Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProgram Pangan Murah merupakan sebuah program bantuan bagi masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pangan pokok dengan harga yang terjangkau dan lebih murah dari harga pasaran. Program ini diberlakukan secara resmi sejak tanggal 1 Februari 2018 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta beserta tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta. Program ini dibuat untuk mencegah dan mengatasi terjadinya krisis pangan dan menimbulkan kenaikan harga pangan yang tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat serta berpengaruh terhadap kondisi ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan, kesesuaian, dan faktor-faktor yang mendukung implementasi Program Pangan Murah dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi program yang dikemukakan oleh Korten (1980) yang dipadukan dengan konsep ketahanan pangan yang dikemukakan FAO dalam Silitonga (1997 : 5). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivist sehingga penelitian akan disusun dengan data, bukti, dan pertimbangan ilmiah yang mempunyai dasar teori dan bersifat logis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi Program Pangan Murah secara umum sudah dilaksanakan dengan berhasil dan memenuhi kesesuaian model implementasi program yang dikemukakan Korten (1980). Saran yang dapat diberikan mengenai proses Implementasi Program Pangan Murah adalah dengan memperbaiki beberapa faktor yang menjadi penghambat yang terdapat dalam setiap dimensi implementasi program.

---

ABSTRACT

The Affordable Food Program is a program of assistance for the community in obtaining basic food needs at affordable prices and cheaper than the market price. The program was officially implemented on February 1, 2018, by the Provincial Government of DKI Jakarta in collaboration with the Department of Food Security, Maritime Affairs and Fisheries of the DKI Jakarta Province along with three DKI Jakarta Province Regionally Owned Enterprises. This program was created to prevent and overcome food crises and cause an increase in food prices that are not affordable by people's purchasing power and affect the condition of food security. This study aims to analyze the success, suitability, and factors that support the implementation of the Affordable Food Program to improve food security in DKI Jakarta Province by using the theory of program implementation proposed by Korten (1980) combined with the concept of food security proposed by FAO in Silitonga (1997: 5). The approach used in this research posts positivist so that the research will be arranged with data, evidence, and scientific considerations that have a theoretical basis and are logical. The data used in this study were obtained through qualitative collection techniques through in-depth interviews and library research. The results of this study are that the implementation of the Affordable Food Program, in general, has been carried out successfully and meets the suitability of the program implementation model proposed by Korten (1980). Suggestions that can be given regarding the implementation of the Affordable Food Program is to improve some of the inhibiting factors in each dimension of program implementation."

"Percepatan pengembangan sektor industri sebagai salah satu fokus kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN otomatis akan diikuti dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja terampil, sehingga butuh suatu upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia agar tidak kalah saing dengan tenaga kerja asing dan memperparah tingkat pengangguran. Pendidikan kejuruan berkontribusi dalam menekan angka penangguran karena lulusannya merupakan tenaga kerja terampil siap pakai yang dapat langsung diserap industri. Jawa Barat menempati posisi ketiga secara nasional yang memiliki angka pengangguran tertinggi, di mana sebagian besarnya adalah lulusan SMK. Penelitian ini akan menganalisis jejaring kebijakan untuk melihat bagaimana dinamika dan interaksi antar para aktor kunci dalam jejaring kebijakan pada kebijakan pendidikan kejuruan dan ketenagakerjaan dapat menjelaskan tingginya pengangguran lulusan SMK di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan post-positivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini interaksi antar aktor kunci yang terlibat dalam jejaring kebijakan ini masih mengandalkan bentuk hubungan yang sifatnya formal. Konflik kepentingan yang terjadi antar para aktor dari sektor publik berakar dari perbedaan pandangan mereka terkait apa yang sesungguhnya menjadi masalah dan bagaimana mengatasinya.

---

Accelerating the development of the industrial sector as one of the ASEAN Economic Community 39 s policy focus will automatically be followed by the increasing demand for skilled labor, so it needs an effort to improve the quality of Indonesian labor so as not to lose competitiveness with foreign workers and aggravate the unemployment rate. Vocational education contributes to reducing unemployment rates because the graduates are ready made skilled laborers who can be directly absorbed by the industry. West Java occupies the third position nationally which has the highest unemployment rate, where most of them are SMK graduates. This study will analyze the policy network to see how the dynamics and interactions among key actors in the policy network on vocational education and employment policy can explain the high unemployment of SMK graduates in West Java Province. This research is a qualitative research with post positivism approach. The results show that so far the interactions among key actors involved in this policy network still rely on formal relationships. The conflicts of interest between actors from the public sector stem from their differing views on what really matters and how to overcome them."

"Penelitian ini mengkaji tentang tingkat kepercayaan masyarakat DKI Jakarta terhadap pemerintah dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Penelitian yang masuk ke dalam kategori penelitian univariat ini menggunakan teori utama public trust dengan pengukuran dimensi yang dimilikinya yaitu perceived competence, perceived benevolence, dan perceived integrity. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu mixed method. Perolehan data kuantitatif dan kualitatif ditetapkan melalui survei dan wawancara mendalam. Survei dilakukan secara daring (online) dengan menggunakan platform Google Forms yang menghasilkan 243 responden sesuai dengan persyaratan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat DKI Jakarta terhadap pemerintah dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 77,8% yang diperoleh dari komputasi tiga dimensi dalam penelitian. Pada penelitian ini masih ditemukan beberapa kendala yang dirasakan masyarakat dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi, maka dari itu diharapkan dapat menjadi referensi oleh pemerintah untuk meningkatkan penyediaan kebutuhan publik dalam aplikasi PeduliLindungi agar semakin baik ke depannya.

---

This study examines the level of trust the people of DKI Jakarta have towards the government in using the PeduliLindungi application. This research, which is included in the univariate research category, uses the main theory of public trust by measuring its dimensions, namely perceived competence, perceived benevolence, and perceived integrity. This study implements the quantitative approach by collecting data using the mixed method. Both Quantitative and qualitative data are obtained through surveys and in-depth interviews. The survey was conducted online using the Google Forms platform which resulted in 243 respondents, which has fulfilled the research requirements. From this study, the results showed that the level of trust the people of DKI Jakarta towards the government have in the use of the PeduliLindungi application is included in the high category with a percentage of 77,8% obtained from three-dimensional computing. However, there are still some obstacles from the community om how they feel in using the PeduliLindungi application. Therefore, this research is expected to be a reference for the government to improve the provision of public needs in the PeduliLindungi application so that it will improve in the future."

"Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Hal ini disetujui oleh seluruh negara dan wajib memenuhi kebutuhan pendidikan bagi warga negaranya. Namun terdapat sejumlah anak yang tidak dapat memperoleh pendidikan yang sama pada umumnya, yaitu mereka yang berkebutuhan khusus. Maka dari itu, pemerintah membuat kebijakan pendidikan inklusif yang dpaat memberikan kesempatan bagi mereka untuk menempuh pendidikan di sekolah reguler. Penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor keberhasilan dan keberlanjutan pendidikan inklusif. Teori yang digunakan adalah teori dari Sue Stubbs. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor keberhasilan dan keberlansungan pendidikan inklusif di Kota Depok cukup terpenuhi dibandingkan dengan Kota Bandung.

---

Every children has the right to education. It is approved in the entire country must fulfill the needs of education for its citizens. However there are a number of children who can not obtain the same education in general, such as those with special needs. Therefore, the government made a policy of inclusive education that could provide an opportunity for these children to study in regular schools. This study wanted to examine the factors of success and sustainability of inclusive education. The theories that are used in this reseach are theory of Sue Stubbs. This research used a post positivist  approach, with in-depth interviews and literature study. The result of research showed that factors of success and sustainable inclusive education in Depok adequately met the criteria than Bandung."

"Program Desa Wisata merupakan salah satu upaya pengembangan pariwisata yang mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Program Desa Wisata di Jatijajar tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam program desa wisata tersebut hanya terbatas pada pengelola Dewajati dan masyarakat pemegang saham. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan program Desa Wisata di Jatijajar. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah tangga partisipasi masyarakat oleh Arnstein yang dikembangkan oleh Muluk (2007). Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat cenderung berada pada kategori delegasi (kuat) dimana pemerintah memyerahkan sebagaian kewenanganya terkait pelaksanaan Desa Wisata Jatijajar kepada Pengelola Dewajati yang yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur organisasi masyarakat seperti, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna, Forum Kesenian dan sebagainya.  Meskipun demikian, partisipasi masyarakat masih terbatas pada mereka yang terlibat dalam struktur pengelola desa wisata dan penanam saham sehingga perlu langkah-langkah konkret yang inklusif dan merata diperlukan untuk meningkatkan pemerataan partisipasi masyarakat.

---

The Tourism Village Program is one of the tourism development  to encourage community participation and empowerment. The implementation of the Tourism Village Program in Jatijajar cannot be separated from community participation. However, community participation in the tourism village program is only limited to Dewajati managers and community shareholders. Therefore, this research aims to measure the level of community participation in implementing the Tourism Village program in Jatijajar. The theory used in this research is Arnstein's community participation ladder which was developed by Muluk (2007). The approach used in this research is a quantitative approach by collecting data through questionnaires, interviews and literature studies. The results of the research show that community participation tends to be in the delegation (strong) category where the government hands over part of its authority regarding the implementation of the Jatijajar Tourism Village to the Dewajati Management which consists of elements of community organizations such as the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), Karang Taruna, Forum Arts and so on. However, community participation is still limited to their involvement in the tourism village management structure and shareholding, so inclusive and equitable concrete steps are needed to increase the distribution of community participation."

"Tesis ini membahas penguatan kapasitas yang perlu dilakukan dalam penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden RI. Pengaduan kepada Presiden RI yang dibuka sejak tahun 2005 melalui Kementerian Sekretariat Negara menunjukan tren kenaikan tiap tahunnya dan tingkat antusiasme tertinggi terjadi pada masa Pemerintahan Joko Widodo. Seiring dengan kenaikan jumlah tersebut, tuntutan penyelesaian pengaduan kepada Presiden RI pun semakin tinggi sedangkan sejumlah aspek pendukung penyelenggaraan penanganan pengaduan masih terkendala sehingga proses penanganan belum optimal dan sejumlah pengaduan masih tertunda penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma Post Positivis dengan teknik pengumpulan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlunya penguatan kapasitas pada aspek kapasitas sumber daya dan manajemen. Ditinjau dari sumber daya, 1) peningkatan kapasitas pengetahuan pegawai dan unit kerja melalui program-program pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, dsb dan melakukan knowledge sharing, 2) peningkatan kapasitas fungsi sistem teknologi yang mendukung seluruh proses bisnis penanganan pengaduan. Ditinjau dari aspek manajemen, penguatan organisasi melalui evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan penanganan pengaduan, meliputi cara kerja, pola, dan alur proses bisnis penanganan pengaduan, penyusunan pedoman spesifik dan bersifat substantif, pembuatan kerangka hukum khusus penanganan pengaduan kepada Presiden RI, dukungan dan komitmen pemimpin, dan tata kelola jejaring baik di dalam lingkungan lembaga kepresidenan dan Kementerian/Lembaga serta Daerah.

---

This thesis discusses about capacity strengthening of a presidential complaint handling system in Indonesia. The number of complaints lodged to the system, which was initially opened in 2005, has increased substantially every year, especially in the era of President Joko Widodo. The rising number of public complaints requires the Ministry of State Secretariat to deal with grievances promptly, but some complaints remain unresolved due to some problems. By employing Post Positivits Paradigm and qualitative data collection method, the results show the strengthening of resources capacity and management capacity are required. From the perspective of resources, employess human capital and working unit could be improved by providing education and training programs, workshop, internship and knowledge sharing programs. Additionally, the enhancement of information technology and system capacity which support complaint handlings business process is lso required. From the perspective of management, organizational capacity strengthening could be improved by conducting comprehensive evaluation of public complaint handling process in some areas including work procedures, a complaint handling business process, the making of specific guidance, a special legal framework, leadership commitment and supports, and the inter and extra organizational governance."

"Kepercayaan publik merupakan salah satu modal bagi pemerintah dalam membentuk kepatuhan serta dukungan dari masyarakat terhadap suatu kebijakan lingkungan. Salah satu kebijakan lingkungan dari Pemprov DKI Jakarta adalah pemberlakuan uji emisi kendaraan bermotor yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 tahun 2020. Dalam pelaksanaan uji emisi di Jakarta, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengukur tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan pemberlakuan uji emisi kendaraan bermotor menggunakan teori public trust dari Grimmelikhuijsen & Knies. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode campuran. Peneliti akan menganalisis hasil dari penyebaran kuisioner kepada 100 responden yang telah melaksanakan uji emisi dengan data yang diperoleh peneliti dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kepercayaan publik dari masyarakat tinggi terhadap Pemprov DKI Jakarta dalam pemberlakuan uji emisi kendaraan bermotor. Tingginya tingkat kepercayaan publik tidak terlepas dari bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan imbauan atau teguran kepada masyarakat untuk melakukan uji emisi. Namun, terdapat beberapa catatan penting dari peneliti seperti minimmya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga terdapat beberapa program pendukung yang belum berjalan optimal dalam pemberlakuan uji emisi. Oleh sebab itu, peneliti merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan sosialiasi yang masif dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat serta menjakankan program tilang uji emisi dan disinsentif parkir kepada masyarakat yang belum melaksanakan uji emisi

---

Public trust is an essential asset for the government in fostering compliance and support from the society for an environmental policy. One of the environmental policies from the Provincial Government of DKI Jakarta is the implementation of vehicle emission testing, which is regulated in Governor Regulation Number 66 of 2020. In the implementation of emission testing in Jakarta, there are several issues that arise, which can affect the level of public trust in the DKI Jakarta Provincial Government as the policy executor. Therefore, this study aims to measure the level of public trust in the DKI Jakarta Provincial Government in implementing vehicle emission testing using the public trust theory by Grimmelikhuijsen & Knies. The research approach used is a quantitative approach with mixed methods for data collection. The researcher will analyze the results of the questionnaire distributed to 100 respondents who have conducted emission testing, with data obtained from in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the level of public trust in the DKI Jakarta Provincial Government in implementing vehicle emission testing is high. The high level of public trust is due in part to how the DKI Jakarta Provincial Government provides warnings or reminders to the society to conduct emission testing. However, there are some important notes from the researcher, such as the minimal socialization conducted by the DKI Jakarta Provincial Government and some supporting programs that have not been optimally implemented in the application of emission testing. Therefore, the researcher recommends that the DKI Jakarta Provincial Government conduct massive and widespread socialization to all levels of society and enforce emission test fines and parking disincentives for those who have not conducted emission testing."

"PT Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Depok melakukan kerjasama dengan wadah perkumpulan Tenaga Kerja Di Luar Hubungan Kerja (TKLHK) dalam penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja di luar hubungan kerja. Kemitraan antara PT Jamsostek (Persero) dan wadah TKLHK bertujuan untuk memudahkan administrasi kepengurusan serta meningkatkan jumlah peserta jaminan sosial TKLHK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola kemitraan yang terbentuk antara wadah TKLHK dengan PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola kemitraan yang terbentuk antara wadah TKLHK dengan PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok adalah model service contract. Pengawasan dan pembinaan terhadap kemitraan tersebut dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok beserta Asosiasi Pimpinan Wadah (ASPIWA).

---

PT Jamsostek (Persero) Depok Branch Office collaborated with the Association of Workers out of Employment Relation organizing workers out of employment relation social security. Partnership between PT Jamsostek (Persero) Depok Branch Office and the Association of Workers out of Employment Relation aims to ease the administration and improve the management of the social security number of participant workers out of employment relation. The purpose of this research is to determine how the partnership formed between the Association of Workers out of Employment Relation and PT Jamsostek (Persero) Depok Branch Office. This research uses a qualitative approach and data collection techniques by in-depth interviews with several informants. The results of this research indicate that the pattern partnership that formed between the Association of Workers out of Employment Relation with PT Jamsostek (Persero) Depok Branch Office is a service contract model. Oversight and guidance to the partnership were done by the Department of Labor Depok and Asosiasi Pimpinan Wadah (ASPIWA)."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam Program Pemberantasan Sarang Nyamuk di Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat Kelurahan Jagakarsa mengenai Program Pemberantasan Sarang Nyamuk, hal ini disebabkan oleh sosialisasi terhadap masyarakat yang belum menyeluruh. Faktor pendukung partisipasi masyarakatnya adalah kepemimpinan dari tokoh masyarakat, kebersamaan, dan keterbukaan ruang partisipasi. Faktor penghambatnya adalah ketersediaan waktu masyarakat yang dinamis, kepedulian masyarakat, dan pemahaman masyarakat yang masih kurang baik mengenai program pemberantasan sarang nyamuk.

---

The purpose of this research is to study public participation on Mosquito’s Nest Extermination Program at Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, South Jakarta. The method use for the reasearch is qualitative. the result of this reaserach show that people’s understanding about the mosquito’s nest extermination program, it is caused by uncomprehensive socialization to every people in society. The supporting factor of the participation are leadership, room for participation, and sense of belonging. The inbiting factors are time, people’s consideration, the knowledge of the Mosquito’s Nest Extermination Program, lack of law enforcement, and Jumantik problem."