Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terus menurunnya tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah antara 2002 sampai 2004 dan dimulainya otonomi daerah sejak 2001, kemungkinan memiliki keterkaitan. Karena atas dasar desentralisasi fiskal, pemerintah pusat telah melakukan transfer dana yang cukup besar dan semakin besar jumlahnya dari tahun ke tahun kepada pemerintah daerah.Penelitian ini ingin menjawab apakah secara statistik terbukti ada kaitan signifikan antara tingkat kemiskinan dengan anggaran belanja pembangunan daerah, yaitu pengeluaran pembangunan yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, digunakan studi kasus kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.Berdasarkan teori yang dikemukakan Todaro bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan daerah rata-rata dan distribusi pendapatan di daerah tersebut (Todaro, 2000) dan strategi mengatasi kemiskinan menurut World Bank, yaitu: (1) mendorong pertumbuhan ekonomi; (2) human capital invesment; dan (3) menyediakan jaminan sosial (World Bank, 1990 dan World Bank, 2001) maka anggaran belanja pembangunan daerah diduga secara signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan suatu daerah.Penelitian ini mengamati proses bagaimana pendapatan daerah mempengaruhi kemiskinan, yaitu dengan melihat pola anggaran belanja untuk kebutuhan pembangunan yang dilokasikan kepada tiga jenis pengeluaran. Pertama, pengeluaran untuk kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pengeluaran untuk human capital investment. Ketiga, pengeluaran untuk menyediakan jaminan sosial.Temuan utama dari penelitian ini adalah pembuktian bahwa ketiga jenis pengeluaran tersebut berpengaruh terhadap ketiga jenis ukuran kemiskinan, yaitu: tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan di Jawa tengah. Lebih jauh lagi, penelitian ini mendukung hipotesa adanya hubungan yang searah antara usaha pertumbuhan ekonomi dan usaha mengurangi kemiskinan, terbukti dan hubungan yang negatif antara tingkat kemiskinan dengan pengeluaran dalarn rangka pertumbuhan ekonomi.Selanjutriya, penelitian ini juga mendukung argumentasi inverted U-curve dari Simon Kuznets bahwa pada awal pembangunan pertumibuhan ekonomi akan mengakibatkan membesarnya ketimpangan distribusi pendapatan seperti yang ditunjukkan oleh hubungan yang positif antara kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan dengan alokasi pengeluaran untuk pertumbuhan ekonomi.Penelitian ini juga mendapatkan basil bahwa alokasi pengeluaran untuk human capital investment belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan kedalaman kemiskinan, walaupun tingkat keparahan kemiskinan dapat dikurangi. Hal ini terlihat pada hubungan yang positif antara tingkat kemiskinan dengan alokasi pengeluaran untuk human capital investment dan hubungan negatif antara tingkat keparahan kemiskinan dengan jenis pengeluaran tersebut.Sementara itu, alokasi pengeluaran untuk kepentingan menyediakan jaminan sosial telah berhasil memperbaiki tingkat kemiskinan, kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan. Hal ini terbukti dengan hubungan yang negatif antara tingkat kemiskinan dengan pengeluaran untuk menyediakan jaminan sosial. Alokasi ini juga mengurangi kesenjangan antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan dan memperbaiki tingkat distribusi pendapatan antar penduduk miskin. Hal ini terbukti dengan hubungan yang juga negatif antara tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan dengan pengeluaran untuk jenis alokasi ini.Mengingat masih beaarnya jumlah kemiskinan pada sebagian besar kabupaten/kota di )awa Tengah maka pola anggaran belanja pembangunan kabupaten/kota sudah seharusnya diprioritaskan untuk mengentaskan kemiskinan. Alokasi anggaran yang bersifat pro-poor, artinya lebih memberi keuntungan bagi keiompok masyarakat yang miskin mesti didefinisikan dalam usaha pengentasan kemiskinan ini.Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota perlu m.engorientasikan anggaran belanja pembangunannya pada tiga program berikut, yaitu: pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka menciptakan kesempatan kerja; kedua, meningkatkan human capital investment, dan ketiga, menyediakan jaminan sosial. Anggaran untuk ketiga program ini perlu diprioritaskan dengan dan implementasinya perlu diawasi sehingga benar-benar mencapai target kelompok miskin dan lebih memberi manfaat kepada kelompok ini ketimbang kelompok tidak miskin.Tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan (Po, P1, dan P2) menunjukkan hal yang berbeda namun berfungsi saling melengkapi, ketiganya sangat penting menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Karena itu, upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, pemerintah kabupaten/kota harus pula mempertimbangkan masalah kedalaman dan intensitas dari kemiskinan tersebut (P1, dan P2), tidak hanya berorientasi pada jumlah absolut kemiskinan (Po)."

"Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Bekasi sudah diperbincangkan oleh berbagai kalangan sejak beberapa tahun terakhir. isu ini semakin mendapat tempat setelah bergulirnya era pemerintahan daerah dengan konsep yang lebih desentralistik melalui Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Disparitas pembangunan yang paling mendapat sorotan adalah ketimpangan antara wilayah utara dan wilayah selatan, serta antara koridor barat dan timur Kabupaten Bekasi, walaupun gaungnya tidak sekeras disparitas Utara - Selatan. Isu ketimpangan ini telah memicu beberapa kelompok seperti LSM dan tokoh masyarakat di Wilayah Utara untuk menyuarakan pemekaran Kabupaten Bekasi.Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hasil pembangunan adalah dengan melihat tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Ukuran yang sering digunakan adalah dengan mengamati Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Adapun Tujuan Penelitian dari tesis adalah untuk:a. Menganalisa tingkat ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Bekasi serta kecenderungannya dalam tahun 1996-2004b. Mengkaji tingkat kemajuan perekonomian antar kecamatan di Kabupaten Bekasi.c. Menganalisa faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pencapaianIPM di 23 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bekasi antara tahun 2001-2004Tehnik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Weighted Coefficient Variation (CVw) atau Williamson (Iw) Nilai indeks berkisar antara nol dan satu. Alat Analisis yang kedua adalah Tipelogi Klaasen dengan melihat perbandingan antara laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan PDRB per kapita kecamatan terhadap angka LPE dan PDRB perkapita rata-rata Kabupaten. Sedangkan alat Analisis selanjutnya adalah regresi data panel dengan IPM sebagai Variat el babas, dan variabel terikatnya terdiuri dari: PDRB per kapita kecamatan ADHK 1993; Sarana pendidikan (jumlah gedung SD dan MI); Rasio guru SD dan MI; ]umlah sarana kesehatan kecamatan; Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk; Kepadatan Penduduk kecamatan; Akses penduduk terhadap air bersih.Adanya kerisauan beberapa kalangan masyarakat Kabupaten Bekasi tentang ketimpangan antar kecamai:an terhukti dari hasil perhitungan distribusi pendapatan (PDRB) dengan menggunakan Indeks Williamson, dimana hasilnya diperoleh nilai indeks yang sangat tinggi dari secara umum cenderung meningkat.Untuk rnencari upaya dalam mengatasi ketimpangan ini, selanjutnya diidentifikasi kecamatan-kecamatan mana yang tertinggal, masih berkembang atau sudah maju dalarri Tipologi Klaasen. Hasilnya menunjukkan kecamatan yang tertinggal masih cukuo banyak dibandingkan dengan yang sudah maju, bahkan ada kecamatan yang mengalami kemunduran kesejahteraan ekonomi.Setelah diidentifikasi kesejahteraan dari sisi pendapatan (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi, maka dilanjutkan dengan analisa tingkat kesejahteraan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan ukuran yang Iebih luas, dalam hal ini variabel analisa yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Dari persamaan regresi diperoleh data bahwa dari tujuh variabel yang diduga mempunyai pengaruh terhadap tingkat pencapaian indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bekasi, ternyata hanya empat variabel yang secara signifikan berpengaruh. Ke empat variabel tersebut adalah variabel PDRB, Rasio guru terhadap murid pads tingkat sekolah dasar, kepadatan penduduk dan prosentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih."

"Fokus penelitian ini tentang karakteristik rumah tangga miskin di Propinsi Sumatera Barat. Permasalahan utamanya adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi karakteristik rumah tangga miskin dan bagaimana pengaruhnya terhadap kemiskinan di Propinsi Sumatera Barat. Diharapkan dari penelitian ini dapat diketahui dengan lebih baik siapa si miskin yang menjadi target pengentasan program kemiskinan. Kemudian diantara sebegitu banyak permasalahan dalam kemiskinan, mana yang lebih prioritas untuk diselesaikan lebih dahulu.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data susenas kor Propinsi Sumatera Barat tahun 2002. Data susenas kor diolah dengan menggunakan perhitungan Indeks Foster -- Greer - Thorbeck dan analisis regresi logistik dengan bantuan program pengolahan data statistik berupa Statistical Product and Service Solution versi 13. Indeks Foster - Greer - Thorbeck digunakan untuk menentukan jumiah penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan, tingkat keparahan, dan karakteristik rumah tangga miskin di Propinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk melihat bagaimana pengaruh dari karakteristik rumah tangga terhadap kemiskinan digunakan analisis regresi logistik.Hasil penelitian menunjukan bahwa dari data yang ada dapat diketahui beberapa kelompok karakteristik kemiskinan di Propinsi Sumatera Barat, yaitu; secara geografi, dernografi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perumahan. Di masing-masing kelompok karakteristik terdapat beberapa kategori karakteristik yang menunjukkan ciri khas rumah tangga miskin. Kategori-kategori itu mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di pr opirisi Sumatera Barat, baik secara positif maupun negatif. Pengaruh yang paling besar datang dari kelompok karakteristik pendidikan. Pendidikan berpengaruh terhadap kemungkinan rumah tangga tersebut untuk tidak menjadi miskin. Dimana semakin tinggi tingkat pendidikan anggota rumah tangga maka resiko rumah tangga tersebut untuk menjadi miskin lebih kecil.Sebagai rekomendasi dari basil penelitian ini; dalam menyusun program pengentasan kemiskinan pemerintah sebaiknya menjadikan program perbaikan pendidikan masyarakat menjadi prioritas utama, terutama di perkotaan. Sedangkan di pedesaan, upaya diversifikasi lapangan usaha khususnya off farm yang tidak membutuhkan ketersediaan lahan sebagai prioritas utama, disamping pendidikan."

"Skripsi ini membahas tentang hubungan antara kemiskinan dengan pengeluaran pemerintah, pertanian, dan faktor-faktor lainnya pada daerah pedesaan di propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan pada tahun 1993 hingga 2005. Metode yang dipakai adalah OLS dengan menggunakan model rekursif data panel. Hasil penelitian ini adalah kenaikan produktivitas dan hujan merupakan variabel yang paling mempengaruhi penurunan kemiskinan, sedangkan kenaikan nilai tukar petani dan pertumbuhan penduduk membuat kemiskinan meningkat. Kenaikan upah buruh tani dan pekerja nonagrikultur menurunkan angka kemiskinan secara secara tidak signifikan.

---

Objectives of this study are to identify relationships between poverty with government expenditures, agriculture, and other factors in rural villages in North Sumatera, West Sumatera, South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, South Kalimantan, and South Sulawesi from 1993 to 2005. This thesis uses OLS method with recursive data panel model. Result of this research is that an increase in productivity and rainfall will decrease rural poverty significantly. Moreover, increasing income for farm labor and percentage of nonagricultural workers will decrease rural poverty, but not significantly. In the other side, the relation between farmers term of trade and population growth are positive and not significant."

"Masalah lingkungan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dengan konsumsi yang dianggap menjadi salah satu kontributor besar dalam menciptakan masalah lingkungan. Konsumsi berkelanjutan menjadi urgensi untuk mengurangi degradasi lingkungan dan membuat negara berkembang seperti Indonesia lebih berkelanjutan untuk generasi selanjutnya. Di sisi lain, konsumsi berkelanjutan dipercaya dapat membantu kehidupan serta kebahagiaan bagi individu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang memengaruhi konsumsi berkelanjutan dengan dampak terhadap kesejahteraan konsumen Muslim. Penelitian ini mengadopsi kerangka Value-Belief-Norm Theory dengan tambahan variabel yang relevan, yakni religiusitas, pengetahuan lingkungan, dan kesadaran lingkungan. Data primer dikumpulkan dengan metode non-probability sampling dan melibatkan 470 responden Muslim Jabodetabek yang disebarkan melalui kuesioner online. Kemudian, data yang terkumpul diolah dengan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modelling (PLS-SEM) pada software SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor konsumsi berkelanjutan yang meliputi variabel religiusitas, nilai altruistik, nilai biosfer, nilai egoistis, keyakinan pro-lingkungan, pengetahuan lingkungan, kesadaran lingkungan, dan norma pribadi memiliki hubungan signifikan terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan. Kemudian, variabel konsumsi berkelanjutan memiliki hubungan signifikan positif terhadap kesejahteraan konsumen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pelaku industri dalam menyusun strategi pemasaran produk yang sesuai, pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat seputar lingkungan, serta akademisi sebagai referensi penelitian sejenis dengan memperkaya literatur mengenai konsumsi berkelanjutan dan kesejahteraan konsumen.

---

Environmental problems have reached an alarming level, with consumption being considered one of the significant contributors to environmental issues. Sustainable consumption is an urgency to reduce environmental degradation and make developing countries like Indonesia more sustainable for future generations. On the other hand, sustainable consumption is believed to help individuals live happy lives. Therefore, this research aims to analyze the factors that influence sustainable consumption and their impact on the well-being of Muslim consumers. This research adopts the Value-Belief-Norm Theory framework with additional relevant variables: religiosity, environmental knowledge, and environmental awareness. Primary data was collected with non-probability sampling and involved 470 Jabodetabek Muslim respondents distributed via an online questionnaire. Then, the collected data was processed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) in SmartPLS 4.0. The research results show that sustainable consumption factors, which include the variables religiosity, altruistic values, biospheric values, egoistic values, pro-environmental beliefs, environmental knowledge, environmental awareness, and personal norms, have a significant relationship to sustainable consumption behavior. Then, the sustainable consumption variable has a significant positive relationship with consumer well-being. It is hoped that the results of this research can provide input to industry players in developing appropriate product marketing strategies, the government to increase public knowledge and awareness of the environment, and academics as a reference for similar research by enriching the literature on sustainable consumption and consumer well-being."

"Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan impor beras di Indonesia. Komponen permintaan impor beras meliputi harga realtif, GDP, jumlah penduduk, dummy tariff, dummy produksi. Teknik analisa yang digunakan adalah uji kointegrasi proedur Johansen untuk melihat hubungan jangka pnajang dan error correction model untuk estimasi jangka pendek dengan menggunakan data tahun 1972-2005.Dari hasiluji kointegrasi terlihat adanya pengaruh komponen jnagka panjang berupa harga relatif berpengaruh negatif, jumlah penduduk berpengaruh positif, GDP berpengaruh positif. Menunjukan bahwa persamaan struktural mempunyai tanda parameter sesuai dengan harapn. Sedangkan dari hasil regresi kesalah, semua variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan impor beras Indonesia. ECT yang signifikan secara statistik mwnunjukan ECM yang dibangun adalah model untuk menggambarkan jangka pendek maupun jangka panjang."

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap ekspor furniture Indonesia sejak tahun 1999 sampai 2006. penelitian ini bermaksud menguji pengaruh variabel pendapatan uni eropa, harga relatif serta liberalisasi perdagangan terhadap pertumbuhan ekspor furniture Indonesia. Kebijakan liberalisasi perdagangan diukur dengan indikator bea masuk Uni Eropa untuk produk furniture.Slain untuk menganalisa variabel-variabel yang mempengaruhi perdagangan furniture Indonesia negara-negara Uni Eopa,penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran posisis komoditi furnituremlalui indeks spesialisasi oerdagangan berdasarkan produk. Indeks tersebut dapat menggambarkan teori Life Cycle Product, yaitu gambaran komoditi berada pada tahap substitusi impor, tahap perluasan ekspor, tahap pematangan ataupun berada pada tahap mengalami kejenuhan.Hasil uji kointegrasi dan model koreksi kesalahan menunjukan bahwa pada jangka panjang liberalisasi perdagangan memberikan pengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan ekspor furniture Indonesia. Dalam jangka pendek, faktor harga sangat mempengaruhi ekspor furniture Indonesia, Nilai error correction term ekspor menunjukan speed of adjustment, yaitu kecepatan kembali ke kondisi keseimbangan.Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah: perlu adanya kebijakan industri nasional yang difokuskan pada ekspansi ekspor dengan cara diversifikasi produk dan pasar serta melakukan negosiasi perdagangan dengan memfokuskan pada pembukaan akses pasar dan penurunan tarif ekskalasi."

"Kemiskinan merupakan masalah kependudukan yang sangat kompleks bukan saja dilihat dari perspektif determinan yang sangal bervariasi antar individu tetapi lebih dari itu kemiskinan merupakan fenomena yang dinamis. Pada tahun 2005-2007, BPS menghitung bahwa sebagian besar penduduk miskin merupakan miskin transient atau miskin sementara (60,4%) dan 39,6 persen berstatus miskin kronis atau selalu berstatus miskin. Banyaknya miskin transient identik dengan tingginya dinarnika masuk dan keluar kategorl miskin, ditambah dengan penumpukan penduduk pada level subsisten menunjukkan tingginya tingkat kerentanan individu untuk menjadi miskin. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran karakteristik rumahtangga serta perubahan karakteristik tersebut dalam memicu perubahan status miskin rumahtangga baik masuk menjadi miskin (entry to poor) maupun keluar dari miskin (exit from poor). Event perubahan karakteristik mencakup perubahan demografis, labor marketf dan human capital serta perubahan kondisi makro. Model menggunakan Multilevel Logistik Biner untuk melibat peran variabel­ variabel tersebut dalam menentukan probabilita Entry to Poor dan Exit from Poor. Hasil estimasi menunjukkan pada rumahtangga tidak miskin. rentanitas menjadi miskin terutama dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi responden, baru kemudian faktor peristiwa demografis dan ketenagakerjaan. Sebaliknya pada rumahtangga miskin, peristiwa demografis menyumbang peran terbesar pada probabilita keluar dari miskin dibanding latar belakang sosial ekonomi dan peristiwa ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi terbukti tidak berasosiasi?

---

The poverty is complex population probiem in order to has vary determinant among individu. More than that perspective, poverty is dynamics phenomena. Along 2005-2007, BPS-Statistics of Indonesia count that majority of poor popu!ation was transient poor (60.4%) and 39.6 percent was chronnic poor or persistens poor. This figure desribes high dynamics entry and exit from poor category, In other side, the Indonesia population has phenomena that high density at around of poverty line (subsistent level) area. It shows high vulnerability of individu to fall in poor. This study to found how role of household characteristics also their changes be trigger mobility of household povert state as well as entry to poor and exit from poor. The events of characteristics changes covers demographic changes, labor market, human capital also characteristic makro changes. The study uses Multilevel Binary Logistic Model to find role of these variabels in determine probability of entry to poor and exit from poor. Result of estimation suggests that no poor household, vulnerability being poor mainly determined by social economics factor of household then respectively by demographic and labor market events. Oppositely, on non poor household demographic events are largest role to contribute probability exit from poor than social economic background and labor market events. Other fact, economic growth has no association with probability of entty to poor and exit from poor. However employment rate significantly associated. Other finding, into aging time elder population has increasing in probability entry to poor that trigger by split of worker household members. Adding of household members has effect increasing?"

"Redistribusi tanah sebagai bagian dari kebijakan reforma agraria adalah usaha pemerintah dalam menata kembali distribusi kepemilikan tanah agar tercipta penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak redistribusi tanah terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan adalah kuasi eksperimental dengan metode instrumental variable. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat di Desa Sukamulya meningkat 2 prob 0 01 akibat dari program redistribusi tanah dibandingkan kelompok kontrol. Oleh karenanya reformasi agraria perlu diteruskan dan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya dengan memberikan akses dan pemilikan lahan kepada petani.

---

Land redistribution as part of land reform is government's initiatives to reorganize the distribution of land to make equality in land tenure issues. The aim of this research is to analysis the impact of land redistribution toward social welfare in Sukamulya village Rumpin sub district Bogor Regency using a quasi experimental with instrumental variables method. The result of this research show positive effect on household's income beneficiaries as an impact of the program. The income are increase about 2 prob 0 01 relative to the control group. Overall the findings suggest that landreform's quantity and quality need to be continued and improved by giving access andland ownership for peasant."