Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Distribusi APBD kesehatan dan alokasi anggaran kesehatan yang belum optimal dianggap belum dapat memberikan dampak yang signifikan pada perbaikan indikator kesehatan selanjutnya. Tren angka kelahiran total di Indonesia terus mengalami penurunan dan pelaksanaan imunisasi di Indonesia juga masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun setelah penerapan desentralisasi. Studi ini bertujuan untuk melihat apakah kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah khususnya di bidang kesehatan. Dengan menggunakan data sekunder tahun 2016-2019 dan dengan metode Two Stage Least Square, studi ini menemukan bahwa TKDD memiliki hubungan yang positif dengan belanja fungsi kesehatan. Semakin besar transfer daerah maka semakin besar belanja kesehatannya, khususnya DAU dan diikuti oleh PAD dan DAK Non Fisik Kesehatan. Selain itu, hasil studi ini juga menunjukan besaran belanja fungsi kesehatan dapat meningkatkan persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dan persentase imunisasi dasar lengkap.

---

The distribution of the health budget and health budget allocations that have not been optimal are considered to have not been able to have a significant impact on the improvement of further health indicators. The trend of the total birth rate in Indonesia continues to decline and the implementation of immunization in Indonesia also continues to fluctuate from year to year after the implementation of decentralization. This study aims to see whether the fiscal decentralization policy influences on improving the performance of local governments, especially in the health sector. Using secondary data from 2016-2019 and using the Two Stage Least Square method, this study found that TKDD has a positive relationship with health function spending. The larger the regional transfer, the greater the health expenditure, especially DAU and followed by PAD and DAK Non-Physical Health. In addition, the results of this study also show that the amount of expenditure on health functions can increase the percentage of deliveries assisted by health workers and the percentage of complete basic immunizations."

"Sejak otonomi daerah dilaksanakan tahun 2001, banyak terbentuk Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai hasil dari pemekaran daerah. Salah satu alasan suatu daerah dimekarkan adalah DOB hasil pemekaran dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-nya) sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemekaran daerah, peningkatan APBD dan kesejahteraan masyarakat di daerah hasil pemekaran. Dengan menggunakan panel data regression model dan unit analisis DOB yang terbentuk tahun 2003 dan 2008, penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran memang membuat APBD per kapita DOB meningkat cukup besar, terutama setelah lima tahun pemekaran, baik pemekaran daerah yang terjadi pada tahun 2003 maupun tahun 2008. Namun, peningkatan APBD per kapita di DOB hasil pemekaran daerah tahun 2003 belum berhasil mengangkat kesejahteraan masyarakat di DOB. Sementara untuk pemekaran daerah tahun 2008, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan APBD per kapita di DOB berasosisi positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di DOB yang ada di daerah tertinggal, namun tidak demikian untuk daerah yang tidak tertinggal. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa jika persyaratan-persyaratannya dipenuhi, maka usulan pemekaran daerah untuk daerah tertinggal sebaiknya disetujui. Karena dengan dimekarkan, bukan hanya APBD per kapitanya yang meningkat, tetapi juga kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat.

---

Since regional autonomy was implemented in 2001, many New Autonomous Regions (DOB) have been formed as a result of regional proliferation. One of the reasons for a region to be proliferated is that the new autonomous regions can manage its own Regional Income and Expenditure Budget (APBD). This study aims to analyze the relationship between regional proliferation, the increase in the Regional Income and Expenditure Budget (APBD) and the welfare of the community in the area resulting from the proliferation. By using panel data regression models and analysis units for new autonomous regions that were formed in 2003 and 2008, this study shows that proliferation has indeed made the APBD per capita of new autonomous regions increase considerably, especially after five years of proliferation, both regional proliferation that occurred in 2003 and 2008. However, the increase in the APBD per capita in the new autonomous regions from regional proliferation in 2003 has not succeeded in raising the welfare of the community in the new autonomous regions. Meanwhile, for regional proliferation in 2008, the results of the study show that the increase in APBD per capita in new autonomous regions has a positive assosiation with the increase in the welfare of the community new autonomous regions in underdeveloped regions, but not so for regions that are not underdeveloped. Therefore, this study suggests that if the requirements are met, then the proposed for regional proliferation in underdeveloped regions better be approved. Because with the regional proliferation, not only the APBD per capita increased, but also the welfare of the community also increased."

"Seiring dengan meningkatnya intensitas dampak negatif dari perubahan iklim, berbagai negara telah melakukan usaha untuk mengurangi emisi karbondioksida. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan kebijakan pajak karbon dalam perekonomian. Studi ini menganalisis potensi dampak penerapan pajak karbon pada penggunaan bahan bakar energi terhadap kenaikan harga dalam setiap sektor ekonomi di Indonesia. Studi ini juga menganalisis distribusi dampak kenaikan indeks biaya hidup untuk kelompok rumah tangga di masing-masing desil. Analisis pada studi ini dilakukan dengan mengembangkan Indonesian Energy Social Accounting Matrix 2015 dan matriks pengganda harga pada simulasi. Hasil dari studi ini menunjukkan dampak pajak karbon lebih merugikan rumah tangga perkotaan dibandingkan pedesaan. Selain itu, pajak karbon ditemukan bersifat regresif dengan regresivitas di perkotaan yang lebih kuat. Dari semua sektor dalam perekonomian, kenaikan harga terbesar akibat penerapan pajak karbon dialami oleh sektor listrik. Maka dari itu, penerapan kebijakan pajak karbon harus dipertimbangkan secara matang dan disertai dengan kebijakan komplemen untuk mencegah dampak regresivitas yang muncul.

---

Along with the increasing intensity of the negative impacts from climate change phenomenon, many countries have their best efforts to reduce their carbondioxide emissions. One of the efforts is by implementing carbon tax in the economy. This study analyzed the potential impact from the implementation of carbon tax in fuel usage on sectoral price changes in Indonesia. It also investigated the distributional impacts of households living expenses. The analysis in the study developed the Indonesian Energy Social Accounting Matrix 2015 as well as price multiplier matrix in the simulations. The results of this study showed that the impact of carbon tax was found more detrimental to urban households than rural households. In addition, carbon tax was found to be regressive with stronger regressivity in urban households. Of all production sectors, the carbon tax had the most substantial impact on electricity sector. Therefore, the carbon tax policy should be carefully considered before its implementation and accompanied by complementary policies to prevent the negative impacts of regressivity."

"Pemerintah Kota Bogor sejak tahun 2012 memberlakukan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2012 yang mengatur kenaikan tarif retribusi parkir di sejumlah titik jalan di Kota Bogor, salah satunya di Jalan Suryakencana. Tingginya kenaikan tarif parkir memicu penolakan warga setempat. Mereka menolak kenaikan tarif retribusi parkir yang mencapai 240%. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa tarif parkir yang saat ini dibayar oleh masyarakat. Penelitian juga mengkaji berapa Willingness To Pay (WTP) terhadap tarif retribusi parkir dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan metode Contingen Valuation dengan Bidding Game dan Double Bounded Dichotomous. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif dan analisis crosstab (tabulasi silang) untuk mengetahui hubungan pengguna jasa dalam menentukan besaran nilai WTP.Hasil penelitian menemukan rata-rata tarif retribusi yang dibayar sebesar Rp 4970 untuk pengguna mobil dan Rp. 2135 untuk pengendara motor. Tarif tidak harus tunggal, bisa progresif. Tarif dapat dinaikkan jika fasilitas pelayanan parkir diperbaiki. Bila diperbaiki satu aspek, WTP responden mobil naik menjadi Rp 6330 dan motor naik menjadi Rp 2665. Bila diperbaiki dua aspek, WTP responden mobil akan naik menjadi Rp 6590 dan Rp 2855 bagi pengendara motor. Bila diperbaiki tiga aspek, WTP naik menjadi RP 7060 bagi pengguna mobil dan Rp 3020 bagi pengguna motor. Dan bila diperbaiki seluruh layanan parkir, WTP meningkat menjadi Rp 7320 bagi pengendara mobil dan Rp 3410 bagi pengendara motor. Perbaikan paling utama yang harus diprioritaskan adalah kemudahan mendapatkan akses parkir dan bebas macet.

---

Since 2012 Bogor City Government released a local regulation No. 4/2012 which enforced the control of tariff retribution in several locations in Bogor City, including Suryakencana Street. It triggered local society`s refusal. They disagree with the increasing of tariff retribution. This study was conducted to determine how much parking tariff is paid and also examines public`s Willingness To Pay (WTP) of parking rates and the factors that influence it by using Contingen Valuation Method and Bidding Game in Double Bounded Dichotomous. This study using descriptive analysis and crosstab analysis to determine the service user relationships in determining the WTP. From this study it is known that the the average levy paid are Rp. 4970 for car users and Rp. 2135 for motorcycle users.

This study has also found that the tariff can be progressive. Rates can be increased if the park service facilities are repaired. When Government corrected one aspect, WTP respondents rose to Rp 6330 for car user and Rp 2665 for motorcycle users. When Government corrected two aspects, WTP will rise to Rp 6590 for car users and Rp 2855 for motorcycle users. When corrected three aspects, WTP rose to Rp. 7060 for car users and Rp. 3020 for motorcycle users. And when the entire parking service is improved, WTP increased to Rp 7320 for car users and Rp 3410 for motorcycle users. The most important improvements that should be prioritized is the easy access and free parking jams."

"Desentralisasi fiskal yang dilaksanakan sejak tahun 2001 telah membawa perubahan yang besar bagi tata kelola keuangan publik di Indonesia. Penelitian ini mencoba melihat pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi [rasio antara pengeluaran pemerintah daerah provinsi (konsolidasi provinsi dan kabupaten kota) terhadap PDRB provinsi]. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan oleh Brennan dan Buchanan (1980) dan Wallis dan Oates (1988) mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah.Selain melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi, penelitian ini juga mencoba melihat pengaruh ukuran pemerintah daerah provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Hal tersebut mengacu pada hipotesis yang dikemukakan oleh Armey (1995), bahwa ukuran pemerintah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel untuk data dari 26 provinsi di Indonesia pada tahun 1995-2013.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh positif terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi. Ukuran pemerintah daerah provinsi juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran optimal dari pemerintah daerah provinsi yang memaksimumkan pertumbuhan ekonomi daerah provinsi belum/tidak terjadi di Indonesia berdasarkan data yang digunakan.

---

Fiscal decentralization which has been doing since 2001 brought massive transformation for the governance of the public finance in Indonesia. This research aimed to observe the effect of fiscal decentralization in Indonesia on provincial government size [ratio between provincial government expenditure (consolidation between province and district, city) on GDRP of province]. It was based on hypothesis by Brennan & Buchanan (1980) and Wallis & Oates (1988) about the effect of fiscal decentralization on subnational government size.

In addition to observing the effect of fiscal decentralization on provincial government size, this research also aimed to observe the effect of provincial government size on the regional economic growth. It based on hypothesis stated by Armey (1995) that government size is related to economic growth. Method of the research was econometric panel data modelling for data of 26 provinces in Indonesia from 1995 to 2013.

Result showed that fiscal decentralization in Indonesia had positive effect on provincial government size. Provincial government size also positively affected regional economic growth. However, this study showed that optimal size of provincial government in order to maximize regional economic growth had not or did not occur in Indonesia based on data used."

"Bergulirnya otonomi daerah di Indonesia membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih dalam hal fiskal. Namun hingga saat ini implementasi desentralisasi fiskal yang ada masih berfokus pada sisi belanja (expenditure assignment). pada sisi penerimaannya (revenue assignment) kewenangan yang dimiliki daerah masih relatif terbatas dan bersifat sentralistik. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan sumber pendanaan lokal seperti pajak untuk menunjang sisi penerimaan daerah. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pemerintah pusat ke pemerintah daerah sejak tahun 2011. Penelitian ini mengkaji dampak pengalihan PBB-P2 terhadap penerimaan daerah dengan menggunakan metode difference in difference dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendaerahan PBB-P2 memiliki dampak yang positif terhadap penerimaan daerah.

---

Regional autonomy has established a greater fiscal autonomy on the local government. Nevertheless the implementation of fiscal desentralization still focused on expenditure assignment, meanwhile there is a lack of capacity on the revenue assignment and the implementation is still centralistic. Therefore a higher local government funding is needed to establish a greater fiscal autonomy. So the policy to divert the control of PBB-P2 to create a greater local fiscal autonomy has begun since 2011. This reasearch is trying to reviewing the impact of property tax (PBB-P2) devolution on the local government revenue using the difference in difference and study case method. This reasearch find out that the implementation of property tax (PBB-P2) devolution has a positif impact on local government revenue."

"Tingkat utang publik daerah di Indonesia selama periode tahun 2011 sampai dengan 2019 mengalami tren pertumbuhan yang tinggi dan relatif berkesinambungan. Meskipun secara rasio tingkat utang publik daerah terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) relatif kecil, tetapi tren peningkatan yang tinggi dapat mengancam kesinambungan fiskal pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait hubungan utang publik daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dari tahun 2011 sampai 2019 dengan pendekatan model efek tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang robust kemungkinan sulit didapatkan dikarenakan perbedaan hasil pada kedua model yang digunakan. Hasil estimasi pada model 1 menunjukkan adanya hubungan nonlinear yang signifikan. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa utang publik daerah berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dan pada tingkat utang publik daerah yang relatif tinggi dan melewati debt turning point hubungan tersebut berubah menjadi negatif. Sementara itu, hasil estimasi pada model 2 tidak menunjukkan adanya hubungan nonlinear yang signifikan sehingga dapat diartikan bahwa perubahan utang publik daerah tidak memiliki hubungan dengan perubahan pertumbuhan ekonomi daerah. Perbedaan hasil tersebut kemungkinan terjadi karena pilihan pemodelan dan cakupan data.

---

Regional public debt in Indonesia during the period 2011 to 2019 has a high growth trend and relatively sustainable. Although the ratio of the level of regional public debt to GRDP (Gross Regional Domestic Product) is relatively small, the high trend of growth can threaten the fiscal sustainability of local governments. This study aims to provide empirical evidence related to the relationship of regional public debt to regional economic growth in Indonesia. This study uses panel data analysis from 2011 to 2019 with a fixed effects model. The results showed that a robust relationship was difficult to conclude due to different results in the two models used. The estimation results in model 1 show a significant nonlinear relationship. These results mean that the increase in local public debt at levels below the debt turning point will be positively related, and at relatively high debt levels by passing the debt turning point will be negatively related to regional economic growth. The estimation results in model 2 show insignificant nonlinear relationship, it means that changes in regional public debt have no relationship with changes in regional economic growth. The difference in the results likely due to the choice of modeling and data coverage."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pola antara impor bahan baku dengan kinerja sektor manufaktur di Indonesia pada periode 2018 hingga 2023. Kinerja manufaktur dan impor bahan baku sangat berpengaruh satu sama lain. Tanpa ketersediaan bahan baku yang murah, industri manufaktur akan mengalami kesulitan dalam bersaing dengan produk impor. Namun, pemerintah mengimplementasi beberapa kebijakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Larangan impor ini dapat mengakibatkan turunnya produksi nasional, terutama dari sektor manufaktur. Penelitian ini menggunakan data dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Bank Indonesia dan analisa statistik deskriptif dari data sub-sektor manufaktur dan sub-sektor impor barang. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ada kecenderungan dimana terdapat banya sub-sektor manufaktur yang tergantung dengan impor bahan baku, seperti industri tekstil, kimia, perobatan, makanan dan minuman.

---

This research is about finding the patterns between imported raw materials and the manufacturing sector performance in Indonesia from 2018 to 2023. The manufacturing industry and imported raw materials are intertwined. Without cheap raw materials, the manufacturing industries in Indonesia may struggle to compete with imported goods. However, the government implemented a series of policies aiming at reducing the reliance on imported goods. A policy to restrict imports may lead to a significant reduction in national output, especially in the manufacturing sector. Therefore, it is important to investigate the pattern of which manufacturing sectors are affected the most by the changes in imported raw materials. This research uses the data from Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Bank Indonesia, and descriptive statistics to analyze data on manufacturing sub-sectors and imported goods. The result is that many manufacturing sub-sectors rely heavily on imported raw materials such as textiles, chemicals, pharmaceuticals, and food and beverage industries."

"Indonesia merupakan salah satu negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar di dunia yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Untuk mengurangi emisi dan mencapai target net zero emission pada tahun 2060, Indonesia mendorong penggunaan kendaraan listrik. Namun, penjualan mobil listrik berbasis baterai masih rendah. Untuk meningkatkan penjualan mobil listrik, Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) di samping insentif fiskal dan nonfiskal lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan insentif PPN DTP terhadap penjualan mobil listrik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah Difference-in-Differences (DID) dan Propensity Score Matching (PSM) dengan data penjualan mobil listrik bulanan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) periode Januari 2022 hingga September 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan insentif PPN DTP sejak April 2023 berpengaruh positif signifikan terhadap penjualan mobil listrik. Faktor-faktor lain seperti first-mover advantage, event promosi, harga, merek, dan spesifikasi mobil juga berpengaruh terhadap penjualan.

---

Indonesia is one of the world's largest emitters of greenhouse gases, contributing significantly to global warming. To reduce emissions and achieve its net zero emission target by 2060, Indonesia is promoting the use of electric vehicles. However, sales of battery electric vehicles (BEVs) remain low. To boost BEV sales, the government has implemented a Value Added Tax Incentive Borne by the Government (PPN DTP) policy, in addition to other fiscal and non-fiscal incentives. This study analyzes the impact of the PPN DTP incentive on BEV sales in Indonesia. Using a Difference-in-Differences (DID) approach combined with Propensity Score Matching (PSM), the study analyzes monthly BEV sales data from the Indonesian Automotive Industry Association (Gaikindo) from January 2022 to September 2024. The findings reveal that the implementation of the PPN DTP incentive since April 2023 has had a significant positive effect on BEV sales. Furthermore, the study identifies other factors influencing BEV sales, including first-mover advantage, promotional events, price, brand, and vehicle specifications. This research provides valuable insights for policymakers seeking to promote EV adoption and support Indonesia's transition towards a more sustainable transportation sector."

"ABSTRAKAdanya kebijakan peningkatan nilai tambah sektor pertambangan mineral memberikan konsekuensi kepada para pelaku usaha pertambangan mineral untuk membangun smelter di dalam negeri, sehingga sektor ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara dan perekonomian daerah maupun nasional.Pembangunan smelter PT. BSI di Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian dalam bentuk penambahan output, pendapatan, nilai tambah, dan lapangan kerja serta mendorong tumbuhnya sektor-sektor industri lainnya. Berdasarkan hasil analisis input-output, PT. BSI pada tahapan konstruksi mampu berkontribusi terhadap total nilai output sebesar 1,03%, penambahan total pendapatan sebesar 1,08%, penambahan total nilai tambah sebesar 0,83% dan kontribusi terhadap lapangan kerja sebesar 2,26%. Sedangkan pada tahap produksi, PT. BSI diperkirakan dapat berkontribusi terhadap total nilai output sebesar 10,31% per tahun, penambahan pendapatan 37% per tahun, penambahan total nilai tambah sebesar 24% per tahun dan dapat memberikan lapangan kerja sebesar 46% per tahun. Kehadiran PT. BSI diperkirakan akan berkontribusi terhadap penerimaan dana bagi hasil ke Provinsi Sulawesi Tenggara sekitar Rp. 38,350 miliar per tahun dan ke Kabupaten Konawe Selatan sekitar Rp. 76,701 miliar per tahun

---

ABSTRACTValue added policy in mineral and coal mining sector has a consequence for business operators as they have an obligatory to build domestic smelting plants. This mining sector is expected to provide a greater contribution to state revenue also boost the local and national economy.The smelter development of PT. BSI in the Province of Southeast Sulawesi gives a vast impact on the economic growth in the form of output addition, additional income, value added, job opportunity, also stimulates economic growth in other sectors. Based on the input-output analysis result, PT. BSI on the stage of construction contributes 1,03% of the total output value, 1,08% of additional total income, 0,83% of value added, and provide 2,26% job opportunities. Moreover, in the stage of production, PT. BSI is expected per year to contribute up to 10,31% of the total output value, 37% of additional total income, 24% of value added, and create 46% employment opportunities. PT. BSI estimated to contribute to the revenue sharing fund to Southeast Sulawesi Province Rp. 38,350 billion per year and to South Konawe Regency Rp. 76,701 billlion per year."