Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak jaman kerajaan sampai sekarang, pengelolaan hutan bersifat sentralistik. Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membuka babak baru pengelolaan hutan di Indonesia. Dalam kebijakan yang baru, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan pula untuk mengatur sumberdaya alam kehutanan yang ada di wilayahnya. Hal tersebut memberi ruang pemecahan masalah yang timbul dalam pengelolaan hutan selama bertahun-tahun. Pengelolaan hutan yang transparan dengan melibatkan masyarakat, pengusaha dan pemerintah baik Pusat maupun Daerah diharapkan mampu memecahkan permasalahan seperti konflik lahan, penjarahan hutan, kemiskinan masyarakat, sistem bagi hasil yang adil (proportional sharing), pengelolaan hutan yang transparan, dan sebagainya.Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan hutan di Pulau Jawa cenderung bersifat oligopolistik yang dijalankan oleh Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pola pengelolaan ini merupakan warisan kolonial yang diterus-ulang oleh pemerintah sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Dalam mengelola hutan, Perum Perhutani seringkali mengesampingkan aspek sosial masyarakat, peran permerintah daerah pun dipinggirkan dengan dalih payung hukum mereka dari Pemerintah Pusat.Penelitian ini menggunakan dua (2) metode yaitu : metode kuantitatif dengan melakukan penghitungan data berdasarkan peraturan perundangan yang ada; dan metode kualitatif yang melakukan kajian evaluasi dari aspek hukum, kelembagaan, dan kesesuaian dengan teori ekonomi yang terkait.Hasil kajian evaluasi ini menunjukkan bahwa 1). Pengelolaan hutan yang dilakukan Perum Perhutani di Jawa Timur kurang transparan; 2). Dengan menetapkan harga kayu di bawah harga pasar kayu rakyat, Perum Perhutani gagal menjalankan perannya sebagai perusahaan dominan dalam menentukan harga (price leader) dalam pasar oligopolistik. Hal ini menyebabkan potensi kerugian penerimaan negara (Potential Government Revenue Loss) sebesar Rp.13,948 Milyar pada tahun 2008; 3). Kebijakan tarif dan harga patokan yang tidak diperbaru-ulang menambah kerugian negara yang cukup besar. Sebagai perbandingan pada tahun 2008 kerugian negara mencapai Rp.145,120 Milyar.Untuk kajian kelembagaan, terdapat hubungan trilateral antara Pemerintah Pusat-Daerah dan Perusahaan. Aturan yang ada belum mengakomodasi permasalahan kewenangan dalam era baru pengelolaan hutan.

---

Since the kingdom empire until today, management of forest resource has been centralized. The implementation of regional autonomy and the decentralization of fiscal has opened a new era in forest resource management in Indonesia. According to the new policy, Provincial Government also has the authority to manage forest resources which are under their administrative region. This gives the opportunity the resolve problems which arise from forest resource management for the past years. It is hoped that through transparent forest management practices, involving business owners and both Central and Provincial Government, problems such as land area conflict, illegal logging, poverty, fair proportional sharing of income, transparent management practice and other problems can be resolved.

As we know, forest management in Java Island tends to be oligopolistic managed by Perum Perhutani as a stated owned enterprise. This type of management has been practiced since the colonial era which was then adopted by the government since independence until today. In its forest management practice Perum Perhutani often set aside social community aspects, the role of provincial governments has also been set aside in accordance their policy issued by central government.

This research uses two (2) methods: quantitative method through data calculations based on existing laws and regulations; and qualitative method through evaluation and review of legal and institutional aspects in accordance to related economic theories.

The research result shows that 1). Forest management implemented by Perum Perhutani in East Java isn't adequately transparent; 2) Using hardwood price which are under the market price of public hardwood prices, Perum Perhutani fails in implementing its role as the dominant enterprise in hardwood price standards (price leader) in the oligopolistic market. This has caused a Potential Government Revenue Loss as big as Rp.13,948 Billion in the year 2008; 3). Tariff policy and standard prices which aren?t frequently update furthermore adds to revenue loss.

In comparison in 2008 government revenue loss was Rp.145,120 Billion. In the institutional review, a trilateral relationship exists between the Central Government, Provincial Government and the state enterprise. Existing regulations doesn?t accommodate authority issues in the new era of forest resource management."

"Studi ini bertujuan untuk melihat hubungan bencana alam gempa bumi dan tsunami Pasigala pada September 2018 terhadap perekonomian daerah terdampak, alokasi konsumsi, serta peningkatan kepemilikan produk asuransi bencana alam. Dengan menggunakan data panel pada tingkat analisis rumah tangga di Pulau Sulawesi dari periode 2015 – 2020 serta metode regresi logistik dengan spesifikasi model Difference-in-Differences, ditemukan bahwa kejadian bencana alam berhubungan erat dengan peningkatan kepemilikan asuransi bencana alam. Pengujian alokasi konsumsi dilakukan dengan uji beda proporsi dan analisis heterogenitas. Berdasarkan metode statistik, proporsi alokasi konsumsi masyarakat untuk barang-barang kebutuhan sekunder meningkat setelah terjadi bencana alam. Terkait dengan makroregional, daerah yang terkena bencana alam mengalami penurunan pertumbuhan output, peningkatan inflasi, pengangguran, serta jumlah penduduk miskin.

---

This study aims to estimate the relationship of Pasigala earthquake and tsunami in September 2018 to macroeconomics performance of the victim region, consumption choice, and natural disaster insurance ownership. By utilizing panel data on household who resides in Celebes through 2015 – 2020 and using logistic regression with Difference-in-Differences model specification, it is discovered that natural disasters increase natural disaster insurance ownership. Consumption allocation is estimated by using mean difference test and heterogenity analysis. Based on the statistical method, there is a change in consumption pattern of society toward the fulfillment of secondary goods. In terms of macroregional, victim region will experience decrease in output growth, increase price level, unemployment, and poverty level."

"Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik di bidang penataan frekuensi radio kepada masyarakat, pemanfaatan sumber daya seperti pengalokasian anggaran serta ketersediaan sumber daya manusia berkualitas, harus digunakan secara tepat dan efisien. Alokasi sebagian dana PNBP pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) telah digunakan untuk mendukung pelayanan publik di bidang penataan frekuensi radio. Apabila sumber daya ini telah digunakan secara efisien, maka akan meningkatkan pendapatan negara melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Hak Pakai (BHP) Frekuensi sehingga meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi pelayanan publik di sektor telekomunikasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya pada Ditjen SDPPI untuk memaksimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan metode Two Stage Data Envelopment Analysis (DEA). Tahap pertama penelitian ini menggunakan metode DEA dimana data Penerimaan Negara Bukan Pajak Biaya Hak Pakai Izin Stasiun Radio (PNBP BHP ISR) dan Klien Biaya Hak Pakai Izin Stasiun Radio (BHP ISR) sebagai variabel Output, serta besaran alokasi Maksimum Pencairan (MP) Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Jumlah Pegawai sebagai variabel Input. Kemudian Tahap Kedua, dengan menggunakan nilai efisiensi sebagai variabel dependen dalam model regresi Tobit untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi pencapaian PNBP serta pelayanan publik kepada masyarakat pengguna frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan efisiensi. Selama periode 2014-2018, Rata-rata sebanyak 16 (enam belas) UPT (49%) dari 33 UPT telah menggunakan sumber daya secara efisien untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan penerimaan PNBP BHP Frekuensi. Faktor PDRB Per Kapita Harga Konstan dan Dummy Jawa Non Jawa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi dalam pencapaian PNBP dan pelayanan kepada pengguna frekuensi. Sedangkan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efisiensi dalam pencapaian PNBP dan pelayanan kepada pengguna frekeunsi.

---

To optimize public services in the field of radio frequency structuring to the community, the use of resources such as budget allocation and availability of quality human resources must be used appropriately and efficiently. Ditjen SDPPI has been used partial allocation of Non-Tax Revenue to support public services in the field of radio frequency structuring. If this resource has been used efficiently, it will increase Non Tax revenue and of course achieving optimal public services. This research was conducted to measure the level of efficiency in the use of Resources at Ditjen SDPPI to maximize Non-Tax Revenues (PNBP) in the field of Communication and Information by using the Two Stage Data Envelopment Analysis (DEA) method. The first phase uses the DEA method in which the BHP ISR Non-Tax Revenue (PNBP) data and the BHP ISR Client as Output variables, and also MP PNBP allocation and Number of Employees as Input variables. Then the Second Stage, using the value of efficiency as an dependent variable in the Tobit regression model to determine the factors that affect the efficiency in achieving PNBP and services to the frequency user. The results showed that there had been an increase in efficiency. During the period 2014 - 2018, an average of 16 UPTs (49%) from 33 UPTs had used resources efficiently to optimize public services and receive Non tax Revenue. Gross Regional Domestic Product and Dummy Java – Non Javanese has a significant positive effect on efficiency in achieving PNBP and services to frequency users. While the Functional Position Frequency Controller has a negative and significant effect on efficiency in achieving PNBP and services to frequency users."

"Tesis ini membahas dampak kebijakan non hold harmless Dana Alokasi Umum terhadap pemerataan pendapatan daerah di provinsi dan kabupaten/kota serta sekaligus mengevaluasi formula DAU. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan indeks williamson dan regresi berganda terboboti. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah perlu terus melanjutkan kebijakan non hold harmless dalam pengalokasian DAU kepada provinsi dan kabupaten/kota pada tahun-tahun yang akan datang. Selain itu Pemerintah juga diharapkan terus mengembangkan formula DAU dengan meninjau kembali bobot masing-masing variabel yang digunakan dalam penghitungan dan pengalokasian DAU agar DAU lebih dapat berfungsi memeratakan pendapatan provinsi maupun kabupaten/kota.

---

The focus of this study is on the impact of non hold harmless policy on general allocation grant toward revenue equalization on province and regency/city and also evaluating the formula. This research is quantitative research with Williamson Index and weighted square regression tools. The researcher suggests that Central govemment have to continue this non hold harmless policy in allocating general allocation grant to province and regency/city. And also central govemment is expected to extend that general allocation grant formula through evaluating each variable weight that used on calculating and allocating general allocation grant in order that grant could more ftinction as a tools to equalize revenue in province and regency/city."

"Daya saing merupakan permasalahan klasik bagi industri pengolahan Indonesia khususnya sektor mikro dan kecil. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing adalah penerapan sertifikasi produk. Dengan menggunakan data cross-section dari Survei IMK Tahun 2019 yang dikeluarkan BPS dan metode regresi OLS dan Logit, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan sertifikasi produk yaitu SNI, sertifikat nasional lainnya, sertifikasi internasional, dan merek dagang terhadap peningkatan daya saing industri mikro dan kecil di Indonesia. Daya saing diukur dengan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja dan ekspor. Hasil menunjukan bahwa kepemilikan sertifikat internasional dan merek dagang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja dan ekspor IMK. Sedangkan sertifikat SNI hanya berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selain itu penelitian ini juga melihat dampak sertifikasi produk berdasarkan ukuran usaha. Hasil menunjukan bahwa sebagian besar sertifikasi produk lebih berpengaruh pada industri mikro dibandingkan dengan industri kecil. Dengan demikian pemerintah dapat melanjutkan dan mengintegrasikan program fasilitasi sertifikasi produk bagi IMK sebagai upaya mendorong peningkatan daya saing IMK.

---

Competitiveness is a classical problem for the Indonesian manufacturing industry, especially the micro and small industrie. One of the efforts to improve competitiveness is the application of product certification. Using cross-sectional data from Survey IMK 2019 from BPS and using OLS and Logit regression methods, this study aims to analyze impact from product certification namely SNI, other national certificates, international certifications, and trademarks to increasing the competitiveness of micro and small industries in Indonesia. Competitiveness measured by value added, labor productivity and exports. The results show that ownership of international certificates and trademarks has an effect on increasing value added, labor productivity and IMK exports. While the SNI certificate only affects the increase in labor productivity. In addition, this study also analyze at product certification based on business size. The results show that most of product certification has more influence on micro industries compared to small industries. Thus, the government can continue and integrate the certificate facilitation for IMK to encourage IMK’s competitiveness.         "

"Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan pemerataan sehingga dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, menurunkan ketimpangan serta mengurangi tingkat pengangguran. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (Archipelagic State) terbesar di dunia dengan sebaran penduduk tidak merata serta memiliki latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, dimana ketimpangan dan pengangguran masih menjadi permasalahan utama. Infrastruktur telekomunikasi memiliki eksternalitas positif menyiapkan jaringan informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan dalam percepatan pemerataan perekonomian. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh infrastruktur telekomunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia dengan menggunakan data panel 34 provinsi tahun 2011-2021 serta metode Two Way Fixed Effect (2FE). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telekomunikasi melalui indikator BTS (base transceiver station), penggunaan telepon seluler, dan penggunaan internet mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan per kapita serta mengurangi tingkat pengangguran, memperkecil ketimpangan serta meningkatkan indeks pembangunan ekonomi inklusif (IPEI). Selanjutnya, telekomunikasi ternyata memberikan pengaruh berbeda antar sub-wilayah. Keberagaman hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pembangunan infrastruktur masih belum tersedia secara merata di seluruh wilayah dan juga karena perbedaan keahlian dalam memanfaatkan teknologi pada masing-masing wilayah.

---

Inclusive economic growth is economic growth that promotes equity, benefiting all segments of society, reducing inequality, and addressing unemployment. Indonesia, as one of the world's largest Archipelagic State, faces challenges of uneven population distribution and varying socio-economic backgrounds, leading to persistent issues of inequality and unemployment. Telecommunication infrastructure plays a crucial role by establishing information and communication networks that can contribute to accelerating economic equality. This study aims to examine the impact of telecommunications infrastructure on inclusive economic growth in Indonesia, utilizing panel data from 34 provinces spanning the years 2011 to 2021 and employing The Two-Way Fixed Effect (2FE) methodology. The findings demonstrate that indicators such as base transceiver station (BTS), cellular telephone usage, and internet connectivity have a positive effect on per capita income growth, while simultaneously reducing unemployment, inequality, and raising the inclusive economic development index (“Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif-IPEI”). Moreover, the effects of telecommunications infrastructure vary across different sub-regions, highlighting disparities in infrastructure development and variations in technological expertise across regions."

"Penelitian ini menganalisis hubungan pendidikan dan partisipasi tenaga kerja perempuan di Jawa Barat. Penulis menemukan bahwa pendidikan berdampak negatif dengan signifikansi 1% terhadap partisipasi tenaga kerja perempuan di Jawa Barat. Hasil survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2018–2022 digunakan untuk metode kuantitatif yang menerapkan model Binary Logistic Regression. Selain itu, status pernikahan dan status KRT berdampak positif pada partisipasi tenaga kerja perempuan di Jawa Barat. Penulis juga menemukan bahwa faktor-faktor seperti jenis instansi dan gaji berdampak pada partisipasi tenaga kerja perempuan. Untuk mendukung temuan kuantitatif, penulis menggunakan analisis kualitatif yang mencakup survei kuesioner dan wawancara mendalam.

---

This study analyses the relationship between education and female labour force participation in West Java. The author found that education has a negative impact with 1% significance on female labour force participation in West Java. The results of the 2018-2022 National Labour Force survey were used for the quantitative method that applied the Binary Logistic Regression model. In addition, marital status and household head status have a positive impact on female labour force participation in West Java. The authors also found that factors such as agency type and salary have an impact on female labour force participation. To support the quantitative findings, the authors used qualitative analysis that included a questionnaire survey and in-depth interviews."

"Beragam potensi yang dimiliki oleh pasar hewan ternak Indonesia ternyata tidak serta merta membawa industri ini menjadi industri unggulan di Indonesia. Kekayaan alam yang berlimpah, bonus demografi yang akan terjadi hingga 2030, dan kebutuhan pasar internasional yang semakin meningkat merupakan segelintir potensi yang sudah seharusnya dimanfaatkan oleh Indonesia. Studi ini bertujuan untuk meneliti determinan dari pendapatan peternak sapi/lembu dan domba/kambing di Indonesia. Studi ini berfokus kepada tiga kelompok variabel eksternal yaitu bencana alam, kondisi iklim, dan inklusivitas keuangan. Studi ini menggunakan data IFLS tahun 2007 dan 2014 yang dilakukan di 13 provinsi Indonesia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kerugian bencana dan nilai pinjaman merupakan dua variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap pendapatan peternak sapi dan kambing. Temuan penting lainnya adalah variabel internal seperti kepemilikan lahan memiliki peranan yang amat besar dalam menentukan besar atau kecilnya pendapatan seorang peternak.

---

The variety of potential possessed by the Indonesian livestock market does not necessarily bring this industry to become a leading industry in Indonesia. Abundant natural wealth, demographic bonuses that will occur until 2030, and increasing international market needs are a handful of potential that Indonesia should use. This study aims to examine the determinants of the income of cattle and goat farmers in Indonesia. This study focuses on three groups of external variables namely natural disasters, climate conditions, and financial inclusiveness. This study uses IFLS data for 2007 and 2014 conducted in 13 provinces in Indonesia. The estimation results show that disaster losses and loan values are the two most influential variables on the income of cattle and goat farmers. Another important finding is internal variables such as land ownership have a very large role in determining the size or income of a farmer."

"Dalam pelaksanaan desentralisasi, Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu pembiayaan kesehatan sesuai prioritas pembangunan kesehatan nasional yang capaian kinerjanya digambarkan melalui indikator Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF) dan Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1). Peningkatan anggaran DAK kesehatan setiap tahun belum diiringi peningkatan cakupan PF dan KN1 di daerah dimana masih terdapat ketimpangan yang cukup besar antar daerah. Menggunakan data sekunder tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2014-2017, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak DAK kesehatan terhadap cakupan PF dan KN1. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek DAK kesehatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap cakupan PF dan KN1. DAK kesehatan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap cakupan PF pada tahun ke duanya sementara dampaknya terhadap cakupan KN1 belum terlihat bahkan sampai jangka waktu 2 tahun. Merujuk pada hasil tersebut, maka proses perencanaan, penganggaran dan administrasi DAK kesehatan perlu dilakukan dengan lebih baik lagi agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka pendek. Selain itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang lebih baik agar transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran dan pengeluaran DAK kesehatan dapat efektif membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.

---

In the implementation of decentralization, the Special Allocation Fund (DAK) of health is given to certain regions to help their health financing according to national health development priorities. Performance achievements of these regions are illustrated through indicators of the Coverage of Delivery in Health Service Facilities (PF) and the Coverage of First Neonatal Visits (KN1). The increase in the health DAK budget every year has not been accompanied by an increase in the coverage of PF and KN1 especially in the regions where there are still significant disparities between them. Using secondary data at the district/city level in Indonesia in 2014-2017, this study aims to determine the impact of health DAK on PF and KN1 coverage. The analytical methodused is linear regression panel data with fixed-effect models. The results showed that in the short term health DAK had a positive but not significant effect on the coverage of PF and KN1. Health DAK has a positive and significant effect on PF coverage in the second year while its impact on KN1 coverage has not been seen even for a period of 2 years. Referring to these results, the process of planning, budgeting and administration of health DAK have to be improved in order to give the short term benefits to the people. In addition, better monitoring and evaluation process is needed so thattransparency and accountability in the budgeting and expenditure of health DAK can effectively assist national and regional governments in providing equitable, affordable and quality health services."

"Pengembangan Mix Land Use merupakan salah satu bagian kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas perkotaan, salah satunya dalam pemenuhan kelangkaan (scarcity) lahan fasilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pemanfaatan ruang dengan konsep Mix Land Use sehingga pemanfaatan ruang akan optimal dalam pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta melihat autokorelasi spasial keberadaan fasilitas prasarana pendidikan dan kesehatan terhadap penetapan NJOP. Penelitian dilakukan berdasarkan data GIS di Kota Batam dengan metode analisis yang digunakan adalah Analisis Entropy; Analisis Skalogram dan Indeks Marshal; serta Analisis Gap. Untuk melihat faktor-faktor determinan yang mempengaruhi NJOP dan autokorelasi spasial NJOP digunakan metode Analisis Model Panel dan Indeks Moran dengan Stata 14. Hasil penelitian ini mengidentifikasi lebih dari 50% pemanfaatan ruang di Pulau Batam yang berkonsep zoning berubah kearah pola pemanfaatan Mix Land Use. Karakteristik wilayah yang memanfaatkan pola Mix Land Use adalah: 1) merupakan kecamatan dengan hirarki pelayanan tinggi; 2) memiliki prasarana pendidikan dan kesehatan yang lebih lengkap dan tersebar secara merata untuk dapat diakses oleh masyarakat; 3) gap kebutuhan akan prasarana pendidikan dan kesehatan lebih kecil. Variabel kepadatan penduduk menjadi faktor yang dominan mempengaruhi NJOP, sedangkan keberadaan prasarana pendidikan dan kesehatan tidak menjadi memberikan pengaruh signifikan. Dalam analisis spasial menunjukkan adanya autokorelasi spasial penetapan NJOP antar kecamatan. Hasil studi ini merekomendasikan perlunya penerapan konsep Mix Land Use dalam penyusunan Perda RTRW Kota Batam serta perlunya Pemerintah Pusat melakukan peninjauan ulang terhadap pemberlakuan sistem sewa tanah di Kota Batam sehingga dapat dilakukan reformulasi penetapan nilai NJOP sebagai potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

---

Mix Land Use has become one of the key planning strategies at improving the quality of urban areas, especially fulfillment scarcity of public facilities area. This research aims to identify the patterns of spatial use with the concept of Mix Land Use in order to optimalization the use of space within equal distribution of education and health well as see the spatial correlation within the existence of education infrastructure facilities and health to the NJOP determination. The research was conducted based on the GIS data in Batam City with an analytical methods used are Entropy Analysis; Schallogram Analysis and Marshal Index; and Gap analysis. To see the spatial correlation are used Panel and Moran?s Index with Stata 14.

The results of this research identified more than 50% the use of space on Batam city with the concept Zoning to turn toward adopt Mix Land Use pattern. Characteristics of the region that used Mix Land Use are: 1) is a district with a high service hierarchy; 2) have the education and health infrastructure which is more detailed and spread equally to be accessible for the public; 3) The necessity gap between education and health infrastructure are smaller.

In the spatial analysis shows the spatial correlation of NJOP determination between regions, but the existence of education and health infrastructure does not affect the formulations on the value of NJOP determination. The results of these studies, recommends the need of review the Mix Land Use in RTRW Batam City as well as the the need for the Central Government to conduct a review of the implementation of the land lease system in Batam, as well as the fixing the reformulation NJOP as the potential for increased Original Local Income (PAD)."