Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi kedudukan Pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia. Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dinyatakan bahwa pemerintah kecamatan merupakan perangkat pemerintah kabupaten dan atau pemerintah kota, sehingga dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah kecamatan mendapat pelimpahan tugas, fungsi dan kewenangan yang luas dari pemerintah kabupaten. Akan tetapi, pelimpahan tersebut tidak disertai dengan perbaikan sumber daya baik secara suprastruktur maupun infrastruktur. Apalagi karakteristik wilayah Kecamatan Majalaya yang merupakan wilayah pengembangan industri di Kabupaten Bandung, sehingga pemerintah harus dikondisikan untuk menjadi bagian dalam proses industrialisasi. Salah satu tuntutan dalam proses industrialisasi adalah melakukan upaya modernisasi politik pada sistem pemerintah kecamatan.Dalam penelitian itu digunakan metode deskriptif untuk menggambarkan Modernisasai Politik Sistem Pemerintah Kecamatan Majalaya dengan menggunakan aspek/kategori yang tercakup dalam variabel modernisasi politik tersebut; sebagaimana dikemukakan Samuel P Huntington yaitu aspek rasionalisasi kewenangan, aspek diferensiasi struktur/fungsi dan aspek peran serta politik massa. Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan label frekuensi dengan pendekatan kualitatif.Penemuan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan Majalaya sesungguhnya memiliki kesiapan suprastruktur dalam proses modernisasi politik. Akan tetapi dari segi kesiapan infrastruktur, Kecamatan Majalaya belum mengalami modernisasi politik, karena pemberdayaan masyarakat melalui Ormas/LSM belum dimanfaatkan oleh Ormas/LSM, pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Adapun partisipasi masyarakat dalam melakukan aktiviras-aktivitas politik terutama terkait dengan keberadaan partai politik cukup memadai sebagai syarat modernisasi politik.

---

This research is performed due to the current condition of the position of Sub-district Government in the implementation of governmental system in Indonesia. According to the Regulation No: 22, 1999 regarding Local Government Autonomy stipulating that the Sub-district Government constitutes part of Regency Government or City Government. Therefore in the implementation of Local Government autonomy, the Sub-district Government will have governmental task delegation, wider function, and authorities from the Regency Government. Nevertheless, the authorities delegation is not accompanied by the improvement of the resources of suprastructure and infrastructure. Moreover the characteristic of the Sub-district Majalaya is the area in the Regency of Bandung which is developed as an Industrial area, therefore the Government has to be conditioned as part of industrilization process. One of the important demands in process of industrilization is to make effort to modernize political and Sub-district governmental system.

This research is applying description method to picture the modenization of political system of the Government of Sub-district Majalaya which is using categories included in political modernization variables from Samuel P Huntington: authority rationalization aspect, structural/functional differential aspect, and society political role aspect. In analyzing the data collected, the author is using frequency chart under qualitative approach.

The outcome of the research reveals that the Sub-district Government of Majalaya actually has the suprastructural readiness to implement political modernization. But in terms of infrastructure readiness, the Sub-district Majalaya has not performed political modernization yet, this is due to the society empowerment trough the non-governmental organization is not yet taken advantage of by those non-governmental organization, by the government or by society themselves. The participation of the society in the implementation of the political activities is still related to the existing of political parties which is considered adequate as condition for the political modernization."

"Penelitian ini membahas tentang perkembangan oligarki di Provinsi Banten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang, penyebab, tahap-tahap, dan bentuk oligarki di Provinsi Banten. Penelitian ini berupaya memaparkan kaitan antara kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Banten dengan kemunculan oligarki di Banten. Lebih dalam lagi, penelitian ini akan memaparkan bentuk, struktur, dan sifat oligarki di Provinsi Banten. Pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah, bagaimana proses terbentuknya oligarki di provinsi Banten? Dengan sub-sub pertanyaan, pertama, apa latar belakang dan penyebab terbentuknya oligarki di Provinsi Banten? Kedua, bagaimana fase-fase atau tahapan terbentuknya oligarki di Provinsi Banten? Ketiga, bagaimana bentuk oligarki di Provinsi Banten? Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori "Oligarki", dengan teori pendukung yaitu teori "Modal Sosial", teori "Elite Tradisional-Patrimonial", teori "Hubungan Negara dan Masyarakat", dan teori "Rent Seeking Economy". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menganalisis data-data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan 19 informan; aktifis, pelaku usaha, tokoh jawara, dan akademisi. Temuan penelitian ini adalah semakin kuatnya oligarki sultanistik di Provinsi Banten dengan Tb. Chasan Sochib (kemudian digantikan putranya, Tb. Chaeri Wardana) sebagai oligark tertinggi. Beberapa oligark baru yang kuat telah muncul namun masih dalam kendali Tb. Chaeri Wardana. Implikasi teoritis dari penelitian ini mendukung dan menguatkan teori oligarki yang dikemukakan oleh Jeffrey Winters, terutama mengenai bentuk dan sifat-sifat oligarki sultanistik. Faktor utama penyebab terbentuknya oligarki di Banten menguatkan teori hubungan negara dan masyarakat. Dinamika internal oligarki mendukung teori-teori modal sosial dan elite tradisionalpatrimonial. Sedangkan aktivitas utama oligarki di Banten menguatkan teori rent-seeking. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral pasca Orde Baru di Banten telah didominasi oleh oligark. Oligark terkuat di Banten adalah Tb. Chasan Sochib yang dominasi oligarkisnya berkembang dalam 3 fase, yaitu, pertama, Fase Jawara-Kontraktor (1967- 2001), kedua, Fase Konsolidasi Oligarki (2001-2006), ketiga, Fase Keluarga (2006 hingga sekarang). Bentuk oligarki di Banten saat ini adalah oligarki sultanistik dimana Tb. Chaeri Wardana menjadi figur utama. Oligark-oligark lain tunduk dan dilindungi oleh Tb. Chaeri Wardana. Pertahanan kekayaan dikelola oleh Tb. Chaeri Wardana untuk para oligark. Aktivitas utama oligarki sultanistik di Banten adalah rent seeking terhadap proyek-proyek APBD.

---

The research focuses on the development of oligarchy in the Province of Banten. The objectives of the research are identifying background, cause, steps and forms of oligarchy in the Province of Banten. The research attempts to expose the relations between social, economical, and cultural aspects of the Province of Banten and the emergence of oligarchy. Furthermore, it exposes form, structure, and characteristic of oligarchy in the Province of Banten. The fundamental question of this research is: how was the oligarchy in the Province of Banten established? The fundamental question can be divided into three sub questions: first, what was the background and causes for the establishment of the oligarchy? Second, what was the step of the establishment of the oligarchy? Third, what is the form of the oligarchy?

The research uses theory of oligarchy as its main theory, supported by 4 other theories i.e. the theory of social capital, the theory on patrimonial-traditional elite, the theory of state-society relationship, and the theory on rent-seeking economy. The research uses qualitative approach with analytical descriptive method. Data were collected through literature, observations, and in depth interview with 19 informants; activists, businessmen, jawaras, and academicians.

The findings of this research is the more powerful of Sultanistic Oligarchy in Banten Province with Tb. Chasan Sochib (later replaced by his son, Tb. Chaeri Wardana) as the supreme oligarch. Some powerful new oligarch have emerged but still under Tb. Chaeri Wardana's control. Theoretical implications of this research have supported and strengthened the theory of oligarchy proposed by Jeffrey Winters, especially on the forms and characteristics of Sultanistic Oligarchy. The main factors causing formation of oligarchy in Banten have strengthened the theory of statesociety relationship. Internal dynamics of the oligarchy have supported the theories of social capital and patrimonial-traditional elite. While the main activity of oligarchy in Banten has strengthened the theory on rent-seeking economy.

The Result shows that the post-New Order's electoral democracy in the Province of Banten has been dominated by oligarchs. Tb. Chasan Sochib is the strongest oligarch dominating oligarchs in three phase of development: first, jawara-contractor phase (1967-2001), second, oligarchy consolidation phase (2001-2006), and third, family phase (2006 until present).The present form of oligarchy in Banten is Sultanistic Oligarchy where Tb. Chaeri Wardana becomes the main figure. Other oligarchs follow to and are protected by Tb. Chaeri Wardana. Wealth defense is managed by Tb. Chaeri Wardana for other oligarchs. The main activities of sultanistic oligarchy in the Province of Banten is rent-seeking of state budgeted projects."

"Khittah 1926 dan Orientasi civil society merupakan pengambilan jalan tengah bagi proses politik dalam tubuh NU. Ada tiga pemahaman Khittah: Pertama, khittah merupakan reposisi NU dalam mengembangkan organisasi kemasyarakatan dan pesantren. Kedua, khittah sebagai strategi politik. Ketiga, khittah rnasuk dalam tataran praktik keagamaan dan menolak NU keluar dalam jalur politik.Metodologi yang digunakan yaitu pendekatan lrualitatif dengan jenis penelitian deskripsi analisis. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen, wawancara, koran-koran, majalah yang membahas tentang NU dan civil society tepatnya paradigma khittah 1926Teori yang digunakan dalam hal ini adalah teori J. W.F Hegel tentang civil society yang menegaskan bahwa elemen gerakan civil society tetap tidak bisa lepas dari kontrol negara, dan masyarakat dapat terlibat dalam negara. Karenanya peran yang dilakukan oleh elemen civil society tidak sebatas ruang gerak vis-a vis negara, tetapi menjadi mitra koordinatif antara negara dan masyarakat, tetapi tetap sebagai gerakan civil society, NU terus mengedepankan tahap kritis terhadap negara,Penemuan dalam penelitian ini adalah bahwa pada prinsipnya NU hanya mengorientasikan pada gerakan civil society sebagai strategi politik untuk menekan terhadap dominasi negara. NU dalam kapasitas nya sebagai elemen civil society lebih mengorientasikan pada nilai-nilai gerakan sosial keagamaan. Keputusan menjadikan NU sebagai gerakan sosial keagarnaan diorientasikan untuk memperkuat posisi warga negara yang banyak dieksploitir dan dihegemoni oleh negara. Adapun keberadaannya sebagai gerakan politik NU lebih menekankan pada pendekatan transformatif, dimana gerakan politik diorientasikan pada pemenuhan kebijak.an politik untuk perbaikan masyarakat.Kesimpulannya bahwa NU secara garis besar telah mengorientasikan dirinya pada wiiayah gerakan sosial keagamaan, tak bisa dipungkiri memang pasainya keterlibatan NU dalam ranah politik praktis membuat NU terjebak pada pragmatisme politik yang akut. Karenanya NU pasca muktamar ke-31 mempertegas posisi organisasi NU pada wilayah gerakan sosial keagamaan atau tepatnya gerakan civil society.Implikasi teorinya adalah yang dikembangkan dalam civil society dalam barat menekankan pada wilayah otonomi dalam masyarakat, masyarakat menjadi kekuatan untuk me:lawan negara, padabal dalam kontek Indonesia elemen civil society lebih cenderung tidak bisa lepas dari negara, NU mengalami nilai civil society yang cenderung selalu menarik ulur akan eksistensinya dalam vis a vis negara.

---

Khittah of 1926 and civil society orientation is a middle way for the political process in the organisation ofNU. There are three comprehensions on it: first, khittah is a reposition of NU in advancement of the communal organisation and pesantren. Second, khittah is a political strategy. Third, khittah is a practical implementation of religion and deny coming out to political track.

The methodology which is used is qualitative approach and the category of research is descriptive analytic. Technique of data collection is done by collecting data from books, documents, interviews, newspaper, and magazines that look at NU and civil society especially the khittah of 1926.

Theory which is applied in the study is theory of civil society generated by G.W.F Hegel who assumed that elements of civil society movement cannot escape from state control and society can involve within state. Consequently, the role of elements of civil society is not only opposite the state, but also coordinative partner between state and society. As a civil society movement, NU still endorses critical position toward state.

Finding of the study is that the principles of NU orientate to civil society movement as a political strategy only to resist the domination of state. NU in its capacity of civil society has a strong orientation on socio-religion values. The verdict of directing NU as socio-religious movement is oriented to strengthen the position of citizen who is exploited by state. Its existence as a political movement impels to transformative approach, which political movement is oriented to the fulfilment of political strategy to develop society.

To conclude, NU generally tends to acquaint itself to socio-religious movement. It is undeniable that the involvement of NU in the political practise activities has trapped NU in an acute political pragmatism. Consequently, NU after 31st muktamar has stated its position in the socio-religious movement of civil society movement.

The implication of theory is that in the theories of civil society in Western tradition focus on autonomy of society whereas society is a political power against state. In the context of Indonesia, elements of civil society cannot liberate from state. NU itself has an experience of a civil society which tends to back and forth facing the state.

"

"Pencalonan jalur perseorangan pada pilkada langsung di Kabupaten Garut cenderung mengalami penurunan. Dibandingkan pelaksanaan pilkada 2008 dan pilkada 2013, partisipasi bakal pasangan calon dalam pilkada Kabupaten Garut 2018 menunjukkan angka yang paling sedikit. Permasalahan tersebut dikarenakan adanya aturan peningkatan syarat minimal dukungan yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon sesuai UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Kajian ini berfokus pada peran modal politik, modal sosial dan modal ekonomi bagi bakal pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati dalam pencalonan jalur perseorangan pada pilkada Kabupaten Garut tahun 2018, melalui teori modal Pierre Bourdieu (1992) terutama terkait dengan modal politik, modal sosial dan modal ekonomi serta relasi kepemilikan modal dengan pencalonan jalur perseorangan. Untuk memperkuat teori modal politik Pierre Bourdieu dalam penelitian ini, didukung oleh teori modal politik oleh John A. Booth dan Patricia Bayer Richard (1998). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran modal politik yang terakumulasi dengan kekuatan modal sosial dan modal ekonomi, memengaruhi kekuatan politik dan strategi pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati dalam memenuhi syarat minimal dukungan pada tahap pencalonan perseorangan. dalam pilkada Kabupaten Garut 2018.

---

Nominations for the individual path during the direct election in Garut district tend to fall. In comparison to the 2008 and 2013 elections, the number of individual candidate pairs participating in the 2018 Garut district election was the lowest. This problem is due to the rules for increasing the minimum support requirements that must be met by prospective pairs of candidates according to Election Law Number 10 of 2016. This study focuses on the role of political capital, social capital, and economic capital for the prospective candidates, Suryana and Wiwin Suwindaryati, in the nomination of the individual path in the 2018 Garut district election. Bourdieu's theory of capital (1992), mainly related to political capital, social capital, and economic capital, as well as the relationship between capital ownership and the nomination of the individual path. To strengthen Pierre Bourdieu's theory of political capital in this study, it is supported by the theory of political capital by John A. Booth and Patricia Bayer Richard (1998). This research was conducted using qualitative methods through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the role of political capital, which is accumulated with the strength of social capital and economic capital, affects the political power and strategy of the candidate pair of Suryana and Wiwin Suwindaryati in meeting the minimum support requirements at the individual nomination stage in the 2018 Garut Regency Election."

"ABSTRAKPenelitian ini hendak mengetahui fenomena Zulkifli Nurdin sebagai?orang kuat lokal? di Jambi era desentralisasi. Peneliti menggunakan metodekualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam dan studi dokumen. Teoriyang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori mengenai ?orang kuat lokal?, teorimengenai ?bossisme lokal? dan teori mengenai ?orang kuat lokal? yang predator.Hasil wawancara mendalam dan studi dokumen memperlihatkan ZulkifliNurdin berhasil muncul sebagai ?orang kuat lokal? di Jambi era desentralisasi.Keberhasilan Zulkifli Nurdin tersebut disebabkan karena dia berasal dari keluargapengusaha pribumi melayu terkaya di Jambi, Nurdin Hamzah dan menguasaiorganisasi pengusaha seperti Kadin dan Gapensi di Jambi. Zulkifli Nurdin jugatepat memilih partai PAN yang dipersepsi sebagai partai reformis. Selain itu,Zulkifli Nurdin juga terbantu dengan kondisi gerakan sosial di Jambi cenderungmengecil dan tidak bisa masuk ke dalam pertarungan politik era desentralisasi.Zulkifli Nurdin berhasil memanfaatkan jabatannya sebagai GubernurJambi dalam membangun kekuatan ekonomi dan politik yang besar di Jambi.Zulkifli Nurdin berhasil membesarkan Partai Amanat Nasional menjadi partaibesar di Jambi dan didukung oleh DPRD Provinsi Jambi dalam mengeluarkankebijakan. Zulkifli Nurdin juga berhasil memanfaatkan birokrasi untukmenggalang suara, mendapatkan dana dari proyek pemerintah dan mengaturpejabat-pejabat yang setia kepadanya serta menjalin kedekatan denganpenyelenggara pemilu di Jambi. Model pembangunannya membuat dirinyamemperoleh keuntungan dari bisnis perizinan pengelolaan sumber daya alam diJambi.Pengaruh Zulkifli Nurdin juga besar dalam politik lokal di Jambi. ZulkifliNurdin berhasil melakukan kontrol sosial atas masyarakat Jambi. Zulkifli Nurdinberhasil melemahkan gerakan sosial di Jambi dan mengontrol organisasikekerasan di Jambi. Zulkifli Nurdin juga berhasil memengaruhi hasil pemilihanBupati dan Walikota di Jambi dan mendominasi Partai Amanat Nasional di Jambi.Implikasi teoritis memperlihatkan bahwa Zulkifli Nurdin tidak sepenuhnyamenjadi ?orang kuat lokal? karena Zulkifli Nurdin juga memenuhi beberapakriteria ?bossisme lokal? dan beberapa kriteria ?orang kuat lokal yang predator?.Fenomena Zulkifli Nurdin lebih tepat dikatakan sebagai ?Kuasi-Orang KuatLokal?. Temuan dalam penelitian ini secara umum juga ditemukan dalampenelitian mengenai ?orang kuat lokal? di daerah lain atau di negara lain sepertiFilipina dan Thailand.

---

Abstracthis research aims to explore the phenomena of Zulkifli Nurdin as a?Local Strongmen? in Jambi within the era of decentralization. The researcherdeploys a qualitative method using in deep interview and document studyapproaches. Theories used in this research are ?local strongmen?, ?local bossism?and theory on predatory ?local strongmen?.In deep interviews and document study results showed Zulkifli Nurdinsucceeds in emerging as a ?local strongmen? in Jambi during the era ofdecentralization. Zulkifli Nurdin?s success attributed to the his origin from awealthies local malay entrepreneur in Jambi, Nurdin Hamzah and controlsentrepreneurs organization such as the Chamber of Commerce (Kamar Dagangdan Industri Indonesia-Kadin) and the Association of Indonesia?s Entrepreneurs(Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia-Gapensi) in Jambi. Zulkifli Nurdin alsochoose the suitable party, The National Mandate Party (Partai Amanat Nasional),as it is perceived as a reformist party. Zulkifli Nurdin was favored by the socialmovement condition in Jambi that has shrunken and could not enter to thepolitical contestation arena during the decentralization era.Furthermore, Zulkifli Nurdin succeeds in using his position as theGovernor of Jambi in building a strong political and economical power. Hemanaged to raise the National Awakening Party into a strong party in Jambi andhis policies are strongly supported by the Regional Parliament of Jambi Provinces.He also succeeds in using the bureaucracy to mobilize votes, acquire funds fromthe government?s project, control bureaucrats that loyal to him and establishedclose relationship with the election body in Jambi. His development programme isin his favor by granting him profits from natural resource exploration permit inJambi.Zulkifli Nurdin?s influence is also strong in Jambi?s local politics. Hemanages to carries out social control over the Jambi populations. He succeeds inmaking the social movements weaker and controls the vigilante organization. Healso succeeds in influencing the result of Head of Regents and Mayors in Jambiand become a dominant figure in The Jambi National Mandate Party.Theoritical implications of this research show that Zulkifli Nurdin notentirely become as a ?local strongmen? because the phenomena of Zulkifli Nurdinalso meet the certain criteria of ?local bossism? and predatory ?local strongmen?.His phenomena is more correct to say as a ?Quasi-Local Strongmen?. Findings ofthis research can also be found in other researches on ?local strongmen? in otherregion or state such as the Philippines and Thailand."

"Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa adalah tuntutan seluruh masyarakat dan merupakan cita-cita bersama. Maka dari itu kinerja inspektorat sebagai lembaga pengawasan pemerintah daerah sangatlah penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi terciptanya ketahanan pemerintah daerah. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas membantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan, sehingga inspektorat juga berfungsi sebagai kontrol terhadap penyalahgunaan, penyimpangan maupun penyelewengan dalam penggunaan anggaran di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.Evaluasi kinerja sangat diperlukan untuk mengukur kinerja inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur atau menilai keberhasilan maupun kegagalan kinerja inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan. Penelitian ini menggunakan data primer yang di olah dari hasil pengamatan serta wawancara dengan pegawai inspektorat dan yang terkait. Sedangkan data sekunder merupakan dokumen-dokumen pendukung untuk menganalisis persoalan. Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah, efektivitas, efesiensi dan kualitas layanan pemeriksaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kinerja organisasi inspektorat Provinsi Sumatera Utara masih belum maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasinya. Masih rendahnya kualitas kinerja organisasi inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi pengawasan internal pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain: kepemimpinan dan sumber daya manusia.

---

Authoritative, clean and good governance is the demand of the entire community and common will. Thus the performance of the inspectorate as government oversight agencies is essential to the welfare of society in order to create local government of resilience. Inspectorate of North Sumatra province has the task to assist the governor in governance in supervision, so the inspectorate also serves as a control against misuse, abuse and fraud in the use of funds in the government of North Sumatera Province.Performance evaluation is necessary to measure the performance of the inspectorate of North Sumatera. This research was conducted to measure or assess the success or failure of the performance of the inspectorate of North Sumatera Province in performing their duties in supervision. This study uses primary data from observations in though and interviews with employees and relevant inspectorates. While secondary data are the supporting documents to analyze the issue. The performance indicator in this study is effectiveness ,efficiency and service supervision quality. The method used in this study is a qualitative by using case study approach.The results showed that the performance of the inspectorate of North Sumatera has not been optimal to carry out the principal duties and functions of the organization. Low quality of the performance of North Sumatera province inspectorate in carrying out its duties and functions as an internal control organization in North Sumatera provincial government greatly influenced by several factors such as: leadership and human resources."

"ABSTRAKPenelitian ini berjudul Konflik Wilayah Tapal Batas antar Kabupaten di Provinsi Bengkulu (studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong – Kabupaten Kepahiang). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: (1) faktor penyebab terjadinya konflik wilayah tapal batas antara kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang, (2) dampak-dampak yang ditimbulkan dari terjadinya konflik tersebut terhadap ketahanan nasional. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab konflik wilayah tapal batas antara kabupaten Rejang lebong dengan kabupaten Kepahiang, dampak-dampak yang ditimbulkan dari terjadinya konflik tersebut terhadap ketahanan nasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Sejak implementasi otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, batas antar daerah menjadi hal yang sangat penting dan menjadi perhatian daerah. Arti penting batas daerah berkaitan dengan batas kewenangan daerah yang kemudian berimplikasi pada kewenangan pengelolaan sumber-sumber daya di daerah. Konflik antar daerah di Indonesia sering terjadi berkaitan dengan penetapan batas antar daerah. Faktor penyebabnya berdimensi banyak serta saling berkaitan faktor yang satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut meliputi: faktor-faktor yang bersifat struktural, Faktor perebutan sumber daya dan potensi daerah, Faktor kepentingan terhadap eksistensi Teritorial daerah, dan Faktor Kepentingan Elit Politik dan Antagoisme Kekuasaan. Konflik yang terjadi menyebabkan belum terwujudnya batas yang jelas dan pasti antara kedua daerah tersebut baik secara administatif maupun fisik, yang selanjutnya berakibat pada timbulnya dampak konflik terhadap ketahanan nasional yang melebar ke aspek-aspek lain yaitu politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Rekomendasi untuk penyelesaian konflik yaitu dilakukan melalui konsiliasi dengan mediasi oleh tingkat pemerintah lebih atas (Gubernur dan jika perlu Menteri Dalam Negeri) dengan didahului pihak berkonflik mengupayakan de-eskalasi konflik, dan terakhir didukung upaya elit politik yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI.

---

ABSTRACTThe study titled is Conflict between District Boundary Region in the Bengkulu province (Case study Rejang Lebong District – Kepahiang District). Issues raised in the study include: (1) the causes of conflict between Rejang Lebong District and Kepahiang District, (2) adverse impact of the conflict on national security. Objectives of this study were to identify and analyze the factors that cause conflict zone boundary between Rejang Lebong District and Kepahiang District, and the adverse impact of the conflict on national security. The research was conducted using qualitative research methods with descriptive analytic study with emphasis on the analysis of field survey data. Since the implementation of regional autonomy vast, realistic and responsible, the boundary between regions become a very important area of concern. The significance associated with the boundary border regional authority which then has implications for the authority to manage the resources in the area. Conflict between regions in Indonesia often associated with the determination of the boundaries between regions. Dimensionless factor many interrelated factors as well as with each other. These factors include: that are structural, factors scramble for resources and potential of the region, factors of interest to the local Territorial existence and importance Factor Elite Politics and Power Antagoisme. The conflict cause the realization has not clear and definite boundaries between the two regions both administatif and physically, which in turn resulted in the emergence of impacts of the conflict on the national defense extends to other aspects of the political, economic, social, cultural and defense. Recommendations for the settlement of the conflict through mediation by conciliation with the upper levels of government (governor and if necessary, the Minister of Home Affairs) preceded the conflict to seek de-escalation of the conflict, and the recent efforts of political elites who supported the spirit of unity within the framework of the Republic of Indonesia."

"Tesis ini membahas gerakan sosial industri kreatif yang bersama-sama mempropagandakan semangat nasionalisme melalui media masing-masing. Gerakan sosial ini timbul sebagai bentuk keprihatinan terhadap krisis jati diri di kalangan generasi muda yang ditengarai karena mereka kurang mengenal kekayaan budayanya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk mengajak generasi muda bangga terhadap keindonesiaannya adalah dengan mengemas simbol-simbol identitas dan unsur-unsur kebudayaan melalui cara-cara kreatif yang menarik dan modern. Generasi muda yang bangga menjadi “orang Indonesia” tentunya akan berdampak positif bagi Ketahanan Nasional.

---

This thesis discusses the social movement of creative industries propagandize the spirit of nationalism by their own media. This social movement arose as a form of concern for the crisis of identity among the younger generation which identified because they are less familiar with cultural richness. This research is a qualitative descriptive design. The results suggest that to make the younger generation be proud of their nationality, the symbols of identity and cultural elements should be repackaged attractively in creative and modern ways.Young people who are proud to be "an Indonesian" will certainly have a positive impact for National Resilience."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemenangan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf dalam Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Jawa Barat Tahun 2008. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik dari Harold Lasswell, Dan Nimmo dan Brian McNair serta pendekatan Konsep Strategi Politik dari Peter Schroder. Selain itu untuk melakukan analisa terhadap faktor eksternal yang mempengaruhi kemenangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf dilakukan dengan menggunakan pendekatan perilaku memilih (Voting Behaviour) dari Sidney Verba dan adaptasi modelnya dari Saiful Mujani dan William Liddle.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan 11 narasumber. Selain itu juga dilakukan studi literatur dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait.Temuan di lapangan menujukkan faktor internal kemenangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf ; Pertama, Fokus pada daerah pemilihan tertentu; Kedua, Fokus pada pemilih dengan segmentasi tertentu; Ketiga, Pesan Politik dan Isu yang sesuai dengan daerah pemilihan serta segmen pemilih tertentu dan Keempat, Faktor popularitas Dede Yusuf. Kemenangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf juga didorong oleh faktor eksternal situasi sosial-politik di Jawa Barat, diantaranya; Pertama, Kekecewaan masyarakat terhadap Incumbent Gubernur; Kedua, Identitas Kepartaian yang Lemah; Ketiga Kuatnya orientasi isu dari pemilih dan Keempat, Gagalnya Komunikasi Politik dari kandidat lain dan partai politik pengusungnya dalam meyakinkan pemilih.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa pola kampanye dan komunikasi politik dalam pilkada harus menyesuaikan antara pesan politik untuk mempengaruhi pemilih, dengan metode komunikasi politik yang digunakan. Selain itu, segmentasi fokus dan segmentasi pemilih penting sebagai bagian dari strategi politik. Temuan ini sesuai dengan pendekatan Laswell dalam Teori Komunikasi politik dan urutan pola Komunikasi Politik dari Dan Nimmo.

---

This Reseach based on the case of Ahmad Heryawan and Dede Yusuf Winning The Local Head of Province Election in West Java at 2008. This research using Theory of Political Communication from Harold Lasswell, Dan Nimmo and Brian McNair. This research, also using Political Strategy approach from Peter Schroder. In order to find out the external factors that wins Ahmad Heryawan and Dede Yusuf, this research using Theory of Voting Behaviour from Sidney Verba and and the adaptation model from Saiful Mujani and William Liddle.This reseach using Qualitative aprroach with Case Study method. Data collecting did by field observation and indepth interview with 11 informant. This research also using literature study by collecting document from all the Candidate, Statistics Center Council (BPS) and also Newspapaper and Online News. This reseach using Descriptive Analysis to analize information and data from the informant and document.There are several facts researcher finds as the internal factors that wons Ahmad Heryawan and Dede Yusuf at The West Java Local Election. First, Winning Team focus at several District. Second, Winning Team focused on certain age Voter (Specially young and beginner Voter). Third, Political Message, Tag-Line, and Issue which well-suited with the segmentation of District and Voters. Fourth, Popularity of Dede Yusuf which well-known as an artist and entertainer. Another findings of research was that the Winning of Ahmad Heryawan-Dede Yusuf affected by several external factors, such as: First, Dissapointment of people about the Incumbent Governor. Second, Weak Party Identification. Third, Voter who has strong attractiveness on issue orientation.Theoritical Implication showed that strategy of campaign and political communication in the Local Province Elecetion should adjust and focused between political message to influence the voter, with the political communication methods. Another implication showed that District Segmentation and Voters Segmentation was important as the part of the Political Strategy. This observation finding’s suited and proper with Lasswell in Theory of Political Communication and pattern of Political Communication concept from Dan Nimmo."