Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia menghadapi tantangan kependudukan yaitu bonus demografi dan total fertility rate (TFR) yang lebih tinggi dari target RPJMN. Program KB, khususnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) kemudian menjadi upaya pemerintah dalam mengendalikan penduduk khususnya pada kelompok berisiko. Namun, penggunaan mix-method MKJP di Indonesia relatif masih rendah yaitu 24.6% dibandingkan negara ASEAN lainnya. Selain itu, WUS di Indonesia juga terkait dengan masalah akses kesehatan seperti masih tingginya unmet need dan belum semua wanita mendapat paparan informasi dari penyuluh lapangan KB, informed choice KB, ataupun memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator akses layanan kesehatan dan mengetahui hubungan akses layanan kesehatan dengan penggunaan MKJP. Penelitian ini menggunakan data SKAP KKBPK 2019 dengan desain penelitian cross-sectional. Analisis univariat dilakukan untuk mengidentifikasi indikator akses layanan kesehatan. Analisis bivariat dan multivariat digunakan untuk melihat hubungan akses layanan kesehatan dengan penggunaan MKJP. Ditemukan 75.3% (95% CI= 9.127-10.473) wanita masih mengalami minimal 1 masalah terkait akses layanan kesehatan. Proporsi penggunaan MKJP oleh Wanita yang Telah Menikah di Indonesia adalah 29.2% (95% CI=3.383-3.993). Ada hubungan yang signifikan antara akses layanan kesehatan dengan penggunaan MKJP (AOR=1,19; 95% CI=1,091-1,312). Dapat disimpulkan bahwa penggunaan MKJP di Indonesia relatif masih rendah sehingga perlu upaya pemerintah untuk mengurangi masalah terkait akses layanan kesehatan.  ......Indonesia faces population challenges, namely the demographic dividend and the total fertility rate which higher than the national target. Family Planning Programme, especially the use of Long Acting and Permanent Contraceptive Method (LAPCM) is then become the government’s effort to control the population growth, especially for high-risk groups. However, the use of LAPCM in Indonesia is still relatively low, namely 24.6% compare to other ASEAN countries. In addition, married women in Indonesia is also related to health access problems such as high percentage of unmet need and not all women have received information from family planning field counselors, informed choice of family planning, or have national health insurance (JKN). Therefore, this study aims to identify indicators of access to health services and determine the relationship between access to health services and the use of LAPCM. This study uses data from the  SKAP KKBPK 2019 with a cross-sectional research design. Univariate analysis uses to identify indicators of access to health services. Bivariate and multivariate analyzes were used to see the relationship between access to health services and the use of LAPCM. It was found that 75.3% of women still experienced at least 1 problem related to access to health services. The proportion of the LAPCM user among married women in reproductive age in Indonesia is 29.2%. There is a significant relationship between access to health services and the use of MKJP (AOR=1.19; 95% CI=1.091-1.312). It can be concluded that the use of LAPCM in Indonesia is relatively low, so that government efforts are needed to reduce problems related to access to health services.

Abstrak :
Penelitian ini membahas pemenuhan standar pelayanan Kesehatan ibu terhadap penggunaan metode KB Pascapersalinan dengan tujuan mengetahui hubungan antara pemenuhan standar pelayanan Kesehatan ibu terhadap penggunaan metode KB Pascapersalinan di NTT, Sulawesi Barat, Maluku. Desain studi cross sectional dengan analisis multivariabel regresi logistik menggunakan data sekunder SDKI 2017. Jumlah sampel yang digunakan sebesar 404 sampel dengan rincian NTT (151), Sulawesi Barat (115), Maluku (138) pada populasi WUS yang pernah melahirkan anak hidup dalam periode satu tahun terakhir yang menggunakan metode KB Pascapersalinan periode 42 hari setelah melahirkan. Proporsi penggunaan metode KB Pascapersalinan di NTT 32,5%, Sulawesi Barat 33%, dan Maluku 39,9%. Hasil penelitian bivariat menunjukkan pemenuhan standar pelayanan Kesehatan ibu memiliki hubungan terhadap penggunaan metode KB Pascapersalinan. Setelah dilakukan analisis pemodelan, ketiga provinsi menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pemenuhan standar pelayanan Kesehatan ibu dengan penggunaan metode KB Pascapersalinan setelah dikontrol oleh variabel kovariat (NTT: AOR = 2,228, 95% CI = 1,006-4,935; Sulawesi Barat: AOR = 3,537, 95% CI = 1,300-9,620; Maluku: AOR = 2,329, 95% CI = 1,114-4,870). Dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode KB Pascapersalinan akan meningkat secara subtansial jika lebih banyak WUS yang melakukan pelayanan Kesehatan (pelayanan antenatal, pelayanan persalinan, pelayanan nifas) sesuai dengan standar yang ditetapkan. ......This study was to determine the association between the fulfillment of maternal health care standards and the use of postpartum family planning methods in NTT, West Sulawesi, Maluku. Cross-sectional study design with multivariable logistic regression analysis using secondary data from the 2017 IDHS. The sample used was 404 samples with details of NTT (151), West Sulawesi (115), Maluku (138) in the population using the Postpartum Family Planning method 42 days after delivery. The proportion of using postpartum family planning in NTT is 32.5%, West Sulawesi is 33%, Maluku is 39.9%. The results of the bivariate study showed that adherence to maternal health care standards had a relationship with the use of postpartum family planning methods. After modeling analysis, the three provinces showed a significant relationship between compliance with maternal health service standards and the use of postpartum family planning methods after being controlled by covariate variables (NTT: AOR = 2.228, 95% CI = 1.006-4.935; West Sulawesi: AOR = 3.537, 95% CI = 1.300-9.620 Maluku: AOR = 2.329, 95% CI = 1.114-4.870). It can be concluded that the use of postpartum family planning methods will increase substantially if women of childbearing age provide health care (antenatal care, delivery services, postpartum services) according to established standards.