus membantah dan membenarkan sebagian muatan teori-teori impenalisme media. Di satu sisi, studi ini akan menunjukkan argumen bahwa privatisasi partelevisian adaah kebijakan yang ditentukan oleh kepentingan modal transnasional tidak memiliki basis yang kuat. Keputusan privatisasi pertelevisian di Indonesia lahir sebagai akibat dinamika kepentingan di dalam negeri indonesia sendiri. Namun demikian, studi ini menunjukkan bahwa perkembangan sistem penyiaran komersiai di Indonesia memang dalam perkembangannya menghasilkan serangkaian ekstemalitas yang membuka ruang luas bagi ekspansi modal transnasional.Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan komunikasi di Indonesia tidak dapat dilihat sebagai bangunan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh sebuah faktor tunggal, yakni kepentingan ekonomi kapitalisme global, melainkan sebuah medan yang turut ditentukan oleh beragam agen yang turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan di Indonesia."