Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Napitupulu, Intan
Abstrak :
Masalah pokok pengembangan energi mencakup kebutuhan energi, keterbatasan modal dan teknologi, keterbatasan tenaga terampil bangsa Indonesia di bidang energi, serta pemasaran dan keterkaitan harga minyak bumi dengan energi lainnya seperti gas bumi, panas bumi dan batubara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai jenis energi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam menunjang pembangunan nasional menjelang tahun 2000 dan menentukan strategi nasional di bidang energi. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dan analisis data sekunder dari sumber-sumber yang relevan. dalam hubungannya dengan ketahanan nasional digunakan kajian antar gatra yang terkait dengan pengembangan energi dimaksud.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syafwandi
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan , 1993
722.992 2 SYA a (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Wachid Abdullah
Abstrak :
Energi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam seluruh kegiatan pembangunan nasional. Pertumbuhan konsumsi energi di negara berkembang seperti di Indonesia cenderung lebih tinggi dari negara maju. Konsumsi tersebut berkaitan dengan semakin banyaknya pekerjaan yang menggunakan energi listrik dan mesin industri, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnyal. Salah satu sumber energi yang terpenting sampai saat ini adalah minyak bumi. Antares tahun 1994/95 dan proyeksi pada tahun 1998/99 memperiihatkan bahwa minyak bumi masih merupakan andalan sumber energi. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut : Tabel 1 : Tingkat Permintaan Energi Tabun 1994/95 s.d. 1998/99 (dalam satuan MBOE : Million Barrels of Oil Equivalent)* Sumber : Departemen Pertambangan dan Energi, 1998 ** Setara dengan 3uta Bard Minyak * Angka Sementara 11 Saddayao, Corazon Morales, 1778: 3 Tabei diatas menunjukkan bahwa antra tahun 1994/95 s.d. 1998/99 lebih dari 60% permintaan energi dalam negeri diperoleh dari minyak bumi. Pada tahun 1998/99 proporsi permintaan energi 61,11% energi dari minyak bumi. Disamping untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, bagi Indonesia minyak bumi juga merupakan andalan bagi pemasukan devisa negara. Gambaran penerimaan dalam negeri dari minyak & gas (migas). ditunjukkan pada tabei berikut : Tabei 2 Kuantitas dan Nilai Ekspor Minyak dan Gas Indonesia, 1990-1997 Sumber : Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor/lmpor 1997 Data diatas menunjukkan bahwa memang ketergantungan ekspor dari migas semakin lama semakin menurun. Hal ini diakibatkan oleh adanya peningkatan ekspor di bidang non-migas yang mendapat prioritas khususnya pada dasawarsa terakhir. Penurunan ekspor minyak dan gas bumi tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan minyak di dalam negeri sendiri yang telah mengalami kenaikan sesuai dengan kenaikan kebutuhan masyarakat, seperti terlihat pada tabel berikut. Tabel 3 : Banyaknya Produksi Migas Menurut jenis Pengilangan 1992-1996 (Gasoline, Premium, Minyak Tanah/ Kerosene, Solar) dalam satuan Barrel Sumber : Statistik Pertambangan minyak dan Gas Bumi, 1996 Data diatas menunjukkan bahwa ada kecenderungan peningkatan produksi beberapa hasil migas khususnya premium, kerosene, dan solar dari tahun ke-tahun. Jika angka-angka diatas kita konfirmasikan terhadap pertumbuhan kendaraan bermotor yang menggunakan produk migas tersebut, maka terlihat adanya hubungan yang erat antara peningkatan produk migas tersebut terhadap peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Antara tahun 1992-1997 produksi rakitan seluruh kendaraan bermotor mengalami kenaikan kecuali penurunan jeep antara tahun 1996-1997, dan penurunan produksi bis antara tahun 1995-1997. Dengan demikan terlihat indikasi yang kuat bahwa peningkatan beberapa jenis produksi migas dipengaruhi oleh kendaraan bermotor yang menggunakan jenis produk tersebut?
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Rusnila
Abstrak :
Secara geografis Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Secara sosiologis bangsa Indonesia juga dikenal memiliki kebhinekaan dalam budaya, againa, Bahasa, suku yang melingkupinya. Keanekaan ini merupakan aset yang panting untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, agar bangsa Indonesia tetap eksis dan tumbuh baik di lingkungan regional maupun Internasional. Pembangunan wilayah mempunyai strategi tersendiri mengingat pembangun wilayah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan nnelalui suatu pendekatan sektoral dan regional. Hal ini merupakan kekuatan dan perluasan kegiatan yang ditimbulkan oleh hubungan antar manusia dalam suatu wilayah tertentu disamping keterlibatan suatu bangsa dan pergaulan antar bangsa. Khusus pembangunan di Kalimantan Barat merupakan bagian kepentingan nasional dalam strategi kewilayahan tertentu. Wilayah Kalimantan Barat merupakan salah satu dari 27 propensi dan memiliki pemerintah daerah otonom yaitu daerah tingkat L Selanjutnya apabila dilihat dan segi geografi. Kalimantan Barat sebelah utara berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) : sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna pada jalur selatan Karimata dan Cina Selatan; dan sebelah timur berbatasan dengan propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah; dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Selain itu merupakan salah satu propinsi terdepan berinteraksi dengan negara-negara ASEAN maupun Asia Pasifik, dimana merupakan peluang pasar dunia dimasa-masa mendatang. Apabila dilihat dari batas-batas yang mengelilingi Kalimantan Barat, maka batas utara dan barat adalah merupakan letak strategis. Wilayah ini mempunyai batas yang terbuka. Kalimantan Barat merupakan salah satu pintu masuk baik berupa barang, jasa, orang, faham dan lain sebagainya. Dilihat dani sisi pembangunan nasional, seperti sernua wilayah lainnya Kalimantan Barat mengandung potensi kekuatan sentrifugal yang menuju kearah disintegrasi. Hal ini sangat terkait dengan kemajemukan masyarakat. Menurut Haviland (1988: 12), masyarakat majemuk adalah masyarakat yang memiliki berbagai kebudayaan khusus yang jelas sekali. Masyarakat seperti ini ditandai oleh masalah tertentu seperti adanya berbagai kelonpok dan berbagai variasi khusus di dalamnya. Semua pada hakekatnya berjalan menurut perangkat peraturan yang berbeda-beda. Dalam masyarakat yang majemuk menjadi sulit dipahami norma yang berbeda-beda yang menjadi dasar kehidupan sub-kelompok yang bebeda-beda itu?
Depok: Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
A.J. Wismono Wignjowinoto
Abstrak :
Pendahuluan Untuk membatasi pokok pembahasan dan untuk mendapatkan acuan yang jelas dalam pembahasan, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian ungkapan bahan-bahan strategis dari judul tesis. Bahan-bahan strategis adalah bagian dari sumber daya alam yang jumlah cadangannya terbatas, namun sangat dibutuhkan untuk kepentingan negara dan bangsa sebagai sarana pembangunan Nasional. Bahan-bahan strategis semakin menipis jumlah cadangannya karena diskeploitasi sehingga akhirnya akan menjadi bahan kritis bagi suatu negara. Setiap negara mempunyai bahan strategis yang berlainan, tergantung dari macam bahan yang diperlukan untuk pembangunan dan ada tidaknya serta jumlah cadangan bahan tersebut. Sumberdaya alam pada hakekatnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumberdaya.alam hayati seperti pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, mempunyai sifat dapat diperbaharui ("renewable"); dan sumberdaya alam non-hayati seperti air, energi non-air, mineral, yang mempunyai sifat tidak dapat diperbaharui ("non renewable") kecuali air. Sumberdaya alam non-hayati mempunyai peranan penting dalam pembangunan Nasional dan jumlah cadangannya terbatas karena "non renewable", maka sumberdaya alam tersebut merupakan bahan-banan strategis. Sumberdaya alam non-hayati menghasilkan bahan-bahan mineral dan bahan-bahan energi. Bahan-bahan mineral dan energi merupakan bahan dasar untuk kehidupan suatu masyarakat modern yang berpangkal pada pertumbuhan industri sebagai komponen penting dalam produksi masyarakat. Dalam proses industrialisasi bahan-bahan mineral dan energi mempunyai peranan sangat penting, khususnya bijih besi, batubara dan minyakbumi untuk pembuatan besi baja. Industri besi baja adalah industri hulu yang diharapkan mampu menyuplai bahan baku bagi industri mesin dan aneka industri sehingga untuk kebutuhan bahan baku besi baja tidak tergantung dari luar negeri. Karena itu bahan-bahan mineral dan energi yang sifatnya "non renewable" tersebut dipandang dari negara yang sedang membangun seperti Indonesia, merupakan bahan-bahan strategis. Bahan mineral adalah segala substansi atau benda mati yang terkandung dalam bumi dan yang dapat digali. Bahan mineral meliputi mineral logam ("metals"), mineral bukan logam, dan mineral energi. Mineral logam terdiri atas logam murni (yang ferrous seperti besi, mangan, nikel, kobalt dan yang non ferrous seperti emas, perak, platina), logam dasar sifatnya non ferrous (tembaga, timah, sang, timbal), dan logam ringan bersifat non ferrous (aluminium, magnesium, titanium). Mineral bukan logam disebut juga bahan galian industri ("industrial minerals") bermanfaat untuk bahan-bahan bangunan (batukapur, kaolin), dan untuk bahan baku industri.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1988
T9662A
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ramly Nurhapy
Abstrak :
Perikanan laut yang diusahakan oleh nelayan kecil adalah kenyataan yang sudah berlangsung dari waktu ke waktu sampai saat ini. Kelompok nelayan kecil ini menggunakan alat produksi berukuran kecil yang didasarkan pada ukuran motor yang digunakan yakni 10 PK. Ukuran motor ini akan disesuaikan dengan ukuran perahu dan jenis alat tangkap yang digunakan. Besarnya ukuran motor yang digunakan menunjukkan kemampuan produksi. Di wilayah Muara Angke Jakarta Utara terdapat 211 orang nelayan yang dikategorikan sebagai nelayan kecil. Mereka melakukan penangkapan ikan di Teluk Jakarta. Kapasitas alat produksi yang dimiliki oleh nelayan kecil terkait dengan jurnlah ikan yang dapat dihasilkan. Kegiatan perikanan laut memiliki ciri khusus yang penuh ketidakpastian oleh karena ikan tangkapan yang selalu bergerak. Penguasaan teknologi penginderaan dan penangkapan merupakan faktor utama dalam usaha ini. Untuk mengoperasikan alat produksi dengan teknologi canggih diperlukan modal usaha yang besar. Faktor modal ini merupakan hambatan utama bagi peningkatan kemampuan produksi nelayan kecil. Keterbatasan modal untuk memperbaiki alat produksi menyebabkan sulitnya peningkatan pendapatan nelayan kecil. Dari sudut pandang ketahanan nasional, kegiatan perikanan skala kecil ternyata marnpu memberikan kontribusi positif, antara lain dapat memberikan penghasilan bagi nelayan dan keluarganya, rnembuka lapangan kerja khususnya untuk angkatan kerja tidak terampil. Dari penelitian terhadap 58 responden nelayan kecil dan keluarganya di Muara Angke Jakarta Utara, diperoleh hasil yang menunjukkan tingkat pendapatan per-kapita per-bulan masyarakat nelayan Rp. 233.480,30- Rp. 265.682,90. Tingkat pendapatan ini hanya dari kegiatan perikanan a tau belum termasuk pendapatan dari kegiatan di luar perikanan. Gambaran tingkat pendapatan ini sesungguhnya sangat bervariasi. Kendati tingkat pendapatan per-kapita per-bulan masyarakat nelayan di Muara Angke Jakarta Utara relatif cukup tinggi, akan tetapi secara faktual angka pendapatan ini tidak berlaku bagi kelompok nelayan yang tidak memiliki alat produksi sendiri (nelayan penyewa atau nelayan pekerja). Pendapatan kelompok nelayan penyewa masih harus dikurangi biaya sewa perahu- rnotor, dan pendapatan nelayan pekerja masih harus dikurangi separuh bag ian untuk juragan pemilik perahu-motor. Dengan rnenggunakan indikator kesejahteraan keluarga dari BKKBN Pusat, terlihat bahwa keluarga nelayan kecil di Muara Angke Jakarta Utara tidak ada lagi yang masuk dalam kategori keluarga pra-sejahtera. Ada indi.kasi kuat yang menunjukkan bahwa kegagalan keluarga nelayan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraannya terkait dengan faktor ekonomi. Peningkatan dari keluarga sejahtera tahap I menjadi keluarga sejahtera tahap II memerlukan prasyarat seperti menu sehat, membeli pakaian, menyekolahkan anak-anak yang tentu saja memerlukan biaya yang semakin besar. Pada keluarga sejahtera tahap ill plus misalnya, keluarga harus mampu memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini mengandaikan bahwa untuk mampu mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi, maka diperlukan tingkat pendapatan yang semakin tinggi pula. Dengan alasan ini upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan kecil di Muara Angke Jakarta Utara dapat dilakukan dengan mendorong peningkatan pendapatan atau penghasilan nelayan. Masalah kesejahteraan nelayan terkait pula dengan jumlah keluarga yang harus ditanggung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin kecil jumlah tanggungan keluarga, maka semakin besar peluang untuk meningkatkan kesejahteraannya. Disisi lain ada sebagian nelayan yang tidak mau menabung. Penggunaan istilah tidak mau menabung ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebenarnya nelayan yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk menabung, akan tetapi terjadi penggunaan uang yang tidak tepat sasaran. Beberapa nelayan melakukan kebiasaan negatif Gudi, nunum minuman keras, praktek a-susila). Kebiasaan negatif ini menunjukkan bahwa ketahanan pribadi sebagian nelayan ini lemah. Peningkatan ketahanan pribadi nelayan akan mendorong peningkatan ketahanan keluarga. Hal ini terbukti dari adanya kelompok besar nelayan yang mampu memenuhi kebutuhan fisik (pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan). Sebagian besar keluarga mampu memiliki fasilitas yang cukup baik seperti video, televisi, tape recorder atau radio. Bahkan terdapat juga nelayan yang mampu menyekolahkan anak-analcnya sampai ke tingkat perguruan tinggi. Upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan terhalang oleh sulitnya memperoleh modal untuk mengaplikasikan teknologi maju. Hal ini sangat terkait dengan sifat usaha perikanan laut yang penuh resiko. Ketidakpastian dan resiko ini menjadi alasan lembaga keuangan untuk tidak memberikan kredit pacta usaha perikanan kecil ini. Nelayan kecil yang beroperasi dengan alat produksi sederhana pacta saat ini memang masih mampu memperoleh keuntungan, akan tetapi pada waktu mendatang alat produksi sederhana ini akan tersingkir dengan beroperasinya alat produksi yang lebih modern. Pada akhirnya relatif sulit untuk meningkatkan produksi dan pendapatan nelayan kecil jika tetap mempertahankan pola dan alat produksi yang dirniliki seperti saat ini. Masalahnya kemudian adalah bagaimana nelayan kecil mampu untuk memodernisasi alat produksi karena terbentur dengan pen_yediaan modal. Salah satu model yang dapat dipertimbangkan adalah pengembangan suatu mekanisme kerja sama antar nelayan kecil untuk mengumpulkan modal bersama (capital sharing). Sistem ini memungkinkan terjadinya kerja sama di antara nelayan dalam pengadaan modal, juga memungkinkan terjadinya ('pemerataan resiko ". Kerugian yang setiap saat dapat terjadi seperti kerusakan perahu atau hilangnya alat tangkap akan dapat ditanggung bersama-sama. Sistem ini memungkinkan kelompok nelayan dapat menikmati keuntungan ataupun kerugian secara bersama-sama. Pacta masyarakat nelayan yang mengembangkan pola pemilikan individu, sistem bagi hasil kenyataannya dapat mendorong terjadinya akumulasi modal hanya pada sekelompok kecil tertentu. Sebaliknya masyarakat nelayan yang mengembangkan pemilikan kolektif, memungkinkan lebih besar terjadinya pemerataan pendapatan. Akan tetapi penelitian di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan nelayan untuk beroperasi secara individu. Hal ini diakibatkan oleh karena keuntungan yang diperoleh secara individu memang relatif kecil, tetapi pasti. Ada indikasi yang menunjukkan bahwa sifat koperatif cenderung tidak nyata lagi bahkan dalam perekonomian skala kecil. Sifat individualisme ini sadar atau tidak telah tersosialisasi bahkan telah terinternalisasi pada kelompok nelayan kecil ini. Penelitian ini menu~ukkan bahwa responden umurrmya hanya memiliki satu perahu ukuran kecil dan melakukan kegiatan penangkapan sendiri-sendiri. Sistem produksi individualistik ini cenderung masih kuat dalam kegiatan nelayan kecil di Muara Angke Jakarta Utara. Kemampuan melakukan usaha kecil secara mandiri dan menanggung resiko sendiri muncul oleh karena sampai saat ini sistem sedemikian masih cukup menguntungkan. Akan tetapi di masa yang akan datang diperkirakan bahwa usaha nelayan kecil tidak lagi menguntungkan. Hal ini terjadi oleh karena cadangan ikan di pantai Utara Jawa akan semakin berkurang akibat penangkapan yang terns menerus dan kerusakan eksosistem laut oleh karena polusi. Hal ini berarti bahwa nelayan kecil tidak mungkin lagi mempertahankan penangkapan pada perairan dangkal, tetapi hams meluas ke perairan dalam. Agar mampu beroperasi di perairan dalam, tentu saja diperlukan sarana produksi yang lebih modern, seperti perahu berukUran besar dan alat tangkap yang lebih modern. Untuk rnengantisipasi pengembangan di rnasa rnendatang, sejak dini nelayannelayan kecil ini harus mulai mempertimbangkan untuk meningkatkan faktor produksi. Hal ini dapat dilakukan dengan mulai mengorganisasikan pemupukan modal berupa tabungan. Nelayan-nelayan kecil ini harus mulai menggalang kerja sama di antara mereka dalam bentuk kelompok nelayan. Apabila modal mereka sudah cukup, maka mereka dapat meningkatkan kapasitas sarana produksi mereka, dan dapat meningkatkan hasil tangkapan dengan wilayah tangkapan yang lebih luas lagi. Sementara nelayan kecil belum mampu memodernisasi alat produksinya, pemerintah perlu menjamin pengawasan daerah penangkapan dan penggunaan alat tangkap di wilayah penangkapan nelayan kecil, seperti tertuang pada Keppres 39/1980 tentang larangan penggunaan trawl di wilayah perairan Jawa. Peraturan ini perlu untuk mencegah konflik terbuka antara nelayan kecil aengan kapal-kapal penangkap ikan berukuran besar. Larangan ini merupakan upaya perlindungan bagi kesejahteraan nelayan. Apabila tidak ada proteksi terhadap wilayah penangkapan nelayan kecil, maka dapat dipastikan nelayan kecil ini akan tersingkir. Dari perspektif ketahanan nasional, kelangsungan hidup dan kesejahteraan nelayan kecil perlu dijaga karena rnerupakan bagian integral dari kehidupan nasional.
The sea fishery undertaken by small fishermen is a fact which has take place from time to time until now. These small fishermen groups use small size production tools which based on the size of their motor boat used which is - 10 HP. The size of the motor will be adjusted with the size of boat and types of catching devices used. The size of motorboat used will indicate their production ability. In Muara Angke area of North Jakarta there are 211 fishermen which are categorized as small fishermen. They catch fish in the Gulf of Jakarta. The capacity of their production tools related to the amount of fish that can be caught. Sea fishery activities have special characteristics that is full of uncertainty because of the moving fish to be caught. Knowledge of sensing and catching technology is a major factor in this undertaking. Lack of capital is a major hindrance for increasing small fishermen production. The lack of capital to improve their production tool caused the difficulty in increasing the income of the small fishermen. In the national resilience perspective, it turns out that the small scale fishermen undertaking is able to provide a positive contribution, among others it can provide income to the fishermen and their families. It opens work employment especially for unskilled labor force. From the research on 58 respondents of small fishermen and their family in Muara Angke, North of Jakarta, the monthly income level of the fishermen community is Rp 233.480,30 to Rp 265.682,90. The income level is only from fishery activities or excluded income from activities beside the fishery. This income level is actually highly varied. Even though the monthly per capita income of the fishermen in Muara Angke of Nortl;l of Jakarta is relatively high, however, factually this income level is not valid for fishermen group that have not their own production tools (fishermen that hire their production tools or workers in fishery). The income of the fishermen that hire their production tools must be deducted with lease of motorboat, and incm;ne of workers in fishery must be deducted by one half part for owner of the motorboat. By using the family welfare of Central BKKBN, it is seen that the small fishermen family in Muara Angke of North Jakarta is no longer belong to the prewelfare family category. There is strong indication which indicates that the failure of the fishermen family to increase welfare is related to economic factor. The increase from stage I to stage II welfare family need requirements such as healthy menu, clothes, ability to send their children to school which certainly need ever increasing expense. In stage III welfare family plus for example, the family should be able to provide material contribution for social activities. This assuming that to achieve higher welfare stage, an increasing welfare need an increasing income. Therefore, efforts to increase the welfare of small fishermen in Muara Angke of North Jakarta can be done by increasing the income or revenue of the fishermen. The fishermen welfare problems are also related to the number of their dependent. The results of research indicates that the smaller the number of their dependent, the higher the opportunity to increase their welfare. On the other hand, some of fishermen do not want to save. The use of expression "do not want to save" is due to the fact that actually the fishermen have the ability to save, however, the use of money is not effective. Some fishermen have negative habits (gambling, drinking, immoral acts). These negative acts indicate that the personal resilience of some of the fishermen is weak. The increase of the personal resilience of the fishermen will increase the family resilience. This is evidenced with the existence of large fishermen group that afford to meet physical needs (food, cloth, housing, education and health). Most of the family can afford to have fairly good electronic goods such as video, television, tape recorder or radio. Even there are several fishermen that are able to send their children to higher education. Efforts to increase the income and welfare of the fishermen community are constrained by the difficulty in obtaining capital to apply more advanced technology. This is highly related to nature of the sea fishery that is full of risk. These uncertainty and risk become the major reason why financial institutions do not extend credit to the small fishery business. The small fishermen that operate with simple production tools currently still earn profit, however, in the future the simple production tools will be ousted with the operation of more sophisticated production tool. Finally, it is relatively difficult to increase the production and income of small fishermen if the existing production tools and ways are still remained. The problem is how the small fishermen are able to modernize the production tools because of the unavailable capital. One of the model that can be considered is development of work mechanism between small fishermen to accumulate collective capital (capital sharing). This system will enable the cooperation between the fishermen in accumulating capital, beside it also will "distribute risk". The loss thannay occur at any time can be collectively shared. This system will enable the fishermen group earn or sustain the profit and loss collectively. In the fishermen community that develop a individualistic ownership pattern, the profit sharing can only promote capital accumulation in particular, small group. However, the fishermen community that develops a collective ownership, it will enable to the occurrence of income distribution. However, the field research indicates that there is tendency that fishermen to operate individualistically. This is because the profit earned individually is relatively small, but it is fixed. There are several indication that cooperative nature is not longer exist even in small scale economy. This individualistic nature is consciously or unconsciously has been socialized and even internalized to the small freslunen groups. This research indicates that the respondents are generally has one small size boat and perform their catch individually. The individualistic production system tends to be strong in the activity of small fishermen in Muara Angke of North Jakarta. The ability of small fishermen to work independently and bear the risk by itself is arisen due to up till now such system is still considered as profitable. However, in the future it is estimated that small fishery is no longer profitable. This is due to the fact that fish reserve in the coast of Java Sea will be decreasing because of continuous fish catching and sea ecosystem deterioration caused by pollution. This means that small fishermen will be no longer possible to maintain fish catching in shallow waters, however they should extend to deep waters. In order to be able to operate in deep waters, certainly they need more sophisticated production tools, such as large size boats and more sophisticated catching tools. To anticipate the future development, the fishermen should consider earlier to increase their production tools. This is can be done by organizing capital formation in the form of saving. The small fishermen should join hands among themselves to form fishermen groups. If their capital have sufficient, they can increase their production facility capacity, and can increase the result of their catch because of larger catching area. While small fishermen have not been able to modernize their production tools, the government needs to ensure that controlling of the catching area and use of catching tools in the catching areas such as stipulated in Presidential Decree number 39/1980 concerning prohibition of use of trawl in the Java Sea waters. This regulation is necessary to prevent open conflict ·between small fishennen with large scale fishermen. This prohibition is a protection effort for the welfare of fishermen. If there is no protection towards the catching area of the small fishermen, surely these small fishermen will be ousted. In perspective of national resilience, the survival of and welfare of small fishermen needs to be maintained because it is integral part of national livelihood.
Depok: Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wahjudi Widajanto
Abstrak :
Latar Belakang Dewasa ini Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor kehidupan. Perhatian besar diberikan terhadap masalah-masalah pemerataan serta usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena sekitar 80 persen jumlah penduduk Indonesia berada di Pedesaan, maka setiap usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat haruslah dikaitkan dengan penduduk pedesaan. Identifikasi terhadap kebutuhan pokok manusia (basic human needs) merupakan langkah penting dalam setiap usaha peningkatan taraf hidup penduduk yang miskin. Energi, diakui memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Makhijani, (1977) mengemukakan bahwa ungkapan "kebutuhan energi" (energy needs) sebenarnya tidak lain berarti energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan dan mendistribusikan secara merata sarana-sarana pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Dalam hal ini, masalah kebijaksanaan pokok adalah menyangkut pilihan-pilihan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan energi penduduk pedesaan, terutama penduduk pedesaan yang miskin. Dalam memenuhi kebutuhan energinya, manusia sudah sejak dahulu mempergunakan jenis-jenis energi non-komersial seperti biomassa (kayu bakar dan limbah pertanian) yang hingga kini sebagian energi yang digunakan di sektor rumah tangga menggunakan jenis biomassa ini. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan disini, bahwa input energi kayu bakar bagi pedesaan di India mengambil bagian sebesar 68 persen dari seluruh energi yang digunakan. Dan dari jumlah ini hampir 90 persen-nya dikonsumsi untuk kebutuhan memasak. 2) Menurut Hadisoesastro, (1933:5) telah banyak sebenarnya studi mengenai biomassa diiakukan di Indonesia dan telah memberikan informasi yang berharga. Namun banyak juga yang masih menimbulkan ketidak-jelasan. Selanjutnya ia mengatakan bahwa dari hasil studi-studi itu terdapat kesimpulan yang variasinya cukup mencolok, dimana konsumsi biomassa berkisar antara 0,35 m3 sampai 2,53 m3 per-orang/tahun. Dikatakan selanjutnya, belum jelas benar faktor apa yang menimbulkan kesimpulan atau kondisi demikian; sehingga hal ini akan dapat menyulitkan dalam perumusan kebijaksanaan. Sebagai sebuab gambaran, berikut ini ditunjukkan kondisi konsumsi energi di Indonesia antara tahun 1970 - 1988.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1992
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
R. Suhadi
Abstrak :
Latar Belakang. Banyak tulisan tentang minyak bumi namun yang dikaitkan dengan pertahanan keamanan negara (Hankamneg), apalagi secara eksplisit, sulit ditemukan. Sudut pandang tulisan tersebut tergantung latar belakang serta keahlian para penulisnya. Dari sebagian tulisan, yang berhasil diamati oleh penulis, dibagi-bagi seperti tersebut di bawah ini. Pertama, tulisan oleh para ahli tehnik pertambangan. Kelompok ini melihat energi minyak bumi sebagai produk pertambangan dan pertambangan teknologinya. Tulisan-tulisan kelompok ini lazimnya dituangkan sebagai Hasil-hasil Lokakarya Energi, yang dikeluarkan secara tahunan dan yang dikoordinir oleh Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN) atau Komite Nasional Indonesia (KNI)-world Energy Conference (NEC). Penulisnya antara lain adalah Soedarno Martosewoyol. Kedua, yang penulisnya bukan ahli teknik pertambangan dan yang dikaitkan dengan keadaan ekonomi di Indonesia. Penulis tersebut melihat kaitan antara elastisitas pendapatan per kapita dan pemakaian beberapa jenis dari energi minyak bumi (Premium, minyak tanah, dan minyak solar). Penulisnya antara lain adalah Bambang Tri joso.2 Ketiga, yang penulisnya terutama melihat tentang penyediaan minyak bumi di Indonesia. Penulis tersebut melihat bahwa energi minyak bumi, yang mempunyai peranan sangat panting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, harus diupayakan ketersediaannya. Penulisnya antara lain adalah RIJ Soetopo3 dan Soehoed. R.4 Keempat, sejarah telah pula mencatat bahwa minyak bumi dapat menjadi sumber konflik. Hal itu seperti yang dapat kita lihat pada Perang Teluk.5 Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas maka dipilih judul tulisan atau thesis ini yaitu "Energi Minyak Bumi dalam (rangka) Ketahanan di bidang Hankamneg.
Depok: Universitas Indonesia, 1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>