Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Kerja Sama Pola PIR ( Perusahaan Inti Rakyat ) dimaksudkan mewujudkan program pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan perkebunan rakyat, yang didukung oleh kemudahan pendanaan dan pemasaran. Dalam kerja sama ini P.T. Perkebunan XI bertindak sebgai pihak yang kuat yang membantu petani dan usaha taninya, sehingga tujuan membangun masyarakat pekebun yang berwiraswasta, sejahtera dan selaras dengan lingkungannya dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya, P.T. Perkebunan XI membantu petani dengan teknologinya pada tidak hanya tahap-tahap awal kerja sama, yaitu pada saat kebun belum dialihkan kepada petani, tetapi juga pada saat kebun telah dialihkan kepada petani dan menjadi tanggung jawab petani dalam hal pengurusan dan perigelolaannya. Dalam kaitan tersebut, pada tahap pasca konversi P.T. Perkebunan XI membantu memasarkan hasil produksi tanaman pokok kebun petani peserta pola PIR. P.T. Perkebunan membeli XI hasil kebun petani berdasarkan perjanjian mengikat yang untuk itu sebaliknya petani menjual berdasarkan perjanjian yang mengikatnya untuk itu juga. Jual beli antara petani dan P.T. Perkebunan XI ini berkaitan langsung dengan pelunasan kredit petani. Agar tidak. ada hambatan dalam pelaksanaannya, P.T. Perkebunan XI mengadakan pengawasan dan pembinaan pada tahap awal kerja sama sebelum konversi, dan harus terus dilanjutkan sesudahnya sampai dengan tahap pasca konversi. Kerja apabila dapat sama Pola PIR baru dapat dikatakan berhasil tujuan telah tercapai dan petani peserta telah secara sejajar menjadi mitra bagi perusahaan intinya."

"Perbankan sebagai salah satu bidang ekonomi telah memberikan jasanya kepada masyarakat dengan mengeluarkan suatu alat pembayaran yang praktis yaitu Credit Card, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan. Pemberian credit card juga merupakan salah satu cara penyediaan fasilitas kredit yang mana merupakan pemupukan modal dari masyarakat, sehingga perlu sarana ditingkatkanagar dapat turut serta menunjang pembangunan yang sekarang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh Pemerintah.Penyediaan fasilitas kredit untuk nasabah didasari oleh suatu perjanjian kredit, di mana aspek hukum sangat berperanan dalam perjanjian kredit yang dimaksud. PerjanJian kredit merupakan inti dan dasar hukum diterimanya dana fasilitas kredit oleh nasabah dari bank, karenanya perjanjian kredit juga sebagai wadah titik tolak terciptanya hubungan hukum antara kedua belah .pihak. "

"Dalam rangka pembangunan negara Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di bidang perekonomian, maka pemerintah menunjukkan alur penanaman dana pada bank atau lembaga keuangan lainnya, yang mana salah satu dari penanaman dana itu dalam bentuk sirapanan deposito. Deposito yang merupakan bentuk simpanan berjangka waktu, dapat dimasukkan kedalam kelompok surat berharga (sertifikat deposito) dan surat yang berharga (surat/bilyet deposito-deposito berjangka). Bila dihubungkan dengan hukum kebendaan deposito termasuk kedalam bentuk benda bergerak, sehingga apabila dijadikan jaminan kredit dengan cara menggadaikan deposito itu. Dalam keadaan mendesak deposito yang belum sampai jatuh temponya dapat dijadikan jaminan kredit, yaitu-dengan cara membuat surat perjanjian kredit antara debitur (dapat deposan atau orang lain) dan kreditur (bank atau lembaga keuangan), yang mana perjanjian kredit ini mempunyai sifat riel dan merupakan perjanjian standard, karena bentuk dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh kreditur. Bentuk perjanjian standard inilah yang perlu diciptakan suatu peraturan perundang-undangannya di bidang perkreditan nasional agar fungsi kredit sebagai sarana pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Mengenai berapa bGsar kredit yang dapat diberikan oleh kreditur kepada debitur dengan jaminan deposito, tentunya kreditur akan memperhitungkan masih berapa lama jatuh temponya dalam bentuk mata uang apa nominal deposito itu dan berapa besar suku bunga kredit yang harus dikenakan hal ini tampaknya belum ada peraturan yang menentukan, karena tiap-tiap bank berbeda-beda dalam memberikan pinjaman kepada debitur yang menjaminkan depositonya, disamping itu faktor kebonafiditas dari debitur juga akan mempengarubi kreditur dalam memberikan kredit."

"ABSTRAKPenetapan hak asuh anak adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang memberi keputusan kepada bapak atau ibukah anak akan diserahkan pengurusannya ketika terjadi perceraian antara keduanya. Penetapan hak asuh anak tidak serta merta menggugurkan kewajiban dan kekuasaan orang tua pada anak-anak, kewajiban orang tua untuk mendidik dan memelihara anak tetap melekat pada orang tua sampai si anak dewasa. Pelaksanaan atas penetapan hak asuh anak yang telah berkekuatan hukum tetap, pada beberapa kasus sulit untuk dilaksanakan karena pelaksanaannya hanya bergantung pada itikad baik pihak yang dikalahkan serta belum ada pengaturan yang secara tegas mengakomodir hal tersebut.

---

ABSTRACTDecree of child custody is a product sentence that issued by Court that give decision to father or mother whom child will be turn over its management while happens divorce among both.. Decree of Child Custody at a moment's doesn't abort liabilities and parent power on children, parent still have the responsibility to teach and care child untill the child grown up. The Implementation of Child Custody based on Legally Binding Decree, in many case have a difficulty tendency to be executed because performing it just dependent on good intention party that didn't have child custody and there aren't available arrangement that regulate it."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah, khususnya kewenangan melaksanakan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) serta hambatan pelaksanaan eksekusinya. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan ditunjang wawancara. Penelitian ini bersifat diskripsi normatif karena bersifat menerangkan dan menganalisis data serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah, berwenang melaksanakan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), sedangkan hambatan dalam kasus ini berupa hambatan yang bersifat yuridis dan administratif. Hasil penelitian juga menyarankan bahwa perlu amandemen Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 untuk memastikan bahwa eksekusi putusan Basyarnas merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Juga menyarankan agar fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus segera diubah atau dicabut.

---

ABSTRACT This skripsi discusses the Religious Court authority to examine, decide and resolve the Islamic banking disputes, in particular on execution of the Award of the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) as well as obstacle in the implementation. This research using a legal normative methodology, wich explained and analyzed the data on legislation or other legal documents The method supported by the data which are derived from legal literatures on law libraries and doing some interviews. The research concludes that the Religious Court has the authority to execute the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) awards, while the constraints in this case are juridical and administrative nature. The results also suggest that the necessary amendments to the Law No. 30 of 1999 to ensure that the seizure execution of Basyarnas award is the absolute authority of Religious Courts. Also suggested that the fatwas National Sharia Board of Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) on the settlement of sharia economic disputes should be modified or revoked."

"ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai penggabungan pemeriksaan perkara gugatan class action yang terjadi di (2) dua Pengadilan Negeri yang berbeda kompetensi relatifnya, studi kasus Class Action Telkomsel. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar Pemerintah membentuk suatu Undang-undang yang secara rinci dan jelas mengatur mengenai acara pengajuan gugatan secara class action yang dapat mengakomodir kepentingan para pencari keadilan dalam perkara yang melibatkan orang banyak, sebagai pengganti dan/atau pelengkap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat. ini yaitu PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

---

ABSTRACTThe focus of this study is about the annexation of class action lawsuit investigation that happens in (2) two District Court which different in relative competence, Class Action Telkomsel case study. This is a juridicial normative research, and it will be analyzed qualitatively. The result of this research is to suggest government to create a specific and arranged rule about submission accusation agenda, according to class action which could accommodate the justice finder in lawsuit that involve so many people, as the substitute and compliment of law regulation which happen nowadays that is PERMA no. 1 year of 2002 about Submission Delegation of Group Agenda."