Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi dari kejahatan siber phishing yang merupakan suatu bentuk kegiatan yang bersifat mengancam atau menjebak seseorang dengan konsep memancing orang tersebut. Peningkatan serangan siber mulai dirasakan sejak awal pandemi dan terus berlanjut hingga pasca pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis serta mendapatkan hasil analisis mengenai strategi dari Dittipidsiber Bareskrim Polri dalam melakukan penanggulangan kejahatan siber phising pada pasca pandemi Covid-19. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kejahatan siber, teori strategi dan teori smart policing. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian eksploratif, yang dilaksanakan di wilayah Dittipidsiber Bareskrim Polri. Hasil dari strategi Dittipidsiber Bareskrim Polri didalam melakukan penanggulangan kejahatan siber phising dengan tindakan pre-emtif, tindakan preventif (pencegahan), dan tindakan represif (penegakan hukum) serta masih memerlukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, guna memaksimalkan didalam pencegahan kejahatan siber phising. Serta edukasi kepada masyarakat lebih di tingkatkan kembali melalui media elektronik di jaman sekarang ini.

---

This research is motivated by the cyber crime of phishing, which is a form of activity that threatens or traps someone with the concept of luring that person. The increase in cyber attacks began to be felt since the beginning of the pandemic and continued until after the Covid-19 pandemic. The aim of this research is to carry out an analysis and obtain analysis results regarding the strategy of the Dittipidsiber Bareskrim Polri in dealing with phishing cyber crimes in the post-Covid-19 pandemic. The theories used in this research are cyber crime theory, strategy theory and smart policing theory. This type of research is qualitative research with exploratory research methods, which was carried out in the Dittipidsiber Bareskrim Polri area. The results of the strategy of Dittipidsiber Bareskrim Polri in tackling cyber phishing crimes with pre-emptive action, preventive action (prevention), and repressive action (law enforcement) and still requires cooperation with related institutions, in order to maximize the prevention of cyber phishing crime. And education to the public is being further improved through electronic media now a days."

"Penelitian ini dilatarbelakangi kompleksnya kendala yang dihadapi Divpropam Polri dalam implementasi inovasi Database Management System (DMS) yang merupakan hibah dari pemerintahan Amerika Serikat. Bahkan, pada awal tahun 2024, inovasi ini sempat terhenti karena permasalahan sistem serta tidak adanya dukungan anggaran DIPA. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengembangan inovasi ”Database Management System (DMS) Divpropam Polri” serta faktor-faktor penghambatnya. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori inovasi, konsep pengembangan inovasi, teori sistem, teori New Public Services, teori teknologi informasi. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, dan metode penelitian penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desain pengembangan inovasi "Database Management System (DMS) Divpropam Polri” dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, proses inisasi dari berpikir kreatif, menawarkan konsep rancangan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan. Kedua, implementasi dimulai dengan membentuk kelompok kerja berbasis kompetensi, penyusunan instrument pendukung, pengaturan sumber daya manusia, operasionalisasi dan sosialisasi serta pengawasan dan analisa secara berkala. Ketiga, proses kontinuasi dilandaskan pada semangat untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik serta untuk mewujudkan satu data Polri. Untuk faktor penghambat inovasi Database Management System (DMS) antara lain sosialisasi yang belum maksimal, tidak adanya dukungan anggaran operasional dan perawatan, keterbatasan kompetensi personel tingginya intensitas gangguan teknis serta kurangnya motivasi pimpinan untuk reward and punishment. Adapun untuk faktor pendukung meliputi program Polri Presisi, program satu data Polri, komitmen kuat jajaran pimpinan Divpropam Polri dalam peningkatan kapabilitas sumber daya pelayanan dan penanganan pengaduan penyimpangan anggota Polri, fungsi pengendalian kegiatan kepolisian yang terstruktur dan dukungan teknologi kepolisian yang terus berkembang di era police 4.0.

---

This research was motivated by the complex obstacles faced by the National Police Division in the implementation of Database Management System (DMS) innovation which is a grant from the United States government. In fact, at the beginning of 2024, this innovation was stopped due to system problems and the absence of DIPA budget support. Based on these conditions, this study is intended to determine the development of Database Management System (DMS) innovations of the National Police Divpropam and its inhibiting factors. The analysis knife in this study is innovation theory, innovation development concept, systems theory, New Public Services theory, information technology theory. This kind of research is a case study, and this research method is a qualitative method. The results of this study show that the design of the Database Management System (DMS) innovation development of the National Police Divpropam is carried out through three stages. First, the process of initiation of creative thinking, offering concepts of design and decision making by the leadership. Second, implementation begins with establishing competency-based working groups, preparing supporting instruments, regulating human resources, operationalization and socialization as well as periodic supervision and analysis. Third, the continuity process is based on the spirit to improve public performance and services and to realize one National Police data. The inhibiting factors of Database Management System (DMS) innovation include socialization that has not been maximized, the absence of operational and maintenance budget support, limited personnel competence, the high intensity of technical disturbances, and the lack of leadership motivation for reward and punishment. Supporting factors include the Precision Police program, the National Police's one data program, the strong commitment of the leadership of Divpropam Polri in increasing the capability of service resources and handling complaints of irregularities by members of the Police, structured police activity control functions and police technology support which continues to develop in the police 4.0 era."