Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penerapan aspek dynamic governance dalam pengambilan keputusan di deputi politik Sekretariat Wakil Presiden dalam pembentukan UP4B. Penerapan aspek dynamic governance bukan hal yang mudah di Sekretariat Wakil Presiden karena fungsi Sekretariat Wakil Presiden pada era sebelum reformasi bersifat administrasi. Perubahan fungsi pada masa reformasi kemudian menuntut Sekretariat Wakil Presiden beserta seluruh pejabat dan staf agar mampu mendukung Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya dengan memberikan pelayanan baik bersifat administratif maupun substantif. Kemampuan untuk melakukan dynamic governance dalam mendukung Wakil Presiden sangatlah diperlukan dan harus dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada di Sekretariat Wakil Presiden mengingat dukungan dari pejabat dan staf memiliki kaitan erat dengan pengambilan keputusan yang dibuat oleh Wakil Presiden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana aspek dynamic governance diterapkan di Deputi Politik Sekretariat Wakil Presiden dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga dapat memberi masukan kepada Wakil Presiden sampai dengan terbentuknya Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Teori yang digunakan adalah teori dynamic governance dan teori pengambilan keputusan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa aspek dynamic governance sudah diterapkan di Deputi Politik Sekretariat Wakil Presiden terutama dalam proses pembentukan UP4B sesuai dengan prinsip-prinsip dalam dynamic governance. Keberhasilan penerapan dynamic governance dalam pembentukan UP4B ini sebaiknya dapat diterapkan pula di setiap proses pengambilan keputusan mengingat keputusan yang dibuat oleh Wakil Presiden dapat mempengaruhi rakyat Indonesia, sehingga diperlukan SDM pendukung yang memiliki kemampuan serta sarana dan prasarana yang baik.

---

The thesis discusses the implementation of the dynamic governance aspects in decision-making in the Deputy Secretary for Political Affairs to the Vice President of The Republic of Indonesia in the establishment of UP4B. Implementation of dynamic governance aspects is not easy in Secretariat of The Vice President of The Republic of Indonesia because functions of the Secretariat prior to the reform era is the administration. Changes in function during the later reforms demanded Secretariat of The Vice President of The Republic of Indonesia and all officers and staff to be able to support the Vice President in their duties by providing both services are administrative and substantive. The ability to perform dynamic governance in support of the Vice President is required and must be owned by the existing human resources in the Secretariat of the Vice President considering the support of officials and staff have close links with the decision that made by the Vice President. The purpose of this study is to explain how the dynamic governance aspects applied in the Deputy Secretary for Political Affairs to the Vice President of The Republic of Indonesia and the factors that influence that can provide input to the Vice President until the establishing the UP4B. The theory used is a dynamic governance theory and decision-making theory. The approach used in this study is a qualitative approach and descriptive analysis. Based on the results, it can be said that the dynamic aspects of governance has been implemented in the Deputy Secretary for Political Affairs to the Vice President of The Republic of Indonesia UP4B especially in the process of formation in accordance with the principles of dynamic governance. Successful implementation of the dynamic governance in the formation of this UP4B should be applied also in every decision making process given the decision made by the Vice President can affect people of Indonesia, so that the necessary HR supporter who has the capabilities and facilities are good.

Abstrak :
Kebijakan pemberian bantuan sosial santunan kematian di Kota Depok merupakan salah satu kebijakan yang dilaksanakan dalam membantu masyarakat miskin di Depok terhindar dari kemungkinan terkena dampak risiko sosial yang ditimbulkan dari pembiayaan prosesi kematian. Kebijakan ini mulai sepenuhnya dikelola oleh Seksi Bina Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok sejak tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial santunan kematian di Kota Depok tahun 2010-2014 dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi belum berlangsung dengan baik dan terdapat faktor-faktor penghambat yang diklasifikasikan dalam faktor internal dan faktor eksternal. Implementasi kebijakan dilihat dari aspek organisasi, interpretai, dan aplikasi. ...... Social assistance of death compensation in Depok is one of policy which is conducted in order to help poor people in Depok to avoid the possibility of social risk impact caused by funeral ceremony cost. The policy has been fully implemented by Social Development Division of Labor and Social Department in Depok since 2010. This research aims to describe the implementation of death compensation policy in Depok from 2010 to 2014 and also describe the factors which hinder the implementation of death compensation policy. This research is conducted through a qualitative approach with in depth interview method and literature review. The result of this research shows that the implementation has not occurred well and there are some factors hindering the implementation which are classified into internal and external factors. The policy implementation is observed from organizational aspect, interpretation aspect and application aspect.