Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemiskinan merupakan masalah yang umum dihadapi oleh banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya mengatasi kemiskinan tersebut secara efektif dan berkelanjutan. Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan dukungan yang kuat bagi pengembangan wakaf di tanah air dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf UU Wakaf . Saham merupakan salah satu jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan menurut UU Wakaf. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai wakaf dalam mewujudkan keadilan distribusi ekonomi, pengaturan saham syariah sebagai objek wakaf menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, serta upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi saham syariah sebagai objek wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif legal research . Penelitian Hukum Normatif legal research ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep keadilan menurut hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, secara teoritik tujuan wakaf adalah untuk merealisir keadilan sosial. Secara ekonomi wakaf sendiri merupakan salah satu sarana dalam pendistribusian harta kekayaan, sehingga kesejahteraan ekonomi dapat dinikmati masyarakat luas. Hal ini merupakan wujud keadilan distributif ekonomi menurut ajaran Islam sebagaimana dimaksud dalam al-Qur n surat al-Hasyr [59]:7, agar kekayaan tidak berputar hanya pada kelompok orang-orang tertentu saja. Dalil hukum kebolehan wakaf saham dalam fiqih Islam didasarkan pada Mashlah?h mursalah dan isthishan. Atas dasar Mashlah?h mursalah, wakaf saham mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kemaslahatan umat, termasuk untuk menjaga dan memelihara tujuan-tujuan syara rsquo;. Ketentuan mengenai wakaf saham termasuk pengelolaannya di Indonesia selain mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Upaya untuk melindungi wakaf saham agar potensinya dapat dioptimalkan dilakukan dengan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah melalui kementrian agama dan BWI. Disamping itu pula pengelolaan wakaf saham oleh nazhir yang profesional dan amanah, pendaftaran,pengumuman saham yang diwakafkan, jaminan asuransi, larangan peralihan aset wakaf, serta penegakan sanksi hukum yang tegas atas pelanggaran penyelenggaraan Wakaf. Sebagai temuan hukum dalam disertasi ini bahwa benda wakaf tidak semata-mata ditujukan pada benda tidak bergerak saja, namun juga benda bergerak termasuk saham. Keharusan sifat benda wakaf yang kekal dan abadi, terkait saham dapat dilakukan dengan upaya agar nilai dari saham itu bersifat tetap dan bahkan meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan adanya jaminan asuransi saham . Pola pengembangan wakaf saham ini dapat dilakukan melalui sinergi dengan program CSR yang dikembangkan melalui perusahaan. Perlu dilakukan usaha menggiatkan wakaf saham di Indonesia, dengan melakukan sosialiasi dan peningkatan SDM nazhir profesional, membangun sinergi kerjasama mitra usaha, dan penyempurnaan pengaturan wakaf saham secara integratif. Kata Kunci : Wakaf, UU Wakaf, Saham Syariah.

---

Poverty is a common problem of many developing countries, includingIndonesia. Need efforts to overcome poverty effectively and sustainably. Amongthe social institutions in Islam, endowments waqf has held a very important rolein developing social activities, economy, and culture of Islamic societies. TheGovernment of the Republic of Indonesia has provided support for thedevelopment of Waqf with the enactment of Law No. 41 Year 2004 on Waqf WaqfAct . Based on Waqf Act, shares is one of movable property that can being objectwaqf. This research will be discussed on waqf in realizing distributive justice,shares as objects of waqf according to Islamic and positive law in Indonesia, andhow the legal protection for shares as the object of waqf in order to realizedistributive justice in society.The method used is a normative legal research. Normative Legal Researchis accomplished by approach to law and the concept of justice according toIslamic. Based on the results can be stated that the waqf as one of the economicpower of Islam, not only to the implementation of the spirit of faith, but also havea very high social aspect. Theoretically, waqf goal is to realize social justice.waqf is an income distribution system which is based on the social justice aspects.This is implementation of economic distributive justice according to al QuranSurat al Hashr 59 7. Based on the principle of justice, the Qur 39 an insists thatwealth does not revolve only on certain groups of people only. Economically waqfitself is one of system in the distribution of wealth and resources in community.Shares as waqf objects, in the study of Islamic jurisprudence, is associated with awaqf money is included in the category of moving objects. Proposition used todevelop waqf shares are highly related to the purpose for the public interest.Legal arguments of permissibility is based on Mashlah mursalah andisthishan. On the basis of Mashlah mursalah, waqf of shares bring benefits forthe people.Based on the Waqf Act in Indonesia, not all types of shares can being waqfobject. The Type of Shares not only based on positive law, but also not conflictwith Islamic principles. To protect the waqf of shares can be optimized with thesupervision by the government through the ministry of religion and IndonesiaWaqf Board BWI . Beside that, the management of waqf shares by Nazhirprofessional and trustful, registration, announcements and publications,insurance, prohibition of transference of the waqf object, and the enforcement oflegal sanctions for violations of the implementation of waqf. The new discoveriesfor the development of waqf shares in modern management can be done throughsynergy with CSR programs developed by companies."

"Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan instrumen yang telah dijamin oleh pemerintah, namun sebagai sebuah instrumen investasi memiliki resiko terjadinya gagal bayar, sehingga aset wakaf uang perlu mendapatkan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini mengkaji: pertama, landasan pemikiran penggunaan dana wakaf oleh pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan. Kedua, mengkaji kepastian hukum keutuhan aset wakaf uang dalam pelaksanaan CWLS. ketiga, mengkaji model CWLS dalam mewujudkan kesejahteraan. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konsep. Data yang digunakan data primer dan sekunder serta menggunakan teknis penulisan deskriptif analitis. Pembahasan disertasi ini pertama, Lahirnya CWLS merupakan upaya pemenuhan kemaslahatan daruriyat, karena kemaslahatan ini merupakan sesuatu yang harus ada untuk melanjutkan kehidupan manusia sehari-hari dan menjamin maqasid utama syariah dan tanpanya dapat mengakibatkan hilangnya maqashid. Dalam kemaslahatan daruriyat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan akan makanan, kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan dasar ini merupakan hak dasar semua manusia yang wajib dipenuhi tanpa terkecuali, termasuk warga negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat tersebut. Kedua, kepastian hukum keutuhan aset wakaf uang dalam pelaksanaan CWLS, dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum pada Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN menjelaskan bahwa pemerintah wajib membayar imbalan dan nilai nominal setiap SBSN yang diambil dari anggaran APBN tiap tahunnya, serta Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan pemindahtanganan barang milik negara dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah. Dalam hal ini, ketika terjadi gagal bayar pemerintah berkewajiban membayar pokok CWLS dengan mempergunakan barang milik negara yang dijadikan underlying asset dengan cara dijual. Ketiga, model pelaksanaan CWLS dalam mewujudkan kesejahteraan sosial disalurkan oleh BWI tidak hanya bermitra pada nazhir wakaf yang ditujukan pada bidang kesehatan, Pendidikan, ketahanan pangan, UMKM dan sebagainya, tetapi juga ditujukan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan izin dari Kementerian Sosial dengan program-program diantaranya rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Berdasarkan hal tersebut diharapkan kesejahteraan sosial dapat terwujud.

---

Cash Waqf Linked Sukuk is a government-guaranteed bond that carries the risk of default, making it crucial to establish legal certainty for cash waqf assets. This study examined various aspects related to this issue. Firstly, it analyzed the rationale behind the utilization of waqf funds to maximize benefits. Secondly, it investigated the legal certainty of CWLS assets concerning Cash Waqf Linked Sukuk. Lastly, it explored the role of the CWLS model in enhancing the welfare of the community. This research adopted a normative legal research approach, utilizing both statutory and conceptual methods. Primary and secondary data were collected, analyzed, and presented using technical descriptive analytical writing. The findings showed that the management and development of cash waqf necessitate investments in LKS products and Islamic financial instruments to ensure long-term benefits. Consequently, the establishment of an Islamic institution becomes necessary to safeguard the security of this high-risk investment, which involves the State Revenue and Expenditure Budget in the development of public service infrastructure. Waqf assets are protected by various legal provisions, including Article 45, paragraph (2) of Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury, which governs the transfer of state property through sale, exchange, grant, or inclusion as government capital. In the event of default, the government is obligated to repay the principal of the Cash Waqf Linked Sukuk by selling the underlying state property. Thrid the CWLS implementation model in realizing social welfare distributed by BWI is not only partnered with nazhir waqf aimed at the fields of health, education, food security, UMKM but also aimed at Social Welfare Institutions that obtain permission from the Ministry of Social Affairs with programs including rehabilitation social security, social security, social empowerment, and social protection. Based on this, it is expected that social welfare can be realized"