Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah beberapa ketentuan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, khususnya paten yang ada dalam konvensi internasional telah diimplementasikan sesuai dengan perundang-undangan nasional, yakni undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten. Metodologi yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berdasarkan dari data kepustakaan. Alat pengumpul data lainnya adalah library research dan sumber yang relevan. Setelah dilakukan studi perbandingan hukum, hasilnya terlihat bahwa beberapa ketentuan mengenai paten dalam konvensi internasional, seperti Convention for the Protection of Industrial Property dan Agreement Establishing the World Intellectual Property Organization (Paris Convention), The Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification (IPC), United Nations Convention on the Recognation and Enforcement Arbitral Award (New York Convention) telah diimplementasikan ke dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten."

"Bidang usaha pariwisata merupakan salah satu bidang usaha terbuka bagi penanaman modal asing. Investasi penanaman modal asing menempati posisi dan memainkan peranan penting dalam mendorong pengembangan industri pariwisata termasuk wisata konvensi di Indonesia. Upaya menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya telah dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya mengenai perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Secara garis besar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing berikut perubahannya dan meratifikasi konvensi-konvensi internasional berkaitan dengan penanaman modal asing, seperti Konvensi ICSID, Konvensi New York 1958, Konvensi MIGA serta menandatangani berbagai perjanjian kerjasama baik bilateral, regional dan multilaretal dalam rangka IGA (Investment Guarantee Agreement). Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana pengaruh perlindungan hukum yang telah diberikan pemerintah Republik Indonesia terhadap minat investor asing dalam menanamkan modalnya di bidang pariwisata khususnya wisata konvensi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan tinjauan terhadap hukum perdata internasional Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisa dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis isi peraturan perundang-undangan yang berkaitan investasi penanaman modal asing dalam bisnis pariwisata khususnya wisata konvensi guna mengetahui kesesuaian dalam peraturan dengan kenyataan. Dari hasil penelitian ditemukan kebijakan mengenai perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang telah diberikan belum cukup untuk menarik minat 'investor asing menanamkan modalnya di bidang pariwisata khususnya wisata konvensi di Indonesia dengan bukti perkembangan wisata konvensi yang masih tertinggal dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia dan Philipina, padahal potensinya cukup besar untuk dapat dikembangkan menjadi wisata potensial. Hal tersebut dikarenakan banyaknya faktor penghambat, seperti tingginya country risk karena kurangnya stabilitas politik dan keamanan, serta ketidakjelasan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukan suatu komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi agar lebih kondusif dan kompetitif dengan negara-negara lain."