Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berusaha mengungkap pengaruh faktor kemiskinan terhadap status gizi balita di Propinsi Jawa Barat, dengan membahas beberapa faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap status gizi balita di Propinsi Jawa Barat. Data yang digunakan adalah data IFLS 4 (Indonesian Family Life Survey) tahun 2007 yang dilaksanakan oleh RAND, Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM dan Badan Survey METRE. Penelitian ini menggunakan kerangka teori dengan pcndekatan model Gary Becker yang menyatakan bahwa fungsi permintaan status gizi balita melingkupi vektor karakteristik balita, rumah tangga dan lingkungan masyarakat. Pengolahan data dilakukan, pertama dengan menggabungkan data rumah tangga dari Modul K dan data kesehatan anak dari Modul USI. Kedua, dilakukan penghitungan z-score (BB/U) balita. Ketiga, dilakukan analisis dengan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor sosial ekonomi terhadap status gizi balita di Propinsi Jawa Barat tahun 2007. Dari hasil regresi diketahui bahwa faktor kemiskinan, pengeluaran rumah tangga perkapita, tingkat pendidikan orang tua, kunjungan anak ke posyandu, frekuensi makan, sanitasi, air minum dan area tempat tinggal balita, berpengaruh terhadap status gizi balita. Kebijakan yang direkomendasikan dari penelitian ini adalah perlunya kebijakan pro masyarakat miskin yakni: peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat miskin melaiui peningkatan fungsi dan kinerja Posyandu, pengadaan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, perluas kesempatan kerja, perluas kesempatan untuk akses pendidikan, peningkatan kualitas sanitasi Iingkungan dan air bersih untuk minum dan keperluan lainnya. ......This study attempts to reveal the affect of poverty to child nutrition status in West Java Province by examining socioeconomic factors. The data that being used is data from IFLS 4 (Indonesian Family Life Survey) 2007, conduct by RAND, Population Research UGM and METRE. The theoritical framework underpinning this empirical approach is a model from Gary Becker, the production of nutrition depends on a set of inputs, a series of endogenous individual characteristics, a vector of household and community characteristics. The data is processed, first by combining household data from Module K and child health data from Module USI. Second, the z-score is constructed using a nutrition index based on weight for age. Third, the child nutrition status is regressed with the socioeconomic factors using Ordinary Least Square (OLS) method. Regression result shows a significant effect of poverty effect, per capita household expenditure, years of parent education, child visit to posyandu, food frequency, sanitation, drinking water and area in which the child lives. Policy recommendations from this study are the need of pro poor policies: improving the quality and accessibility of posyandu as health facility, social security forthe poor, poverty reduction in rural area, increasing access to education, improving the quality of sanitation and water.

Abstrak :
Perkembangan ekonomi dan teknologi menuntut ketersediaan tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang memadai. Data Produk Domestik Bruto (PDB) serta Sakemas tahun 2003 dan 2006 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa setiap kenaikan l persen pertumbuhan ekonomi membutuhkan pekerja berpendidikan Sl ke atas sebesar 2,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan semakin banyak ketersediaan tenaga kerja berpendidikan Sl ke atas. Karena untuk menghasilkan pekerja berpendidikan tinggi memerlukan pembiayaan yang cukup besar, maka subsidi pendidikan menjadi suatu hal yang tidak dapat guna mendukuug pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi di masa akan datang. Pemerintah Indonesia telah lama mencanangkan subsidi pendidikan guna menyiapkan sumber daya manusia yang handal. Perubahan sasaran subsidi pendidikan terus berlangsung sesuai dengan proses berjalannya waktu. Indonesia pernah mencanangkan wajib belajar 6 tahun, kemudian bergeser menjadi wajib belajar 9 tahun, bahkan saat ini masyarakat sudah menuntut supaya dana pendidikan mencapai 20 persen dari APBN/APBD. Dibeberapa daerah kaya, 20 persen anggaran untuk pendidikan telah terealisasi. Social Accounting Matrix (SAM) Indonesia tahun 2006 digunakan untuk mentransformasi pembahan alokasi anggaran subsidi pendidikan yang diluncurkan oleh pemerintah, guna meningkatkan pendapatan rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong rumah tangga mengalokasikan dananya untuk biaya pendidikan tinggi. Sedangkan alur subsidi pendidikan dirunut dengan menggunakan Structural Path Analysis (SPA). Analisis dampak dari tabel SAM tahun 2006 menunjukkan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 persen akan menyediakan kesempatan kerja berpendidikan Sl ke atas sebanyak 24| ribu ekivalen tenaga kerja (EIK). Apabila dilihat pertumbuhannya, maka setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan meminta pekerja berpendidikan S1 ke atas sebesar 4,l2 persen. Apabila golongan rumah tangga secara desil berdasarkan jumlah penduduk, maka 10 persen rumah tangga golongan paling bawah hanya menikmati pendapatan rumah tangga secara keseluruhan sebesar Rp 35,1 triliun. Untuk 10 persen golongan rumah tangga paling kaya menikmati pendapatan rumah tangga sebesar Rp 1.075,2 triliun. Ini menunjukkan bahwa gap pendapatan antara rumah tangga 10 persen termiskin dengan rumah tangga 10 persen terkaya sebesar 1 banding 31. Hasil simulasi subsidi pendidikan menunjukkan bahwa apabila subsidi pendidikan diberikan secara merata ke seluruh rumah tangga, melalui fasilitas pendidikan, maka pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan meningkat sebesar l4 persen. Jika subsidi pendidikan hanya diberikan untuk rumah tangga golongan bawah, maka pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan meningkat sebesar 13 persen

Abstrak :
Ukuran keberhasilan suatu pembangunan tidaktah dilihat dari ukuran pertumbuhan ekonomi semata-mata, namun juga dilihat dari pembangunan kualitas sumber daya manusianya. Pembangunan manusia dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara berbagai pilihan itu adalah berumur panjang dan sehat yang dapat ditunjukan antara lain oleh usia harapan hidup, berilmu pengetahuan yang dapat ditunjukan oleh tingkat pendidikan, mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup layak yang ditunjukan oleh keterbukaan di berbagai bidang. Isu pcningkatan kualitas sumber daya manusia telah menjadi topik perbincangan hangar dewasa ini di Indonesia. Isu tersebut antara Iain dengan adanya tuntutan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Propinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, yang juga sekaligus sebagi barometer propinsi-propinsi lain telah menganggarkan anggaran pendidikan lebih dari 20% dari APBD nya Produk domestik regional bruto (PDRB) yang tinggi di DKI Jakarta, yang merupakan hasil dari kineda ekonomi Pemerintah daerah merupakan modal dalam membangun kualitas sumber daya manusia di DKI Jakarta. Namun sebagai lbukota negara, yang juga sekaligus sebagai pusat kegiatan ekonomi, Jakarta telah menarik arus urbanisasi dari daerah-daerah lainnya. Kaum urban yang tidak semuanya siap dengan lapangan pekerjaan yang ada, telah menyebabkan munculnya kantong- kantong kemiskinan di DK] Jakarta. Penelitian ini ingin coba melihat pengaruh kinerja perckonomian daerah yang diukur dengan PDRB per kapita, perhatian pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari besarnya anggaran untuk sektor pendidikan, serta tingkat kemiskinan, terhadap kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan rata-rata lama tahun sekolah (MYS). Dengan menggunakan data sekundcr dari publikasi BPS DKI Jakarta, kantor PEMDA DKI Jakarta. Sampel yang digunakan adalah 5 kotamadya dan l kabupaten di propinsi DKI Jakarta dari tahun 2002 - 2007. Dengan menggunakan model data panel, dan replikasi model dari penelitian Lee (l996) di Korea Selatan, serta pcnelitian Bcrlian (2006) untuk kasus propinsi- propinsi di Indonesia. Dari hasil analisa regresi, diketahui PDRB per kapita dan anggaran pendidikan berpengaruh positif dan signitikan terhadap tingkat pendidikan penduduk. Sedangkan tingkat kcmiskinan bcrpcngaruh ncgatif dan signifikan terhadap tingkat pendidikan pencluduk.