Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berdasarkan data Centre for Internasional Trade Thailand (2012), kualitas tenaga profesi praktisi medis Indonesia ditempatkan pada kualitas menengah. Liberalisasi jasa kesehatan akan menimbulkan daya saing luar terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia, karena bukan tidak mungkin penyelesaian masalah kesehatan di Indonesia membutuhkan tenaga kesehatan asing untuk mengatasi masalah kesehatan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam, menguraikan dan menganalisis kompetensi praktisi medis dalam era masyarakat ekonomi ASEAN. Informan penelitian merupakan dari beberapa organisasi yang terkait dengan peningkatan kompetensi praktisi medis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan dilaksanakan pada bulan Februari- Mei 2016 oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara mendalam dengan menggunakan panduan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Wawancara akan dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian menyimpulkan personal skill, keterampilan dan eksplisit knowledge dokter Indonesia dalam hal kompetensi medik tidak kalah saing dengan dokter negara anggota ASEAN lainya, tetapi dalam hal kompetensi pelayanan masih harus diperbaiki kembali agar pasien Indonesia tidak keluar ke pasar asing ......Based on data from the International Centre for Trade of Thailand ( 2012) , the quality of professional medical practitioners Indonesia placed on medium quality. Health services liberalization will lead to competitiveness outside of the health services in Indonesia , because it is not possible settlement of health problems in Indonesia requires foreign health workers to address health problems in Indonesia. This research was conducted to obtain in-depth information , describes and analyzes the competence of medical practitioners in the era of the ASEAN economic community. The informants are from several organizations associated with increased competence of medical practitioners . This research is qualitative and implemented from February through May 2016 by researchers . This study uses primary data through in-depth interviews using guidelines depth interviews and review documents. Interviews will be conducted by researchers. The study concluded personal skills, the skills and knowledge of Indonesian doctors explicit in terms of the competence of medical doctors do not lose competitiveness with other ASEAN member countries , but in terms of the competence of the service remains to be repaired so that the patient Indonesia did not come out to foreign markets

Abstrak :
Dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 pasal 29 menyatakan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki STR sesuai sertifikat kompetensi yang dimiliki. STR berlaku lima (5) tahun. Jika sampai masa berlaku STR habis dokter atau dokter gigi tidak melakukan registrasi ulang, akan kehilangan kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran. Sanksi bagi yang menjalankan praktik dengan sengaja tanpa STR dan surat ijin adalah denda maksimal Rp 100 juta ( pasal 75). Hasil pencapaian registrasi ulang belum 100%. Penelitian ini ditujukan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan dan analisis untuk menyusun rekomendasi (analysis of policy dan analysis for policy) registrasi ulang dokter dan dokter gigi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan untuk analisis data digunakan model content analisis diolah dengan pendekatan model Patton Savicky dengan kriteria boulton disajikan berdasarkan analysis of policy dan analisis for policy sebagai rekomendasi. Hasil penelitian menemukan bahwa dokter dan dokter gigi kurang bersedia melakukan registrasi ulang karena : alur sertifikasi kompetensi untuk persyaratan registrasi ulang terlalu panjang, pemenuhan persyaratan terlalu sulit, pengisian borang borang terlalu banyak, pengumpulan SKP untuk memperoleh sertifikat kompetensi bagi registrasi ulang kurang menilai kompetensi (skill) lebih untuk menilai administrasi, pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi membutuhkan biaya dan hanya untuk peningkatan pengetahuan (knowledge) bukan untuk meningkatkan keterampilan (skill), proses penerbitan sertifikat kompetensi dan STR ulang menjadi terlalu lama.Kesimpulannya, implementasi kebijakan registrasi ulang dokter dan dokter gigi kurang efektif pelaksanaannya karena dipengaruhi oleh peraturan itu sendiri, upaya dokter atau dokter gigi, institusi yang melaksanakan kebijakan serta kondisi lingkungan. Peneliti menyarankan agar mengembangkan sistem registrasi, meningkatkan komitmen, meningkatkan otoritas KKI, meningkatkan resources, meningkatkan pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan dan stakeholder agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan. ...... According to the Law Number 29 in 2004 article 29 States that every doctors and dentists who conduct medical practices in Indonesia must have a certificate of competence in accordance STR owned .STR is expired after five (5) years. If until the expiration date of STR, doctor and dentist do not apply for the re-registration, so doctors or dentists will loss their authority to conduct medical practices. The consequence for doctors and dentists who running practice without STR and licence intentionally is a fine of up to Rp 100 million (article 75). The achievements of re-registration have not been 100% yet. This study aimed to analysis the policy and analysis to make recomendations for reregistration policy of doctors and dentists in Indonesia. This study used qualitative approach and for data analysis using the content analysis model, prepared by "Patton Savicky model approach with Boulton criteria based on the analysis of policy and analysis for policy as a recommendation. The study has found that doctors and dentists are less willingness to be registered as the competencies certification flow for the reregistration are too long, too difficult STR making requirements, too many forms must be fulfilled, the SKP activity colllecting to have competence certificate for the reregistration is not to assess the competencies (skills) but to assess the administration, education and training organized by professional organizations to expensive and only for knowledge increase, not for the skills the,and the waiting time for STR publishing is too long. To sum up, the implementation of the re-registration policies of doctors and dentists have not performed well because it was influenced by the re-registration policy and efforts of the doctors and dentists and institutions in implementing the policy and environmental circumstance. Researchers suggests to develop a registration system, to increase the commitment, to improve KKI authority, increase resources, to increase the understanding and agreement on goals and stakeholders in order to improve the guidance and supervision