Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Chapter I : AN OUT LINE 1.1 Back ground of study, 1). It is realized the important of J Internal Auditor roles in the company. 2) Internal Auditor is a potential Job. 1.2 Formulating Problem; 1) How Internal Auditor can detect the defficiencies in the firm, 2) IIow far 1nternal Auditor contribution in making efficiency and effectiveness to the firm. ; 1.3 The Study Objectives 1) To Observe the Internal Auditor roles at PT XYZ 2) To see How far Internal Auditor making PT XYZ efficient and effective. 3) To prove how important internal audit in the company. Chapter II : BASIC THEORIES Audi ting, there are three kind of auditing according to Institute of Internal Auditor, 1) FINANCIAL AUDITING, it is historically oriented, independent evaluation performanced by internal or external auditor for the purpose of attesting to the fairness,accuracy, and reliability of the financial data. 2) OPERATIONAL AUDITING, it is a future oriented, independent and system evaluation performed by Internal Auditor for management of the organizational acti vi ties and controlled top, middle, and lower level management for the purpose of improving organizational profitability anag increasing attainment for other organizational objecti vgi ties, achievement of program purposes, social objectives, and employee development. 3) MANAGEMENT AUDITING, it is a future oriented independent and systematic evaluation of the activities of all level menagement performed by the internal auditor for the purpose of improving organizational profi tabili ty through improvement in the management function, achievement of program purposes, social objectives and employee development. So in this paper, it is stess to roles of internal auditor as an independent appraisal which employer of the firm to serve. members of management in the effective discharge of their I.' responsibli ties by furnishing them with analysis, · appraisals, recomendation, especially in the case lapping. In this chapter also detailed the metodology of audit approach, such as mekanism of audit. ' It is include make audit objecti ve and audit program, held interview, and mel<.anism of audit. Chapter . III : ORGANIZATION STUCTURE PT. XYZ In this chapter detailed about back groun of the company, includes organization structure, history of the company, core business and accounting flow of the company.

Abstrak :
Skripsi mi bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai praktek pembuatan laporan konsolidasi perusahaan anak luar negeri dari suatu badan usaha Indonesia dan melakukan analisa terhadap metode penjabaran yang digunakan. Metodologi penelitian adalah studi literatur dan studi lapangan (studi kasus) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Hasil studi literatur menunjukkan bahwa metode penjabaran laporan keuangan yang paling banyak digunakan di dunia adalah metode current rate dan metode temporal. Metode current rate lebih tepat dipakai untuk menjabarkan laporan keuangan perusahaan anak yang berdiri sendiri (otonom). Selisih kurs dari penjabaran yang timbul akan disajikan dikelompok modal sebagai unsur penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan Sedangkan metode temporal akan dibebankan untuk perusahaan anak yang sifat operasinya menyatu (terintegrasi) dengan perusahaan induknya. Selisih kurs dan penjabaran yang menggunakan metode temporal akan dibebankan langsung pada perhitungan rugi laba periode yang bersangkutan. Prinsip Akuntansi Indonesia baru mengatur masalah konsolidasi perusahaan anak luar negeri khusus untuk perusahaan yang bergerak di sektor perbankan. Hal ini tertuang di dalam Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI). Dilihat dari substansinya, SKAPI menggunakan metode current rate. Hasil studi lapangan menunjukkan bahwa SKAPI secara umum telah diterapkan di PT Bank Rakyat Indonesia. Mengingat semakin banyaknya perusahaan Indonesia yang memiliki anak perusahaan di negara lain, penulis menyarankan, exposure draft Pernyataan No. 8 mengenai Laporan Keuangan Konsolidasi perlu secepatnya disahkan. Sdangkan untuk metode penjabaran laporan keuangannya, penulis berpendapat bahwa Komite PAl perlu segera menyusun standar akuntansi yang khusus mengatur penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Standar tersebut sebaiknya membedakan penlakuan akuntansi untuk perusahaan anak yang operasinya bersif at otonom dan perusahaan anak yang operasinya tenintegrasi dengan perusahaan induk.

Abstrak :
Karena adanya perbedaan konsep pengakuan pendapatan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan perpajakan timbullah dua macam perbedaan, yaitu perbedaan tetap dan perbedaan waktu. Perbedaan tetap adalah perbedaan yang disebabkan karena biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dan pendapatan yang tidak boleh dltambahkan pada waktu menghitung penghasilan kena pajak untuk menghitung hutang pajak penghasilan perusahaan. Perbedaan ini dapat diselesaikan dengan menunjukkan pengaruh-pengaruh tersebut pada laporan keuangan. Perbedaan kedua, yaitu perbedaan waktu adalah perbedaan yang disebabkan karena adanya perbedaan periode pengakuan dan metode pengakuan biaya dan pendapatan. Perbedaan ini memerlukan alokasi, dan yang khusus dari perbedaan ini adalah munculnya akun pajak penghasilan yang ditangguhkan yang merupakan penampung perbedaan waktu tersebut. Metode alokasi pajak penghasilan menurut teori ada tiga, yaitu metode penangguhan (deffered method), metode kewajiban (liability method) dan metode netto pajak ( net-of-tax method ). Tetapi metode yang dikenal di Indonesia hanya metode penangguhan dan metode kewajiban. Perbedaan utama kedua metode ini, terletak pada asumsinya, yaitu metode kewajiban mengasumsikan adanya perkiraan tarif pajak pada masa yang akan datang dan jika ada perubahan tarif pada masa yang akan datang yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan sebelumnya, maka harus ada penyesuaian. Merujuk pada kedua metode tersebut, penulis meneliti penerapan alokasi pajak penghasilan pada perusahaan-perusahaan go public di Indonesia. Metode yang paling banyak digunakan adalah metode kewajiban. Teori dan aplikasinya ternyata berbeda dan banyak di temukan keganjilan-keganjilan. Sedangkan yang menggunakan metode kewajiban hanya bebarapa perusahaan. Teapi dari hash penelitian ini, dapat terlihat bahwa penerapan alokasi menurut metode penangguhan lebih baik daripada metode kewajiban dari segi pencatatan dan transparansi. Sehingga tidak membingungkan pembaca laporan keuangan mengenal jumlah-jumlah akun-akun yang berhubungan dengan alokasi pajak penghasilan, terutama akun pajak penghasilan yang ditangguhkan. Hal yang lain yang menarik adalah peranan catatan laporan keuangan yang sangat penting untuk menjelaskan jumlah-jumlah akun secara terinci dalam neraca dan laporan laba rugi perusahaan.

Abstrak :
Semenjak terjadinya penurunan harga minyak dan gas bumi pada awal 1980-an, Pemerintah mulai mengandalkan sektor perpajakan di dalam membiayai pembangunan. Segala aspek perpajakan, baik berupa Ketentuan Perundang-undangan maUplln Ad,ministrasi perpajakan telah mengalami banyak perubahan yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan penghasilan dari pajak. Penelitian dilakukan meIaIui studi kepustakaan dan wawancara dengan karyawan perusahaan. Untuk itu penulis membaca buku-buku yang berkaitan dengan topik yang diambil serta menelaah data yang diperoleh dari perusahaan. Pada dasamya pelaksanaan Ketentuan Perundang-undangan PPN pada PT"XYZ" sudah bedangsung dengan baik walaupun memang masih terjadi kelalaian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini terlihat pada dipenuhinya kewajiban administratif, yaitu berupa pendaftaran diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), pelunasan pajak serta pembuatan Faktur Pajak maupun kewajiban substantif berupa penentuan besamya pajak terutang. ' . Penerapan Ketentuan Perundangan-undangan PPN yang baik dan sempurna merupakan harapan pihak perpajakan, agar pendapatan pemerintah yang diperoleh dari sektor perpajakan sesuai dengan yang ditargetkan dalarn APBN. Oleh karena itu hendaknya setiap perusahaan meningkatkan pelaksanaan Ketentuan Perundang-undangan sehingga seluruh aspek perpajakan dapat terlaksana dengan· baik. Kerja sarna antara pihak perpajakan dan perusahaan harus ditingkatkan dalarn arti masing-masing pihak berupaya untuk meningkatkan profesionalisme dalarn melaksanakan tugasnya.

Abstrak :
Joint OperatiorL, atau untuk selanjutnya disebut JO, adalah bentuk kerja sama antara dua badan atau lebih untuk melaksanakan suatu proyek bersama. Dalam kerja sama mi tidak terbentuk badan hukum yang baru. Dengan JO, maka resiko bisnis yang ada menjadi lebih ringan bagi para anggotanya. JO dibagi inenjadi 2, yaitu JO Mumi dimana JO hanya sebagai koordinasi saja dan JO Tidak Murni di.mana para anggota menyerahkan masing-masing partisipasinya untuk dikendalikan bersama-sama. Sampai saat mi, perlaküan perpajakan JO belum diatur dengan jelas. Namun dari surat-surat dari Direktur Jendral Pajak dapat disimpulkan bahwa JO adalah Wajib Pajak Dalam Negeri, letapi bukan subyek pajak penghasilan badan. Oleh karena itu, walaupun JO mempunyai NPWP dan kewajiban yang sama seperti Wajib Pajak lainnya, namun JO tidak terhutang PPh Badan. Selain NPWP, JO juga harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila JO melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Abstrak :
Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, khususnya teknologi internet, telah menyebabkan banyak perubahan pada berbagai segi kehidupan manusia. Pelaku bisnis yang ingin tetap bertahan hidup dan terus berkembang harus menyesuaikan dirl dengan kemajuan teknologi. dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kegiatan bisnis dan perdagangan yang semula dilakukan secara tradisional kini telah banyak dilakukan secra on-line melalui berbagai sarana telekomunikasi, khususnya internet, yang dikenal sebagai e-co/nmerce. E-cornmerce telah dirasakan berbagai manfaatnya oleh banyak pelaku bisnis, tetapi muncul juga berbagai masalah baru yang dihadapi berbagai pihak, salah satu masalah yang timbul adalah menyangkut aspek perpajakan alas transaksi e- commerce. Peraturan perpajakan yang ada kurang mengatur secara spesifik mengenai transaksi e-commerce,, padahal, transaksi e-commerce diperkirakan akan terus berkembang pesat. Mengingat belum adanya peraturan perpajakan yang khusus mengatur tentang transaksi e-commerce dan pemerintah diharapkan tidak kehilangan penerimaan pajak, peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada —meskipun masih memiliki kekurangan—dapat diaplikasikan secara optimal terhadap transaksi e-commerce. Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM menjadi dasar hukum dari pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tersebut, sebagairnana telah diubah terakhir dengan UU NO.18 tahun 2000 sendiri masih memiliki banyak kelemahan-kelemahan, namun demikian hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak dapat mengenakan PPN atas transaksi ecommerce. Masalah pengenaan pajak terhadap transaksi e-commerce sampai sekarang masih menjadi polemik di berbagai negara, termasuk di Amerika Serikat. Banyak pibak yang setuju (pro) maupun yang menentang (kontra) pengenaan pajak atas transaksi e-commerce. Pada akhimya, suatu transaksi yang dilakukan secara on-line —sepanjang mernenuhi kriteria sebagai obyek pajak (PPN)— tentunya harus dikenakan pajak sehingga tidak ada perbedaan dalam hal perlakuan pajak dengan transaksi yang dilakukan secaa off-line. Dengan e-commerce, transaksi yang dilakukan menjadi lebih kompleks, khususnya transaksi yang melibatkan beberapa pihak dari dua atau lebih negara. Sebagai contoh, penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak melalui internet kepada pihak di luar Daerah Pabean menimbulkan pertanyaan apakah transaksi tersebut dikenakan PPN atau tidak,mengingat masing-masing pihak yang terlibat (pembeli dan penjual) melakukan transaksi dan tempatnya masing-masing (penjual berada di dalam Daerah Pabean sedangkan pembeli berada di luar Daerah Pabean). Supaya berbagai peraturan perpajakan yang ada juga bisa diterapkan dalam konteks e-commerce, pengkajian kembali dan interpretasi berbagai peraturan perpajakan yang ada seharusnya dikembangkan dan diharapkan akan meminimalkan rnasalah yang timbul seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia. Berbagai hal (terutama mengenai definisi) yang dimuat dalam peraturan perpajakan juga seharusnya diperjelas sehingga lebih memberikan kepastian hukurn. Untuk dapat menerapkan peraturan perpajakan terhadap transaksi e-commerce secara optimal, diperlukan kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan berbagai instansi pernerintah seperti Departmen Perindustrian dan Perdagangandan Departemen Hukum dan Perundang-undangan, dan juga dengan berbagai pelaku e-commerce termasi4k masyarakat, kalangan profesi (seperti akuntan publik), dan pemerintah dari negara-negara lainnya. Berbagai peraturan perpajakan yang bersifat rnenghambat e-commerce maupun pemungutan PPN itu sendiri seharusnya dihilangkan (diminimalkan).

Abstrak :
ABSTRAK
Pasar modal di Indonesia terus berkembang di tengah berbagai perubahan ekonomi dan politik yang terjadi baik di lingkungan nasional maupun internasional. Dengan perkembangan tersebut pasar modal di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi guna mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif, salah satunya adalah perangkat peraturan perpajakan khususnya pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan nama dan bentuk apapun yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak. Penjualan saham di pasar modal merupakan salah satu objek pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan. Saat ini sistem pajak penghasilan di Indonesia memberlakukan kebijakan pemungutan pajak penghasilan yang bersifat final untuk transaksi penjualan saham di bursa efek dengan tarif pajak sebesar 0,1% untuk saham biasa dan 0,5% untuk saham pendiri. Pemungutan pajak penghasilan final bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan yang terjadi bagaimana masalah keadilan (equality) yang terjadi didalam transaksi perdagangan saham di bursa efek tersebut ditinjau dari penerapan tarif pajak penghasilan atas transaksi perdagangan saham di bursa efek maupun pengenaan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan saham itu sendiri yang bersifat final. Dalam karya tulis ini penulis mencoba melakukan analisis terhadap permasalahan diatas dengan menggunakan asas pemungutan pajak dari aspek equality, revenue productivity maupun ease administration. Untuk mengukur keadilan dalam pemungutan pajak penulis menggunakan pendekatan keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Dalam penerapan tarif pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham di bursa efek yang berlandaskan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 dengan pengenaan tarif pajak penghasilan sebesar 0,1% atas penjualan saham di bursa efek dan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% kepada kepada pemilik saham pendiri dari nilai transaksi dinilai tidak memenuhi prinsip keadilan (equlity), karena dengan dasar pengenaan pajak yang dikenakan atas basis bruto dari nilai transaksi penjualan saham dengan tidak memperhitungkan laba atau rugi dalam transaksi, tetapi dengan berlakunya penerapan tarif pajak yang berlaku atas transaksi penjualan di bursa efek telah memberikan kontribusi penerimaan pajak dan memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam mengawasi transaksi perpajakan yang sulit dan rumit dan menciptakan prosedur administrasi perpajakan yang murah. Aspek keadilan dalam pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final atas transaksi penjualan saham di bursa efek juga tidak terpenuhi, dimana dengan adanya pemungutan pajak penghasilan final ini pengenaan pajak penghasilan dilakukan pada saat transaksi penjualan dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Secara umum dapat dilihat bahwa pemungutan pajak penghasilan yang bersifat final merupakan metode pemungutan pajak penghasilan paling efektif, mudah dan murah. Pemungutan pajak dirancang untuk secara otomatis dapat memungut pajak dalam jumlah besar dari pembayar pajak yang banyak dengan upaya dan biaya administrasi minimal dan mempercepat penerimaan pajak yang akan diterima pemerintah. Disini pemerintah harus melakukan melakukan ?trade off? antara asas equality, revenue productivity dan ease of administration baik dalam hal penerapan tarif pajak penghasilan 0.1% daripada menghitung jumlah pajak penghasilannya dengan menggunakan tarif umum menurut Pasal 17 Undangundang Pajak Penghasilan, dan juga dalam hal pengenaan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan saham di bursa efek ini yang bersifat final dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang optimal. Ada baiknya pemerintah mempertimbangkan kembali tarif pajak penghasilan atas penjualan saham di bursa efek yang berlaku saat ini, karena dengan adanya penyesuaian tarif pajak penghasilan tersebut secara langsung berpotensi menambah penerimaan negera sendiri dari sektor pajak penghasilan, mengingat tarif pajak penghasilan atas penjualan saham yang berlaku saat ini masih relatif murah.

Abstrak :
Tesis ini membahas strategi pertumbuhan yang diterapkan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) baru dalam rangka pengembangan usahanya. Penulisan ini adalah penulisan kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menunjukkan KAP JAS dalam pengembangannya menggunakan external growth melalui merger yang dipadu dengan internal growth melalui penetrasi pasar untuk kesinambungannya. Permasalahan yang dihadapi terutama adalah kesulitan mempertahankan strategi penetrasi pasar karena pasarnya sangat terkonsentrasi di Big Four dan Second Tier, turn over yang tinggi dari staf profesionalnya dan belum adanya aliansi dengan pihak asing. Hasil penelitian ini menyarankan agar KAP JAS melakukan strategi pengembangan produk dengan menyediakan jasa-jasa yang bersifat niche market dan tidak dilakukan oleh Big Four, menjaga sumber daya dengan memberikan nutrient information dan information consciousness melalui pelatihan dan kemudahan untuk mengakses informasi untuk meningkatkan kepuasan kerja dan menurunkan turn over serta melakukan aliansi dengan KAP/OAA untuk meningkatkan competitive advantage.

---

The focus of this study is the analysis of growth strategies implemented in new CPA firm to expand the business. This study is qualitative descriptive interpretive. The study showed that KAP JAS using external growth through merger combined with internal growth through market penetration for sustainability. The problems mainly come from difficulty to maintain market penetration because the market are concentrated in Big Four and Second Tier, highly turn over of professional staff and the absent of international alliance. Results of the study suggest KAP JAS to create product development and provide services with niche market segment which services are not provided by Big Four, maintain human resources through nutrient information and information consciousness thorugh training and ease of access to information to increase job satisfaction and reducing turn over and make alliance with international CPA to increase competitive advantage.