Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan memaparkan kompleksitas pengalaman perempuan yangmengalami tindak pemaksaan hubungan seksual tanpa cara kekerasan fisik atauancaman kekerasan fisik melalui berbagai cara oleh kekasihnya, seperti bujuk rayu,janji palsu, dan tipu muslihat dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya pasal285 KUHP yang membahas tentang perkosaan. Pengaturan terkait marital rape dalamUU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggatidak menjadi fokus analisis mengingat studi kasus penelitian adalah pada relasipacaran. Dalam menganalisis permasalahan kekerasan seksual dalam relasi pacaran,penulis menggunakan teori the continuum of sexual violence dari Liz Kelly dan feministlegal methods dari Bartlett. Metode penelitian adalah studi kasus dengan pendekatankualitatif berperspektif feminis. Melalui penelitian ini, penulis berargumentasi bahwapengalaman perempuan yang mengalami pemaksaan hubungan seksual yang dicapaitanpa cara kekerasan fisik oleh kekasihnya berpotensi untuk tidak terdokumentasikanoleh hukum karena sempitnya definisi hukum tentang perkosaan di Indonesia. Padahal,perempuan yang menjadi korban mendapat dampak yang sangat buruk dari tindakperkosaan tersebut. Sebagai implikasi, akses perempuan untuk mendapat keadilan danpemulihan tidak terjamin dalam kerangka hukum Indonesia. Dengan demikian, rumusantindak pidana terkait perkosaan sudah seharusnya mengalami proses redefinisi yangmemiliki keberpihakan bagi perempuan korban.ABSTRACTThis study aims to describe the complexity of women experience in the rape case by theact of non- physical violent by her lover, such as seduction and false promise. The studysee this problem through the legal system in Indonesia, especially article 285 of theCriminal Code (KUHP) which discusses about rape. Article related marital rape in LawNumber 23 of Year 2004 Regarding Elimination of Domestic Violence is not the focus ofanalysis considering the case study research is on dating relationships. For analyzingthe problem, the author uses the continuum of sexual violence theory by Liz Kelly andfeminist legal methods from Bartlett. The research method is case study with qualitativeapproach with feminist perspective. Through this study, the authors argue that theexperience of women who have forced nonviolent sexual intercourse has the potential tobe undocumented by the law because of the narrowness of the legal definition of rape inIndonesia. As an implication, the fulfillment of the rights of women victims to getprotection is not guaranteed within the framework of Indonesian law. Thus, theformulation of criminal offenses related to rape should have undergone a redefinitionprocess."

"ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children merupakan komisi yang dibentuk dengan tujuan mempromosikan dan melindungi hak perempuan dan anak di negara anggota ASEAN. Komisi yang sudah bekerja sepuluh tahun ini telah melaksanakan program kerjanya mulai dari melakukan pertemuan, perumusan deklarasi, dan rekomendasi kebijakan. Namun, realitas sosial gender di negara anggota, khususnya Indonesia masih berkata lain. Masih banyak permasalahan perempuan di kawasan yang belum terselesaikan dan cenderung bersifat stagnan meskipun sudah adanya komisi yang ditugaskan ini. Terjadi suatu disparitas antara komitmen di kawasan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini akan membahas kesenjangan pengadopsian kebijakan hak perempuan yang telah dikeluarkan oleh ACWC dalam lingkup Indonesia. Melalui pendekatan normatif dan feminisme multikulturalisme, penelitian ini menjawab bahwa kesenjangan tersebut diakibatkan oleh permasalahan legalistik dalam mandat ACWC, norma yang mengakar di kawasan, dan permasalahan lokalisasi di level domestik Indonesia.

---

Children is a commission established with the aim of promoting and protecting the rights of women and children in ASEAN member countries. The Commission, which has been working for ten years, has implemented its work program starting from holding meetings, formulating declarations, and making policy recommendations. However, the social reality of gender in member countries, especially Indonesia, still says otherwise. There are still many women's problems in the region that have not been resolved and tend to be stagnant despite the existence of this commission. There is a disparity between commitments in the region and the social reality happening in the region. This study will discuss the gap in the adoption of women's rights policies that have been issued by the ACWC in Indonesia. Through a normative approach and multiculturalism feminism, this research answers that the gap is caused by legalistic problems in the mandate of the ACWC, the norms rooted in the region, and the localization problems at Indonesian domestic level."