Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu indikator tercapainya kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang antara lain kebutuhan akan perumahan. Untuk menangani pemukiman kumuh ditengah perkotaan yang berada di tepi sungai Karang Mumus, maka pemerintah Kota Samarinda membuat suatu program pemindahan warga yang tinggal di tepi sungai Karang Mumus. Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap dan untuk tahap pertama akan dipindahkan sebanyak 394 KK. Namun program tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan, tidak seluruh masyarakat bersedia pindah dari tepi sungai tersebut.Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program relokasi tersebut antara lain tingkat partisipasi masyarakat, kesiapan masyarakat untuk pindah atau menempati pemukiman yang baru, peran atau fungsi dari pendamping serta tingkat koordinasi antar instansi dalam penyediaan dan pelaksanaan program relokasi penduduk tepian sungai Karang Mumus tersebut.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriplif melalui kajian literatur, observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan Para informan yang terdiri dari unsur pemerintah 1 Tim Relokasi dan unsur masyarakat I tokoh masyarakat.Dari hasil penelitian diketahui bahwa program Relokasi Penduduk Tepian Sungai Karang Mumus sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi tidak ada partisipasi masyarakat, dengan kata lain tidak melibatkan masyarakat, hal ini tampak dari tidak adanya kegiatan dialog antara pemerintah selaku pelaksana program dengan masyarakat. Pengertian partisipasi dalam program relokasi ini adalah ketika masyarakat bersedia pindah tanpa ada tuntutan apapun. Masyarakat pindah hanya berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah raja. Seharusnya masyarakat dilibatkan sejak clad perencanaan hingga evaluasi clan pemanfaatan hasii dari program.Kesiapan masyarakat, untuk masyarakat yang mampu tidak mengalami masalah karena mereka terbiasa dengan pola hidup tidak tergantung dengan aliran sungai, Bali mereka yang kurang mampu, karena sebeiumnya hidup mereka tergantung dengan aliran sungai maka mau tidak mau mereka harus sudah siap menghadapi perubahan tersebut balk perubahan pola hidup maupun pekerjaan.Tim relokasi dibentuk oleh pemerintah dengan harapan menjadi tim yang berperan sebagai pendamping masyarakat yang terkena relokasi penduduk tepian sungai Karang Mumus. Namun kenyataannya tim tersebut tidak menjalankan fungsinya sesuai yang diharapkan, bahkan lebih hanyak berfungsi sebagai sarong pemerintah.Dalam penyiapan fasititas umum dalam bentuk perumahan, pemerintah sudah dapat dikatakan berkoordinasi, terbukti dengan tersedianya berbagai l'asilitas dasar suatu perumahan, tapi masih perlu ditingkatkan lagi agar segala fasilitas tersebut dapat berfungsi dengan balk. Sedangkan dalam hal koordinasi membina masyarakat yang' terkena relokasi, terjadi saling lempar tanggung jawab antara instansi yang satu dengan instansi yang lain."

"Seperti kebanyakan konflik sumber daya alam yang terjadi secara umum di Indonesia), Konflik dalam pengelolaan sarang burung Walet yang terjadi antara Masyarakat ketiga Desa, Lubuk Mabar, Sukajadi, Tanjung Raya dengan pihak perusahaan CV.Agung Putra selain dikarenakan oleh adanya tarik-menarik kepentingan antara kedua pihak secara iangsung dalam penguasaan dan pengelolaan, juga tampak dari adanya keterlibatan unsur Pemerintah di dalamnya yang mengakibatkan munculnya konflik itu.Pemerintah dengan seperangkat wewenang, kekuasaan, dan hukum yang dimiiikinya terutama diera Pemerintahan yang IaIu mengeluarkan suatu kebijakan yang kurang memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal. Kebijakan atau keputusan yang diambil kebanyakan hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja, terutama kepada perusahaan atau orang-orang yang secara materi mempunyai modal yang besar dan mempunyai akses terhadap pemerintah (resources acces).Pada kasus Sarang burung Walet diketiga desa tersebut, terlihat bagaimana Pemerintah telah mengambil kebijakan yang di kemudian ternyata menimbulkan keributan atau konflik. Di Sumatera Selatan secara Umum termasuk di lokasi penelitian hal ini sudah dimulai sejak pemberlakuan UU No.5 tahun 1979 yang secara otomatis menghapus Pemerintahan Marga yang sudah dijalankan sejak dahulu. Secara spesifik untuk kasus sarang burung Walet, SK dari Diden PHPA menimbulkan dampak yang signifikan pada konflik antara masyarakat ketiga Desa dengan pihak perusahaan CV.Agung Putra.Suka atau tidak suka setelah timbul keributan atau konflik yang notabene sumbernya banyak dari Pemerintah itu sendiri, Pemerintah juga yang harus menyelesaikan keributan atau konflik itu. Dalam kasus sarang Burung Walet Pemerintah di tuntut untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat ketiga desa dengan CV Agung Putra dengan sebaik-baiknya dan mengedepankan prinsip "win-win solution". Tetapi yang terpenting dan harus benarbenar diperhatikan dalam proses penyelesaian konflik tersebut Pemerintah tidak boleh mengabaikan masyarakat yang mana secara adat adalah pemilik gua suruman (Sarang burung Walet), yang menjadi sumber kehidupan bagi mereka sejak zaman puyang (nenek moyang).Untuk itulah tesis ini meneliti tentang bagaimana peran pemerintah dalam konflik yang terjadi antara masyarakat ketiga desa dengan pihak perusahaan CV.Agung Putra, balk selaku pihak yang menimbulkan konflik, maupun selaku pihak yang harus menyelesaikan konflik .Penelitian ini berlokasi pada tiga desa, Lubuk Mabar, Sukajadi, Tanjung Raya di Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Surnatera Selatan_ Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini merupakan pro sedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berdasarkan uraian informan (wawancara tidak terstruktur) serta pengamatan terhadap fenomena konflik. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan dan kajian secara langsung, selain wawancara yang tidak terstruktur dan mendalam untuk memperoleh data tentang konflik yang terjadi.Temuan Penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara rnasyarakat tiga desa dengan CV.Agung Putra meningkat setelah adanya SK dari Dirjen PHPA yang memperpanjang masa berlaku pengelolaan sarang Burung Walet. Kondisi tersebut di dukung oleh perubahan drastis wiring bergulirnya era reformasi yang disikapi secara "euphoria".Dalam hal penyelesaian konflik, maka dari pihak pemerintah telah melakukan upaya-upaya antara lain dengan mengadakan pertemuan antara masyarakat ketiga desa tersebut dengan CV.Agung Putra. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan, terutama tentang pembagian hasil panen sarang burung walet. Akan tetapi kesepakatan yang telah ditetapkan selalu saja dilanggar, terutama oleh pihak CV.Agung Putra. Karena penyelesaian konflik sarang burung walet ini sampai sekarang belum dapat diselesaikan secara tuntas, maka Pemda Lahat, sekarang ini menetapkan sarang burung walet dalam keadaan status quo."

"Judul penelitian diatas diangkat sebagai bahan tesis adalah mengingat pariwisata sebagai sektor andalan, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya di kawasan wisata Pantai Carocok Painan. Sebagai salah satu daerah yang mempunyai potensi untuk para wisatawan, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki keindahan alam yang sangat menawan, terutama yang berhubungan dengan wisata bahari (laut). Hal ini dapat terlihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pesisir Selatan, kususnya kawasan wisata Pantai Carocok Painan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Upaya yang dilakukan dalam pelestarian atraksi budaya antara lain adalah dengan menggelar festival seni daerah di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan.Sarana pendukung di objek wisata tersebut juga ditingkatkan. Yang menjadi menarik untuk diteliti adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pelestarian atraksi budaya tersebut serta faktor-faktor apa saja yang berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat di Pantai Carocok Painan ?Partisipasi yang diharapkan di masyarakat adalah partisipasi yang benar-benar muncul dari masyarakat atas kesadaran sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian yang menginginkan supaya partisipasi dari masyarakat tersebut bersifat aktif dan bukan bersifat pasif. Sesuai dengan teorinya bahwa partisipasi tersebut adalah merupakan keterlibatan mental dan emosional seseorang individu dalam situasi kelompok tertentu yang mendorongnya untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan kelompok serta ikut bertanggung jawab terhadapnya. Dengan demikian maka partisipasi masyarakat tersebut dapat di wujudkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dart pengawasan terhadap pelestarian atraksi budaya di Pantai Carocok Painan.Penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yang bersifat explanatory research. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara yang mendalam terhadap informan yang betul-betul tahu dan menguasai akan permasalahan pariwisata dan pelestarian atraksi budaya. Wawancara dilakukan terhadap pejabat pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh pemuda di kawasan wisata Pantai Carocok Painan. Kesimpulan yang dapat diperoleh, bahwa didalam pelestarian atraksi budaya di Pantai Carocok Painan, peranan Pemerintah Daerah sangat dominan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelestarian atraksi budaya di Pantai Carocok Painan berada dalam kondisi yang rendah. Ada 3 (tiga) faktor yang berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian atraksi budaya. yaitu faktor status sosial ekonomi, faktor sense of belonging (rasa memiliki) dan faktor kesempatan, namun pada hakekatnya dari ketiga faktor tersebut apabila dilihat dari kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa ketiga faktor itu sejalan. Hal ini disebabkan kegiatan pelestarian atraksi budaya, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan lebih banyak ditentukan dari atas (top down) dan masyarakat hanyalah sebagai penerima dari hasil-hasil pembangunan tersebut, dan tidak memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.Pada hakekatnya masyarakat di kawasan Wisata Pantai Carocok Painan mau dan mampu untuk berpartisipasi dalam pelestarian atraksi budaya, dengan catatan adanya keterbukaan dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat setempat."

"Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia FISIP-U1, penulis melakukan penelitian dengan judul tersebut di atas dengan tujuan untuk mengetahui dan membahas: faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan di Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Analisis didasarkan pada data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan penyebaran polling terhadap 125 responden. Teknik pemilihan responden dengan teknik stratified random sampling.Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: tingkat kesiapan tokoh masyarakat berada pada tingkat yang sedang. Hal ini ditunjukkan lebih dari sebagian responden yang berada pada skor sedang (27 - 36) yaitu sebanyak 87 responden (69,6%). Sementara itu hanya 16 responden (12,8%) yang berada pada tingkat kesiapan yang tinggi (skor > 38). Dan 22 responden (17,6%) yang mencapai tingkat kesiapan yang rendah (skor < 27). Tingkat kesiapan yang sedang ini meliputi aspek kemauan dan ketrampilan tokoh masyarakat. Aspek kemauan meliputi kesediaan meluangkan waktu, motivasi, penyampaian usulan dalam proses musyawarah, kemauan mengikuti proses musyawarah lebih lanjut, dan kemauan dalam pelaksanaan program pembangunan. Sedangkan aspek ketrampilan meliputi kemampuan dalam mengungkapkan permasalahan, kemampuan mengusulkan permasalahan yang perlu menjadi prioritas pemerintah, kemampuan menyusun langkah-langkah pemecahan masalah, kemampuan dalam proses pengambilan keputusan dan kemampuan dalam pelaksanaan hal-hal yang telah disepakati bersama.Sementara itu, tingkat pengetahuan tokoh masyarakat berada pada tingkat yang sedang. Hal ini ditunjukkan lebih dari sebagian responden yang berada pada skor sedang (23 - 31) yaitu sebanyak 104 responden (83,2%), Sementara itu hanya 12 responden (9,6%) yang berada pada tingkat pengetahuan yang rendah (skor > 31). Dan 9 responden (7,2%) lainnya berada pada tingkat pengetahuan yang sedang (skor 23). Tingkat pengetahuan tokoh masyarakat yang sedang ini meliputi tingkat pengetahuan tentang kondisi masyarakat, bagaimana cara mensejahterakan masyarakat, cara menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, dan tingkat pengetahuan tentang forum musyawarah pembangunan, baik fungsi dan mekanismenya.Sedangkan tingkat pengalaman tokoh masyarakat berada pada tingkat yang sedang. Hal ini ditunjukkan lebih dari sebagian responden yang berada pada skor sedang (25 - 36) yaitu sebanyak 94 responden (75,2%). Sementara itu hanya 22 responden (17,6%) yang berada pada tingkat pengalaman yang rendah (skor < 25). Dan 9 responden (7,2%) lainnya berada pada tingkat pengalaman yang tinggi (skor > 36). Tingkat pengalaman tokoh masyarakat yang sedang ini meliputi tingkat pengalaman tokoh masyarakat dalam organisasi formal dan informal, pengalaman dalam mengikuti rapat dalam organisasi tersebut, pengalaman dalam musyawarah pembangunan, dan pengalaman dalam kegiatan proyek pembangunan, baik langsung maupun tidak langsung.Dan hasil pengukuran regresi terlihat bahwa faktor pengetahuan tokoh masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat kesiapan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi sebesar 0,389. Pengaruh ini, terbilang signifikan karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (3,705 > 1,658),Sementara itu faktor pengalaman tokoh masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat kesiapan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi sebesar 0,568. Pengaruh ini terbilang signifikan karena nilai t hitung Iebih besar dari nilai t label (10,655 > 1,658).Secara bersama-sama, faktor pengetahuan dan pengalaman tokoh masyarakat berpengaruh signifikan. Hal ini terlihat dari nilai F hitung yang lebih besar dari nilai F tabel (88,375 > 3,07). Dan hasil perhitungan tersebut juga terlihat bahwa faktor pengalaman tokoh masyarakat bepengaruh lebih besar daripada faktor pengetahuan tokoh masyarakat. Hal ini terlihat dari nilai koefisien regresi pengalaman tokoh nasyarakat yang lebih besar dari nilai koefisien regresi pengetahuan tokoh masyarakat (0,568 > 0,389).Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: Perlunya sebuah metode yang mampu menjadikan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan, Penumbuhan kesadaran masyarakat hendaknya dimulai dari titik grass root; Pemerintah dalam merencanakan pembangunan harus melihat apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat luas, jangan hanya didasarkan kepada kepentingan politis golongan tertentu saja.; Perlunya sebuah mekanisme controling yang tepat agar peIaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilakukan selain dengan memaksimalkan fungsi legislatif, juga melibatkan masyarakat secara langsung; Perlunya peningkatan pengetahuan dari masyarakat tentang arti dan mekanisme pembangunan melalui dunia pendidikan maupun secara langsung lewat penyuluhan maupun sarasehan dengan warga masyarakat."

"Asumsi yang mendasari penelitian ini adalah peran suatu birokrasi pemerintahan daerah dalam kehidupan bermasyarakat yang mampu mengemban misi, menyelenggarakan fungsi, menjalankan semua aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dengan tingkat efektivitas yang setinggi mungkin.Melalui peran suatu organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten yang efektif dalam mengendalikan roda pemerintahan pada suatu Daerah Kabupaten, maka diharapkan segala bentuk kebijakan yang berdampak luas terhadap masyarakat pada Daerah tersebut dapat menjadikan masyarakatnya lebih sejahtera.Dalam mengkaji hal tersebut di atas, studi ini difokuskan pada Hubungan Kerja antar Unit pada organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat.Data-data yang berkaitan dengan penelitian tersebut, didapat melalui metode penelitian Kualitatif. Sumber data terbagi 2 (dua) yaitu data primer dimana informan digunakan untuk memperoleh data tentang jaringan sosial diantara pegawai dengan penentuan informan sesuai tujuan (purposive). Sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdapat pada buku-buku, jurnal dan beberapa lembaran daerah. Prosedur pengumpulan data yang meliputi teknik wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. Dari keseluruhan data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif. Artinya setiap data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan teori untuk mengetahui maksud serta maknanya sesuai dengan tujuan penelitian.Berdasarkan pembahasan hasil penelitian. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Organisasi Sekretariat Daerah kabupaten Sumedang terdiri dari unit-unit yang membutuhkan penataan hubungan kerja agar dapat efektif. Maka makin kompleks sebuah organisasi seperti organisasi Sekretariat Daerah, makin besar kebutuhannya akan penataan hubungan kerja. Dengan kata lain jika kompleksitas meningkat, maka akan demikian juga halnya dengan penataan hubungan kerja.Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang menggunakan formalisasi sebagai sebuah standardisasi dalam melakukan hubungan kerja antar unit sehingga mendorong koordinasi.Formalisasi dalam organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, berupa peraturan, prosedur dan kebijaksanaan. Peraturan dalam hal ini berupa pernyataan eksplisit yang ditujukan kepada individu atau unit-unit tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam sebuah hubungan kerja antar unit. Prosedur adalah rangkaian langkah kegiatan yang disusun secara berurut untuk diikuti oleh pegawai. Sedangkan kebijaksanaan adalah pedoman yang ditetapkan oleh pimpinan agar diikuti oleh pegawai.Hubungan kerja antar unit dalam organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, memperlihatkan bagaimana sentralisasi terjadi dengan tetap memperhatikan aspirasi dari bawah. Jadi sentralisasi dalam hal ini bukan berarti pengambilan keputusan semata-mata mutlak dari seorang Top Pimpinan seperti Bupati, tapi sentralisasi juga mempertimbangkan desentralisasi dari pengambilan keputusan, seperti pengambilan keputusan berada pada tingkat menengah seperti Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.Sentralisasi bersandar pada informasi yang diberikan oleh individu yang berada pada tingkat yang lebih rendah dalam hierarki vertikal, memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengkomunikasikan yang mereka inginkan. Setelah dikumpulkan, informasi tersebut harus diinterpretasikan. Interpretasi tersebut kemudian diteruskan sebagai saran kepada pengambil keputusan mengenai apa yang harus dilakukan. Atas dasar saran tersebut pengambil keputusan membuat pilihan, selanjutnya otorisasi berada pada pengambil keputusan untuk mengambil keputusan.Jadi modal sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada adanya penerapan aturan-aturan formal pada sebuah struktur formal dalam menata hubungan kerja antar unit dalam organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang."

"Tesis ini meneliti tentang Peranan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga sebagai suatu proses pelaksanaan Peningkatan pendapatan dan penghasilan melalui usaha memelihara unggas (ayam bukan ras) kepada kelompok wanita tani bina usaha di Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Propinsi Daerah Istirnewa Aceh. Program Peningkatan ekonomi keluarga bersumber dari biaya APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 1998/1999 yaitu proyek pengembangan pemeliharaan unggas Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar.Manfaat program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan penghasilan keluarga dari usaha memelihara unggas (ayam bukan ras) yang dulunya hanya berupa usaha konsumtif berubah menjadi usaha ekonomi produktif yang dapat menghasilkan tambahan pendapatan dan penghasilan keluarga atau yang dapat dijadikan sebagai surplus keluarga. Kegiatan program peningkatan ekonomi keluarga sebagai usaha ekonomi produktif yaitu memelihara unggas (ayam bukan ras). Modal pertama bantuan pemerintah sebagai dana bergulir kepada kelompok wanita tani bina usaha di Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar kepada petani miskin dan mempunyai potensi memelihara unggas (ayam bukan ras).Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan kelompok masyarakat dalam proses pelaksanaan peningkatan ekonomi keluarga, kendala yang dihadapi kelompok masyarakat dalam proses pelaksanaan program dan upaya kelompok masyarakat untuk mengatasi kendala tersebut.Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial yaitu pembangunan sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Juga dimanfaatkan sebagai evaluasi program dengan melihat sejauhmana pelaksanaan program peningkatan ekonomi keluarga membawa manfaat kepada kelompok wanita tani bina usaha untuk peningkatan ekonomi keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraanya. Kemudian sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan program berikutnya agar lebih baik dan bermanfaat kepada masyarakat sebagai sasaran program.Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskritif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang pada akhirnya dapat menghasilkan data deskriftif teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara dan observasi langsung dilokasi penelitian yang sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan unggas (ayam bukan ras). Peneliti mengadakan wawancara tidak terstruktur dan studi dokumentasi, dengan mempelajari dokumen yang tersedia di perpustakaan. Informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui program peningkatan ekonomi keluarga, proses pelaksanaannya, kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Orang-orang tersebut berasal dari Penanggung jawab yaitu pejabat struktural dan fungsional dari Kabupaten sampai ke desa, pelaksana, petugas, tokoh masyarakat, PKK, pengurus dan anggota kelompok wanita tani bina usaha.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program peningkatan ekonomi keluarga melalui usaha ekonomi produktif memelihara unggas (ayam bukan ras) dapat tercapai yaitu adanya peningkatan pendapatan dan penghasilan (surplus) keluarga, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga kelompok wanita tani bina usaha. Usaha memelihara unggas bersifat sederhana dan tidak terlalu berat, tidak membutuhkan modal yang banyak dan pendidikan khusus, cocok sebagai usaha pendukung dan usaha pokok atau unggulan, sehingga memungkinkan untuk diberikan kepada kaum wanita atau ibu rumah tangga karena lokasi tempat usaha tidak jauh dari rumah. Pengembangan usaha adalah dari yang bersifat tradisional menjadi semi intensif atau intensif, artinya pemeliharaan unggas (ayam bukan ras) yang dilaksanakan menggunakan prisnsip sapta usaha pemeliharaan unggas. Hasil yang dicapai adalah sekitar 70 % anggota kelompok dinyatakan berhasil sedangkan yang lainnya kurang (20 %) dan tidak berhasil (10 %). Keberbasilan ini dapat dilihat dari perkembangan usaha yang dilaksanakan, peningkatan pendapatan dan penghasilan mereka semakin meningkat dan usaha tersebut dapat dikembangkan dan sebelumnya sebagai usaha pendukung keluarga menjadi usaha pokok dan unggulan keluarga. Dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat menampung tenaga kerja yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan.Pembentukan kelompok dari masyarakat petani dan petemak yang sengaja dibentuk oleh Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar, yang seharusnya dibentuk berdasarkan kelompok masyarakat yang telah ada seperti kelompok pengajian (perwiridan) ataupun yang lainnya. Cost yang dikeluarkan sejak dari pembuatan kandang dengan benefit yang diperoleh sangat lumayan karena setiap anggota kelompok mendapat penghasilan dan pendapatan minimal Rp. 400.000,- perbulan. Sekitar 50 % dan penghasilan kotor dapat digunakan sebagai benefit dan surplus keluarga untuk peningkatan kesejahteraanya dari peningkatan perekonomian keluarganya.Hambatan yang dihadapi yaitu unggas yang dipelihara sering sakit sehingga menghabiskan sampai 100 %, hilang karena diouri, kelangkaan vaksin, tempat usaha yang tidak cocok dan kemauan atau kemampuan melakukan usaha juga berbeda karena tidak mempuyai anggota keluarga yang dapat membantu usahanya. Untuk mengatasi hal tersebut, terutama dalam hal menanggulagi penyakit dan penyediaan obat, perlu penyediaan cadangan dari pengelola program dan secara berkala tenaga vaksinator melaksanakan vaksinasi unggas sesuai dengan jadwal. Pembentukan koperasi sebagai pengembangan usaha berikutnya, karena dengan adanya koperasi dianggap salah satu alternatif yang dapat memecahkan permasalahan tersebut. Memberikan peluang kepada anggota kelompok memelihara unggas yang lain sesuai dengan tempat usaha yang dimililanya, sehingga dapat berhasil seperti anggota yang lain yang telah berhasil."

"Secara garis besar penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan", yang merupakan suatu program yang dilaksanakan di Kota Medan dan peranannya dalam peningkatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat bentuk pemerintahan terendah di Kota Medan mengalami perubahan yang selama ini menganut azas Sentralisasi berubah menjadi azas yang menganut Desentralisasi, yang di mulai seiring dengan pemberlakuan Otonomi Daerah pada tahun 2001.Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan para informan yang ada di Kecamatan Medan Belawan yang dipilih secara purposive, sementara itu untuk mendukung data diatas, penelitian ini juga dilakukan dengan pengamatan (observasi), dan untuk lebih menjelaskan data yang ditemukan dari para informan.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan masyarakat yang merupakan salah satu kegiatan dalam pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan", sangat berperan dalam peningkatan partisipasi masyarakat, tetapi dengan masih membutuhkan bantuan dari pemerintah kelurahan, sehingga pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan" di Kecamatan Medan Belawan masih banyak tergantung kepada pemerintahan kelurahan. Tetapi, pada umumnya pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat tersebut di Kecamatan Medan Belawan dinilai sangat berperan dalam peningkatan partisipasi masyarakat.Pemberian wewenang yang lebih besar kepada pemerintahan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis ini, dalam pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan", belum sepenuhnya mampu terwujud. Hal ini disebabkan masih banyaknya dukungan Pemerintah Kota dalam setiap pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam "Program Pemberdayaan Kelurahan", sehingga akhirnya keterlibatan masyarakat masih sangat tergantung kepada besarnya dukungan pemerintah. Kemudian, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan Pembinaan Masyarakat yang sangat berperan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan" tersebut, dapat menunjukkan bahwa upaya yang sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah dengan upaya tatap muka, upaya tatap muka ini sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan" di Kecamatan Medan Belawan.Oleh sebab itu, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kelurahan secara umum dalam meningkatkan partisipasi adalah melakukan Pembinaan Masyarakat dengan upaya tatap muka, peningkatan taraf kesehatan masyarakat dan peningkatan pendapatan ekonomi keluarga, yang kesemuanya sangat berguna dalam usaha peningkatan partisipasi masyarakat di Kecamatan Medan Belawan."

"Hubungan seks sebelum menikah, hamil di luar nikah dan pembunuhan bayi merupakan penyimpangan norma (deviant behavior). Perbuatan ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Semua tindakan ini melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat, dan pelakunya mendapat ?cap? negatif. Yang paling serius dan membahayakan adalah pembunuhan bayi. Penulis tertarik dengan masalah ini, karena melihat ketidak adilan dialami oleh pelaku pembunuhan bayi (ibu si bayi). Perempuan sering menjadi ?korban? pada masyarakat patriarkhi. Penelitian ini membahas reaksi masyarakat terhadap hubungan seks sebelum menikah, hamil di luar nikah dan pembunuhan bayi. Lebih mendalam lagi, membahas juga tingkat seriusitas dan bahayanya dari perilaku menyimpang seksual tersebut. Dalam menganalisa, kerangka berfikir yang digunakan dengan menghubungkan variabel independen (VI) dan variabel dependen (VD). Ascribed Status dan Achieved Status dalam masyarakat sebagai variabel yang mempengaruhi (VI). Dan variabel yang dipengaruhi (VD) adalah reaksi sosial. Yang termasuk variabel independen adalah kelompok agama, kelompok suku dan kelompok SSE. Semua mempengaruhi reaksi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskripsi-analitis. Selain mendeskripsikan data-data, juga menganalisanya. Pendekatan yang dipakai adalah kualitatif, dengan sampelnya berjumlah 19 orang, yang terdiri dari 7 Informan dari kelompok Agama, 3 Informan dari kelompok Suku dan 9 Informan dari kelompok SSE. Untuk mempermudah pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah Wawancara Mendalam pada masing-masing Informan. Ditambah dengan studi pustaka dan dokumen, untuk melengkapi informasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini yang paling mendalam adalah adanya pelabelan dari masyarakat terhadap perempuan pelaku tindakan menyimpang tertentu, khususnya pembunuhan bayi. Perempuan juga mengalami ketidak adilan, selain ia menjadi korban laki-laki (pasangannya), ia juga harus menerima hukuman dari masyarakat berupa label yang tidak menyenangkan dan hukum sipil yang harus dihadapi sendiri tanpa pasangannya. Hasil analisa data, hubungan seks sebelum menikah dipandang sebagai serius dan berbahaya. Kehamilan di luar nikah dipandang sebagai sangat serius dan sangat berbahaya dan begitu juga dengan Pembunuhan bayi dipandang sebagai yang sangat serius dan sangat berbahaya."

"Penelitian ini merupakan suatu studi tentang faktor-faktor internal dan eksternal termasuk faktor program kemitraan industri kecil pada PT Semen Padang yang berperan terhadap keberhasilan industri kecil . Pokok masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah gambaran faktor internal dan eksternal dari industri kecil yang berperan dalam keberhasilan industri kecil yang dibina oleh PUKK PT Semen Padang ? (2) Bagaimanakah peranan PUKK PT Semen Padang terhadap keberhasilan industri kecil ?.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dua hal pokok yaitu (1) Menggambarkan faktor internal dan eksternal yang berperan terhadap keberhasilan industri kecil yang dibina oleh PUKK PT Semen Padang (2) Menggambarkan peranan program kemitraan PUKK PT Semen Padang terhadap keberhasilan industri kecil.Kerangka pemikiran dari penelitian ini dilihat dari faktor internal yang terdiri dari aspek pengusaha dan aspek perusahaan sedangkan faktor eksternal yang terdiri dari aspek lingkungan umum dan lingkungan strategic serta aspek program kemitraan PT Semen Padang untuk melihat keberhasilan industri kecil di Propinsi Sumatera Barat.Untuk mengetahui implikasi keberhasilan industri kecil di Propinsi Sumatera Barat dimana faktor-faktor internal dan eksternal termasuk faktor program kemitraan industri kecil pada PT Semen Padang yang berperan terhadap keberhasilan industri kecil, maka dilakukan penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Dari hasil penelitian ini ditemukan faktor-faktor internal dan ekstemal yang berperan terhadap industri kecil Faktor internal yang terdiri atas dua aspek pengusaha dan perusahaan berarti yang berperan adalah pengusaha industri kecil. kemudian faktor eksternal yang terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan strategis berarti yang berperanan lingkungan strategis. Unsur-unsur keberhasilan usaha industri kecil dalam komponen faktor internal yang menjadi prioritas dalam aspek pengusaha yaitu (1) Jiwa wirausaha (2) Kemampuan manajemen (3) Visi dan komitmen dan (4) kemampuan teknik, kemudian aspek perusahaan dari faktor internal yaitu (1) Pemasaran (2) Produksi dan operasi (3) Sumber daya manusia (4) Keuangan (5) Kemampuan usaha (6) Manajemen Perusahaan, (7) Penelitian dan pengembangan. Sedangkan unsur-unsur keberhasilan industri kecil dalam aspek lingkungan umum untuk melihat peranan faktor eksternal yaitu (1) Sosio ekonomis (2) Teknologi (3) Pemerintah, sedangkan faktor eksternal dari aspek lingkungan strategis terhadap peranan keberhasilan industri kecil yaitu (1) Pelanggan (2) Pemasok (3) Pesaing (4) kreditur.Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa program kemitraan industri kecil pada PUKK PT Semen Padang memiliki peranan yang startegis dalam keberhasilan industri kecil. Dengan ini PUKK PT Semen Padang melakukan peranan terhadap keberhasilan industri kecil dengan memberikan fasilitas kepada industri kecil yaitu (1) Pinjaman modal yang relatif mudah dan fleksibel (2) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan melalui pendidikan dan pelatihan (3) Efisiensi terhadap pendistribusian produk (4) Meningkatkan keterjaminan pasokan bahan baku (5) Meningkatkan kemampuan industri kecil memperoleh keuntungan (6) Meningkatkan kinerja perusahaan industri kecil (7) Adanya peningkatan sistem administrasi pembukuan dan keuangan yang teratur terhadap industri kecil yang dibina oleh PUKK PT Semen Padang.Berdasarkan temuan diatas, disarankan kepada pemerintah daerah propinsi Sumatera Barat dan PT Semen Padang selaku pelaksana dari program kemitraan industri kecil harus memperhatikan terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang mempunyai peranan yang sangat besar dan mempunyai posisi yang sangat strategis terutama dalam rangka memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan industri kecil dan mendorong pertumbuhan ekonomi industri kecil serta memperluas upaya pemerataan ekonomi dalam rangka mempersempit jurang kesenjangan sosial terhadap industri kecil dengan industri besar."

"Penelitian tentang pola konsumsi minuman keras dan dampaknya terhadap perilaku kekerasan di kota Manado, menggunakan metode studi kasus, dengan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan observasi langsung di lapangan, wawancara, meneliti dokumen serta arsip (BAP) dari kepolisian.Dari hasil penelitian ditemukan terhadap 3 (tiga) kelas masyarakat pengguna minuman keras yaitu masyarakat kelas atas/elite, masyarakat kelas menengah, masyarakat kelas bawah. Masyarakat kelas atas/elite dan menengah mereka meminum minuman keras (bir) yang lokasinya di bar, pub dan cafe. Hal ini mereka lakukan untuk menghilangkan kejenuhan/kepenatan karena lelah dalam pekerjaan. Dengan meminum bir sambil bernyanyi, berjoget dan mendengarkan lagu, mereka terhibur dan hilang rasa kejenuhannya. Mereka menganggap hal ini sebagai refresing. Sehabis minum mereka kembali ke rumah dan tidak melakukan tindak kekerasan. Berbeda dengan masyarakat kelas bawah yang meminum pinaraci, cap tikus dan kasegaran yang mereka lakukan di kios-kios, lorong jalan, jembatan. Setelah meminum minuman keras mereka mulai banyak bicara, ribut, bernyanyi sampai teriakan keras yang sudah menimbulkan keributan di tengah malam dan mengganggu masyarakat di sekitarnya. Bila mereka ditegur (diperingati) akan keluar kata-kata kotor (makian dari mulut) bahkan sering terjadi pelemparan rumah penduduk dan tindak kekerasan. Mereka juga menghadang mobil dan orang yang lewat di tempat tersebut, memalak, dan apabila tidak dituruti permintaannya maka terjadilah tindak kekerasan."