Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini akan menjawab pokok permasalahan, bagaimana karakteristik keislaman PPP secara organisasi mengenai hubungan negara dan agama; mengapa PPP mendorong dan mengusulkan perubahan Pasal 29 dan Pasal 31; dan bagaimana interaksi politik power interplay PPP dalam meyakinkan fraksi-fraksi di MPR selama proses perubahan UUD 1945 Pasal 29 dan Pasal 31 tahun sidang 2000, 2001 dan 2002 berlangsungStudi ini menggunakan teori hubungan agama dan negara sebagai teori utama yang didukung dengan, teori ideologi partai politik, teori elite politik, teori civil society dan teori konflik dan konsensus. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif analisis, untuk menggambarkan perjuangan politik PPP. Sumber data berdasarkan wawancara mendalam dengan para tokoh yang terlibat secara langsung dalam proses perubahan UUD 1945. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen PPP dan MPR RI, jurnal, majalah dan koran serta data yang bersifat kepustakaan lainnya.Temuan dalam studi ini, menunjukkan bahwa karakteristik PPP selama proses Perubahan Pasal 29 dan 31 UUD 1945 ialah akomodatif simbiotik. Akomodatif PPP merupakan sikap PPP yang dapat menyesuaikan diri berdasarkan pada kepentingan ideologi politik dan kenegaraan PPP. Sedangkan simbiotik merupakan paradigma politik PPP yang menempatkan agama dan negara saling membutuhkan. Maka dapat disimpulkan sikap akomodatif simbiotik PPP ialah karakteristik keislaman PPP yang dapat menyesuaikan diri berdasarkan pada terakomodirnya kepentingan politik PPP dengan menempatkan kepentingan negara dan agama yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, PPP bukanlah partai politik yang memiliki paradigma integralistik maupun sekuler akan tetapi memiliki kesamaan dengan partai-partai politik lainya yaitu paradigma simbiotik meskipun menggunakan atribut Islam sebagai pembeda.Dengan demikian, pendekatan teori paradigma agama dan negara Al Mawardi dan Ibnu Taimiyah, yang dielaborasi dengan teori ideologi partai politik Maurice Duverger, teori, elite politik dari Pareto, teori civil society dari Jhon Keane serta teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf memiliki relevansi dan memperkuat terhadap hasil temuan pada penelitian ini yang menyatakan karekteristik organisasi keislaman PPP yang bersifat akomodatif simbiotik berdasarkan perjuangan elite politik PPP selama pembahasan sampai pencabutan usulan Pasal 29, setelah terakomodasinya Pasal 31 saat penetapan, menunjukkan PPP tidak memiliki perbedaan dengan partai politik lainnya terhadap paradigma agama dan negara yaitu tidak integralistik maupun sekuler. Kata Kunci : Partai Politik Islam, Partai Persatuan Pembangunan, Undang-Undang Dasar 1945.

---

The objective of this dissertation is to answer three matters: 1 the characteristics of the United Development Party rsquo;s PPP Islamic perspective on organization in regards to the relations of the state and religion; 2 the reason PPP suggested changing Article 29 and 31 of the Constitution; 3 the power interplay of PPP in convincing the Parliamentary fractions in the amending process of the two articles during the 2000, 2001, and 2002 parliamentary sessions.The research utilizes the religion and state relations theory as the main theory. In addition, it is supported by the ideology theory of political parties, political elite theory, civil society theory, as well as the conflict and consensus theory. The research methodology in this dissertation adopts a qualitative approach, and the research category is characterized as descriptive-analytical mdash;in this context, it serves to depict PPP rsquo;s political struggles. Furthermore, the secondary data is obtained through journals, magazines, newspapers, other literary reviews, as well as PPP rsquo;s and the Parliament rsquo;s documents.The principal findings of this study reveal that PPP rsquo;s characteristics throughout the parliamentary sessions are accommodative and symbiotic in nature. PPP rsquo;s accommodative quality allowed them to adapt according to the party rsquo;s interest in regards to political and state ideology, while the symbiotic quality allows them to adapt according to the accommodation of its political interest by placing the intersecting interests of the state and religion. Therefore, it can be concluded that these two qualities are Islamic traits that helps the party adapt according to its political interest by placing the intersecting interests of the state and religion that is depend on one another. PPP does not have an integralistic or secular approach, but has similarities with other political parties, which is symbiotic paradigm. The distinguishing factor lies in the use of Islamic attributes.Hence, Al Mawardi rsquo;s and Ibnu Taimiyah rsquo;s state and religion paradigm approach theory, elaborated with Maurice Duverger rsquo;s political parties rsquo; ideology theory, Pareto rsquo;s political elites theory, John Keane rsquo;s civil society theory, and Marswadi Rauf rsquo;s conflict and consensus theory is relevant and supports the principal findings of this study. This study shows that the characteristics of PPP rsquo;s islamic organization, which is accomodative and symbiotic in nature during the process shows that the party does not differ from other parties in its views on the state and religion mdash;the party is neither integralistic nor secular. key word: Islamic Political Parties, United Development Party, 1945 Constitution"

"

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya Barat sebagai suatu peradaban baru yang lebih maju sebagai  fenomena global yang memengaruhi dan mengubah tatanan peradaban dan geopolitik dunia. Konsep sekuler Ali Abd ar-Raziq dan Soekarno merupakan produk dari fenomena tersebut. Studi ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan: pertama, bagaimana latar belakang faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pemikiran Negara Sekuler Ali Abd ar-Raziq di Mesir serta pemikiran Negara Pancasila Soekarno di Indonesia; kedua, Bagaimana kedua konsep pemikiran tersebut? dan ketiga, bagaimana perbandingan pemikiran-pemikiran tersebut. Penelitian ini menggunakan teori Negara Sekuler, Negara Pancasila. Sosialisasi Politik dan Perbandingan Politik. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis dengan memakai studi kepustakaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut disebabkan  perbedaan latar belakang, pendidikan, dan wawasan keagamaan. Soekarno adalah seorang politisi, negarawan, dan nasionalis radikal, sedangkan  Ali Abd ar-Raziq adalah seorang ulama, akademisi, dengan wawasan Islam yang luas dan modern. Keduanya ingin memisahkan Islam dan Negara, namun tujuan mereka berbeda. Ali Abd Ar-Raziq lebih cenderung ingin memurnikan Islam dari  politik yang dianggapnya kotor, sedangkan Soekarno ingin me’muda’kan agama dan menempatkannya di tempat yang mulia. Persamaan kedua pemikiran tersebut disebabkan oleh kondisi politik global. Pada saat itu, terjadi kolonialisme Barat yang menyebarkan pemikiran dan gagasan sekularisme. Di Timur Tengah, politik regional dipengaruhi oleh melemahnya Turki Usmani dan penjajahan Barat. Di Indonesia, politik regional dipengaruhi oleh bangkitnya nasionalisme negara-negara Asia terhadap kekuasaan kulit putih.

Kesimpulannya, secara nasional kondisi politik yang terjadi di Mesir dan Indonesia menjadi sebab utama munculnya gagasan Negara Sekuler dari Ali Abd ar-Raziq dan Negara Pancasila dari Soekarno. Munculnya ide sekuler di Indonesia didorong dan dipengaruhi oleh semangat ingin merdeka dari penjajahan Belanda dan kaum ulama yang berpikiran terbelakang. Gagasan sekuler Ali Abd ar-Raziq di Mesir muncul sebagai reaksi untuk mencegah keinginan Raja Fu’ad  menjadi khalifah di Mesir. Soekarno memandang hubungan negara dan agama Islam harus dipisahkan. Ia bermaksud membawa Indonesia agar lebih maju seperti bangsa Eropa, sedangkan Ali Abd ar-Raziq memandang bahwa Islam harus dipisahkan dari unsur-unsur negara secara yuridis. Menurutnya, khilafah tidak mempunyai legitimasi dari Al-Qur’an dan Hadits, maupun Ijma karena hal tersebut bukan merupakan institusi agama.

 

---

This study is based on the advancement and rise of Western civilization, a global phenomenon that affected and transformed the world’s civilization and geopolitics. It produced Both Ali Abd ar-Raziq’s and Soekarno’s secular concepts of the State.

This research aims to answer the following questions: First, what are the internal and external factors that affected Ali Abd ar-Raziq-s concept of the Secular State in Egypt and Soekarno concept of the Pancasila State? Second, what are the two concepts of the State? Third, what are the similarities and differences between the two concepts? This study uses the Secular State theory, the Pancasila State theory, the Political Socialization theory, and the Political Comparison theory. The method used is descriptive-analytical and the information are gathered through literary review.

The principal finding of this research reveals that the differences between the two is caused because of a difference in background, education, and religious knowledge. Soekarno was a politician, statesman, and radical nationalist. Ali Abd ar-Raziq was a religious scholar, as well as an individual with a broader and more modern Islamic knowledge. Although both aimed to separate Islam and the State, they had a different motivation. Ali Abd Ar-Raziq wanted to cleanse Islam from politics, while Soekarno wanted to renew Islam and place it in a noble position. The similarities between the two concept lies in the global political condition at the time. During that period, Western colonization had spread secularism. While in a regional scope, the political condition was affected by the weakening of the Ottoman Dinasty in the Middle East and secularism. The political condition in Indonesia was influenced by the rise of nationalism in Asian countries towards colonization.

Conclusively, the political condition in Egypt and Indonesia is the catalyst of Ali Abd ar-Raziq and Soekarno’s conceopt  of the State. In Indonesia, secularism were highly influenced by the fervor to be from Dutch colonization and religious leaders with outdated thoughts and  beliefs. While in Egypt, secularism was a reaction towards King Fuad’s desire to be a Caliphate in Egypt. Soekarno opined that religion and the state must be separated, while Ali Abd ar-Raziq believed that Islam has to be separated from the State in legal terms because the Al-Qur’an, Hadits, and Ijma does not give a caliph legitimacy to rule a State as it is not a religious institution.

"

"Pada era Reformasi, di Indonesia dan Mesir mengemuka agenda Islamisme berupa tuntutan penguatan peran Syariat Islam ketika berlangsung amandemen konstitusi. Kajian ini menggambarkan bagaimana negara Muslim mengelola konflik ideologis antara Islamisme dengan nasionalisme dalam rangka melewati fase transisi demokrasi. Pertanyaan penelitiannya menyangkut apa argumen penguatan Syariat Islam, proses amandemen konstitusinya; dan apa faktor yang mendukung dan menghambat manajemen konflik ideologisnya. Penelitian ini menggunakan dua teori menejemen konflik antar budaya dan ideologi yakni teori demokrasi konsosiasional (Robert Dahl) dan centripetalisme (Geovanni Sartori). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data-data diperoleh dari sumber kepustakaan, wawancara dan observasi.Kesimpulannya, Indonesia berhasil melewati fase transisi demokrasi karena sukses mengelola pertentangan ideologis tersebut. Sedangkan Mesir gagal akibat konflik ideologis yang tidak terkelola dan disusul oleh kudeta militer. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkannya. Pertama, moderasi ideology. Di Indonesia, partai-partai serta ormas keagamaan telah mengalami moderasi. Di Mesir, moderasi tersebut belum terjadi. Kedua, pola persaingan Multi Polar. Di Indonesia, pertentangan politik berciri multi polar. Konflik yang terjadi antara dua kubu di Mesir semakin menajam akibat sifatnya yang dwi-polar. Ketiga, durasi waktu. Semakin lama proses amandemen semakin mudah mengelola konflik karena adanya lobi-lobi para pemimpin nasional. Keempat, akomodasi politik semua kelompok. Di Indonesia, terbangun pemerintahan yang konsosiasional. Sedangkan Mesir pemerintahan Mursi dinilai tidak representative.Teori konsosiasional (Robert Dahl) dan centripetalisme (Geovanni Sartori) memadai untuk alat analisis dalam memahami tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan Mesir pada masa transisi demokrasi. Demokrasi konsosiasional mengandaikan keterwakilan seluruh ragam eleman masyarakat dalam kekuasaan. Pemerintahan reformasi di Indonesia yang bercorak koalisi besar membuatnya didukung semua kelompok, kuat, efektif, dan legitimasinya kuat. Mesir yang bercorak “the winner takes all” mudah dikudeta oleh militer. Centripetalisme menggambarkan pengelolaan perbedaan ideologis yang tajam antara Islamisme dengan nasionalisme, liberalism, dan ideologi kiri. Centripetalisme di Indonesia mendorongpengelompokan politik menjadi lintas identitas; ideologi, agama, bahasa, etnis, dan budaya serta memudahkan dialog, negosiasi, kompromi dan akomodasi. Sedangkan di Mesir sentrifugalisme mendorong mengerasnya pertentangan antar identitas dan berakhir dengan kebuntuan politik yang mengundang militer mengambil alih kekuasaan.

---

During the Reformation era, Indonesia and Egypt proposed an Islamic agenda—the reinforcement of Sharia role in the constitutional amendment. This study illustrates how Islamic countries manage or regulate ideological conflicts between Islamism and nationalism in order to pass through the transitional phase of democracy. There are two major questions in this study. First, what was the argument behind the enforcement of the Islamic Sharia? Second, what supported and hindered the management of ideological conflicts? This research uses the theory of consociationalism (Robert Dahl) and the theory of centripetalism (Geovanni Sartori). Furthermore, this research uses the qualitative method, and the data are collected through literary sources, interviews, and observation.

In conclusion, Indonesia succeeded in passing through the transitional phase due to its success in managing the ideological conflicts, while Egypt failed due to its failure in managing it resulted in a coup d’etat. There are various factors that caused it. The first factor is ideological moderation. In Indonesia, the parties and mass organizations have gone through moderation, while Egypt lacked moderation. The second factor is the pattern of multi-polar competition. The political conflicts in Indonesia were multi-polar while the political conflicts in Egypt were bipolar. The third factor is the duration. The longer the process of the amendment, the easier it is to manage conflicts because of the national leaders’ lobbying. Last, the political accommodation of all the groups. Indonesia has a consociational government, while Egypt is lacks representation.

The consociationalism theory (Robert Dahl) and centripetal theory (Geovanni Sartori) is used as the tool of analysis in understanding the challenges faced by Indonesia and Egypt during the transitional period. Consociational democracy is the state where all the elements of society are represented. The Indonesian government during reformation which takes the form of a coalition was strong, effective, had strong legitimacy, and was supported by all the groups. However, Egypt’s “the winner takes all” government was prone to military coup d’etat. Centripetalism illustrates the management of ideological differences among Islamism, nationalism, liberalism, and socialism-communism. In Indonesia, centripetalism supports political grouping as a form inter-identity (ideology, religion, language, ethnicity, and culture), and gives access to discussions, negotiations, compromise, and accommodations. On the contrary, Egypt’s centrifugalism worsened the conflict between the identities and led to a dead end, which resulted in the overthrowing of the government."