Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian menitikberatkan pada perjanjian pengangkutan melalui laut yang mempergunakan kapal niaga, anatar penumpang dengan perusahaan pengangkutan dimana tiap penumpan diwajibkan memiliki tiket sebagai bukti adanya hubungan hukum antara pengangkutan dengan penumpang. Sesuai dengan sifat dan corak masalah yang akan diteliti maka penulisan ini akan mempergunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, penelitian hukum empiris sosiologis secara sederhana untuk melihat pelaksanaan perjanjian pengangkutan penumpang dengan analisis deskriptif analitis.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan pengendalian tanah pada Pemerintah DKI Jakarta dari waktu ke waktu dan pergeserannya. Studi ini juga berupaya mengungkap persamaan kebijakan dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya, mengungkap penyatuan persepsi pemerintah dalam memformulasikan bentuk-bentuk ganti rugi pada setiap kebijakan pertanahan di DKI Jakarta, mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan instrumen perizinan sebagai salah satu instrumen teknis dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.

Abstrak :
Penelitian menitikberatkan pada perjanjian pengangkutan melalui laut yang mempergunakan kapal niaga, anatar penumpang dengan perusahaan pengangkutan dimana tiap penumpan diwajibkan memiliki tiket sebagai bukti adanya hubungan hukum antara pengangkutan dengan penumpang. Sesuai dengan sifat dan corak masalah yang akan diteliti maka penulisan ini akan mempergunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, penelitian hukum empiris sosiologis secara sederhana untuk melihat pelaksanaan perjanjian pengangkutan penumpang dengan analisis deskriptif analitis.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bersifat kualitatif yang dilakukan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis Daerah Tingkat II Kabupaten Karangasem, Bali. Pemilihan ini dida­sarkan atas pertimbangan bahwa di daerah ini, desa masih memegang peranan dalam mengatur hak penguasaan atas tanah adat, tetapi dengan berlakunya HTN tanah adat telah ada berubah menjadi tanah pribadi. Masalah yang dikaji adalah perubahan hak penguasaan atas tanah adat yang berakibat terhadap peranan desa.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa tidak ada bidang tanah di wilayah desa ini dimiliki oleh warganya sebagai tanah milik pribadi yang dapat diperhunakan secara bebas oleh yang bersangkutan. Mereka menempatkan kepemilikan semua bidang tanah di wilayah itu menjadi milik desa, dengan sebutan tanah milik desa atau Tanah Adat. Wilayah ini dikua­sai dan diatur oleh desa dengan hak ulayat (prabumian desa). Bidang-bidang Tanah Adat yang berada di atas prabumian desa itu diberi nama dan dapat dimanfaatkan oleh warganya secara pribadi dengan Hak Milik Individu Terikat (HMIT), secara kelompok dan secara kelembagaan(desa atau pura) dengan Hak Milik Komunal (HMK).

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pembatasan objek pengujian peraturan perundang-undangan hanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagai mekanisme kontrol normatif agar terjadi konsistensi dan harmonisasi normatif secara vertikal, sebagai upaya untuk mewujudkan tertib hukum dan kepastian hukum. Penelitian ini juga hendak menjelaskan dan menganalisis perkembangan pengaturan, pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung RI kurun waktu 1970 - 2003. Selanjutnya, penelitian ini juga hendak menganalisis lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengujian peraturan perundangan-undangan dalam kurun waktu 1970 - 2003 sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian mengenai eksistensi UUD dan Ketetapan MPR ini adalah penelitian terhadap eksistensi peraturan perundang-undangan dalam arti konsep, bukan terhadap pelaksanaannya, artinya apakah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam UUD 1945 dan dalam Ketetapan MPR(S), telah merefleksikan dan mendukung terwujudnya Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum secara konsepsional.

Dengan adanya dua bentuk produk hukum yang dapat ditetapkan oleh MPR, timbul pertanyaan aturan ketatanegaraan yang mana yang harus ditetapkan dalam bentuk UUD dan aturan ketatanegaraan mana yang dapat ditetapkan dalam bentuk Ketetapan MPR. Bagaimana hubungan antara aturan yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR dengan aturan yang ditetapkan dalam UUD. Apakah secara yuridis teoritis Ketetapan MPR dapat dikatakan sebagai suatu bentuk peraturan perundang-undangan.

Ditinjau dari bidang disiplin ilmu yang diteliti, penelitian mengenai Eksistensi UUD dan Eksistensi Ketetapan MPR adalah penelitian di bidang Ilmu Hukum. Khususnya penelitian hukum yang bersifat "Normwissenschaft atau Sollenwissenschaft" yaitu penelitian tentang norma-norma hukum dan pengertian hukum yang sering disebut "dogmatik hukum". Objek penelitian ini adalah UUD dan Ketetapan MPR, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum dan sinkronisasi hukum.

Abstrak :
ABSTRAK
Efektivitas dan atau harmonisasi Hukum Lingkungan secara faktual masih perlu dioptimalisasi dan didinamisasikan, hal ini dirasakan sekali dalam penerapan berbagai aspek hukumnya yang belum dapat diwujudkan secara nyata dalam tata kehidupan masyarakat, keadaan tersebut bila dibiarkan terus akan menimbulkan citra negatif dan atau kondisi yang tidak diharapkan bagi kelangsungan Pembangunan Nasional.

Kajian dalam disertasi hukum ini bertujuan untuk upaya mengoptimalisasi dan mendinamisasikan penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam Hukum Lingkungan melalui aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup menggunakan piranti Mekanisme Jasa Asuransi.

Disertasi hukum ini tertuju pada kajian ius operatum dalam tipologi penelitian eksploratori yang dilakukan menggunakan metoda kajian deskriptif berdasarkan berbagai asumsi, antara lain adalah sebagai berikut:
1. Bahwa penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam Hukum Lingkungan merupakan suatu kondisi hukum yang harus direalisasikan secara optimal dalam aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan;
2. Bahwa untuk mengoptimalisasi dan mendinamisasikan penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditunjang dengan aneka piranti penaatan, antara lain adalah Mekanisme Jasa Asuransi;
3. Bahwa penggunaan Mekanisme Jasa Asuransi sebagai piranti dalam penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak pada aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup, selain untuk mewujudkan jaminan pemenuhan pertanggungan juga menyiapkan pendanaan untuk upaya pengelolaan risiko lingkungan;
4. Bahwa terwujudnya penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup, selain akan merealisasikan efektivitas dan harmonisasi Hukum Lingkungan dalam tata kehidupan masyarakat, juga dimungkinkan dapat mendorong terbentuknya kondisi dan potensi Ketahanan Nasional yang diperlukan bagi kelangsungan Pembangunan Nasional yang berkelanjutan; dan
5. Bahwa untuk merealisasikan konsep penggunaan Mekanisme Jasa Asuransi sebagai piranti dalam penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak, perlu dilakukan berbagai penelitian, kajian, dan analisis hukum yang dilakukan secara komprehensif.

Mendasarkan asumsi tersebut di atas, maka permasalahan pokok dalam disertasi hukum ini ditentukan antara lain adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk, isi, dan tata laku penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam Hukum Lingkungan?
2. Bagaimana wujud penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam Hukum Lingkungan pada Sistem Hukum Nasional?
3. Bagaimana asosiasi korelasi hukum antar aspek hukum Mekanisme Jasa Asuransi dengan Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup?
4. Apa dasar dan aspek hukum penggunaan Mekanisme Jasa Asuransi sebagai piranti dalam penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak pada aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup?
5. Bagaimana konsep strategi pelembagaan Jasa Asuransi Lingkungan sebagai lembaga yang mampu berperan untuk mengalihkan jaminan pemenuhan pertanggungan maupun menyiapkan pendanaan bagi pengelolaan risiko lingkungan hidup?
6. Apa target manfaat yang diharapkan dalam pelembagaan dan pengelolaan Jasa Asuransi Lingkungan?

Kajian dan analisis dalam disertasi hukum ini didasarkan pada kerangka acuan teori, yaitu adalah sebagai berikut:
1. Teori tentang Principles of Morals and Legislation of The Principle of Utility dari Jeremy Bentham (1823);
2. Teori tentang The Reason of The Validity of Legal Order dari Hans Kelsen (1967) ;
3. Teori tentang The Concept of Law dari H.L.A.Hart (1961);
4. Teori tentang Law in a Changing Society dari W. Friedmann (1959); dan
5. Teori tentang Theory or Concept of Justice dari John Rawls (1962).

Proses kajian dan analisis disertasi hukum ini menggunakan pendekatan legal sosio antropologi yang mengarah pada multi aplikasi penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup secara in abstracto maupun in concreto.

Dari hasil kajian dan analisis hukumnya dapat diketahui berbagai informasi hukum, antara lain adalah sebagai berikut:
1. Berbagai model pendekatan dan pola sikap yang perlu diwujudkan pada tata kehidupan masyarakat dalam aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan, khususnya untuk menciptakan kondisi dan potensi bagi kelangsungan Pembangunan Nasional yang berkelanjutan;
2. Bermacam aspek hukum yang dapat dijadikan acuan upaya untuk mewujudkan efektivitas dan harmonisasi unsur Hukum Nasional dalam proses Pembangunan Nasional, khususnya dalam memenuhi tuntutan atau Aspirasi Bangsa untuk dilakukan informasi politik, hukum, dan ekonomi;
3. Wawasan dan pola strategi untuk membuat berbagai konsep upaya mengoptimalisasi dan mendinamisasikan aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
4.Bentuk upaya mewujudkan kondisi kepastian hukum, keadilan sosial, iklim demokratisasi, tegaknya hak asasi manusia, dan kemanfaatan pembangunan bagi kehidupan masyarakat melalui politik dan strategi pembangunan dalam sektor pengelolaan lingkungan hidup.

---

Abstract
Mechanism of Insurance Services as Supporting Infrastructure For Application The Strict Liability Principle in Environmental LawEffectivity and or harmonization of Environmental Law in fact still need to be optimalisationized and dynamisationized, this matter seems to be needed in the application of many legal aspects which not being perform yet within community environmental living in reality, if this condition is remain it will give a negative impact and or an unexpected condition for the sustainability of National Development.

The law research and analysis in this dissertation is aim to optimalization and dynamization the application in legal aspect of Strict Liability Principle in environmental law system through the environmental law compliance and environmental management aspect using Insurance Service Mechanism tools.

Research of its law in this paper directed to ius operatum assessment uses exploratory research typology; through descriptive research method, which based on various assumptions as follows:
1. That the application of legal aspect of Strict Liability Principle in Environmental Law System is a law condition which must be applied in an optimal way in the environmental law compliance and environmental management;
2. That to optimalization and dynamization the application of Strict Liability Principle in environmental law compliance and environmental management need to be supported by several tools and or compliance policy which is one of the alternatives is Mechanism of Insurance Service;
3. That the application of Mechanism of Insurance Service as a tool to apply the Strict Liability Principle in the environmental law compliance and environmental management is not only the supporting for insure guarantee aspect but also the readiness of fund to manage the environmental risks;
4. That the perform of applying Strict Liability Principle in environmental law compliance and environmental management not only can perform the environmental law effectivity and or harmonization in community live system but also the possibility to create the condition and potential of National Resilience in continuity of National Development with sustainable pattern; and
5. That to perform the application concepts of Mechanism of Insurance Services as a tool in the application of Strict Liability Principle needs research, assessment, and comprehensive law analysis.

From the above assumption, therefore the problem formulation in this research of law dissertation is as follow:
1. How are the contours, content, and conduct of the application of Strict Liability Principle as legal aspect in Environmental Law System?
2. How is the performance of optimalizationing and dynamizationing for application of legal aspect of the Strict Liability Principle in Environmental Law as a Positive Law substance on the unity of National Law System?
3. How to associate the law correlation between legal aspect of the application of Mechanism of Insurance Service and the application of Strict Liability Principle in the environmental law compliance and environmental management activities?
4. What is the basic and legal aspect of application of Insurance Service Mechanism as tool in the application of Strict Liability Principle in environmental law compliance and environmental management?
5. How is the strategically concept for institutionalization of Environmental Insurance Service which is able to act stand as insurer and funding guarantor for environmental risks management?
6. What is the benefit target, which is expected in the Environmental Insurance Service institutionalization and management?

The law research and analysis in this dissertation is based on several term of reference theories as follow:
1. Theory of Principles of Morals and Legislation of The Principle of Utility from Jeremy Bentham (1823);
2. Theory of The Reason of The Validity of Legal Order from Hans Kelsen (1967);
3. Theory of The Concept of Law from H.L.A. Hart (1961);
4. Theory of Law in a Changing Society from W Friedmann (I959); and
5. Theory of Theory or Concept of Justice from ikon Rawls (1962).

The law research and analysis process used the legal socio anthropology approach, which directed to multi-application of the Strict Liability Principle and the environmental law compliance and environmental management aspect by in abstracto as well as in concreto.

From the law research can be known many juridical aspects as follow:
1. The approach models and attitude patterns which is need to be applied in community live system in environmental law compliance and environmental management particularly, in order to create condition and potential of continuity of National Sustainable Development;
2. The law information which can be a reference in various efforts to perform effectivity and harmonization of National Law System substance, especially to fulfill reformation demand in the field of politic, law and economic at once which is being aspiration of the nation on National Development process at this time;
3. The patterns of strategy and perception to build many concepts of optimalization effort and dynamization of environmental law compliance and environmental management; and
4.The types of effort to perform law assurance condition, social justice, democratization situation, enforce of human right, and development benefit in community live through the development activities within environmental management sector.

Abstrak :
ABSTRAK
Disertasi ini secara khusus akan menelaah bagaimana peranan hukum dalam pengembangan usaha kecil melalui penyaluran dana oleh lembaga perbankan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang tentang Perbankan, oleh karena perangkat hukum merupakan prasyarat dan prakondisi yang akan mendukung pemberdayaan pengusaha golongan usaha kecil. Penelaahan tersebut mencakup dasar kewenangan pemerintah untuk menetapkan kebijaksanaan khusus bagi usaha kecil, peraturan perundang-undangan yang mengatur penyaluran Kredit Usaha Kecil termasuk jenis-jenis Kredit Usaha Kecil dan kendala yang ada dalam penyalurannya, lembaga jaminan dalam pemberian kredit untuk Usaha Kecil., bunga kredit bank konvensional atau imbalan/bagi hasil dalam pembiayaan bank syariah serta kebijaksanaan pengembangan Usaha Kecil di beberapa negara lain. Dengan kata lain ingin ditelaah bagaimana peranan hukum dalam pengembangan usaha kecil melalui penyaluran kredit perbankan.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat analitis-eksploratif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berlaku di Indonesia maupun di negara lain. Di samping itu dilakukan penelitian bahan-bahan kepustakaan (bidang hukum dan bidang lainnya) meliputi kepustakaan bahan-bahan Indonesia dan bahan-bahan kepustakaan dari negara lain, antara lain dari Amerika Serikat, Jepang, dan Bangladesh.

Abstrak :
Desentralisasi telah berlangsung sejak zaman Hindia Belanda (1903). Pengejawantannya di tingkat desa dimulai sejak diterbitkannya IGO 1906. Pengaturan periode tersebut bersifat pengakuan. Dalaml masa RI otonomi desa diakui secara konsitusional dalam Pasal 18. Dalam pekembangannya otonomi desa mengalami pasang surut. Hal itu disebabkan oleh berbagai pertimbangan, mulai dari desa sebagai titik berat otonomi dengan mengatur desa sebagai daerah otonom, Dati III, sampai akhirnya sebagai kesatuan masyarakat hukum di bawah kahupaten. Pengaturan desa periodef RI dengan peraturan baru sehingga desa lebih sebagai bentukan baru. Persoalan utama dalam disertasi ini: bagaiména perbedaan pengaturan desa diakui dan desa dibentuk: ii. Apakah kedua desa tersebut memiliki kewenangan yang sama dalam pengeloaan SDA. Desa yang diakui atau marga di Sumatera Selatan diatur dengan IGOB. Upaya perubahan dengan UU baru selama periode RI tidak banyak merubah penyelenggaraan marga karena sebagai besar qagal, kecuali UU No. tahun 1979. Marga memiliki kewenangan mengelola SDA seperti pada masa berlakunya IGOB. IGOB terakhir dicabut oleh UU Desapraja tahun 1965. Tetapi karena UU ini ditunda pemberlakunnya, maka pengaturan marga kembali diselenggarakan menurut hukum adat yang sesungguhnya sama dengan IGOB. Karena itu sejak ditundanya pemberlakuan UU Desapraja pengaturan marga diatur dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Mendagri, Perda, dan Keputusan Gubernur. Kewenangan dalam bidang SDA antara kedua desa tersebut sangat berbeda. Perbedaan dimaksud tercermin dari pengaturan otonomi desa yang diatur oleh IGOB, hukum adat dan UU bail: dalam UU Pemerintahan (di) Daerah maupun UU tetang pemerintahan Desa. Perbedaan pengaturan dan kewenangan tersebut ternyata dipengaruhi oleh konstelasi politik nasional. Upaya Pemerintah Pusat menerapkan desentralisasi ternyata mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut mengarahkan Pemerintah Pusat untuk menata penyelenggaraan negara lebih sentralistik. Pengaturan desentralisasi dan otonomi desa dalam berbagai UU dalam periode RI secara teoritis sejalan dengan teori desentralisasi statis, tetapi tidak sesuai dengan teori desentralisasi dinamis. Karena itu pengaturan tersebut sebagian besar relevan dengan teori desentralisasi statis Hans Kelsen tetapi tidak relevan dengan teori desentralisasi dinamis. Dari sisi kebijakan bentuk peraturan perundang-undangan desetralisasi relevan dengan teori kebijakan (policy process) tetapi dari tata cara pembentukannya tidak sejalan dengan teori hirarki perundang-undangan (stuféntheorie). Penggunaan istilah daerah otonom telah mengaburkan pengertian desentralisasi dan otonami secara teoritis . Konsep desentralisasi dinamis patut diterapkan dengan cara mengatur kewenangan propinsi, kabupaten/kota dan desa dalam satu undang-undang secara tegas sekaligus untuk menetralisir otonomi luas dalam rangka demokratisasi di tingkat lokal.

Abstrak :
Efektivitas dan atau harmonisasi hukum lingkungan secara faktual masih perlu dioptimalisasi dan didinamisasikan, hal ini dirasakan sekali dalam penerapan berbagai aspek hukumnya yang belum dapat diwujudkan secara nyata dalam tata kehidupan masyarakat, keadaan tersebut bila dibiarkan terus akan menimbulkan citra negatif dan atau kondisi yang tidak diharapkan bagi keberlangsungan pembangunan nasional. kajian dalam disertasi hukum ini bertujuan untuk upaya mengoptimalisasi dan mendinamisasikan penerapan aspek hukum prinsip tanggungjawab mutlak dalam hukum lingkungan melalui aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup menggunakan piranti mekanisme jasa asuransi. Disertasi hukum ini tertuju pada kajian ius operatum dalam tipologi penelitian eksploratori yang dilakukan menggunakan metoda kajian deskriptif berdasarkan berbagai asumsi, antara lain adalah sebagai berikut: 1. Bahwa penerapan aspek hukum prinsip tanggungjawab mutlak dalam hukum lingkungan merupakan suatu kondisi hukum yang harus direalisasikan secara optimaldalam aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan. 2. Bahwa untuk mengoptimalisasi dan mendinamisasikan penerapanprinsip tanggungjawabmutlak dalam aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditunjang dengan aneka piranti penataan, antara lain adalah mekanisme jasa asuransi. 3. Bahwa penggunaan mekanisme jasa asuransi sebagai piranti dalam penerapanprinsip tanggungjawab mutlak pada aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup, selain untuk mewujudkan jaminan pemenuhan pertanggungan juga menyiapkan pendanaan untuk upaya pengelolaan risiko lingkungan. 4. Bahwa terwujudnya penerapan prinsip tanggungjawab mutlak dalam aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup, selain akan merealisasikan efektivitas dan harmonisasi hukum lingkungan dalam tata kehidupan masyarakat, juga dimungkinkan dapat mendorong terbentuknya kondisi dan potensial ketahanan nasional yang diperlukan bagi kelangsungan pembangunan nasional yang berkelanjutan; dan 5. Bahwa untuk merealisasikan konsep penggunaan mekanisme jasa asuransi sebagai piranti dalam penerapan prinsip tanggungjawab mutlak, perlu dilakukan berbagai penelitian, kajian, dan analisis hukum yang dilakukan secara komprehensif. Mendasarkan asumsi tersebut di atas, maka permasalahan pokok dalam disertasi hukum ini ditentukan antara lain adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk, isi, dan tata laku penerapan aspek hukum prinsip tanggungjawab mutlak dalam hukum lingkungan? 2. Bagaimana wujud penerapan aspek hukum prinsip tanggungjawab mutlak dalam hukum lingkungan pada sistem hukum nasional? 3. Bagaimana asosiasi kolerasi hukum antar aspek hukum mekanisme jasa asuransi dengan prinsip tanggungjawab mutlak dalam aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup? 4. Apa dasar dan aspek hukum penggunaan mekanisme jasa asuransi sebagai piranti dalam penerapan prinsip tanggungjawab mutlak pada aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup? 5. bagaimana konsep strategi pelembagaan jasa asuransi lingkugan sebagai lembaga yang mampu berperan untuk mengalihkan jaminan pemenuhan pertanggungan maupun menyiapkan pendanaan bagi pengelolaan risiko lingkungan hidup? 6. Apa target manfaat yang diharapkan dalam pelembagaan dan pengelolaan jasa asuransi lingkungan? Kajian dan analisis dalam disertasi hukum ini didasarkan pada kerangka acuan teori, yaitu adalah sebagai berikut: 1. teori tentang principles of morals and legislation of the principle of utility dari Jeremy Bentham (1823); 2. Teori tentang the reason of the validity of legal order dari Hana Kelsen(1967); 3. Teori tentang the concept of law dari H.L.A. Hart (1961); 4. Teori tentang Law in a changing society dari W. Friedmann (1959); dan 5. Teori tentang Theory or concept of justice dari John Rawls (1962). Proses kajian dan analisis disertasi hukum ini menggunakan pendekatan legal sosio antropologi yang mengarah pada multi aplikasi penerapan aspek hukum prinsip tanggungjawab mutlak dalam aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup secara in abstracto maupun in concreto. Dari hasil kajian dan analisis hukumnya dapat diketahui berbagai informasi hukum, antara lain adalah sebagai berikut: 1. Berbagai model pendekatan dalam aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan, khususnya untuk menciptakan kondisi dan potensi bagi kelangsungan pembangunan nasional yang berkelanjutan; 2. Bermacam aspek hukum yang dapat dijadikan acuan upaya untuk mewujudkan efektivitas dan harmonisasi unsur hukum nasional dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam memenuhi tuntutan atau aspirasi bangsa untuk dilakukan reformasi politik, hukum dan ekonomi; 3. wawasan dan pola strategi untuk membuat berbagai konsep upaya mengoptimalisasi dan mendinamisasikan aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 4. bentuk upaya mewujudkan kondisi kepastian hukum, keadilan sosial, iklim demoktarisasi, tegaknya hak asasi manusia, dan kemanfaatan pembangunan bagi kehidupan masyarakat melalui politik dan strategi pembangunan dalam sektor pengelolaan lingkungan hidup.