Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menjelaskan bagaimana diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat Jerman terhadap entitas Turki di Jerman, serta dampak adanya kebijakan Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz dalam mengurangi tindakan diskriminasi tersebut. Adanya keterbatasan kemampuan (lack of capability) yang dimiliki entitas Turki menyebabkan munculnya tindakan diskriminasi (capability deprivation) yang dilakukan terhadap mereka. Diskriminasi yang dilakukan berupa ketidaksetaraan akses dan kesempatan yang diberikan dalam aspek-aspek kehidupan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat eksplanatif analitis. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori keadilan oleh Amartya Sen dan hasil penelitian ini menemukan bahwa dampak kebijakan Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz belum berhasil mengurangi diskriminasi terhadap entitas Turki di Jerman.

---

This research explains how discrimination which was carried out by German society against Turkish entity in Germany, and the impact of Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in reducing discrimination. Turkish entity’s lack of capability led them to an act of discrimination (capability deprivation). The forms of discrimination are an unequal access and opportunity given to Turkish Entities. This research analyzed using Theory of Justice by Amartya Sen, and the result find that the impact of Das Allgemeine Gleichbehanddlungsgesetz policy implementation has not succeeded in reducing discrimination against Turkish entity in Germany."

"ABSTRACT<Sistem kuota rasial yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia nyatanya telah membuat Malaysia Civil Service MCS mengalami ketimpangan dalam hal proporsi etnis. Etnis Melayu yang diutamakan keterlibatannya melalui sistem tersebut telah menciptakan sebuah dominasi kelompok sosial dalam MCS. Hal ini merupakan suatu permasalahan tersendiri dalam proses jalannya birokrasi karena berisiko memunculkan bias etnis dalam pengelolaan sumber daya publik. Untuk menganalisis lebih lanjut permasalahan yang diangkat, penelitian dengan metode kualitatif ini menggunakan teori Political Order dan Representative Bureaucracy. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepentingan politik yang pemerintah Malaysia berusaha capai melalui penerapan sistem kuota rasial adalah untuk mendikotomi peran antara etnis non Melayu pada sektor privat yang menjalankan kegiatan ekonomi negara, sedangkan sektor publik yang menjalankan proses pengalokasian sumber daya publik sebagai hasil dari kegiatan ekonomi dipastikan tetap berada di bawah kendali etnis Melayu. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dan kemudian stabilitas politik tetap terjaga.

---

ABSTRACTThe racial quota system implemented by the Malaysian government has in fact made the Malaysia Civil Service MCS unequal in terms of ethnic proportion. The Malay group rsquo s involvement which prioritized by that system has created a social groups domination within the MCS. This is an issue in the bureaucratic process and risk of ethnic bias in public resource management may arise. To further analyze this issue, this qualitative research uses the theory of Political Order and Representative Bureaucracy. The result proves that the political interest that the Malaysian government seeks to achieve through the application of racial quota system is to dichotomize the role between the non Malays in the private sectors that runs the country rsquo s economic activity, while the public sector that runs the process of allocating public resources as a result of the economic activity itself certainly remain under the Malays control. By that, the economic growth can be achieved and the political stability is maintained."

"Pada abad ke-21, dunia sudah memasuki Space Age yang ditandai oleh Space Race 1 antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perlombaan dalam bidang teknologi ruang angkasa ini dilakukan untuk menunjukkan pada dunia siapa negara yang paling hebat dan dapat menjadi pemimpin dunia. Dari peristiwa ini pula kesadaran akan potensi kekuatan ruang angkasa menjadi perhatian dunia. Dalam perlmbaan ini Amerika Serikat berhasil menang dan menjadi pemimpin ruang angkasa. Selama beberapa dekade berhasil menjadi space power dunia karena belum ada negara lain yang memiliki kemampuan seperti mereka. Amerika Serikat menemui ancaman saat negara lain sudah mulai mengembangkan teknologi ruang angkasanya, salah satunya adalah Rusia. Sehingga dalam mempertahankan kedudukannya mereka memiliki misi untuk mendominasi LEO. Pada pemerintahan Presiden Barack Obama Amerika Serikat menerapkan pendekatan commercial space power dengan kebijakan dan komersialisasi ruang angkasa yang dijalankan oleh NASA sebagai badan antariksa nasional. Obama tidak menggunakan pendekatan militer karena hal tersebut merupakan hal yang dilarang oleh Outer Space Treaty 1967. Tanpa menggunakan militer, Amerika Serikat harus melakukan cara lain yang dapat memanipulasi publik dan mempertahankan kedudukannya. Dengan cara tersebut mereka berhasil hadir sebagai negara yang mendominasi LEO karena space power yang mereka miliki berbanding lurus dengan kehadirannya di ruang angkasa. Pendekatan pada pemerintahan Obama berhasil membawa kembali Amerika Serikat sebagai negara yang mendominasi ruang angkasa.

---

In the 21st century, the world has entered a Space Age marked by Space Race 1 between the United States and Soviet Union. The competition in the field of space technology is carried out to show the world who is the most powerful country and can become a world leader. From this event, awareness of the potential power possessed by space became the world's attention. It’s all because space as new domain serves so many benefits. The United States managed to win and become the leader of space. For decades the United States has succeeded in becoming the dominant world space power because no other country has the equal ability. But in the end they faces a threat when other countries have begun to develop thir space technology, one of them is Russia. So in maintaining their position in space they have to dominate LEO. In the administration of President Barack Obama, United States use commercial space power approach by implementing space policy and commercialization that run by NASA as the national space agency. Barack Obama did not use a military approach because it is something that is prohibited by the Outer Space Treaty of 1967. Without using the military, the United States must use other means that can manipulate the public and maintain their position. In this way, they managed to emerge as a country that dominates LEO because the space power they have is directly proportional to their presence in space. The method that was use in Obama administration has succeeded in bringing back the United States as a space dominating nation.

"

"Partai politik bukan menjadi satu – satunya kekuatan politik untuk dapat memenangkan Pilkada. Dibutuhkan kekuatan tambahan seperti jaringan politik organisasi masyarakat sipil. Seperti halnya di Jawa Timur, sejak keikutsertaan Khofifah Indar Parawansa pertama kali di Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2008, Khofifah sebagai ketua umum Muslimat NU menjadikan Muslimat NU sebagai salah satu kekuatan politiknya. Jaringan Muslimat NU yang mengakar di Jawa Timur dianggap sebagai modal penting untuk membantu Khofifah memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Dalam melihat bagaimana Khofifah menggunakan jaringan politik Muslimat NU dan menjadikannya sebagai tim sukses, penulis menggunakan teori jaringan politik dari Knoke (1990). Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan teori patronase dari Aspinall dan Sukmajati (2015) untuk melihat proses pendistribusian sumber daya dari Khofifah kepada pemilih melalui jaringan politik Muslimat NU. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini berargumen bahwa kemenangan Khofifah di Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 tidak terlepas dari adanya penggunaan jaringan politik Muslimat NU

---

Political parties are not the only one political power to win elections. It is needed civil society as a success team. In East Java, since Khofifah Indar Parawansa's first participation in the East Java Gubernatorial Election in 2008, Khofifah as the general chairman of Muslimat NU has made Muslimat NU one of its political forces. The Muslimat NU network which has roots in East Java is considered an important asset to help Khofifah win the East Java Gubernatorial Election. In seeing how Khofifah uses the Muslimat NU political network and makes it a successful team, the author uses Knoke's (1990) political network theory. In addition, this study will also use the patronage theory from Aspinall and Sukmajati (2015) to see the process of distributing resources from Khofifah to voters through the Muslimat NU political network. By using qualitative methods, this study argues that Khofifah's victory in the 2018 East Java Gubernatorial Election was inseparable from the use of the Muslimat NU political network."

"Skripsi ini membahas mengenai Politik pendidikan yang dijalankan pada masa orde baru yakni P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang dijalankan dari tahun 1978-1998. Politik pendidikan P4 ini kemudian dibahas melalui kerangka teori Ideology State Apparatus (ISA) yang dikemukakan oleh Louis Althusser. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengambilan data wawancara serta data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa P4 sebagai politik pendidikan Soeharto telah berperan dalam melanggengkan kekuasaan rezim Soeharto, melalui doktrinasi ideologi Pancasila Orba dan fungsinya sebagai ISA.

---

This thesis discusses about the the political of education conducted at the new order, that is P4 (Appreciation and Practice Guidelines of Pancasila), it occurs from 1978-1998. The Political education of P4 then discussed through the theoretical framework of Ideology State Apparatus (ISA) presented by Louis Althusser. This research is a qualitative research with interview method, and acquisition of secondary data. The results showed that the P4 as Suharto's political education has a role in power perpetuate of the Soeharto regime, via the ideology of Pancasila doctrine and the functions as an ISA."

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena gerakan separatisme yang terjadi di negara dunia pertama yaitu Kanada. Gerakan yang lebih dikenal dengan sebutan gerakan sovereignisme ini terjadi di salah satu provinsi terbesar di Kanada yang mayoritas penduduknya merupakan orang-orang berbahasa dan berbudaya Perancis yaitu Quebec. Perbedaan identitas merupakan salah satu pemicu dari lahirnya gerakan tersebut. Penelitian ini membahas keberlangsungan gerakan terkait pasca kekalahannya pada Referendum Quebec 1995 hingga saat ini yang dimotori oleh partai pro-sovereignty Bloc Quebecois. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep sovereignism yang dikemukakan oleh Spiegliere, Skinner & Sweijs (2017). Setiap data yang diperoleh pada penelitian ini berasal dari studi literatur. Penelitian ini menemukan fakta bahwa meskipun gerakan sovereignisme yang dilancarkan oleh partai Bloc Quebecois mengalami kekalahan pada referendum 1995, upaya dan semangat gerakan itu masih tetap eksis hingga hari ini di bawah naungan partai tersebut. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menemukan adanya perubahan bentuk gerakan sovereignisme yang dilakukan oleh Bloc Quebecois dari waktu ke waktu menyesuaikan dan mengikuti situasi dan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik yang ada di Quebec saat ini.

---

.This study aimed to discuss the phenomenon of separatism movement that occured in Canada as a first world country. The movement itself better known as sovereignism movement that currently occured in one of the biggest provinces in Canada with the majority of its population are culturally and speaking French which is Quebec. The differences of identity is one of the causes of the movement itself. This study examines the movement after its defeat in the 1995 Quebec Referendum until present day that was driven by pro-sovereignty party Bloc Quebecois. The concept that is used in this study is sovereignism concept founded by Spiegliere, Skinner & Sweijs (2017). Every datas obtained in this study sourced from literature study. This study found that even though the movement was defeated in the 1995 referendum, the effort and spirit of it are still exist even until now under the Bloc Quebecois. This study also found there is a change of movement done by the Bloc Quebecois in order to be able to adapt and fit current economical, social, and political situation of Quebec."

"Skripsi ini mencoba membahas bagaimana memahami kontestasi wacana yang muncul dalam memahami substansi draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melalui pendekatan pluralisme agonistik Chantal Mouffe dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan pluralisme agonistik menjadi pendekatan alternatif dalam memahami keberlangsungan demokrasi di tengah kondisi pluralitas masyarakat. Konsep ini merupakan alternatif dari pendekatan demokrasi liberal yang memusatkan demokrasi pada tujuan untuk mencapai konsensus yang rasional. Mouffe melalui konsep pluralisme agonistiknya mengkritik bahwa orientasi demokrasi liberal pada proses pencapaian konsensus yang rasional telah mengeliminasi “the Political” sehingga berpotensi menghambat terciptanya pluralisme publik dalam kehidupan demokrasi itu sendiri. Adapun kontestasi wacana antara pihak yang mendukung dan menolak pengesahan RUU P-KS menjadi relevan untuk dipahami menggunakan pendekatan pluralisme agonistik karena kontestasi yang terjadi melibatkan wacana dengan pendekatan yang masih belum bisa menemukan titik kesepakatan. Dengan menggunakan pendekatan pluralisme agonistik, kontestasi wacana dalam memahami RUU P-KS merupakan refleksi dari hidupnya proses demokrasi. Berlangsungnya kontestasi wacana ini merupakan wujud ‘konsensus konfliktual’ (conflictual consensus) di mana artinya adalah merayakan keberagaman melalui pluralisme yang sarat konflik.

---

his thesis discusses about how to understand discourse between supporters and opponents of the Sexual Violence Eradication Bill using the concept of agonistic pluralism by Chantal Mouffe through qualitative research methods. Agonistic pluralism is an alternative approach to understand the process of democracy in divided society like Indonesia. Through this concept, Mouffe criticizes about democracy concept in liberal paradigm that tends to eliminate “the Political” because of its orientation to achieve rational consensus. The orientation of liberal paradigm democracy in a rational consensus process can hinder the creation of public pluralism in democratic it self. Discourse between supporters and opponents of RUU P-KS is relevant to be understood in agonistic pluralism concept because this discourse involves irreconcilable thoughts. By using an agonistic pluralism concept, the discourse in understanding the Sexual Violence Eradication Bill is a reflection of the existence of democracy. The ongoing discourse is a form of “conflictual consensus”, which means celebrating diversity through pluralism which is full of conflicts."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas proses-proses keberhasilan suatu Agenda Setting di Washington D.C. mengenai Legalisasi Mariyuana untuk keperluan rekreasional pada tahun 2015. Terdapat beberapa faktor yang meloloskan Agenda Setting Initiative 71 di Washington D.C. Faktor-faktor tersebut adalah peran dari kelompok kepentingan DCMJ , pemerintah, dan masyarakat. Tugas akhir ini berupaya menjelaskan bagaimana proses legalisasi Mariyuana di suatu negara bagian walaupun bertolak belakang dengan hukum yang ada di Amerika Serikat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan adanya faktor-faktor dan aktor yang meloloskan Agenda Setting di Washington D.C. dengan studi kasus legalisasi Mariyuana untuk keperluan rekreasional, bisa diloloskan untuk masuk ke pemungutan suara secara langsung pada tahun 2015.

---

ABSTRACTThis thesis aims to discuss the process of successing the Agenda Setting in Washington D.C. regarding the legalization of Mariyuana spesifically for recreational purposes in the year of 2015. There were several factors that help to passed the Agenda Setting Initiative 71 in Washington D.C. Those factors were the role from pressure group DCMJ, government and civils. This thesis seeks to explain the process on legalizing Mariyuana in a state eventhough it rsquo s contrary to the law that applies in the United States of America. The result of this study explains how the factors have helped to pass the Agenda Setting regarding the legalization of Mariyuana in Washington D.C. and made it able to continue the next process directly which is the ballot initiative that also being held in 2015."

"Tulisan ini membahas salah satu faktor yang membuat pengesahan Women’s Reservation Bill, rancangan kebijakan menyediakan sepertiga kursi untuk perempuan di Lok Sabha India, terhambat pengesahannya. Salah satu faktor tersebut adalah keterwakilan perempuan di parlemen India yang sangat rendah, dengan rata-rata hanya 7% dari pemilihan umum yang pertama kali di laksanakan di India. Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi literatur. Guna membahas permasalahan penelitian, digunakan teori Supply-Demand untuk menjelaskan sisi supply dan demand yang berpengaruh terhadap rendahnya keterwakilan perempuan di Lok Sabha India, yang menjadi salah satu alasan tidak disahkannya Women’s Reservation Bill. Teori ini dikemukakan Pippa Norris dan Joni Lovenduski di tahun 1995. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sisi supply, yang diuraikan menjadi sumber daya (waktu, uang, dan pengalaman) dan motivasi (dorongan, ambisi, dan minat dalam politik) lebih berfokus kepada ketersediaan perempuan untuk mendaftarkan diri menjadi kandidat di dalam pemilihan umum. Sementara sisi demand memperlihatkan bahwa partai politik atau elit partai memilih calon-calon kandidat berdasarkan diskriminasi dan prasangka yang dilihat dari kemampuan, kualifikasi, dan pengalaman dari masing-masing kandidat. Hal ini yang menyebabkan rendahnya representasi perempuan dan menjadi alasan Women’s Reservation Bill terhambat hingga saat ini.

---

This paper discusses one of the factors that prevented the ratification of the Women's Reservation Bill, a policy draft to provide one-third of the seats for women in India's Lok Sabha. One of these factors is the very low representation of women in the Indian parliament, with an average of only 7% of the first general elections held in India. This research uses qualitative research methods with data collection techniques based on literature studies. To discuss research problems, the Supply-Demand theory is used to explain the supply and demand sides that affect the low representation of women in Lok Sabha India, which is one of the reasons the Women's Reservation Bill was not ratified. This theory was put forward by Pippa Norris and Joni Lovenduski in 1995. The findings of this study show that the supply side, which is broken down into resources (time, money, and experience) and motivation (drive, ambition, and interest in politics), focuses more on the availability of women to register as candidates in the general election. Meanwhile, the demand side shows that political parties or party elites assess candidate candidates based on discrimination and selection based on the ability, qualifications, and experience of each candidate. This causes the low representation of women and is why the Women's Reservation Bill has been hampered to date."

"RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah menjadi arena pertarungan ideologis baru antara aktivis hak perempuan dan kelompok konservatif di Indonesia. Sebagai kubu yang menolak, kelompok perempuan Muslim konservatif, khususnya Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA), telah menghidupkan wacana anti-feminisme dengan menyebut bahwa RUU P-KS adalah proyek politik feminis yang bias Barat, anti-keluarga, sekaligus bertentangan dengan Islam, Pancasila, dan budaya bangsa. Melalui studi literatur dan wawancara dengan beberapa perwakilan organisasi perempuan yang menolak ataupun mendukung RUU P-KS, serta mengombinasikannya dengan argumen Meyer dan Staggenborg (1996) tentang countermovement, penelitian ini menemukan bahwa gerakan perempuan konservatif yang menguat di sepanjang pembahasan RUU P-KS adalah bentuk ekspresi kekhawatiran atas meluasnya paham feminisme, sekaligus hasil dari koalisi renggang beragam elemen Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa ide ketahanan keluarga dan pembelaan atas moralitas merupakan bentuk framing utama yang digunakan gerakan perempuan konservatif untuk terlibat dalam proses legislasi RUU P-KS, sekaligus memperoleh dukungan publik.

---

Sexual Violence Elimination Bill (RUU P-KS) has become the arena for a new ideological battle between women's rights activists and conservative groups in Indonesia. As a counter one, conservative Muslim women's groups, especially the Indonesian Family Love Alliance (AILA), has revived anti-feminism discourse by saying that RUU P-KS is a feminist political project that is Western biased, anti-family, and simultaneously contradicts Islam, Pancasila, and national culture. Through literature studies and interviews with several representatives of women's organizations who reject and support the RUU P-KS, as well as analyzing it with the arguments of Meyer and Staggenborg (1996) about countermovement, this study has found that strengthened conservative women’s movement throughout the deliberation of RUU P-KS was an expression of concern over the widespread feminism ideology. Besides that, it also affected by a coalition of various Islamic elements in Indonesia. On the other side, this research also shows that family resilience notion and the protection over morality are formed as main framing used by conservative Muslim women to be involved in RUU PKS legislation process, and at the same time, obtained supports from public."