Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas analisis penghitungan potensi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan dari tahun 2005-2009 dengan menggunakan pendekatan Tabel Input Output Indonesia 2005. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa baik secara total maupun secara sektor (9 (Sembilan) sektor IO) menunjukkan bahwa coverage tax ratio-nya masih dibawah 100 persen. Hal ini menunjukkan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih bisa ditingkatkan. Penelitian ini menyarankan bahwa untuk upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi potensi pajak, DJP sebaiknya menggunakan data BPS baik Statistik BPS maupun hasil Sensus Ekonomi 2006 untuk meng-up date master file data Wajib Pajak.

---

The focus of this study is corporate income tax (CIT) under article 25. The purpose is estimating corporate income tax under article 25 period 2005-2009 using Indonesian Input Output Table year 2005. This research is quantitative descriptive.The study show that tax authority performance should be increasing because the CIT coverage ratio by totally or by 9 sector IO is still under 100 percent. The researcher suggests that to more effective tax effort by using any kind of data from BPS like industrial statistic and the 2006 economic census results to improve tax payers master file."

"Tesis ini membahas tentang dampak reformasi perpajakan terhadap efisiensi sistem pemungutan pajak Indonesia. Dengan teknik pengolahan data panel, maka akan diperoleh perubahan-perubahan rasio pajak (tax ratio) untuk tiap jenis pajak (PPh Non Migas, PPN, PBB, Cukai, Bea Masuk, Pajak Ekspor, Pajak Lainnya). Dari hasil pembentukan model ekonometrika diperoleh bahwa reformasi perpajakan tahun 2000 mempunyai dampak paling signifikan dalam peningkatan efisiensi sistem pemungutan pajak Indonesia jika dibandingkan dengan reformasi-reformasi perpajakan tahun 1983 dan 1994. Meskipun reformasi perpajakan berdampak positif terhadap peningkatan efisiensi sistem pemungutan pajak, namun jika dilihat dari pertumbuhan rasio pajak dan penerimaan pajak itu sendiri cenderung mengalami perlambatan. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa perlu dilakukan langkahlangkah perbaikan di masa mendatang terkait dengan pelaksanaan reformasi perpajakan tersebut. Untuk mengusulkan strategi-strategi yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses reformasi perpajakan di masa mendatang dilakukan analisis kualitatif deskriptif dengan alat analisis SWOT.

---

This thesis discussed about the impact of the tax reforms on the efficiency of the Indonesia tax system. By using data panel method, the change of tax ratio for each kind of tax (PPh Non Migas, PPN, PBB, Cukai, Bea Masuk, Pajak Ekspor and Pajak Lainnya) was able to calculated. From the econometric model, the conclusion was the tax reform 2000 was the most significant to improve the efficiency of the Indonesia tax system. Although the tax reforms can improve the efficiency of the Indonesia tax system but the indication of the slight growth of the tax ratio and tax revenue could be used as a signal for tax authority to make improvement for the next tax reforms. For this purpose, this thesis also discussed how to rebuild the next tax reform by using SWOT analysis to formulate the strategies needed as an improvement."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja berpendidikan rendah di sektor industri dan perdagangan. Banyak literatur yang menyatakan upah minimum mempunyai pengaruh negatif terhadap tenaga kerja, namun ada juga literatur yang menyatakan sebaliknya. Estimasi persamaan dalam bentuk reduced form yang menghubungkan penyerapan tenaga kerja dengan upah minimum dilakukan dengan menggunakan data panel di 27 provinsi dalam rentang waktu 2003-2007.Variabel dependen dalam persamaan tersebut adalah jumlah tenaga kerja berpendidikan rendah yang bekerja di sektor industri dan perdagangan. Variabel independen adalah upah minimum, pertumbuhan ekonomi, penanaman modal, penyerapan tenaga kerja berpendidikan tinggi, dan populasi angkatan kerja. Sampel dibatasi pada kelompok pekerja yang menerima upah di perkotaan yang berpendidikan rendah di sektor industri dan perdagangan. Kelompok tenaga kerja ini dipilih karena merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap kenaikan upah minimum.Hasil studi ini menunjukkan adanya perbedaan pengaruh upah minimum di kedua sektor. Pada sektor industri, upah minimum berpengaruh secara negatif dan secara statistik signifikan. Dari perhitungan elastisitas, setiap kenaikan satu persen upah minimum menyebabkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri berkurang sebesar 0,3955 persen. Bisa diartikan, setiap kenaikan upah minimum sebesar Rp 100.000 akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja berpendidikan rendah di sektor industri berkurang sekitar 12.000 orang. Sedangkan di sektor perdagangan, upah minimum berpengaruh secara positif dan secara statistik juga signifikan. Dari perhitungan elastisitas, setiap kenaikan satu persen upah minimum menyebabkan penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan bertambah sebesar 0,5283 persen. Bisa diartikan, setiap kenaikan upah minimum sebesar Rp 100.000 akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja berpendidikan rendah di sektor perdagangan bertambah sekitar 8.600 orang.

---

The focus of this study is to explain the different effects of minimum wages on employment with low skill in industry and trade sector. Many literatures say that minimum wages have negative effects on employment, and many others say have nonnegative effects. Estimation in reduced form that correlate employment with minimum wages is used with data panel on 27 region between 2003-2007.Dependent variable in this study is employment with low skill who?s work in industry and trade sector. Independent variables are minimum wage, economic wage, investment, employment with high skill, and population of labor force. Sample specified on group of urban wage worker with low skill in industry and trade sector. This group is chosen because it is one of groups which vulnerable on increasing of minimum wage.The results show that there are differencies effects of minimum wage in two sector. In industry sector, the increasing of minimum wage has negative effect and significant statistically. The elasticity shows that when minimum wage increase 1 percent, it will decrease employment with low skill 0,3955 percent. Or, when minimum wage increase Rp 100.000, it will decrease employment with low skill about 12,000 person. In trade sector, the increasing of minimum wage has positive effect and significant statistically also. The elasticity shows that when minimum wage increase 1 percent, it will increase employment with low skill 0,5283 percent. Or, when minimum wage increase Rp 100.000, it will increase employment with low skill about 8,600 person."

"Penelitian dilakukan untuk menganalisis hubungan kausal faktor Kesadaran Wajib Pajak Badan, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Tindakan Penegakan Hukum di bidang perpajakan dan pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak. Penelitian dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II. Metode Structural Equation Modelling (SEM) digunakan untuk mengukur hubungan kausal yang terjadi diantara variabel yang tidak dapat diamati secara langsung (unobserveable), melainkan diukur melalui indikator-indikatornya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Tindakan Penegakan Hukum di bidang Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, dan menjadi variabel yang memiliki pengaruh paling kuat dan besar dalam mempengaruhi Kepatuhan Pajak. Modernisasi Sistem Administrasi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan Pratama, akan tetapi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan Madya. Perbedaan tersebut diindikasikan karena terdapat perbedaan Kualitas Pelayanan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan Madya dan Wajib Pajak Badan Pratama.

---

The purpose of this research was to analyze causal relationship of Corporate Taxpayer Consciousness, Modernization of Tax Administration System and Law Enforcement Acts in Taxation and their influence on Tax Compliance. This research was carried out toward Corporate Taxpayer in West Java II Regional Tax Office Directorate General of Taxes. Structural Equation Modelling (SEM) is applied to measure the causal relationship which may occur among unobserveable variables, instead it is measured by its indicators.The results found that Corporate Taxpayer Consciousness has no significant influence on Tax Compliance. Law Enforcement Acts in Taxation has a significant influence on Tax Compliance, and becomes a variable having the strongest and largest influence that affecting tax compliance. Modernization of Tax Administration System has no significant influence on Tax Compliance toward Corporate Taxpayer in Pratama Tax Office, however it has a significant influence on Tax Compliance toward Corporate Taxpayer in Madya Tax Office. The difference is indicated as there is a difference in service quality received by Corporate Taxpayer in Madya Tax Office and Pratama Tax Office"

"Tujuan penelitian ini adalah menghitung potensi penerimaan dan efektivitas pemungutan retribusi pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Baru Jakarta Utara Tahun 2008. Variabel-variabel yang digunakan meliputi data produksi ikan, data harga lelang, harga pedoman ikan, dan besarnya tarif retribusi.Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan bersumber dari instansi pemerintah terkait. Adapun data primer dikumpulkan melalui wawancara tidak terstruktur (tidak ada kuesioner) terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pelelangan ikan.Total potensi penerimaan retribusi pelelangan ikan di TPI Muara Baru pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 1.095.011.248,03, terdiri dari potensi penerimaan retribusi ikan dari laut Rp 465.000.694,53 dan potensi penerimaan retribusi ikan dari darat sebesar Rp 630,010,553.50. Kontribusi potensi penerimaan retribusi ikan dari darat adalah 57,53%, lebih besar dibandingkan kontribusi ikan dari laut yaitu 42,47%.Efektivitas pemungutan retribusi di TPI Muara Baru adalah sebesar 37,60%, dan merupakan hasil rata-rata efektivitas pemungutan retribusi ikan dari laut sebesar 76,38% dan ikan dari darat sebesar 8,98%. Efektivitas pemungutan retribusi pada tahun 2008 adalah kurang karena masih terdapat 62,40% potensi penerimaan retribusi yang belum berhasil dipungut.Rata-rata total produktivitas realisasi penerimaan retribusi di TPI Muara Baru tahun 2008 sebesar Rp 42.000,01 per ton yang berasal dari ikan dari laut sebesar Rp 72.480,70 per ton dan ikan dari darat sebesar Rp 11.519,32 per ton. Adapun total produktivitas potensi penerimaan retribusi pelelangan ikan adalah sebesar Rp 40.968,02 per ton yang merupakan rata-rata atas produktivitas ikan dari laut sebesar Rp 69.897,20 per ton dan ikan dari darat sebesar Rp 12.038,84 per ton.

---

The goal of this study is to calculate the revenue potency and the collecting effectivity of fish auction retribution at Muara Baru Fish Auction Place (FAP) North of Jakarta in 2008. Variables of the study are produce of fish data, auction price of fish, fixing price of fish, and amount of retribution tariff.The research design is descriptive research used primary and secondary data. The secondary data is compiled from government related institution and the primary data is collecting from no structure interview (no questioner) to people who related with fish auction.Total of potency of the fish auction retribution revenue at Muara Baru FAP in 2008 is amount Rp 1.095.011.248,03, divided by the auction retribution revenue of fish from the sea is amount Rp 465.000.694,53 and the auction retribution revenue of fish from the land is amount Rp 630,010,553.50. The contribution of the retribution revenue potency of fish from the land is bigger than fish from the sea (57,53% : 42,47%).The effectivity of retribution collecting at Muara Baru FAP is 37,60% and it?s average of the effectivity of retribution collecting fish from the sea is 76,38% and fish from the land is 8,98%. The effectivity of retribution collecting in 2008 is low because there is still 62,40% of the revenue potency of retribution that haven?t collecting.The average of total productivity of the retribution revenue realization at Muara Baru FAP in 2008 is amount Rp 42.000,01 per ton, supported by fish from the sea is amount 72.480,70 per ton and fish from the land is amount Rp 11.519,32 per ton. Total productivity of the retribution revenue potention is amount Rp 40.968,02 per ton, the average productivity that supported by fish from the sea is amount Rp 69.897,20 per ton and fish from the land is amount Rp 12.038,84 per ton."

"Penelitian Ini difokuskan pada penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengelolaan aset tetap pada Pemkot Depok. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efetivitas pelaksanaan SPI yang tercermin dari; (i) pengamanan aset tetap, (ii) kepatuhan terhadap peraturan perundangan, (iii) efektivitas dan efisiensi kegiatan operasianal dan (iv) keandalan laporan keuangan Pemkot Depok. Gambaran umum mengenai efektivitas pelaksanaan SPI pada Pemkot Depok berdasarkan persepsi karyawan Pemkot Depok, didapat melalui penyebaran kuisioner. Pertanyaan pada kuisioner bersumber pada Daftar Uji Pelaksanaan SPI Pemerintah (PP 60/2008) yang diadaptasi dari The Commitee of Sponsoring of the Treadway Commision (COSO). Selanjutnya hasil kuisioner diukur dengan menggunakan rating scale. Sehingga didapati bahwa secara umum pelaksanaan SPI pada Setda Depok menurut persepsi 62 responden pelaksanaannya baru 73,50% dari kriteria yang ditetapkan. Angka tersebut secara kontinum masuk kedalam kategori interval "kurang baik" - "baik". Melalui wawancara dan observasi dokumen, uji kepatuhan (compliance audit) dilakukan untuk menilai kepatuhan Pemda Depok terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan prosedur proses belanja aset pada PERMENDAGRI No 13/2006 dan Perubahannya No 59/2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan prosedur pegelolaan aset pada PP No 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dari hasil uji tersebut, diketahui bahwa dalam melakukan proses belanja aset dan pengalolaan aset, Pemkot Depok masih belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundangan tersebut. Berdasarkan LAKIP Setda Depok Tahun Anggaran 2007 diperoleh informasi bahwa kegiatan operasional Setda Depok sudah efektif dan efisien, namun cara pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut belum jelas. Dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2008 terhadap laporan keuangan Pemkot Depok Tahun 2007 menunjukkan belum andalnya laporan keuangan yang dibuat oleh Pemkot Depok sehingga BPK memberikan opini "wajar dengan pengecualian". Secara keseluruhan, kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dalam pengelolaan asset tetap pada Pemerintah Kota Depok belum efektif

---

The research focused on the assessment to the implementation of Internal Control System (ICS) in managing fixed asset at Depok municipality. The aim of this research was to study the effectiveness of ICS implementation, reflected from: (i) how Depok municipality safeguarding their fixed assets, (ii) compliance with applicable laws and regulations, (iii) effectiveness and efficiency of operations, and (iv) reliability of Depok municipality financial report. General views about the effectiveness of ICS implementation in Depok municipality based on the perception of the employees was known by spreading questionnaires. The questionnaires was based on test list of government ICS implementation (PP No 60/2008), adapted from The Commitee of Sponsoring of the Treadway Commision (COSO). Next, the questionnaires were measured using rating scale and found that generally the implementation of ICS according to 62 respondents was only 73,50% from the criteria that`s being set up. The percentage in continuum was on intervals "less good"-"good". Using interviews and document observation, Compliance audit were done to assess how Depok municipality compliance with applicable laws and regulation in purchasing (PERMENDAGRI No 13/2006 and the alteration No 59/2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) and managing their assets (PP No 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah). From the audit it is found that Depok municipality is not entirely compliance with those regulations. LAKIP of Depok municipality secretariat year 2007, informed that the operations at Depok is already effective and efficient, but the methods in measuring the effectiveness and the efficiency is questionable. Audit Report of financial report of Depok municipality done by BPK, informed that reliability of Depok municipality financial report is questioned. There for the opinion given to the financial report is "unqualified". Overall, the research comes to a conclusion that the implementation of ICS in managing fixed asset at Depok municipality in not effective."

"Penelitian ini tentang pengaruh pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk, serta pajak dalam rangka impor tidak dipungut terhadap nilai ekspor dalam skema fasilitas KITE. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui serta menganalisa pengaruh pemberian fasilitas KITE yaitu bea masuk yang dipungut, bagi peningkatan nilai ekspor yang dihasilkan perusahaan pengguna fasilitas KITE pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta (Kanwil DJBC Jakarta). Selain itu, untuk mengetahui pengaruh nilai tikar riil Yen terhadap rupiah serta produk domestik bruto (Gross Domestic Product) Jepang, sebagai negara tujuan utama ekspor Indonesia, terhadap nilai ekspor yang dihasilkan perusahaan pengguna fasilitas KITE pada Kanwil DJBC Jakarta.

---

This research outlines the influence of the exemption and/or restitution of import duties and the exempted import related tax toward the export value within the KITE facility scheme. The objective of this research is to understand and to analyze the impact of awarding KITE facility which is the exemption and/or restitution of import duties and the exempted import related tax to increase of the export value."

"

Aksesibilitas yang terbatas menuju tempat kerja adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh angkatan kerja wanita di negara-negara berkembang. Makalah ini mengukur dampak dari peningkatan sistem transportasi perkotaan pada status pekerjaan perempuan di Jakarta, Indonesia. Ketersediaan angkutan bus cepat yang aman dan nyaman mengurangi biaya tetap (dalam hal uang dan waktu) dari perjalanan ke tempat kerja, sehingga kami memperkitakan jumlah perempuan bekerja akan meningkat setelah selesainya pembangunan busway di Ibukota. Dengan menggunakan survei sosial dan ekonomi nasional (SUSENAS) dan metode difference in difference (DID), kami menemukan hubungan positif antara status pekerjaan wanita dan peningkatan layanan transportasi perkotaan. Secara khusus, efek terbesar dan signifikan dialami oleh wanita berusia 15-29 tahun dan tidak signifikan pada pria. Selain itu, kehadiran BRT juga meningkatkan probabilitas wanita bekerja di sektor formal dan menurunkan probabilitas bekerja di sektor informal. Dapat kami simpulkan bahwa peningkatan transportasi perkotaan, sebagai proxy dari aksesibilitas, memainkan peran penting dalam meningkatkan angkatan kerja perempuan, khususnya di negara berkembang.

Kata kunci: Transportasi perkotaan, ketenagakerjaan, gender, evaluasi kebijakan.

 

---

Limited accessibility to workplace is one of the greatest challenges faced by women’s labor force in developing countries. Low rates of female labor force participation show a significant waste of productive human resources and lead to the stagnation growth of the female labor force participation rate. This paper quantifies the impacts of improved urban transport systems on women’s employment outcomes living in Jakarta, Indonesia. Since the availability of appropriate and safer bus rapid transit (BRT) reduces fixed costs of commuting to work in terms of money and time, we predict the number of employed women to increase after the completion of busway construction in the capital. Using the social and economic national survey (SUSENAS) and the difference in difference (DID) method, we found a positive relationship in employment status among urban women. In particular, the largest and significant effect is observed for women aged 15-29 years. Moreover, in terms of occupation, the presence of BRT increased accessibility to formal job and lowered probability to the informal job. We also explore a possibility that bus rapid transit did not affect the employment status of males, due high accessibility to private vehicle. Our result indicates that improved public transportation, as the proxy of accessibility, plays an important role in increasing female labor force partcipation, especially in developing countries.

 

Key words: Urban transport, employment, gender, impact evaluation.

"

"Dalam penelitian ini akan dibahas analisis pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi regional di Indonesia yang tidak simetri. Penelitian ini mengkaji apakah pengaruh kebijakan moneter yang tercerminkan melalui suku bunga kebijakan, akan direspons secara tidak simetris terhadap pergerakan tingkat inflasi regional di Indonesia. Sesuai dengan Kajian Regional yang dilakukan oleh Bank Indonesia, regional di Indonesia akan dibagai menjadi 5 wilayah utama yaitu, Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa, Wilayah Kalimantan, Wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinustra), dan Wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Dengan menggunakan model structural vector autoregressive (SVAR) akan dijelaskan bahwa respons laju inflasi regional bersifat asimteris terhadap suku bunga kebijakan yang ditetapkan. Hasilnya menunjukan bahwa saat terjadi gangguan pada kebijakan moneter, tingkat harga di Wilayah Balinustra, dan Sulampua langsung merespons gangguan tersebut secara negatif di periode awal.

---

This paper will discuss the response of monetary policies on regional inflation in Indonesia. This research examines whether monetary policy that reflected through policy interest rates, will be responsded asymmetrically to movements in regional inflation in Indonesia. Based on the Regional Research that conducted by Bank Indonesia, regional in Indonesia will be divided into 5 (five) main regions, namely Sumatra Region, Java Region, Kalimantan Region, Bali-Nusa Tenggara Region (Balinustra), and Sulawesi-Maluku-Papua Region (Sulampua). Using the structural vector autoregressive (SVAR) model, it will be explained that the response of the regional inflation rate is asymmetrical to the policy interest rates set. The results show that when there is a shock in monetary policy, the price level in the Balinustra, and Sulampua Region immediately responsds to the shock negatively in the initial period."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa seberapa besar pengaruh Pengeluaran rumah tangga (pada pengeluaran non makanan sektor pendidikan dan kesehatan), pengeluaran pemerintah per kapita, serta kredit mikro, kecil dan menengah yang diberikan Bank Umum dan BPR terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG). Dalam mengukur dan menganalisa digunakan data runtun waktu (time series) dan silang tempat (cross section) atas 19 kabupaten/kota pada periode 2008 s/d 2012. Analisa data menggunakan metode efek tetap (Fixed Effext). Penggunaan metode ini dapat menjelaskan perbedaan karakteristik IPG di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara pola konsumsi/pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pemerintah per kapita dan serta kredit mikro, kecil dan menengah terhadap Indeks Pembangunan Gender di Jawa Tengah. Dari analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berhubungan positif dan signifikan dengan IPG. Pengeluaran pemerintah per kapita menunjukkan kontribusi yang terkecil, sedangkan kredit, mikro, kecil dan menengah menunjukkan kontribusi yang paling besar terhadap IPG. Besarnya pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien variabel-variabel bebas, yakni 0,0170 untuk variabel pengeluaran rumah tangga sektor pendidikan dan kesehatan, 0,012245 untuk variabel pengeluaran pemerintah serta 0,011526 untuk kredit mikro, kecil dan menengah.

---

This study aims to analyze how much influence household spending (at the expense of non-food sectors and health education), government spending per capita, as well as micro-credit, small and medium-sized commercial banks and rural banks granted to the Gender Development Index (GDI). Used in measuring and analyzing time series data (time series) and a cross (cross section) over 19 districts / cities in the period of 2008 s / d 2012. Analysis of the data using fixed effects (Fixed Effext). The use of this method can explain the differences in the characteristics of IPG in each district / city in Central Java.

Results of this study showed a significant relationship between the pattern of consumption / household expenditure, government expenditure per capita and as well as micro-credit, small and medium enterprises against the Gender Development Index in Central Java. From the analysis showed that all independent variables associated positively and significantly with the IPG. Government expenditure per capita shows the smallest contribution, while credit, micro, small and medium showed the greatest contribution to the IPG. The amount of influence is shown by the coefficient of the independent variables, namely 0.0170 to variable household spending education and health sectors, 0.012245 to 0.011526 variable government spending as well as to credit for micro, small and medium enterprises."