Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh serangkaian kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah pada Pelita III. Pemerintah pada saat itu menitikberatkan pembangunannya lebih ke arah pemerataan. Tujuan program tersebut adalah untuk memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Tesis ini berusaha untuk mengetahui variabel makroekonomi yang diduga mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Penelitian ini juga ingin melihat efektifitas instrumen distribusi pendapatan, dalam hal ini pajak dan pengeluaran pembangunan, dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.Metode estimasi yang digunakan untuk pengolahan data adalah teknik regresi data panel. Serangkaian pengujian dilakukan untuk memilih teknik regresi data panel yang cocok sebagai alat estimasi. Berdasarkan pengujian tersebut diketahui bahwa teknik regresi data panel dalam penelitian ini cocok menggunakan teknik regresi data panel dengan fixed effect.Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa inflasi dan tax ratio mempunyai efek progresif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan tingkat pengangguran, pengeluaran pembangunan, dan PDRB perkapita mempunyai efek regresif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Variabel dummy yang digunakan untuk melihat perubahan pola distribusi pendapatan sebelum dan setelah krisis juga signifikan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan.Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah pemerintah harus terus mengoptimalkan penerimaannya yang bersumber dari pajak, karena pajak terbukti mampu menjadi instrumen redistribusi. Pemerintah juga harus menekankan proyek-proyek pembangunannya pada proyek yang lebih produktif agar pengeluaran pembangunan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat."

"Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia memulai sebuah langkah baru dalam pelaksanaan pemerintahan, yaitu pembentukan daerah otonom dan desentralisasi fiskal dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Kebijakan ini bertujuan agar daerah mandiri dalam memperoleh sumber-sumber pendapatannya dan menggunakan pengeluarannya sendiri. Pembentukan daerah otonom dan desentralisasi fiskal memberikan wewenang kepada daerah untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha BUMD dan pendapatan lainnya yang sah. Pajak daerah merupakan sumber pembiayaan bagi daerah dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Pajak yang dikumpulkan daerah berasal dari 2 sumber, yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dan bagi hasil pajak yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun, dalam lima tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal, ketergantungan daerah kepada pusat masih tinggi karena sebagian besar pendapatan daerah berasal dari subsidi pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.Penelitian ini menggunakan penelitian dari Joweria M. Teera (2004) untuk mengetahui seberapa besar faktor kebijakan fiskal mempengaruhi tax ratio 26 daerah propinsi di Indonesia selama periode 1995-2004, yaitu lima tahun sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah.Kebijakan fiskal yang digunakan dalam penelitian adalah subsidi dalam bentuk Dana Alokasi Umum dan spending dalam bentuk pengeluaran rutin. Penggunaan Dana Alokasi Umum semata-mata didasarkan pada pertimbangan bahwa subsidi ini diberikan kepada seluruh daerah otonom, baik tingkat provinsi maupun kab/kota. Sementara pengeluaran rutin dijadikan faktor yang mempengaruhi tax ratio karena pengeluaran tersebut menjadi komponen terbesar dalam pengeluaran pemerintah daerah.Faktor lain yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah PDRB per kapita, degree of openness, kepadatan penduduk per km persegi, sektor manufaktur, sektor pengangkutan, dan penghindaran pajak. Penulis menggunakan variabel dummy desentralisasi, Jawa dan non-Jawa.Variabel kebijakan fiskal dan faktor lainnya diestimasi dengan metode 2SLS. Sebelum dilakukan prosedur estimasi, terlebih dahulu dilakukan uji untuk menentukan teknik estimasi yang sesuai, fixed atau random effect. Pengujian simultanitas juga dilakukan karena antara tax ratio dan PDRB per kapita diduga ada hubungan dua arah (simultan). Pengujian dilakukan dengan Hausman Specification Test.Hasil estimasi menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berpengaruh positif terhadap tax ratio. Namun, pengaruh terbesar dimiliki oleh variabel pengeluaran rutin. Faktor lain yang memiliki pengaruh positif adalah Dana Alokasi Umurn, kepadatan penduduk, sektor manufaktur, sektor transportasi, dan variabel dummy, sebelum dan sesudah desentralisasi.Sementara variabel yang berpengaruh negatif adalah PDRB per kapita, degree of openness, dan shadow variable. PDRB per kapita belum menjadi indikator kapasitas pemajakan. Degree of openness berhubungan negatif karena kegiatan ekspor impor menjadi "terbuka" bagi fiskus untuk menyelewengkannya. Shadow variable yang mengindikasikan adanya penghindaran pajak juga mengurangi tax ratio karena menurunkan jumlah pajak yang seharusnya dapat dikumpulkan."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah untuk lebih mendorong peran swasta dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah masa oil booming berakhir. Data share investasi pemerintah yang ditunjukkan oleh pembentukan modal tetap bruto pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menampakkan kecenderungan terus menurun sejak awal tahun 1980-an. Sebaliknya share investasi swasta justru memperlihatkan tree yang terns menaik. Namun, krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah menyebabkan ekonomi Indonesia tumbuh negatif 13,1% pada tahun 1998. Keadaan ini menyebabkan momentum kenaikan investasi yang terjadi sebelum krisis tidak dapat dipertahankan.Untuk mengukur kontribusi modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pengaruh kenaikan stole modal pemerintah terhadap kenaikan output (PDB riil}, maka tesis ini disusun dengan tujuan untuk menduga elastisitas output terhadap modal pemerintah serta input lain yaitu modal swasta dan tenaga kerja. Disamping itu pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah untuk berinvestasi, sehingga pada akhimya akan meningkatkan stok modal pemerintah. Pada sisi lain, tujuan tesis ini adalah ingin mengetahui kontribusi utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan terhadap pembentukan stok modal pemerintah. Model yang digunakan dalam tesis ini mengadopsi model yang dikembangkan oleh Dessus dan Herrera (2000) dengan mengestimasi model persamaan simultan yang terdiri dari dua persamaan yaitu satu persamaan fungsi produksi dan satu persamaan modal pemerintah.Dengan menggunakan metode three-stage least square didapatkan hasil elastisitas output terhadap modal pemerintah sebesar 0,24; terhadap modal swasta sebesar 0,33; dan terhadap tenaga kerja sebesar -0,63. Krisis ekonomi yang berlangsung selama periode tahun 1998-2003 menyebabkan tingkat output yang dihasilkan lebih rendah sebesar -24,3% dari tingkat yang seharusnya bisa dicapai jika tidak terjadi krisis. Pertumbuhan ekonomi sebesar 1% yang diukur dari peningkatan PDB riil menaikkan stok modal pemerintah sebesar 0,17%. Sedangkan utang luar negeri pemerintah tidak signifikan mempengaruhi pembentukan stok modal pemerintah.Berdasarkan hasil pendugaan elastisitas modal pemerintah dan swasta, dapat dihitung pula nilai average of annual implicit rate of return. Nilai ini menyatakan hasil rata-rata per tahun peningkatan output yang diperoleh jika nilai modal dinaikkan sebesar Rp 1,-. Dan penghitungan nilai ini diperoleh hasil bahwa peningkatan nilai modal pemerintah sebesar Rp 1,- akan menaikkan output sebesar Rp 0,489,- sedangkan kenaikan nilai modal swasta sebesar Rp 1,- akan meningkatkan output sebesar Rp 0,277,-. Hasil ini menunjukkan bahwa produktivitas modal pemerintah lebih tinggi daripada modal swasta."

"Penelitian ini berusaha mengetahui adanya hubungan timbal balik antara pengeluaran pemerintah dan produk domestik bruto di Indonesia periode 1970-2003. Metode yang dipakai adalah Granger Causality dan Vector Autoregression (VAR) dengan memperlakukan kedua variabel sebagai variabel endogen. Hasil penelitian menyebutkan terdapat hubungan kausalitas antara perubahan (peningkatan atau penurunan) total pengeluaran pemerintah dengan perubahan (peningkatan atau penurunan) produk domestik bruto. Perubahan pengeluaran rutin tidak signifikan mempengaruhi perubahan produk domestik bruto karena lebih bersifat konsumtif dan tidak produktif serta sebagian besar bersifat kontraktif seperti belanja untuk pembayaran bunga utang. Sementara perubahan pengeluaran pembangunan memiliki hubungan kausalitas positif dan signifikan terhadap perubahan produk domestik bruto. Hal ini dapat dijelaskan oleh pengaruh positif pengeluaran sektor pertanian, infrastruktur dan transportasi serta pendidikan terhadap produk domestik bruto dan pengaruh positif perubahan produk domestik bruto terhadap perubahan pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur dan transportasi"

"Sejak tahun 2001 telah terjadi perubahan yang cukup signifikan di dalam pola hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Hal ini ditandai dengan telah dilaksanakannya secara resmi desentralisasi fiskal atau yang lebih dikenal sebagai otonomi daerah. Desentralisasi fiskal dijalankan di Indonesia dengan harapan membawa banyak perubahan khususnya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.Banyak penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan. Dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal dapat membawa dampak negatif dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itulah kemudian penelitian ini dilakukan dengan tujuan melakukan analisis hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya provinsi di Indonesia dengan tahun pengamatan mulai 2001 hingga 2004. Di dalam analisis digunakan model yang telah dipakai oleh beberapa peneliti lainnya yaitu ∆GSPi = a0+ a, Decentralization, +β1X1+ ε i =1??.30dengan metode estimasi panel data sebanyak 30 provinsi di Indonesia mulai tahun 2001 hingga 2004. Di dalam analisis nantinya dipilih beberapa variabel kontrol yang terdiri dad pendidikan, pengangguran, ketimpangan daerah, infrastruktur, jumlah penduduk dan keterbukaan daerah.Dari hasil analisis di dapat beberapa kesimpulan bahwa variabel pendidikan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara psoitif. Sedangkan variabel pengangguran terbukti signifikan negatif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil yang berbeda didapatkan oleh variabel ketimpangan daerah, jumlah penduduk dan infrastrutur yang temyata signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. Sedangkan variabel keterbukaan daerah signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi namun kadang positif kadang negatif tergantung keberadaan variabel tersebut.Dilihat dad indikator desentralisasi fiskal, maka indikator belanja daerah terbutki signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif. Sedangkan indikator penerimaan terbukti signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. Indikator gabungan temyata tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sedangkan indikator PAD terbukti signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon wajib pajak dalam menghadapi perubahan struktur perpajakan dan tingkat efektivitas dalam pelaksanaannya, terutama bila dikaitkan dengan adanya trade off antara keadilan dan efisiensi dalam pengambilan kebijaksanaan publik. Tingkat efisiensi dalam perpajakan dapat dilihat dari berapa besar deadweight loss (DWL) atau excess burden dari sistem perpajakan. Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia melakukan perubahan ketentuan PTKP, dimana perubahan tersebut akan merubah struktur perpajakan. Hal tersebut mendasari penelitian ini yang tujuan utamanya adalah untuk melakukan analisis perilaku wajib pajak dalam merespon perubahan MTR dan ATR. Perilaku respon tersebut diestimasi berdasarkan perubahan PKP yang dilaporkan wajib pajak. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah SPT wajib pajak orang pribadi tahun 2005 dan 2006 dengan 11.728 observasi. Penelitian ini menggunakan metode two siage least square (TSLS) karena adanya permasalahan endogeneity.Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua efek (substitusi dan penghasilan) secara signifikan mempengaruhi penghasilan kena pajak yang dilaporkan wajib pajak. Elastisitas PKP terhadap net-of-marginal tax rate / tax price di Indonesia sebesar 1,5245 menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi responsif terhadap perubahan struktur perpajakan. Hasil simulasi penerapan flat tax system dengan menerapkan tarif sebesar 28% menunjukkan kenaikan penerimaan PPh orang pribadi yang signifikan. Tetapi simulasi tersebut juga menunjukkan adanya kenaikan deadweight loss dan marginal cost of fund yang signifikan.

---

The purpose of this research is to know how the response of tax payers to face up the change of tax structure and to know the level of the tax system effectivity, especially related to the trade off between equity and efficiency. The efficiency can be measured by concept of deadweight loss or excess burden from the tax system. In 2006, the goverment was changed the rule of non-taxable income, that aiso changed the structure of tax system. Those condition were become basic ideas to do this research which the main purpose is to analysis tax payers behavior to response the change of Marginal Tax Rate (MTR) and Average Tax Rate (ATR). The behavior of those responses can be estimated with the change of taxable income which reported by tax payers. In this research, we use the data of Personal Tax Retum in 2005 and 2006 with 11.728 observations. This research use Two Stage Least Square (TSLS) method because of the endogeneity problem.

This research show us that two effects both of substitution and income was significantly influenced the taxable income that had been reported by tax payers. The elasticity of taxable income with respect to net-of-marginai tax rate / tax price in Indonesia was 1,5245. It show us that personal tax payer was responsive with the change of tax structure. The result of flat tax system simulation with 28% tax rate show us the increase of personal tax income revenue significantly. But it aiso show us the increase of deadweight loss and marginal cost of fund for significantly too."