Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelayanan kedokteran keluarga merupakan bagian pelayanan kesehatan primer, adalah pelayanan kesehatan esensial dan merupakan kontak pertama masyarakat kepada sistem pelayanan kesehatan. Berdasarkan laporan WHO tahun 2007, negara dengan pelayanan kesehatan primer yang kuat memiliki anggaran yang kecil dalam pembiayaan kesehatannya. Pelayanan kedokteran keluarga memandang pasien bukan hanya sebagai individu, melainkan sebagai satu kesatuan dengan keluarga dan komunitasnya, dilakukan dengan cara komprehensif, berkesinambungan, kontinu dan patient centered. Kementerian Kesehatan telah menyusun rancangan kebijakan pelayanan kedokteran keluarga sejak tahun 2010 dan masih berproses hingga saat ini. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak penyusunannya, maka dipandang perlu melakukan pengembangan terhadap rancangan tersebut. ......Family medicine is a part of primary helath care, which a essential health care and being first contact to the health care system.According to WHO annual report in year of 2007, a country with a strong primary health care have a smaal amount for their country health budgetting. Family medicine treat the patient not only just an individual but also as a unity with the family and their community, by doing a comprehensif, sustainable, continu and patient centered. Ministry of Health of Republic of Indonesia has already design a family medicine policy in year of 2010 and still in process until nowadays. Regarding the developments in science and technology since its formulation, it is necessary to conduct development of the design.

Abstrak :
Jaminan pelayanan persalinan bagi masyarakat miskin bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan persalinan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB. Analisis ini bertujuan mengevalusi pelaksanaan kebijakan jaminan pelayanan persalinan untuk akses masyarakat miskin di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian dilakukan di DKI Jakarta dengan studi kasus pelayanan di Puskesmas Kecamatan Penjaringan pada bulan Juni 2013. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Pedoman wawancara dibuat berdasarkan metode implemantasi kebijakan George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi. Masyarakat miskin mudah mengakses pelayanan persalinan di Puskesmas. Tetapi tetap dibutuhkan perbaikan metode komunikasi ke masyarakat.

---

Guarantee of service delivery for the poor aims to improve access to maternity services in order to reduce the MMR and IMR. This analysis aims to evaluate the implementation of policies to guarantee labour care access for the poor in Jakarta. The study was conducted in Jakarta with a case study in health centers Penjaringan service in June 2013. A qualitative approach was done by in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD). Interview guidance is based on the model of public policy implementation by George Edward III consisting of communication, resources, bureaucratic structure and disposition. Poor society can easily access labour service in the health center. But still, improvement to the method of communication is needed.

Abstrak :
ABSTRAK
Latar belakang. Menurut SDKI 2007 Angka Kematian Ibu 228/100.000 KH dan Angka Kematian Bayi 34/1000 KH, sementara target MDG?s adalah 102/100.000 KH dan 23/1.000 KH. Untuk mempercepat target MDG?s maka diluncurkanlah program Jampersal untuk mengatasi keterbatasan akses dan ketidaktersediaan biaya sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Menteri Kesehatan Nomor TU/Menkes/E/391/11/2011 tentang Jaminan Persalinan tanggal 22 Februari 2011. Tujuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan jampersal di 3 puskesmas DKI Jakarta tahun 2012 berdasarkan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan dilaksanakan pada bulan Juni - Juli 2013 di 3 Puskesmas DKI Jakarta dengan jumlah informan sebanyak 11 orang. Hasil. Hasil analisa yang didapat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan semaksimal mungkin. Angka kematian ibu yang masih tinggi dan alokasi dana yang tidak terserap kemungkinan disebabkan oleh keempat variabel tersebut, sehingga masih perlu adanya tindak lanjut baik dari pemerintah, pemda, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota serta puskesmas.

---

ABSTRACT
Background. According to the IDHS 2007 Maternal Mortality 228/100.000 lb and Infant Mortality 34/100.000 lb, whilw the MDG?s is 102/100.000 lb and 23/100.000 lb. To accelerate the MDG?s target Jampersal program was launched to address the limitations of access and unavaiability costs in accordance with their circulair issued by the Minister of Health No. TU/Menkes/E/291/11/2011 on Delivery Guarantee dated February 22, 2011. Puspose. The purpose of this study to determine the extend of policy implemtation Jampersal in 3 health center DKI Jakarta in 2012 based on the communication, resources, disposition and bureaucratic structures variables. Method. This research is qualitative and held in June-July 2013 in the 3 health centers DKI Jakarta by the number of informants as many as 11 peoples. Results. Analysis results obtained show that the implementation of the policy has not been running as much as possible. Maternal mortality rates are still high and the allocation of funds that is not absorbed is probably caused by the four variables, so it is still the need for better follow-up of the goverment, local goberment, Province health offices and district health offices and community health center.

Abstrak :
Infeksi COVID-19 pada tenaga kesehatan Puskesmas di Kabupaten Bekasi semakin meningkat. Infeksi COVID-19 pada tenaga kesehatan ini merupakan HAIs. HAIs dapat dicegah dengan penerapan PPI yang optimal. Kepatuhan Penerepan PPI COVID-19 dipengeruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan faktor determinan yang berhubungan dengan kepatuhan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) COVID-19 pada tenaga kesehatan di Puskesmas Kabupaten Bekasi Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional study dengan metode self-reported dengan mengisi kuesioner melalui googleform. Populasi adalah tenaga kesehatan di seluruh Puskesmas Kabupaten Bekasi. Sample sebanyak 190 orang dihitung melalui rumus uji beda dua proporsi dengan teknik Quota sampling. Berdasarkan analisis univariat diperoleh rata-rata nilai kepatuhan PPI COVID-19 pada tenaga kesehatan adalah 93.17 dari skala 100, dengan indikator kepatuhan tertinggi adalah kepatuhan mencuci tangan 93.4 dan kepatuhan terendah adalah kepatuhan disinfeksi 86. Hasil uji regresi logistik berganda menunjukan bahwa variable persepsi risiko dan ketersediaan sarana mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepatuhan PPI COVID-19. Variable persepsi risiko merupakan variable dominan yang berhubungan dengan kepatuhan PPI COVID-19 (p value <0.0001, OR= 5.314, CI 95%= 2.669 – 10.578). Intervensi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan penerapan PPI COVID-19 adalah dengan meningkatkan persepsi risiko tenaga kesehatan melalui komunikasi risiko

---

COVID-19 infections among healthcare workers at Puskesmas in Bekasi Regency are increasing. This COVID-19 infection in healthcare workers is an HAIs. HAIs can be prevented by implementing optimal IPCs. Various factors affect the adoption of COVID-19 IPCs. This study aims to obtain an overview and determinants related to compliance with the prevention and control of infection (IPC) COVID-19 among health workers at the Bekasi District Health Center in 2020. This study used a cross-sectional study design with a self-reported method by filling out a questionnaire via googleform. The population is healthcare workers in all Puskesmas in Bekasi District. A sample of 190 people was calculated by means of a two-proportion difference test formula with the Quota sampling technique. Based on univariate analysis, it was obtained that the average COVID-19 IPC compliance value for healthcare workers was 93.17 from 100 scales, with the highest compliance indicator being hand washing compliance 93.4 and the lowest compliance being disinfection compliance 86. The results of multiple logistic regression tests showed that the variable risk perception and availability of facilities has a significant relationship with COVID-19 IPC compliance. The risk perception variable is the dominant variable associated with PPI COVID-19 compliance (p value <0.0001, OR = 5,314, 95% CI = 2,669 - 10,578). The intervention that needs to be done to improve compliance the implementation of COVID-19 IPC is to increase the risk perception of health workers through risk communication