Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perhatian dalam penelitian ini adalah pada konstruksi identitas para kalangan muda Alawiyyin. Identitas dikonstruksikan secara sosial, mulai dari tahap awal sosialisasi, kemudian mengalami proses identifikasi lewat dialetika internal dan eksternal. Identitas etnis eksis karena adanya bentuk negoisiasi atas persamaan dan perbedaan, dan dalam dalam bentuk masyarakat yang majemuk ini, khususnya di Jakarta interkasi yang ada sudah tentu melibatkan perbedaan identitas. Alawiyyin menempati strata tertinggi dalam sistem stratifikasi sosial masyarakat Handrami. Mereka tidak bebas menjalankan bentuk pernikahan endogami (lebih kepada perempuan atau sharifa) karena mereka memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad dan juga dengan Sang Pencipta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini dikategorisasikan kedalam empat varian yang berbeda guna mendapatkan deskripsi yang komprehensif. ......The focus of this study is the construction of Alawiyyin identity in young adulthood stage. Identity is socially constructed. The ethnic identity is maintained by negotiating the similarities and differences, and it is out of question that the interaction which include different identities in Jakarta is inevitable. in the Hadramy marriage, particularly to the women because they need to maintain the bound between them and the prophet Muhammad. It can be concluded that the identity construction has significant impact in producing menanings of endogamy marriage. This research is qualitative case studies and the data were collected by means of thick description and deep inteview. The informants are categorized into four different indicator in order to obtain a comprehensice description.

Abstrak :
ABSTRAK
Fokus tesis ini pada kekuasaan terhadap tubuh anak perempuan akibat konstruksi patriarki yang mendominasi kehidupan masyarakat dalam adat dan budaya suku Arfak. Pertanyaan penelitian adalah "bagaimana budaya perjodohan perkawinan anak perempuan di perdesaan dan implikasinya terhadap kesehatan reproduksi perempuan". Pertanyaan turunan adalah 1) bagaimana anak perempuan diposisikan dalam adat dan budaya suku Arfak di Perdesaan; 2) bagaimana anak perempuan diposisikan dalam prosesi perkawinan di suku Arfak di perdesaan; 3) bagaimana pengalaman anak perempuan korban perjodohan perkawinan anak suku Arfak di wilayah perdesaan menjalankan fungsi reproduksinya; dan 4) bagaimana anak perempuan suku Arfak korban perjodohan perkawinan anak bertahan di dalam perkawinan adat mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Distrik Nenei, Kabupaten Manokwari Selatan. Penelitian ini menggunakan teori feminis radikal oleh Jaggar tentang otoritas tubuh perempuan dan politik sekusal oleh Millet sebagai pisau analisis untuk membedah masalah perkawinan anak karena perjodohan membuat anak perempuan tidak mempunyai otoritas atas tubuhnya. Temuan penelitian ini adalah : 1) anak perempuan yang dikawinkan pada usia anak tidak memiliki kuasa atas tubunya; 2) perjodohan yang terjadi pada masyarakat suku Arfak diakibatkan karena keinginan mendapatkan harta dan status sosial; 3) perempuan korban perkawinan anak tidak memahami kesehatan reproduksi; 4) perempuan Arfak menjalani fungsi reproduksi masih mengikuti tradisi; 5) perkawinan anak menghadirkan ketidakadilan gender bagi perempuan Arfak. Berdasarkan temuan lapangan dapat disimpulkan bahwa konstruksi sosial mayarakat melalui budaya patriaki masih kuat di masyarakat suku Arfak. Anak perempuan suku Arfak tidak berkuasa atas dirinya karena budaya perjodohan. Anak perempuan suku Arfak sebagai objek pada budaya perjodohan dan perjodohan menjadi faktor pendukung banyaknya praktik perkawinan anak di Distrik Nenei.

---

ABSTRACT
The focus of this thesis is on the power over girl's body due to patriarchal construction dominates the life of the community in the customs and culture of the Arfak tribe. The research question is "How the marriage culture of girls in rural areas and their implications on women reproductive health". The questions derived are 1) How girls are positioned in the customs and culture of the Arfak tribe in the rural areas; 2) How girls are positioned in the marriage procession in the Arfak tribe in rural areas; 3) How the experience of the young girl of the Arfak tribe marriage victim in a rural area performs its reproductive function; and 4) How the Arfak girl of child marriage matchmaking victim survives in their customary marriages. This study uses a qualitative approach with case study in Nenei District, South Manokwari District. This research uses radical feminist theory by Jaggar on women's body and political authority as well as Millet as a tool to analyze the child marriage problem due to matchmaking, while matchmaking makes girls have no authority over their bodies. The findings of this study are: 1) girls who are married at underage have no power over their bodies; 2) matchmaking that occurred in the community of Arfak tribe caused by the desire to get property and social status; 3) women victims of child marriage do not understand about reproductive health; 4) Arfak women undergoing reproductive functions still follow the tradition; 5) child marriage presents gender inequality for Arfak women. Based on the findings it can be concluded that social construction through patriarchy culture is still robust in the people of Arfak tribe. The girls of the Arfak tribe do not have power over theirselves because of the matchmaking culture and they serve as objects. Matchmaking itself has contributed to the number of child marriage practices at Nenei District.

Abstrak :
Narapidana dan narapidana ibu hamil memiliki kebutuhan tambahan terkait hal ini pemenuhan hak kesehatannya di Rumah Tahanan Negara. Hak ini penting karena berhubungan langsung dengan ibu hamil dan juga untuk kesehatan janin itu mengandung. Tesis ini menjelaskan tentang pemenuhan hak atas kesehatan ibu hamil yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai 3 (tiga) orang narapidana wanita hamil yang berada di Rutan Kelas IIA, Jakarta Timur. Benda Tujuannya untuk mengetahui pengalaman dan kebutuhan narapidana wanita hamil, terutama dalam upaya memenuhi kesehatan Rutan Kelas IIA Jakarta Timur sebagai Unit Pelayanan Teknis yang bertugas melindungi HAM Tahanan dan narapidana manusia. Analisis penelitian ini menggunakan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Teori Hukum Feminis. Berdasarkan hasil didapat, Rutan Kelas IIA Jakarta Timur melakukan 4 upaya kesehatan yaitu upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi narapidana dan tahanan perempuan hamil. Namun upaya kesehatan belum terpenuhi dengan baik karena Beberapa kendala tersebut antara lain kondisi overcrowding yang terjadi, anggaran fasilitas dan staf yang tidak memadai serta terbatas di pusat penahanan. ...... Pregnant women prisoners and prisoners have additional needs in this regard to fulfill their right to health in State Detention Centers. This right is important because it is directly related to pregnant women and also for the health of the fetus that is pregnant. This thesis describes the fulfillment of the rights to health of pregnant women carried out by the Class IIA State Detention Center (Rutan), East Jakarta. This study used a qualitative approach by interviewing 3 (three) pregnant female prisoners who were in the Class IIA Detention Center, East Jakarta. Object The aim is to find out the experiences and needs of pregnant women prisoners, especially in an effort to fulfill the health of the Class IIA Prison in East Jakarta as a Technical Service Unit in charge of protecting the human rights of prisoners and human prisoners. The analysis of this research uses the Human Rights Perspective and Feminist Legal Theory. Based on the results obtained, East Jakarta Class IIA Rutan has made 4 health efforts, namely promotive, preventive, curative, and rehabilitative efforts for pregnant women inmates and prisoners. However, health efforts have not been fulfilled properly due to some of these constraints, including overcrowding conditions, insufficient budget for facilities and staff and limited in detention centers.

Abstrak :
Skripsi ini membahas pelaksanaan kebijakan kunjungan di LPKA Kelas I Tangerang yang mengalami perubahan karena pandemi virus COVID-19. Adanya larangan untuk berkerumun dan menjaga jarak menyebabkan pelaksanaan kegiatan kunjungan di LPKA Kelas I Tangerang berubah menjadi virtual. Penelitian ini membahas pelaksanaan kegiatan kunjungan virtual sebagai pemenuhan hak anak binaan atas kunjungan, serta meneliti kemampuan kunjungan virtual dalam menyalurkan dukungan sosial dari orang tua kepada anak-anaknya. Selain itu, penelitian ini menggunakan Social Support Theory dari Cullen (1994) untuk melihat dampak dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga terhadap anak binaan di LPKA Kelas I Tangerang dengan mewawancara anak-anak binaan di sana. Hasil menunjukkan bahwa LPKA Kelas I Tangerang mampu memenuhi hak anak binaan atas kunjungan, tetapi pelaksanaan dan kebijakannya sendiri masih belum optimal dalam mengutamakan kepentingan terbaik anak. Anak-anak binaan belum dapat menerima atau merasakan dukungan expressive dari orang tuanya dan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan kunjungan virtual itu sendiri. Selain itu, anak-anak binaan di LPKA Kelas I Tangerang lebih mengharapkan kegiatan kunjungan tatap muka segera dilaksanakan. Meskipun demikian, anak-anak binaan di LPKA Kelas I Tangerang tetap mengapresiasi kegiatan kunjungan virtual yang mungkin dapat diperbaiki dan dijadikan opsi tambahan bagi keluarga yang ingin mengunjungi anaknya. ......This research discusses the visitation policy at LPKA Class I Tangerang which has changed due to the COVID-19 virus pandemic. The existence of a ban on crowding and keeping a distance caused the implementation of visit activities at LPKA Class I Tangerang to becomes virtual. This study discusses virtual visit activities as a fulfilment of the children's right to receive visits, and examines virtual visits in delivering social support from parents to their children. In addition, this study uses the Social Support Theory from Cullen (1994) to see the impact of social support provided by the family on the children in LPKA Class I Tangerang by interviewing the children there. The results show that LPKA Class I Tangerang is able to fulfil the right of the children to receive visits, but the implementation and policies themselves are still not optimal in prioritizing the best interests of the children. The children have not been able to receive or perceive expressive support from their parents and there are several obstacles faced in the implementation of the virtual visit itself. In addition, the children at LPKA Class I Tangerang expect a face-to-face visit to be held soon. Even so, the children at LPKA Class I Tangerang appreciate the virtual visit, although the implementation and policies could be improved and used as an additional option for families who want to visit their children.

Abstrak :
Perdebatan mengenai kedudukan Desa Adat di Bali kembali mencuat pasca lahirnya UU Desa 2014. Bali menilai penormaan Pasal 6 sebagai pertanyaan retoris bagi mereka dan berbalik memperkuat eksistensi Desa Adar melalui Perda Desa Adat, 2019. Perda tersebut kembali menekan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali dengan karakternya yang khas dan dikelola berdasarkan filosofi Hindu, Tri Hita Karana yang bersumber dari Sad Kerti. Penelitian ini akan melihat tata hubungan antara Desa Adat Ubud yang memiliki otonomi saat bertemu dengan Kelurahan Ubud yang berposisi sebagai fungsinya. Observasi serta wawancara mendalam membuktikan bangwa Desa Adat Ubud dan Kelurahan Ubud membangun pola hubungan yang sinergis melalui asa Desa Mawacara dan Bali Mawacara dalam pemahaman bahwa manusia harus menjalin hubungan yang baik dengan Penccipta, sesama dan lingkungan sekitarnya. Hubungan yang sinergis ini tentunya perlu dipertahankan dan dapat menjadi model hubungan antara Desa Adat lain di Bali dalam rangka menciptakan relasi yang baik antara sesama Desa Adat dan pemerintah. ......The debate about position of Desa Adat in Bali resurfaced after the birth of 2014 Village in Law. Bali considers the norm of Article 6 as a rhetorical question and turn to strengthen the existence of Desa Adat as a unity of customary law communities in Bali with its distinctive character and is managed based on Hindu Philosophy, Tri Hita Karana which comes from Sad Kerthi. This research will look at the relationship between Desa Adat Ubud which has autonomy when meeting with Kelurahan Ubud which is positioned as a sub-district apparatus and no longer has autonomy in carrying out its functions. In-depth observations and interviews prove that Desa Adat and Kelurahan Ubud build a synergistic relationship pattern through the principles of Desa Mawacara and Bali Mawacara in the understanding that humans must establish a good relationship with the Creator, others and the surrounding environment. This synergistic relationship certainly needs to be maintained and can be a model of relations between other Desa Adat in Bali in order to create good relations between Desa Adat and the government.