Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas untuk menganalisis formulasi kebijakan perlakuan perpajakan pada transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) melalui evaluasi PMK 210 / PMK.010 / 2018 yang dicabut sebelum ketentuan tersebut diimplementasikan. Penelitian ini juga mendukung analisis desain kebijakan perlakuan perpajakan pada e-commerce yang dapat ditampung di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan PMK 210 / PMK.010 / 2018 telah melalui tahapan perumusan kebijakan, yaitu tahapan perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan. Namun, masih ada kekurangan dalam implementasinya. Aspek yang menjadi dasar pembuatan kebijakan pada akhirnya tidak tepat dalam penyusunan peraturan ini yang dikeluarkan untuk protes dari pemangku kepentingan. Protes berlanjut hingga PMK 210 / PMK.010 / 2018 dicabut oleh Menteri Keuangan sebelum dapat diimplementasikan. Pemerintah perlu mengambil pelajaran dari ini dan ketentuan yang telah diterapkan di negara lain dalam merancang kebijakan yang dapat mengakomodasi persyaratan perpajakan e-commerce untuk diterapkan di masa depan. Pemerintah dapat memberikan kepastian dan keadilan untuk perlakuan pajak e-commerce dengan menerbitkan pedoman untuk menganalisis perlakuan perpajakan untuk e-commerce juga Singapura, dan mengeluarkan undang-undang baru seperti Cina sebagai dasar hukum yang jelas dalam upaya mengembangkan ketentuan perlakuan pajak untuk e-commerce salah satunya adalah upaya mengumpulkan data tentang e-commerce.

---

ABSTRACTThis study discusses to analyze the formulation of tax treatment policies on trade transactions through electronic systems (e-commerce) through the evaluation of PMK 210 / PMK.010 / 2018 which was revoked before the provisions were implemented. This study also supports the analysis of tax treatment policy design in e-commerce that can be accommodated in Indonesia. This research uses qualitative. The results showed that the formulation of PMK 210 / PMK.010 / 2018 had gone through the stages of policy formulation, namely the stages of problem formulation, policy agenda, selection of alternative policies, and policy determination. However, there are still shortcomings in its implementation. The aspects that form the basis of policy making are ultimately inappropriate in the formulation of this regulation issued for protest from stakeholders. The protest continued until PMK 210 / PMK.010 / 2018 was revoked by the Minister of Finance before it could be implemented. The government needs to learn from this and the provisions that have been applied in other countries in designing policies that can accommodate e-commerce taxation requirements to be applied in the future. The government can provide certainty and fairness for e-commerce tax treatment by issuing guidelines for analyzing tax treatment for e-commerce as well as Singapore, and issuing new laws such as China as a clear legal basis in efforts to develop tax treatment provisions for e-commerce wrong one of them is collecting data about e-commerce."

"ABSTRACTProses panjang restitusi pajak dengan melakukan inspeksi menyebabkan ketidakefisienan dalam administrasi perpajakan untuk pembayar pajak. Pemerintah mengeluarkan kebijakan percepatan pengembalian pajak dengan tujuan menyederhanakan proses pengembalian pajak dengan penerbitan PMK 39/PMK.03/2018.PMK39/PMK.03/2018 merupakan penyempurnaan dan penggabungan dari tiga Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya, yaitu PMK 74/PMK.03/2012, PMK 198/PMK.03/2013, dan PMK 71/PMK.03/2010. Dalam konteks ini, penelitian tentang perumusan kebijakan ini diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci tentang masalah yang harus diselesaikan dan pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan ituperumusan PMK 39 /PMK.03/2018 telah melalui tahapan perumusan kebijakan, yaitu tahapan perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan. Namun, masih ada kekurangan dalam implementasinya. Ini karena dalam tahapan agenda kebijakan, tidak semua pihak terlibat langsung dalam perumusan kebijakan. Selain itu, pada tahap memilih alternatif kebijakan, pemerintah tidak memiliki kebijakan alternatif dalam perumusan ini, meskipun pemilihan alternatif kebijakan adalah salah satu tahap paling penting dalam perumusan kebijakan. Untuk alasan ini pemerintah juga harus memikirkan alternatif lain yang berkaitan dengan kebijakan restitusi pajak seperti menyediakan fasilitas yang mendukung proses percepatan pengembalian pajak.

---

ABSTRACTThe long process of tax restitution with the conduct of inspection causes inefficiencies in tax administration for taxpayers. The government issued a policy of accelerating tax refunds with the aim of simplifying the tax refund process with the issuance of PMK39/PMK.03/2018. PMK 39/PMK.03/2018 is an improvement and merger of the previous three Finance Minister Regulations, namely PMK 74/PMK.03/2012, PMK 198/PMK.03/2013, and PMK 71/PMK.03/2010. In this context, research on this policy formulation is needed to get a more detailed understanding of the problems to be resolved and the parties involved. This study uses a qualitative approach. The results show that the formulation of PMK 39/PMK.03/2018 has gone through the stages of policy formulation, namely the stages of problem formulation, policy agenda, selection of policy alternatives, and policy setting. However, there are still shortcomings in the implementation. This is because in the stages of the policy agenda, not all parties are directly involved in policy formulation. In addition, at the stage of choosing alternative policies, the government does not have alternative policies in this formulation, even though the selection of policy alternatives is one of the most important stages in policy formulation. For this reason the government must also think of other alternatives related to tax restitution policies such as providing facilities that support the process of accelerating tax refunds."

"ABSTRACTPenelitian ini menganalisis Putusan Majelis Hakim atas sengketa Peredaran Usaha PT XYZ terkait dengan koreksi transfer pricing berdasarkan faktor analisis kesebandingan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Di dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa secara umum telah mempertimbangkan faktor analisis kesebandingan yaitu faktor karakteristik barang atau jasa, analisis fungsional, ketentuan kontrak, keadaan ekonomi, dan strategi bisnis. Namun demikian, dikarenakan tidak adanya permasalahan dalam faktor strategi bisnis yang diangkat secara spesifik oleh PT XYZ, maka Majelis Hakim dalam memutus sengketanya tidak mempertimbangkan faktor strategi bisnis dalam putusannya. Selain itu, dalam penelitian ini ditemukan hakim kurang mempertimbangkan faktor karakteristik barang atau jasa di mana terdapat perusahaan pembanding yang seharusnya dikeluarkan dari data pembanding karena memiliki perbedaan jenis usaha. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah dalam melakukan analisis kesebandingan seharusnya disertakan bukti yang kuat sehingga mendukung argumen yang dipakai. Kemudian, dalam melakukan analisis kesebandingan apabila terjadi keadaan khusus yang mempengaruhi kondisi ekonomi pihak yang diuji sebaiknya dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan perbedaan kondisi dengan perusahaan pembanding.style

---

ABSTRACTThis study analyzes the Judges Court Decisions on PT XYZ Business Circulation disputes related to transfer pricing corrections based on comparative analysis factors. This research is a qualitative research with descriptive design. In this study, it was found that the Panel of Judges in deciding disputes in general had considered comparative analysis factors namely the characteristics of goods or services, functional analysis, contractual conditions, economic conditions, and business strategies. However, due to the absence of problems in the business strategy factors specifically raised by PT XYZ, the Panel of Judges in deciding the dispute did not consider the business strategy factors in the decision. In addition, in this study, judges found that they did not consider the characteristics of goods or services in which there was a comparison company that should have been excluded from the comparison data because they had different types of businesses. The advice that can be given from this research is that in conducting a comparative analysis strong evidence should be included so as to support the arguments used. Then, in conducting a comparative analysis in the event of special circumstances that affect the economic conditions of the party being tested it should be adjusted to eliminate differences in conditions with the comparison company."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan atas pembebanan biaya piutang tak tertagih yang terjadi pada sengketa pajak PT ABC dan untuk menganalisis implikasi cost of taxation yang timbul pasca terjadinya sengketa pajak atas biaya piutang tak tertagih tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan pada skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat. Berdasarkan hasil analisis, atas biaya piutang tak tertagih yang dihapuskan oleh PT ABC, tidak dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto karena tidak dipenuhinya ketentuan untuk melampirkan beberapa dokumen pada saat pelaporan SPT Tahunan. Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut disebabkan oleh tingkat kepatuhan pajak PT ABC yang masih rendah dan adanya bunyi ketentuan yang belum mencerminkan asas kepastian (certainty), yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat antara PT ABC dengan pemeriksa. Kemudian, cost of taxation yang harus ditanggung PT ABC pasca terjadinya sengketa pajak tersebut, yang disebabkan oleh ketidakpatuhannya adalah besarnya pokok pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasinya, perasaan tidak nyaman, serta waktu yang terbuang untuk mengurus sengketa perpajakan yang terjadi. Sedangkan cost of taxation yang harus ditanggung oleh pemerintah sebagai akibat dari regulasi yang tidak jelas adalah hilangnya potensi penerimaan negara dari pajak untuk pembangunan, waktu yang dikorbankan untuk menyelesaikan sengketa dengan PT ABC, serta perasaan tidak tenang dan was was terhadap keputusan dan putusan yang akan terbit. Biaya piutang tak tertagih, Pajak Penghasilan, dan sengketa pajak.

---

This thesis aims to analyze income tax treatment toward the imposition of cost of uncollected receivables incurred in PT ABC and to analyze the implications of cost of taxation arising in accordance with tax dispute of costs of uncollectible recivables. The research method used in this thesis is quantitative research method. The data used in this thesis is obtained by conducting in-depth interviews with several informants who are relevant to case of this thesis. Based on the results of the analysis, the cost of uncollected receivables incurred in PT ABC cannot be charged as a deductible expense because the provisions to attach several documents at the time of reporting of the Annual Tax Return cannot be fulfilled by PT ABC. The not fulfilment of the provisions is triggered by the level of tax compliance of PT ABC which is still low, and wording of the provisions that have not reflected certainty aspect. Those two major causes then trigger argument between PT ABC and tax auditor. Then, the cost of taxation that must be borne by PT ABC after the tax dispute occurs, which is caused by its non-compliance is the amount of the underpayment income tax principal along with administrative sanctions, feelings of discomfort, and time wasted in managing tax disputes that occur. While the cost of taxation that must be borne by the government as a result of unclear regulations is the loss of potential state revenue from taxes for development, time sacrificed to resolve disputes with PT ABC, and feelings of unease and anxiety about decisions and decisions that will be issued."

"Pajak restoran di Kota Bandar Lampung memiliki regulasi yang unik pada tarif pajaknya, yaitu berupa tarif progresif yang dibedakan berdasarkan klasifikasi omzet. Namun, regulasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tersebut tidak diterapkan oleh otoritas pajak setempat. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui mengapa kebijakan tarif progresif pada pajak restoran di Kota Bandar Lampung tidak diterapkan serta mengetahui kelebihan dan kekurangan kebijakan tarif progresif pada pajak restoran di Kota Bandar Lampung. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan ini tidak berjalan dikarenakan beberapa faktor, yaitu relevansi kebijakan; adanya celah Wajib Pajak Restoran dalam memanipulasi pajak; adanya potential tax loss jika kebijakan ini diterapkan; dan administrasi pajak yang belum siap. Kelebihan dari kebijakan ini adalah kebijakan ini memenuhi prinsip keadilan bagi pengusaha yang berskala kecil dan memenuhi prinsip netralitas. Namun, terdapat kekurangan dalam kebijakan ini, di antaranya kesempatan bagi Wajib Pajak Restoran untuk memanipulasi pajak restoran; tidak terpenuhinya prinsip kesederhanaan; tidak terpenuhinya prinsip efisiensi; dan tidak adanya academic exercise pada saat pembuatan kebijakan ini.

---

The restaurant tax in Bandar Lampung Municipality has distinct regulation in terms of its tax tariff that is a progressive tariff which is based on the turnover classification. However, the regulation stipulated in Regional Regulation of Bandar Lampung Municipality No. 01 of 2011 is not implemented by the local tax authorities. Thus, this study aims to find out the basis on why progressive tariff policy on restaurant tax in Bandar Lampung Municipality is not implemented and also to find out the advantage and disadvantage of progressive tariff policy on restaurant tax in Bandar Lampung Municipality. The approach used in this study is qualitative approach.

The result reveals that the policy is not implemented due to several factors in terms of policy relevance restaurant taxpayers possibly manipulate the tax potential tax loss during the implementation and under qualified tax administration. The advantage of implementing this policy is that the policy meets the fairness principle of taxation for small scale enterprises and meets the neutrality principle. On the other hand, the disadvantages of implementing this policy are this policy provides an opportunity for restaurant taxpayers to manipulate restaurant taxes failure to meet the simplicity principle of taxation failure to meet the efficiency principle of taxation and lack of academic exercise during the policy making."

"ABSTRACTPariwisata di Kabupaten Garut memiliki potensi yang sangat baik. Potensi tersebut sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga Kabupaten Garut diharapkan dapat menjadi destinasi wisata unggulan di Provinsi Jawa Barat maupun tingkat nasional. Perkembangan pariwisata tersebut dilengkapi dengan perkembangan pembangunan hotel yang ada. Hotel merupakan salah satu objek pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Garut. Dengan potensi pariwisata yang ada, diharapkan pajak hotel dapat menjadi penopang pendapatan daerah. Namun, pada tahun 2017 penerimaan Pajak Hotel menurun dan tidak mencapai target. Tentu kondisi tersebut tidak sejalan dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Garut. Penelitian ini memfokuskan pada penetapan target pajak hotel dan implementasi kebijakan pajak hotel di Kabupaten Garut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk ke dalam jenis penelitan deksriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa penetapan target melibatkan beberapa pihak dan implementasi kebijakan Pajak Hotel di Kabupaten Garut dilakukan dengan dua upaya untuk memudahkan Wajib Pajak Hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Garut dalam melakukan implementasi Pajak Hotel di Kabupaten Garut.

---

ABSTRACTTourism in Garut Regency has a very good potential. The potential is being developed by the local government and central government, so is expected to become a leading tourism destination in West Java Province and national level. The development of tourism is complemented by the development of existing hotel. Hotel is one of the object local taxes collected by the government of Garut Regency. With the existing tourism potential, it is hoped that hotel tax can become the regional revenue support. This research focuses on the determination of hotel tax target and the implementation of hotel tax policy in Garut Regency. This study uses qualitative approach with descriptive design by compiling all the collected data which was done through in depth interviews and literature study. The result of this study shows that target setting involves several participants and the implementation of hotel tax policy in Garut Regency is done in two ways to facilitate the Hotel Taxpayer in fulfilling their tax obligations. In addition to that, there are some obstacles faced by Garut Regency in implementating the hotel tax policy in Garut Regency. "

"ABSTRACTPenelitian ini meneliti mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai PPN atas penyerahan electronic book e-book baik itu tempat terutang dan saat terutang. Tujuan penelitian ada menganalisis pengenaan PPN atas e-book dengan meninjau dari karakteristik e-book, penentuan saat terutang, tempat terutang dan tarif. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengenaan PPN atas e-book dipersamakan dengan buku cetak biasa dan terdapat perbedaan pendapat terkait karakteristik dari e-book yang dianggap Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak. Tidak adanya peratuan spesifik terkait tempat dan saat terutangnya juga akan menyebabkan Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak.

---

ABSTRACTThis research would like to find about imposition analysis of value added tax on electronic book submission and also its taxable event. The purpose of this study is to anlyze the imposition of VAT on e-book by reviewing characteristics of e book, determining taxable event, and tax rate. This research uses qualitative approach using data collection techniques of literature revew and field study. This research shows that the imposition of VAT on e book is equal to the printed book and there are different opinion regarding the characteristics of e book that are considered as tangible goods, intangible goods,or services. There is no spesific rule related with taxable supply will cause taxable person to do tax evasion."

"ABSTRACTKonsep earmarking di Indonesia salah satunya diterapkan pada Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menganalisis dari sisi isi implementasi dan sisi lingkungan implementasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pada sisi isi kebijakan berhubungan dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang tadinya dianggap lebih memiliki keuntungan bagi daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sekarang menyebabkan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembaku terlalu ketat, sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya perbedaan interpretasi Peraturan Menteri Keuangan dan kurangnya komunikasi antara organisasi perngkat daerah pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan menjadi penyebab tidak terserapnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan optimal.Konsep earmarking di Indonesia salah satunya diterapkan pada Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menganalisis dari sisi isi implementasi dan sisi lingkungan implementasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pada sisi isi kebijakan berhubungan dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang tadinya dianggap lebih memiliki keuntungan bagi daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sekarang menyebabkan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembaku terlalu ketat, sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya perbedaan interpretasi Peraturan Menteri Keuangan dan kurangnya komunikasi antara organisasi perngkat daerah pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan menjadi penyebab tidak terserapnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan optimal.

---

ABSTRACTThe concept of earmarking in Indonesia is applied to the Revenue Sharing of Tobacco Excie. Pasuruan regency is one of the implementers of Revenue Sharing of Tobacco Excise in Indonesia. This research disscusses regarding The Implementation of the Revenue Sharing of Tobacco Excise in Pasuruan regency. The approach used is qualitative descriptive method. This study analyzes of the content of policy and the context of implementation. Results of this study is on the content of the policy related to the change of the Minister of Finance Regulation that was considered more advantageous for the recipent before than the new one because the new one is too tight, while from the context of policy has a difference of Minister of Finance Regulation on the interpretation between the local government and the central government who implement the regulation in Pasuruan regency is the cause of the absorption of funds that are not maximal. "

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2017 merupakan bentuk dari tax treaty override atau tidak dan kendala apa saja yang timbul dalam penerapan P3B berdasarkan peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Secara legislatif, PER-10/2017 adalah tax treaty override karena ketentuan yang mewajibkan WP untuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili SKD bertentangan dengan ketentuan pada P3B, sedangkan secara yudisial tax treaty override tidak terjadi. Terdapat tiga kelompok kendala dalam penerapan P3B berdasarkan PER-10/2017, yaitu kendala dalam penerbitan SKD, kendala dalam pengembalian pajak lebih bayar kepada WP, dan kendala berupa ketidakpatuhan WP. Untuk mengatasi tax treaty override secara legislatif, pemerintah disarankan untuk meninjau kembali ketentuan yang mewajibkan penyampaian SKD, melakukan sosialisasi secara berkala kepada pihak KPP, dan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait penerapan P3B untuk mengisi kekosongan peraturan penerapan P3B. Untuk mengatasi kendala penerapan P3B berdasarkan PER-10/2017, yang disarankan untuk dilakukan antara lain adalah untuk meninjau kembali ketentuan yang mewajibkan penyampaian SKD, meningkatkan sosialisasi kepada withholder terkait kewajiban menyampaikan SKD, peningkatan koordinasi dengan negara lain mengenai informasi status residen WPLN oleh pemerintah, melengkapi PMK 187/2015 dengan ketentuan batasan waktu, dan peningkatan kuantitas dan kualitas pemeriksa.

---

This thesis aims to analyse whether Directorat General of Tax Rule Number 10 PJ 2017 is a form of tax treaty override and what problems arise from tax treaty application based of PER 10 2017. The research method used in this study is descriptive qualitative. Legislatively, PER 10 2017 is a tax treaty override because the provision in it that requires tax payers to submit Certificate of Domicile COD contradicts with provisions in tax treaty, yet judicially there are not tax treaty override. There are three groups of obstacles in treaty application based on PER 10 2017, which are obstacles in COD Publishing, tax refund, and noncompliance by tax payers. To resolve legislative tax treaty override, it is advised that the government review the provision about submitting COD, socialize periodically to tax offices, and to publish a Regulation of Ministry of Finance to fill in the policy about tax treaty application. To resolve obstacles in tax treaty application based on PER 10 2017, what is suggested to be done is for the government to improve socialization to withholders about the obligation to submit COD, improve coordination with other countries about residency of tax payers, add a provision about time limits in PMK 187 2015, improve the quantity and quality of auditors, and make tax treaty application more strict in order to make sure that tax payers apply the provisions in tax treaty as is. "

"Bank kustodian yang menjadi perantara investor asing yang berinvestasi di pasar modal Indonesia berperan dalam pendokumentasian dan administrasi penerapan P3B. Ketentuan mengenai penerapan P3B diatur dalam PER-10/PJ/2017. Namun dalam praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi dalam mematuhi ketentuan PER-10/PJ/2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah peran bank kustodian yang berkaitan dengan PER-10/PJ/2017 adalah contractual role atau clearing custody role. Adapun tahap-tahap pemenuhan dokumentasi perpajakan P3B, yakni Relief at Source, Quick Refund, dan Tax Reclaim. Sementara itu, masih terdapat kendala yang dialami bank kustodian terkait PER-10/PJ/2017. Oleh karena itu, perlu ditelaah kembali ketentuan yang ada pada PER-10/PJ/2017, jangan sampai ketentuan administratif menghalangi kesempatan wajib pajak yang secara substantif bisa mendapatkan manfaat P3B. Selain itu, sosialisasi atau penjelasan mengenai ketentuan penerapan P3B sebaiknya rutin dilakukan seperlunya, agar tidak ada lagi misinterpretasi terutama dalam industri bank kustodian yang mengurus dokumentasi perpajakan para investor asing.

---

Custodian banks that mediate foreign investors to invest in Indonesia rsquo s capital market have a role in documentation and administration of the tax treaty application. Provisions on the tax treaty application is regulated in PER 10 PJ 2017. However, there are still many obstacles encountered in complying PER 10 PJ 2017. This research uses descriptive qualitative method with qualitative data analysis technique. The result of this research shows that the role of custodian bank related to PER 10 PJ 2017 is contractual role or clearing custody role. The stages of fulfillment of tax treaty documentation are Relief at Source, Quick Refund, and Tax Reclaim. Meanwhile, there are still obstacles faced by custodian banks related to PER 10 PJ 2017. Therefore, it is necessary to review the existing provisions in PER 10 PJ 2017, so that administrative provision is not disrupting the opportunity of taxpayers who can substantively get tax treaty benefit. Moreover, the socialization or explanation of tax treaty implementation requirements should be routinely carried out, so that there will be no misinterpretation, especially in the custodian bank industry which take care of the tax documentation of foreign investors. "