Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kajian ini membahas mengenai citra Indonesia di mata Tiongkok dalam isu sengketa Laut China Selatan (LCS). Dalam sengketa di LCS, Indonesia bukan negara penggugat atau non-claimant state. Namun klaim Tiongkok atas sembilan garis putus atau Nine-dashed Line di LCS beririsan dengan sebagian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di kepulauan Natuna. Dalam periode 2010-2016, sejumlah insiden sempat terjadi dan menimbulkan ketegangan. Meski bersikeras bahwa kedua negara memiliki tumpang tindih kepentingan di perairan Natuna, Tiongkok tetap memiliki citra positif tentang Indonesia dan Tiongkok cenderung berhati-hati dalam merespon Indonesia dalam isu tersebut. Terkait hal ini, meski sudah banyak penelitian mengenai kebijakan Tiongkok terhadap Indonesia, namun hanya sedikit kajian yang menulis secara spesifik mengenai persepsi Tiongkok mengenai Indonesia dalam sengketa LCS. Melalui kerangka analisis teori citra atau image theory dan metode penelitian causal process tracing, kajian ini menunjukkan bahwa citra Indonesia di mata Tiongkok adalah ally image. Dalam ally image, Indonesia dipandang sebagai aktor yang memiliki tujuan, kapabilitas dan dimensi kultural yang relatif sepadan. Hal ini mempengaruhi pilihan strategi yang diambil Tiongkok terhadap Indonesia terkait insiden-insiden yang terjadi di perairan Natuna, di mana Tiongkok lebih mengedepankan hubungan baik dan kemitraan kedua negara. Dalam kaitannya dengan isu sengketa LCS secara umum, Tiongkok memandang Indonesia sebagai teman yang mampu bersikap adil terhadap pihak-pihak yang bersengketa. ......This study analyses Indonesia's image from China's perspective on the South China Sea (SCS) dispute. Indonesia is a non-claimant state in SCS dispute. China's claim on Nine-dashed Line, however, overlaps with Indonesia's EEZ in Natuna islands. Tensions following some incidents occured in Natuna waters within 2010-2016. China insisted two countries have overlaping interest claim in those area, while Indonesia persisted on its position as non-claimant state. Nevertheles, China still perceives Indonesia in positive image and tend to be cautious when dealing with Indonesia on this issue. Although there are many studies on the SCS dispute and China's policy towards Indonesia, few if any of them discuss specificaly on China's perception towards Indonesia in this regard. Adopting image theory as an analytical framework and causal-process tracing on research method, this study figures that China captures Indonesia's image as an ally. In ally image, Indonesia is perceived as an actor who has positive goal compatibility with similar capability and cultural dimension as well. This perception affects the strategic options taken by China against Indonesia regarding the Natuna incidents in which China prioritize good relation and partnership between both countries. While on the SCS issue, China perceives Indonesia as a good friend capable of being fair to the parties in the dispute.

Abstrak :
Tulisan ini membahas tentang perubahan perilaku China dalam menegakkan klaim nine-dash line di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang terjadi pada rentang waktu Desember 2019 s.d. Januari 2021. Pihak China yang melakukan penegakan klaim dengan mengirimkan kapal perang ke ZEE Indonesia justru melakukan appeasement setelah mendapat pengusiran oleh pihak Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Sedangkan analisis penelitian dilakukan menggunakan teori foreign policy decision making yang melihat variabel pengambilan keputusan, faktor psikologis, faktor internasional dan faktor domestik sebagai faktor pendorong perilaku sebuah negara. Dari sisi lingkungan keputusan, pengambil keputusan China mendapat interactive setting berupa pengusiran, mengalami familiarity dan berupaya menghindari risiko. Dari sisi faktor psikologis, pengambil keputusan di China memiliki keyakinan untuk menghindari risiko serta berorientasi ke masa depan dan images bahwa Indonesia adalah sekutu. Dari segi faktor internasional, klaim China atas ZEE Indonesia mendapatkan extended immediate deterrence dari AS. Kemudian dari sisi faktor domestik, China memiliki kepentingan ekonomi yang besar terhadap Indonesia. Keempat faktor tersebut mendorong China melakukan appeasement terhadap Indonesia dalam penegakan klaim nine-dash line. Penelitian ini berkontribusi terhadap studi tentang perilaku appeasement negara besar dan studi tentang pencegahan konflik bersenjata di Laut China Selatan (LCS). ......It examines China’s behavior when they try to enforce a nine-dash line claim on Indonesia’s Exclusive Economic Zone (EEZ) between December 2019 and January 2021. China choosed the appeasement policy while endeavoring to enforce its claim to Indonesia's EEZ right after Indonesia’s side sent its warship to the disputed zone. In this study, the qualitative method and archival data collection were used to analyze changes in China's behavior. Moreover, the case was analyzed based on Foreign Policy Decision Making theory, which focuses on decision environment, psychological, international, and domestic factors. In terms of the decision environment variable, the collected data showed that Chinese decision-makers were shaped by an interactive situation, experienced familiarity, and avoided risky decisions. The psychological factor analysis found that Chinese decision-makers viewed Indonesia as an ally in a risk-averse, future-oriented manner. In addition, international factor analysis demonstrated that the US did extend immediate deterrence towards China regarding its claim over Indonesia's EEZ. Finally, domestic factor analysis discovered that China had a substantial economic interest in Indonesia. All four factors pushed China to choose an appeasement policy towards Indonesia regarding the claim enforcement in Indonesia EEZ. These findings contribute to the study of appeasement behavior by big countries and the prevention of armed conflict in the South China Sea.

Abstrak :
Sejak awal pendiriannya di tahun 1948, Israel memiliki hubungan yang konfliktual dengan negara-negara Arab. Hal tersebut berkaitan dengan didirikannya negara tersebut pada wilayah bangsa Arab, yakni Palestina. Kondisi tersebut akhirnya memantik munculnya berbagai isu keamanan di antara Israel dan negara-negara Arab. Ketegangan tersebut terus berlanjut hingga Liga Arab menyodorkan proposal Inisiatif Perdamaian Arab (IPA) di tahun 2002. Proposal tersebut memuat prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi Israel sebelum dapat menormalisasikan hubungannya dengan negara Arab. Di tahun 2020, UEA selaku negara yang turut menandatangani IPA secara mengejutkan menormalisasikan hubungan diplomatiknya dengan Israel melalui Abraham Accords (AA), meski Israel belum memenuhi prasyarat yang tertulis dalam IPA. Dari permasalahan di atas, tulisan ini akan mengupas faktor-faktor yang mendorong UEA untuk mengambil kebijakan demikian. Dengan menggunakan analisis Realisme Neoklasik, penelitian ini berargumen bahwa terdapat dorongan struktural yang kemudian diterjemahkan melalui kondisi domestik UEA, sehingga mendorong terjadinya pengambilan keputusan normalisasi dengan Israel. Tekanan struktural menciptakan kebutuhan bagi UEA untuk berkoalisi dengan Israel selaku sekutu AS, untuk mengamankan diri dari ancaman Iran. Sedangkan kondisi domestik akan memperlihatkan kapasitas rezim MBZ dalam merespons stimulus eksternal. Melalui pertimbangan faktor-faktor di atas, keputusan UEA dapat dilihat sebagai upaya bandwagoning untuk mendapatkan keuntungan berupa insentif ekonomi dan militer dari koalisi AS. ......Since its establishment in 1948, Israel has had conflicting relations with Arab countries. This is related to the formation of the state on the territory of the Arab nation, namely Palestine. This condition finally sparked the emergence of various security issues between Israel and Arab countries. These tensions continued until the Arab League presented the Arab Peace Initiative (API) proposal in 2002. The proposal contained prerequisites that Israel had to meet before it could normalize its relations with Arab states. In 2020, the UAE as a signatory to the IPA surprisingly normalized its diplomatic relations with Israel through the Abraham Accords (AA), even though Israel has not yet met the prerequisites written in the IPA. From the problems above, this paper will explore the factors that encourage the UAE to take such a policy. By using Neoclassical Realism analysis, this research argues that there is a structural impetus which is then translated through the UAE's domestic conditions, thus encouraging normalization decision making with Israel. The structural pressures create the need for the UAE to form a coalition with Israel as an ally of the US, to secure itself from the Iranian threat. Meanwhile, domestic conditions will capture the regime capacity to respond structural stimulus. By considering the above factors, the UAE's decision can be seen as a bandwagoning effort to gain economic and military incentives from the US coalition.

Abstrak :
Konfrontasi adalah peristiwa konflik bersenjata yang melibatkan Indonesia dan Malaysia pada 1963-1966. Konflik antar negara (interstate conflict) adalah konflik antara dua negara atau lebih dengan adanya persengketaan bersenjata. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan salah satu bentuk konflik antar negara, yakni konflik antara Indonesia dan Malaysia. Konflik ini juga melibatkan beberapa negara lain, yakni Inggris, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Jepang, Uni Soviet, dan Tiongkok. Peristiwa Konfrontasi terjadi akibat rencana pembentukan Federasi Malaysia dengan menggabungkan Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak yang kemudian mendapat penolakan dari Filipina dan Indonesia atas tuduhan usaha neo-kolonialisme oleh Inggris. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur mengenai Konfrontasi Indonesia-Malaysia berdasarkan 23 literatur yang telah penulis kumpulkan. Terdapat tiga tema utama yang penulis temukan, yakni tinjauan historis Konfrontasi Indonesia Malaysia, keterlibatan aktor eksternal dalam Konfrontasi Indonesia Malaysia, dan penggunaan propaganda dalam Konfrontasi Indonesia Malaysia. Tinjauan kepustakaan ini bertujuan untuk memaparkan konsensus, perdebatan dan kesenjangan dalam litarut mengenai Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Melalui tulisan ini, penulis menemukan adanya tren penyebaran literatur pada negara-negara yang terlibat dalam Konfrontasi, terutama Inggris dan Australia. Penulis juga menggarisbawahi kesenjangan minimnya penggunaan kerangka teori dalam literatur-literatur mengenai Konfrontasi Indonesia-Malaysia. ......Konfrontasi was an armed conflict involving Indonesia and Malaysia in 1963-1966. Interstate conflict is a conflict between two or more countries with armed disputes. Konfrontasi Indonesia-Malaysia is a form of conflict between countries, namely the conflict between Indonesia and Malaysia. This conflict also involved several other countries, namely England, the United States, Australia, New Zealand, Japan, the Soviet Union and China. Konfrontasi occurred as a result of plans to form a Malaysian Federation by combining Malaya, Singapore, Sabah and Sarawak which received rejection from the Philippines and Indonesia due to accusations of Britain’s neo-colonialism. This article aims to review the development of literature regarding the Indonesia-Malaysia Confrontation based on 23 pieces of literature that the author has collected. There are three main themes that the author found, namely a historical overview of the Indonesia-Malaysia Confrontation, the involvement of external actors in the Indonesia-Malaysia Confrontation, and the use of propaganda in the Indonesia-Malaysia Confrontation. This literature review aims to explain the consensus, debate and gaps in the literature regarding Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Through this article, the author finds a trend in the distribution of literature in countries involved in the Konfrontasi, especially England and Australia. The author also highlights the gap in the minimal use of theoretical frameworks in the literature about Konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Abstrak :
Setelah bergabung dengan World Trade Organization (WTO) tahun 2001, Cina mendapat label non-market economy (NME) karena sistem ekonominya yang terpusat. Penerapan metodologi NME yang diterima Cina, berlaku selama 15 tahun terhitung sejak aksesi. Pada tahun 2015, Uni Eropa merumuskan sebuah dokumen resolusi 2017/C399/12 yang berjudul, “Developing a sustainable European Industry of Base Metals” dan memperbarui instrumen pertahanan perdagangannya melalui, “The Basic Antidumping Regulation (BAR)” di tahun 2016. Kebijakan perdagangan yang dilakukan Uni Eropa tersebut bertepatan dengan berakhirnya metodologi NME Cina di tanggal 11 Desember 2016. Penelitian ini membahas alasan di balik diskriminasi Uni Eropa terhadap logam dasar Cina, meski penerapan metodologi NME telah berakhir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teori neo-merkantilisme milik Friedrich List. Teori neo-merkantilisme bertujuan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki suatu negara untuk mencapai tingkat kekayaan dan kekuasaan tertinggi. Temuan penelitian ini menunjukkan terdapat tiga penyebab yang mendorong Uni Eropa tetap menerapkan diskriminasi perdagangan terhadap Cina. Pertama ancaman Cina terhadap industri logam dasar Eropa, kedua, tingkat perkembangan perekonomian Uni Eropa yang terganggu oleh dominasi Cina di sektor logam dasar, dan terakhir, diskriminasi perdagangan Uni Eropa terhadap Cina di bidang logam dasar merupakan bagian dari instrumen pertahanan perdagangan untuk mengoptimalkan kekuatan produktif dalam memberikan perlindungan pada Industri Logam Dasar. Penelitian ini berkontribusi untuk memahami pola kebijakan Uni Eropa terhadap mitra dagangnya. ...... After joining the World Trade Organization (WTO) in 2001, China was labeled a non-market economy (NME) due to its central planned economic system. The implementation of the NME methodology in which China accepted, is validated for 15 years since accession. In 2015, the European Union drafted a resolution document 2017/C399/12 entitled, "Developing a Sustainable European Industry of Base Metals" and updated its trade defense instruments through, "The Basic Antidumping Regulation (BAR)" in 2016. Trade policy The European Union's implementation coincided with the end of the Chinese NME methodology on December 11 2016. This research discusses the reasons behind the European Union's discrimination against Chinese base metals, even though the application of the NME methodology has ended. This research uses qualitative methods and Friedrich List's neo-mercantilism theory. Neo-mercantilism theory aims to maximize the use of a country's resources to achieve the highest level of wealth and power. The findings of this research show that there are three reasons that encourage the European Union to continue implementing trade discrimination against China. Firstly, China's threat to the European base metals industry, secondly, the level of development of the European Union economy which is disrupted by China's dominance in the basic metals sector, and finally, the European Union's trade discrimination against China in the base metals sector is part of the trade security instrument to optimize productive forces in providing protection to the Basic Metal Industry. This research contributes to understanding the European Union's policy patterns towards its trading partners.

Abstrak :
Tesis ini menjelaskan mengapa kebijakan luar negeri suatu negara dapat bersifat ambivalen. Analisis yang dibangun dalam tesis ini menggunakan kerangka pemikiran realisme neoklasik untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Tiongkok yang ambivalen terhadap Indonesia pada kasus Laut Natuna Utara ditengah eratnya hubungan kedua negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok tengah mengalami pergeseran. Sejak menjadi Presiden Tiongkok pada tahun 2013, Xi Jinping menyerukan semangat untuk “berjuang meraih prestasi” sehingga menghasilkan kebijakan luar negeri yang lebih asertif. Hal ini dipengaruhi oleh adanya tekanan sistemik yang dihadapi Tiongkok dan orientasi strategis Xi Jinping. Tekanan sistemik yang dihadapi Tiongkok adalah adanya upaya dari negara-negara pesaing Tiongkok, baik di level regional maupun global, untuk menghambat kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global. Sementara itu, sejak dipimpin Xi Jinping orientasi strategis Tiongkok bersifat eksternal dengan tujuan untuk mewujudkan ambisi menjadi negara yang kuat, sehingga dapat memperluas pengaruh politik dan ekonominya. ......This thesis aims to explain why a country can produce an ambivalent foreign policy. This study utilizes the framework of neoclassical realism to explain China's ambivalent foreign policy towards Indonesia in the North Natuna Sea case amid the close relations between the two countries. The results of this study indicate that China's foreign policy is undergoing a shift. Since becoming President of China in 2013, Xi Jinping has called for a “striving for achievements” narative which resulted in a more assertive foreign policy. This is influenced by the existence of systemic pressures faced by China and Xi Jinping's strategic orientation. The systemic pressure faced by China is the strategy of China's adversaries, both at the regional and global levels, to contain China's rise as a global power. Meanwhile, since being led by Xi Jinping, China's strategic orientation has been external with the aim of realizing the ambition to become a strong country, so that it can expand its political and economic influence.

Abstrak :
Tesis ini membahas strategi buck-passing yang dilakukan Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia Timur pada periode presiden George W. Bush I dan II pada tahun 2001-2009. Penelitian ini adalah penelitian diskriptif kuantitatif dengan desain diskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa AS menggunakan strategi tersebut. Kemudian, penelitian ini mengulas strategi yang digunakan AS sebagai hegemon pada struktur polar di Asia Timur dengan memberi data-data berupa aplikasi dari strategi tersebut juga data yang menunjukkan struktur polar di kawasan ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa AS menggunakan strategi buck-passing karena struktur multipolar tidak seimbang (unbalanced multipolar) terjadi di kawasan ini. ......This research focuses on the buck-passing strategy used by United States during Bush administration in 2001 to 2009 in East Asia. The objective of this thesis is to analyze why the U.S applies this strategy and uses quantitative descriptive methodology. Furthermore, concerning on the context in East Asia where the U.S is the hegemon, this thesis provides the number of the military deployment (troops), the military balance among the U.S allians data to help the writer to analyze the current structure in this region. Finally, this thesis comes up to the conclusion that the U.S. uses buck-passing strategy in this regions influenced by unbalanced multipolarity.

Abstrak :
Tesis ini meneliti mengenai dinamika persenjataan Angkatan Laut China. Teori yang digunakan adalah Model Domestic Structure oleh Barry Buzan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan analisa dari empat indikator dalam dinamika persenjataan Angkatan Laut China, Angkatan Laut China dikategorikan sebagai Blue-water navy. Selain itu, indikator pembangunan dalam dinamika persenjataan Angkatan Laut China selama dua dekade terakhir menunjukkan pad proses "build-up" bukan hanya modernisasi. Berdasarkan analisa empat indikator Model Domestic Structure, penelitian ini juga menggambarkan perubahan, dan peningkatan dalam industri pertahanan China dan dampaknya terhadap proses pembangunan dan modernisasi dalam struktur kekuatan Angkatan Laut China, dan menemukan bahwa, peningkatan terakhir dalam industri pertahanan China memiliki dampak sgnifikan pada proses pembangunan modernisasi Angkatan.

---

This thesis researches about Arms Dynamic of Chinese Navy. Domestic Structure Model by Barry Buzan are the theory used in this research. This thesis uses a quantitative research method as means of collecting data. This research concludes that from the analyzing of the the indicators of arms dynamics of the Chinese Navy, Chinese Navy is categorized as a Blue-water navy. Besides of that, the indicator of the last two decades development in the arms dynamics of Chinese Navy refer to build-up process, not only modernization. Based on the analyzing of the four indicators of the Domestic Structure Model, this research also illustrates the nature of the recent interactions, changes, and improvements in the Chinese defense industry and its impact on the process of modernization and development in the power structure of Chinese Navy, and found that, the last improvements of the Chinese defense industry had a decisive impact on Chinese Navy modernization and development process.

Abstrak :
Tesis ini membahas berbagai kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) menyangkut terorisme sejak serangan 11 September 2011. Jika dibandingkan dengan perlakuan AS terhadap Irish Republican Army (IRA), kelompok terorisme asal Irlandia yang telah jauh lebih lama merajalela dan masih termasuk yang terbahaya, perlakuan AS terhadap apapun yang dicurigai berhubungan dengan Al-Qaeda (termasuk negara, organisasi, bahkan warga Muslim di AS sendiri) bisa dibilang tidak manusiawi. IRA bahkan secara terbuka didukung oleh para pejabat pemerintah dan organisiasi-organisasi yang diduga menyumbang dana bagi serangan-serangan terorisme IRA tetap berjalan dengan tenang. Tesis ini menjelaskan bahwa rasisme atau nosi etnisitas adalah satu-satunya alasan mengapa AS memihak IRA, meski seperti Al-Qaeda ia juga merupakan kelompok teroris, dan bukannya perdagangan bebas serta keinginan untuk mendominasi. ......This thesis covers USA's different treatments on Irish Republican Army (IRA) and anything that is suspected to have relations with Al-Qaeda, including Muslim countries or countries with most Muslims, Muslim organizations and even Muslims in USA itself. Like Al-Qaeda, IRA is also a terrorist group, hailing from Ireland, which has been around far longer than Al-Qaeda. Like Al-Qaeda as well, IRA has conducted terrorist attacks worldwide, mostly in Ireland, Northern Ireland, The UK and UK colonies all over the world. Yet IRA is openly supported by many American high officials and organizations suspected to channel funds to IRA still operate to date. This thesis offers that the only explanation why The US is far less harsh to IRA than Al-Qaeda is notion of ethnicity or racism, instead of free trade or desire to dominate.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pengaruh komponen ? komponen geopolitik yaitu wilayah, energi dan power terhadap sengketa teritorial di Laut China Selatan antara China dan Vietnam periode 2009 - 2011. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif untuk menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel serta menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga komponen geopolitik mempengaruhi sengketa teritorial di Laut China Selatan . Pertama, komponen wilayah yang dijelaskan melalui kedekatan geografis dan panjang garis pantai menunjukkan adanya klaim kepemilikan dan tingkat resiko bagi apabila terjadi sengketa di kawasan tersebut. Kedua, komponen energi yang dijelaskan melalui pengukuran tingkat pemenuhan kebutuhan energi menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan energi mempengaruhi eskalasi konflik akibat eksplorasi energi di kawasan yang masih menjadi sengketa. Sedangkan komponen power, kapabilitas militer yang kuat menimbulkan peningkatan agresivitas China ? Vietnam untuk mengklaim kawasan LCS. Selain itu, strategi China ? Vietnam untuk mempertahankan klaim juga mempengaruhi hubungan konfliktual di antara kedua negara ini.

---

The focus of this study is analyzing the impact of the components of geopolitics i.e. territory, energy and power toward the territorial dispute between China and Vietnam in the South China Sea at the period of 2009 - 2011. This study is quantitative research that aims to analyze the causal relationship between each variable. This study summarize that the component of geopolitics give impact to the conflict escalation in the South China Sea dispute between Vietnam and China. In terms of territory, the geographic proximity and the coastline have explained the ownership claim and the country's risk should the dispute escalate into large-scale conflict or even war. In terms of energy, the rate of energy sufficiency ability gives impact to the dispute since it will cause a country to explore the disputed area in order to fulfill the energy demand. And in terms of power, the military capability has been the basis for China-Vietnam to act aggressively in the South China Sea. In addition, China ? Vietnam have also chosen different strategies to maintain their claims that in turns gives impact to the conflicting relationship among them.;The focus of this study is analyzing the impact of the components of geopolitics i.e. territory, energy and power toward the territorial dispute between China and Vietnam in the South China Sea at the period of 2009 ? 2011. This study is quantitative research that aims to analyze the causal relationship between each variable. This study summarize that the component of geopolitics give impact to the conflict escalation in the South China Sea dispute between Vietnam and China. In terms of territory, the geographic proximity and the coastline have explained the ownership claim and the country‟s risk should the dispute escalate into large-scale conflict or even war. In terms of energy, the rate of energy sufficiency ability gives impact to the dispute since it will cause a country to explore the disputed area in order to fulfill the energy demand. And in terms of power, the military capability has been the basis for China-Vietnam to act aggressively in the South China Sea. In addition, China ? Vietnam have also chosen different strategies to maintain their claims that in turns gives impact to the conflicting relationship among them.