Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kedatangan Imigran Cina di benua Australia berawal dari keinginan pemerintah koloni New South Wales untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Industri pastoral yang terus berkembang di benua Australia menyebabkan peningkatan akan kebutuhan tenaga kerja. Usaha pendatangan kuli-kuli Cina terus dilakukan. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan dalam pencarian lahan pekerjaan dengan para pekerja Eropa. Namun tenaga kerja Cina sepertinya lebih dipilih oleh para pastoralis karena upah mereka yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan kecemburuan pekerja Eropa terhadap pekerja Cina dan berakhir dengan kebendan. Memasuki masa goldrush, kedatangan imigran Cina terus mengalami peningkatan. Hal Ini menyebabkan kekhawatiran masyarakat Australia karena dengan peningkatannya akan menjadikan mereka sebagai masyarakat mayoritas. Ditambah lagi dengan perbedaan yang dimiliki seperti budaya, bahasa, penampilan., kebiasaan dan lainnya, menyebabkan munculnya kecurigaan dan berakhir dengan berbagai prasangka. Jumlah kedatangan imigran Cina terus meningkat menyebabkan prasangka-prasangka tersebut terus berkembang menjadi konflik. Kekacauan dan kerusuhan seringkali terjadi di ladang-ladang emas dan para penambang Cina dijadikan objek dalam kerusuhan tersebut. Pengusiran, penganiayaan terus berlanjut dan mengalami puncaknya pada peristiwa Lambing Flat. Peristiwa Lambing Flat merupakan peristiwa anti Cina terburuk yang pernah terjadi pada abad ke- 19 di benua Australia. karena peristiwa ini melibatkan masyarakat kulit putih dalam jumlah yang cukup besar. Koloni New South Wales saat itu belum memiliki undang-undang yang mengatur masalah imigran Cina. Terjadinya peristiwa anti Cina ini menjadi _cambuk_ bagi pemerintah koloni agar terus berusaha untuk memperjuangkan rancangan undang-undang anti Cina di parlemen. Pada tanggal 27 November 1861 pemerintah koloni New South Wales akhlrnya berhasil mensyahkan undang-undang pembatasan Imigran Cina yang dikenal dengan nama'Chinese Immigration Restriction Act' Maka dengan lahirnya undang-undang ini, kedatangan Imigran Cina mulai dibatasi dan dalam pelaksanaan selanjutnya undang-undang ini mampu mengurangi jumlah kedatangan imigran CAAina ke koloni New South Wales.

Abstrak :
Skripsi ini ingin melihat bagaimana kekuasaan diterapkan terhadap anak-anak muda Hal tersebut dilihat dalam sebuah kasus ketikaa rambut gondrong dilarang pada periode 1967 - 1974. Skripsi ini mernakai norma-norma budaya Jawa untuk menjelaskan jalinan kekuasaan di Indonesia. Di sana ada bapak. ibu, serta anak-anak Dan selayaknya sebuah keIuarg setiap anak harus senantiasa menghormati dan menjunjung nama baik orang tua Sehingga setiap anak tidak diperkenankan menentang kehendak orangtuanya, sebab itu akan menimbulkan kekacauan. Untuk menunjukkan kekuamannya anak-anak muda tabu untuk dikontrol agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh orang-orang tua. Akan tetapi, anak-anak muda justru memiliki sikap yang berbeda. Ketika orang-orang tua mewacanakan anak-anak muda tentang bagaimana seharusnya mereka bersikap; anak-anak muda malah memberikan respon dengan menceritakan keburukan- keburukan yang dimiliki orang-orang tua. Setiap kekuasaan akan melahirkan sikap anti-kekuasaan, yang berasal bukan dari kekuatan luar, melainkan dari kekuasaan itu sendiri. Ketika anak-anak muda diwacanakan, mereka malah membalas dengan kritik yang terbuka. Dalam norma budaya Jawa, kritik yang terbuka itu merupakan simbol dari ketidakmampuan penguasa untuk mendisiplinkan rakyatnya Alhasil, dengan begitu anak-anak muda dipandang telah menunjukkan rasa tidak hormat kepada orang tuanya. Dan dalam budaya Jawa rasa hormat berarti menandakan bahwa orang itu telah benar_benar menjadi seorang Jawa atau telah mencapai kedewasaan.

Abstrak :
Skripsi berjudul Soenting Melajoe Suara Kemajuan Perempuan Minangkabau 1912-21 secara garis besar menggambarkan keadaan kaum perempuan di Minangkabau. Secara khusus, penulisan i n i sebenarnya ingin memperlihatkan bagaimana kaum perempuan saat itu dalam meraih dan memperjuangkan haknya untuk sama-sama memperoleh pendidikan sama halnya seperti kaum lelaki. Minimnya jumlah sekolah yang disediakan oleh pemerintah bagi kaum perempuan saat itu membuat keadaan dimana kebutuhan pendidikan bagi kaum perempuan kurang diprioritaskan. Selain itu, sistem adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat Minangkabau juga melarang anak perempuannya untuk bersekolah. Sulitnya mendapatkan pendidikan bagi kaum perempuan saat itu, membuat kaum perempuan di Minangkabau menyuarakan aspirasinya melalui berbagai macam cara, salah satunya dengan menerbitkan surat kabar Soenting Melajoe, yang didirikan oleh Rohana Kuddus. Meskipun sempat mengalami hambatan dari kaum adat yang umumnya menganggap bahwa kaum perempuan tidak perlu bersekolah, namun terbitnya Soenting Melajoe justru dapat memberikan harapan bagi kaum perempuan untuk meraih kemajuan. Terbitnya Soenting Melajoe dapat menggugah kaum perempuan untuk belajar membaca dan menulis serta menuangkan gagasan atau pikirannya ke dalam bentuk karangan yang banyak diterbitkan di Soenting Melajoe. Semakin banyaknya kaum perempuan yang menuangkan gagasannya, semakin memperlihatkan pula antusiasme dalam menerima Soenting Melajoe sebagai media informasi dan penunjang kemajuan bagi kaum perempuan. Di daiam Soenting Melajoe, kaum perempuan dibebaskan untuk menuangkan gagasannya baik berupa karangan, puisi, maupun cerita bersambung. Umumnya, gagasan-gagasan tersebut berupa ajakan bagi kaum perempuan di daerah lain untuk sama-sama meraih kemajuan melalui pendidikan yang dapat mengangkat harkat dan martabat perempuan. Sampai pada akhir penerbitannya Soenting Melajoe tetap menyuarakan aspirasi-aspirasi kaum perempuan agar jangan menyerah pada keadaan yang justru membodohi kaum perempuan. Segala upaya yang telah diusahakan rupanya membawa hasil yang baik bagi kaum perempuan, karena pada masa-masa itu mulai banyak didirikannya sekolah-sekolah bagi kaum perempuan.

Abstrak :
Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya terhenti pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika diproklamirkannya Negara Republik Indonesia. Usaha untuk mempertahankan kemerdekaan terus berlangsung, terutama ketika Belanda ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. Untuk itu banyak berdiri laskar-laskar rakyat yang banyak melakukan aksi menentang kembalinya Belanda. Strategi pemerintah RI dalam menghadapi Belanda lebih mengutamakan perundingan-perundingan diplomatik. Banyak kaum republik di Jawa Barat tidak menyetujui strategi tersebut, karena dianggap sangat merugikan pihak RI, terlebih ketika disetujuinya perjanjian Renville yang menyebabkan daerah Jawa Barat kecuali Banten menjadi daerah pendudukan Belanda, dan TNI serta seluruh aparat pemerintah RI di Jawa Barat diharuskan hijrah ke Jawa Tengah. Kekosongan pemerintahan RI di Jawa Barat dan usaha Belanda untuk mempertahankan kedudukan di daerah pendudukannya, terutama dengan mendirikan Negara Pasundan, menyebabkan bergabungnya kaum republik dan laskar Divisi Bambu Runcing yang berada di Gunung Sanggabuana untuk membentuk sebuah pemerintahan, bernama Pemerintahan Republik Djawa Barat. Sebuah pemerintahan bayangan RI yang walaupun berlangsung dalam kurun waktu singkat, Oktober 1948 November 1949, dapat membantu rakyat di daerah Iawa Barat dalam menangani seluruh urusan sipil atau administrasi melalui jawatan-jawatan yang dibentuknya, terutama dalam mempertahankan semangat dan dukungan rakyat Jawa Barat terhadap RI. Pemerintahan Republik Djawa Barat, sebagai salah satu bentuk perjuangan rakyat dalam mempertahankan wilayah dan pemerintahan RI di Iawa Barat selama ini belum dibahas secara khusus. Untuk itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengungkapkan sejarah dan peran PRDB secara lengkap. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi penelitian maupun pengetahuan wawasan untuk siapapun yang tertarik mengetahui maupun mempelajari sejarah kemerdekaan Republik Indonesia.

Abstrak :
Salah satu peran pers adalah memberikan berita, menyampaikan, merekam apa yang terjadi, dilakukan dan dipikirkan dunia dengan jelas dan terinci. Melalui pemberitaan pers, kondisi atau keadaan masyarakat pada suatu masa dapat diketahui. Melalui pemberitaan media masa perang dapat diketahui bagaimana peranan wanita saat itu. Pecahnya PD II yang melibatkan Australia telah menjadi berita hangat di berbagai media termasuk di majalah wanita The Australian Women's Weekly. Pada saat perang merupakan majalah yang memiliki jumlah edaran tertinggi dari media sejenis. Selama masa perang majalah tersebut banyak mengangkat berita perang dan partisipasi kaum wanita Australia di dalam beberapa kegiatan perang. Partisipasi wanita pada masa PD II mengalami peningkatan dari PD I, Khususnya kegiatan yang dilakukan di luar rumah dan terlibat dalam usaha perang. Pekerjaan sebagai perawat merupakan profesi wanita paling tua pada perang. Pada masa ini pula kesempatan wanita di bidang industri dan militer cukup terbuka lebar, karena pekerja pria sebelumnya meninggalkan lahan industri dan mereka lebih tertarik bergabung di militer selama perang berlangsung. Mobilisasi pekerja wanita terjadi pada masa perang, karena mereka mulai mengisi lahan pekerjaan yang kosong, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Berita dan propaganda pemerintah di media untuk merekrut sebanyak mungkin tenaga kerja secara tidak langsung turut mempengaruhi kesadaran kaum wanita untuk bekerja. Mereka berusaha membagi waktu untuk pekerjaan dan keluarga. Kesempatan menjadi tentara baru diberikan pada PD II, memegang senjata dan ikut perang. Membuktikan mereka mempunyai kemampuan yang sama dengan pria, walaupun secara fisik mereka berbeda, tapi jika diberi kesempatan mereka dapat melakukan pekerjaan pria. Bidang industri, Land Army, dan beberapa kedinasan mulai menerima tenaga wanita sebagai pekerjanya. Kehidupan wanita Australia mulai dikenalkan pada pekerjaan di luar rumah dan mencoba lahan kerja kaum pria. Saat perang berakhir pekerja wanita bersedia kembali ke rumah, namun ada sebagian pekerja lainnya mempertahankan posisi mereka karena telah mendapat jabatan tertentu. Keadaan itu sempat membuat kaum pria bereaksi karena pada dasarnya mereka akan kembali menempati tempat kerja yang telah ditinggalkan sebelumnya, di militer merupakan pekerjaan sementara waktu selama perang masih berlangsung.

Abstrak :
ABSTRAK
Hubungan Australia dengan wilayah sekitarnya tidaklah begitu dekat untuk jangka waktu yang cukup lama. Sebagai akibat dari pengalaman masa Perang Dunia IT, Australia kemudian lebih memperhatikan kawasan Asia. Keamanan regional di kawasan Asia Tenggara menjadi panting dan menempati prioritas utama dalam penentuan kebijaksanaan politik luar negeri Australia. Hal tersebut didorong oleh kekhawatiran akan datangnya bahaya dari `utara' yang dalam hal ini adalah ancaman invasi Jepang dan ancaman komunis; baik dari Uni Soviet, Cina maupun Indochina.

Australia kemudian menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah garis depan pertahanannya -kebijakan forward defence -yang bertujuan untuk mencegah meluasnya komunisme di Asia Tenggara. Kebijakan tersebut dilandasi oleh adanya ketakutan bahwa bila Asia Tenggara jatuh ke tangan komunis, maka ancaman komunis semakin dekat ke Australia.

Konflik di Malaya-The Malayan Emergency-merupakan awal keterlibatan langsung pemerintah Australia dan ujian bagi perkembangan politik luar negeri Australia di Asia Tenggara. Dalam keterlibatannya di Malaya, Australia mulai merurnuskan kebijaksanaan luar negeri sendiri dan merealisasikan kebijakan antikomunisnya, meskipun tetap diwarnai oleh rasa kesetiaan kepada negara pelindungnya yaitu inggris dan Amerika Serikat.

Realisasi kebijaksanaan antikomunis Australia dalam konflik Malaya lebih tegas karena peranan Partai Komunis Malaya yang semakin kuat di Malaya meningkatkan kecemasan Australia terhadap prospek Malaya menjadi suatu negara komunis. Akibatnya Australia bersikap lebih tegas secara militer dengan menyediakan Bala bantuan berupa perlengkapan militer dan pengiriman pasukan darat yang tergabung dalam Far East Strategic Reserve. Keberhasilan dan pola yang diterapkan di Malaya pada masa selanjutnya menjadi dasar bagi Australia untuk bersedia terlibat dalam Perang Vietnam yang dikaitkan dengan garis depan pertahanan Australia yang berada di luar wilayah Australia.

---

Abstrak :
Skripsi yang berlandaskan kajian sosial-ekonomi ini, mencoba melihat gejolak ekonomi di Hindia Belanda yang terkena dampak dari krisis dunia tahun 1930, yang dikenal dengan nama Malaise. Lebih jauh lagi skripsi ini, akan melihat sampai seberapa jauh aktivitas masyarakat Hindia Belanda dalam menanggapi terjadinya depresi ini, dan bagaimana pula sikap dari pemerintah Hindia Belanda dalam menanggulangi terjadinya krisis ini. Terjadinya krisis dunia tahun 1929, yang berlang_sung cukup lama tersebut, secara praktis melumpuhkan sendi-sendi perekonomian Hindia Belanda. Walaupun sebenar_nya krisis ini dilatar belakangi oleh anjloknya bursa saham di Amerika, tetapi imbasnya justru lebih menimpa pada negara-negara pengahasil bahan mentah. Hindia Belan_da, yang hampir seluruh devisa negara didapat dari ekspor bahan mentah, mengalami nasib yang sangat tragis. Dan hal ini berpengaruh besar pada situasi dan kondisi masyarakat_nya. Muncul kekacauan ekonomi dalam masyarakat yang diaki-batkan oleh pengangguran, pemotongan upah, dan semakin rendahnya harga produk--produk pertanian. Pada saat seperti itulah masyarakat dipaksa untuk bisa bertahan dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Sistim ekonomi modern/Barat yang bertopang pada sistim ekonomi uang, sangat menyulitkan posisi masyarakat Hindia Blelanda. Pola-pola yang diterapkan dalam sistim ini sangat sulit untuk diintegrasikan dengan sistim ekonomi pribumi, dan mencapai puncak kesukarannya pada terjadinya malaise ini. Ada satu hal yang menarik, bahwa dengan terjadinya krisis ini, masyarakat mencoba kembali sistim ekonomi tradisional dalam usahanya untuk mencoba bertahan. Sistim barter pun mulai menjadi model kegiatan ekonomi. Tetapi walau bagaimana sistim ekonomi uang yang diterapkan Peme_rintah secara ketat, (dalam pembayaran pajak, bunga hutang, dll) menyebabkan masyarakat mencoba bentuk lain dari usaha yang mereka jalani selama ini. Usaha ini mencapai titik terang tatkala, Pemerintah mendukung (walaupun untuk maksud yang lain) pemanfaatan lahan-lahan yang kosong (akibat pengurangan produksi Perusahaan-perusahaan besar), pengaturan kebijakan regulasi agar produksi bisa berjalan tanpa terlalu terpengaruh kondisi pasar dunia, dan kebangkitan kembali industri_industri kecil masyarakat, yang kesemuanya dapat menjadi buffer (penyeimbang) dari krisis yang sedang berjalan.