Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Realisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas di Kota Depok dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 meningkat sebesar 25,56%. Tingginya serapan dana tersebut seharusnya diimbangi dengan peningkatan cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1). Hasil capaian KN1 di tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 6,11%, sehingga perlu dievaluasi. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan dan 4 Puskesmas, yaitu Puskesmas Cipayung, Puskesmas Cinere, Puskesmas Cilodong dan Puskesmas Tapos dengan metoda kualitatif dan mempertimbangkan variabel dana serta cakupan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua Puskesmas kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam mengelola BOK dan program kesehatan anak. Namun, ketersediaan dana operasional rutin (BOP) untuk melakukan kunjungan luar gedung relatif terbatas, sehingga Puskesmas mengutamakan dana BOK. Sebelum pelaksanaan kegiatan, tiap Puskesmas menetapkan rencana pelaksanaan berdasarkan capaian program tahun sebelumnya dengan melibatkan lintas program di Puskesmas. Dana BOK dimanfaatkan untuk kunjungan neonatus resiko tinggi, penyuluhan dan pendataan sasaran oleh kader kesehatan

---

ABSTRACT
The Health Operational Fund (BOK) to support programs in 2013 in Depok has increased 25,56% as compared to 2012. This should be followed by an increase in coverage of the first neonatal visit (KN1). Performance of KN1 in the year 2013 decreased by 6,11%, so it is needed to evaluate the use of BOK. The study was conducted at the District Health Office level and covering 4 health centers, namely Cipayung, Cinere, Cilodong and Tapos using qualitative approach and considered cost and coverage variables. The results showed that there was no shortage on human resources and facility to manage the Puskesmas Operational funds (BOK) and neonatal health programs. The availability of routine operational funds (BOP) is limited so that the health center has been relying on BOK fund to support outreach programs. Each health center set up Plan of Action based on previous programs achievement involving various relevant programs. The fund was used for high risk neonatal visit, counseling and mapping the target by cadres.

Abstrak :
Penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan cenderung mengalami penurunan, sedangkan di pedesaan sebaliknya, disisi lain jumlah penduduk di wilayah perkotaan semakin banyak, dan lebih mudah memiliki akses terhadap informasi, fasilitas kesehatan, dan transportasi, selain tingkat pendidikan dan status ekonomi yang juga lebih tinggi dibanding pedesaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan faktor penggunaan kontrasepsi modern dan faktor apa paling dominan serta menganalisis dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk meningkatan penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder SKAP KKBPK tahun 2019 yang dilengkapi dengan penelitian kualitatif dengan menelaah dokumen kebijakan dan menganalisis kebijakan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern. Hasil penelitian menunjukkan hampir seluruh variabel independen berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan dan pedesaan kecuali kepemilikan jaminan kesehatan (p-value=0,370) untuk di perkotaan, dan variabel pengetahuan KB (p-value=0,066) dan kepemilikan jaminan kesehatan (p-value=0,347) untuk di pedesaan. Hampir seluruh variabel juga merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap penggunaan kontrasepsi modern baik di perkotaan dan pedesaan, kecuali keterpaparan sumber informasi melalui media dan institusi serta kepemilikan jaminan kesehatan untuk di perkotaan, dan variabel pengetahuan KB, keterpaparan sumber informasi melalui institusi dan kepemilikan jaminan kesehatan untuk di pedesaan. Hasil analisis kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern, pada perumusan kebijakan masih belum menggambarkan secara jelas kebijakan yang berdasarkan segmentasi sasaran dan wilayah terutama di perkotaan dan pedesaan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam pelaksanaanya juga masih ada kendala dalam pemenuhan kuantitas, persebaran dan kapasitas tenaga lini lapangan terutama penyuluh KB yang menjadi ujung tombak program KB. Disisi lain belum semua pihak dapat menerima program KB karena bervariasinya komitmen pelaksana kebijakan di wilayah tertentu dan masih adanya hambatan sosial dan budaya. Selain itu belum optimalnya pelaksanaan komunikasi kebijakan dan masih adanya anggapan program KB hanya tanggung jawab BKKBN mempengaruhi peningkatan penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan dan pedesaan. Adapun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian adalah perlu merumuskan kembali pada beberapa kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern dan memperkuat strategi komunikasi yang efektif menurut segmentasi sasaran dan wilayah. ......The use of modern contraceptives in urban areas tends to decrease, while in rural areas it is the opposite, on the other hand, the population in urban areas is more numerous, and has easier access to information, health facilities, and transportation, in addition to higher levels of education and economic status than rural areas. The purpose of this study was to determine the relationship between the factors of modern contraceptive use and the most dominant factors and to analyze and provide evidence-based policy recommendations to increase the use of modern contraceptives in urban and rural areas. This study is a quantitative study using secondary data from SKAP KKBPK in 2019 which is complemented by qualitative research by reviewing policy documents and analyzing policies to increase the use of modern contraceptives. The results showed that almost all independent variables were associated with modern contraceptive use in urban and rural areas except ownership of health insurance (p-value=0.370) for urban areas, and family planning knowledge variables (p-value=0.066) and ownership of health insurance (p-value=0.347) for rural areas. Almost all variables are also the most dominant factors affecting modern contraceptive use in both urban and rural areas, except exposure to information sources through media and institutions and ownership of health insurance for urban areas, and variables of family planning knowledge, exposure to information sources through institutions and ownership of health insurance for rural areas. The results of the analysis of policies related to increasing the use of modern contraceptives, in the formulation of policies still do not clearly describe policies based on target segmentation and areas, especially in urban and rural areas that have different characteristics. In its implementation, there are still obstacles in fulfilling the quantity, distribution and capacity of field personnel, especially family planning extension workers who are the spearhead of the family planning program. On the other hand, not all parties can accept the KB program because of the varying commitment of policy implementers in certain areas and the existence of social and cultural barriers. In addition, the implementation of policy communication has not been optimal and there is still an assumption that the family planning program is only the responsibility of BKKBN affecting the increase in the use of modern contraceptives in urban and rural areas. The policy recommendations based on the research results are the need to reformulate some policies related to increasing the use of modern contraceptives and strengthening effective communication strategies according to target segmentation and region.

Abstrak :
Tingginya angka perilaku seksual pranikah pada remaja pria di Indonesia berisiko terhadap masalah kesehatan. Keluarga khususnya orangtua ikut berperan dalam upaya mencegah hubungan seksual pranikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran informasi kesehatan reproduksi (kespro) dari keluarga terhadap perilaku seksual pranikah remaja pria umur 15-24 tahun di Indonesia. Penelitian ini merupakananalisis lanjut data SDKI-KRR tahun 2017 yangmenggunakan desain cross sectional dengan sampel sebanyak 7.030 remajapria yang memenuhi kriteria: remaja pria berumur 15-24 tahun dan belum kawin.Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 11% remaja pria pernah melakukan hubungan seksual pranikah, sedangkan yang pernah mendapatkan informasi kespro dari keluarga hanya sebesar 19,5%.Informasi kesprodari keluarga berperan terhadap perilaku seksual pranikah remaja pria di Indonesia setelah dikontrol oleh tingkat pendidikan dan diskusi kespro dengan guru. Remaja yang tidak mendapatkan informasi kespro dari keluarga dan berpendidikan rendah berpeluang hampir 4kali untuk melakukan hubungan seksual pranikah dibandingkan remaja yang mendapatkan informasi kespro dari keluarga, sedangkan remaja yang tidak mendapatkan informasi kespro dari keluarga dan berpendidikan tinggi berpeluang 3,5kali untuk melakukan hubungan seksual pranikah dibandingkan remaja yang mendapatkan informasi kespro dari keluarga. Remaja yang tidak mendapatkan informasi kespro dari keluarga dan tidak pernah berdiskusi dengan guru mengenai kesproberpeluang hampir 4 kali untuk melakukan hubungan seksual pranikah dibandingkan remaja yang mendapatkan informasi kespro dari keluarga, sedangkan remaja yang tidak mendapatkan informasi kespro dari keluarga dan pernah berdiskusi dengan guru mengenai kespro berpeluang 3,3 kaliuntuk melakukan hubungan seksual pranikah dibandingkan remaja yang mendapatkan informasi kespro dari keluarga. Harapannya, BKKBN melalui program GenRe (PIK R/M, dan BKR) dapat lebih ditingkatkan pemanfaatannya oleh remaja pria dan orang tua remaja terutama ayah, sedangkan program PKPR, Kemenkes perlu lebih banyak menjangkau remaja pria di Indonesia sehingga dapat membantu penurunan angka perilaku seksual pada remaja pria di Indonesia. ......The high rate of premarital sexual behavior in male adolescents in Indonesia at risk for health problems. Families, especially parents, play a role in preventing premarital sexual intercouse. This study aims to determine the role of reproductive health information from families on premarital sexual behavior of male adolescents aged 15-24 years in Indonesia. This study is a further analysis of the 2017 IDHS-KRR data using a cross sectional design with a sample of 7,030 male adolescents who meet the criteria: male adolescents aged 15-24 years and unmarried. The results showed that about 11% of male adolescents had premarital sexual intercourse, while only 19.5% had received information on health issues from their families. Reproductive health information from family contribute to adolescent premarital sexual intercouse of male adolescents in Indonesia after being controlled by the level of education and reproductive health discussions with teachers. Adolescents who do not get reproductive health information from their families and have low education are nearly 4 times more likely to have premarital sexual intercourse compared to adolescents who get reproductive health information from their families, while adolescents who do not get reproductive health information from their families and are highly educated are 3.5 times more likely to have premarital sexual intercouse compared adolescents who get reproductive health information from their families. Adolescents who do not get information on reproductive health from their families and have never discussed with the teacher about reproductive health are nearly 4 times more likely to have premarital sexual intercourse than adolescents who get information on health care from their families, while adolescents who do not get information on reproductive health from their families and have had discussions with teachers about reproductive health have the opportunity 3.3 times for having premarital sexual intercourse compared to adolescents who get reproductive health information from their families. The hope is that the BKKBN through the GenRe program (PIK R / M, and BKR) can be further utilized by young men and teenage parents, especially fathers, while the PKPR program, the Ministry of Health needs to reach more young men in Indonesia so that it can help reduce the number of sexual behavior young men in Indonesia.