Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berusaha untuk mencari hubungan antara ketimpangan pendapatan dan kekerasan kelompok di Indonesia. Menggunakan Sensus Potensi Desa (Podes) 2018 (N = 81.897) untuk menunjukkan kekerasan kelompok, dan variabel lain dari karakteristik desa dan kabupaten di Indonesia. Regresi logit menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan secara signifikan di asosiasikan dengan peningkatan kekerasan kelompok. Implikasi kebijakan yang dikemukakan oleh studi ini adalah bahwa untuk mengurangi kekerasan kelompok, masyarakat harus lebih setara dan karenanya distribusi pendapatan, pencapaian pendidikan minimum, dan penataan ulang kelembagaan menjadi faktor yang penting untuk dipertimbangkan. ......This study investigates the relationships between inequality and group violence in Indonesia. It uses The Village Potency Census (Podes) 2018 (N=81,897) to indicate group violence, and other variables from village and district characteristics in Indonesia. The logit regression shows that inequality is significantly associated with an increase in group violence. The policy implications that this study suggests are that to decrease group violence, society should be more equal and hence, income distribution, minimum educational attainment, and institutional rearrangement are important factors to consider.

Abstrak :
Peran infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi telah terkonfirmasi dalam berbagai penelitian. Sebagai negara berkembang, Indonesia sedang berupaya meningkatkan penyediaan infrastruktur, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kondisi pembangunan infrastruktur dan untuk meneliti dampak penyediaan infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Analisis menggunakan panel data 30 provinsi periode 2007-2015. Variabel dependen adalah PDRB per kapita. Variabel independen terdiri dari jumlah tenaga listrik yang didistribusikan, jumlah barang yang dibongkar-muat di pelabuhan, dan jumlah penumpang di bandara (dalam per kapita), persentase rumah tangga yang memiliki telepon seluler, dan kepadatan jalan (panjang jalan dibagi dengan luas provinsi). Variabel kontrol adalah persentase partisipasi pendidikan dasar. Analisis awal dilakukan pada skala nasional. Selanjutnya data dibagi dalam Indonesia Barat (Sumatera, Jawa, dan Bali), dan Indonesia Timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) untuk menunjukkan perbedaaan karakteristik di dua kawasan tersebut. Pada skala nasional, seluruh variabel berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, variabel listrik dan bandara tidak siginifikan dan berpengaruh negatif masing-masing di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Dengan demikian, penyediaan kedua infrastruktur ini harus dianalisa lebih lanjut. Di samping itu, dengan lebih tingginya dampak pembangunan infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur, pemerintah harus meningkatkan penyediaan infrastruktur di kawasan tersebut dengan mempertahankan penyediaan infrastruktur di Indonesia Barat. ......The importance of infrastructure to support economic growth has been confirmed by research for years. As a developing country, Indonesia is currently struggling to enhance infrastructure provision. Therefore, the objectives of this study are to provide an update on the state of infrastructure development in Indonesia and to examine the impact of infrastructure provision on Indonesia’s economic growth. The analysis employs balance panel data of 30 provinces over the period 2007–2015. The dependent variable is regional gross domestic product (RGDP) per capita. The independent variables are electricity distributed, cargo loading and unloading on port, and the number of airport passengers (all measured in per capita), the percentage of household who own cellular phone, and road density (the length of road divided by the area of each province). The control variable is the percentage of compulsory education participation. First, the analysis is done on a national basis. Second, the data are divided into Western (Sumatera, Java, and Bali) and Eastern (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, and Papua) regions to show different characteristics of economic development in both regions. At the national level, all variables are statistically significant and positively contribute to the economic growth. However, electricity and airport are not significant and negatively correlate with economic growth in the Western and Eastern regions, respectively. Thus, provision of these infrastructures should be further analyzed. In addition, as the impact of infrastructure on economic growth is higher in the Eastern region, the government should enhance infrastructure provision in the Eastern region while maintaining the provision in the Western region.

Abstrak :
Sebagai salah satu kebutuhan dasar, kepemilikan rumah menjadi puncak dalam siklus kehidupan masing-masing individu. Dengan adanya banyak manfaat atas kepemilikan rumah, berbagai Negara telah melaksanakan bermacam kebijakan, khususnya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, tidak terkecuali Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan fasilitas kredit perumahan yang dikenal sebagai Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR FLPP yang menyediakan suku bunga rendah dan tetap selama masa angsuran. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi karakteristik dominan dalam sebuah rumah tangga yang menentukan kepemilikan rumah khususnya di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal ini penting untuk dilaksanakan untuk mendukung perumusan kebijakan perumahan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Menggunakan metode random-effect logistic regression dan data dari Indonesia Life Family Survey IFLS periode 2000-2014, hasil estimasi menunjukan bahwa meningkatnya pendapatan, status menikah, dan umur yang lebih tua meningkatkan kemungkinan kepemilikan rumah. Sementara itu, memiliki rumah yang lain, terdapat tambahan anggota keluarga, memiliki pendidikan yang lebih tinggi, dan tinggal di area perkotaan akan menurunkan probabilita untuk memiliki rumah.

---

As one of basic needs of every individual, housing has a culmination in its life cycle in an ownership. Knowing the many advantages of home ownerships, many countries have established unique policies, in particular assisting low income people to own their home. The Indonesia government is not an exception. It has introduced the implementation of mortgage facility namely Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR FLPP which provides a fixed and low interest rate along its financing period. This study is conducted to identify which household rsquo s characteristics are dominant in determining home ownership, especially for West Java and East Java Provinces. The issue is important as to design a more effective and well targeted housing development policy. Using a random effect logistic regression and Indonesia Life Family Survey IFLS covering 2000 2014, the estimation shows that increasing income, being married, and older cohorts will likely increase the probability to the ownership. On the other hand, having another house, having additional member of household, being more educated, and living in urban area will likely decrease the likelihood to own a house.

Abstrak :
Penggunaan teknologi informasi dan deregulasi kebijakan dalam pengadaan publik secara umum diyakini dapat meningkatkan kompetisi dan mendorong persaingan dan meningkatkan efisiensi pengeluaran publik. Sejak 2010, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan pengadaan secara elektronik pada pemerintahan pusat dan daerah, tetapi studi tentang relasi antara effisiensi biaya dan kompetisi antara penyedia barang/jasa beserta perubahan kebijakan pengadaan sangat terbatas. Dengan menggunaan kumpulan data terbuka secara publik yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, studi ini mencoba untuk menganalisa efisiensi biaya pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pengadaan secara elektronik di Provinsi DKI Jakarta dan Banten pada tahun 2011-2015. Kemudian, studi ini juga mengidentifikasi jumlah optimum penyedia barang/jasa. Hasil studi ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk perbaikan pengaturan pengadaan secara elektronik dan mendesain pengadaan yang efisien. ...... It is generally believed that the introduction of information technology and deregulate policy in public procurement promotes competition and enhances public spending efficiency. The Indonesian government has implemented electronic tendering in local and central government since 2010, yet there has been comparatively little research on the relation between the policy rsquo s cost reduction and competition among bidders and its recent changes. By using a publicly accessible dataset provided by the National Public Procurement Agency NPPA of DKI Jakarta and Banten Province that covers government e tendering for the years 2011 ndash 2015, this paper tries to measure procurement cost reduction in electronic tendering e tendering . In addition, this paper identifies the optimum level of bidders. The results of this paper contain several policy recommendations for e procurement and efficient procurement design.

Abstrak :
Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia adalah pusat pertumbuhan aktivitas ekonomi. Akibat pertumbuhan ekonomi, terdapat beberapa isu terkait seperti peningkatan pendapata dan konsumsi perkotaan serta produksi limbah yang dihasilkan. Guna menghadapi tantangan peningkatan jumlah produksi sampah padat kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk menstimulasi reduksi sampah di level rumah tangga melalui kebijakan/ program Bank Sampah. Dengan menggunakan data panel dari lima Kota Adminisrasi di Jakarta dengan rentang tahun 2000-2014, tesis ini akan menganalisa kontribusi dari kebijakan Bank Sampah dan menentukan faktor-faktor dalam model yang mempengaruhi reduksi sampah yang dihasilkan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, baik fixed maupun random effect, kebijakan Bank Sampah yang telah dilaksanakan dari mulai tahun 2012-2014 secara signifikan mengurangi produksi sampah yang dihasilkan hingga 36.7 . Walaupun kebijakan Bank Sampah ini terlihat efektif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu untuk membuat reformasi atas kebijakan Bank Sampah sehingga jumlah sampah yang dihasilkan semakin berkurang.

---

Jakarta, the capital city of Indonesia, is a growing urban center of economic activity. Due to economic development, there are issues of rising income and consumption in the city and the production of waste. To tackle the challenge of Municipal Solid Waste MSW production, the provincial government of Jakarta has been trying to stimulate waste reduction at the household level through the ldquo bank sampah rdquo waste bank policy. By using the annual data of five municipalities in Jakarta spanning from 2000 to 2014, this paper seeks to measure the contribution of the waste bank policy to waste reduction in Jakarta and to determine which other factors in the model affect the waste reduction. The results show, based on both fixed and random effects, that the waste bank policy is significant and negatively related to waste generation and could reduce waste generation in Jakarta city by up to 36.7 . Although this policy seems effective, the provincial government of Jakarta still needs to devise new reformations to the waste bank policy so that the total amount of waste generation could be further decreased.

Abstrak :
ABSTRAK
Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia adalah pusat pertumbuhan aktivitas ekonomi. Akibat pertumbuhan ekonomi, terdapat beberapa isu terkait seperti peningkatan pendapata dan konsumsi perkotaan serta produksi limbah yang dihasilkan. Guna menghadapi tantangan peningkatan jumlah produksi sampah padat kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk menstimulasi reduksi sampah di level rumah tangga melalui kebijakan/ program Bank Sampah. Dengan menggunakan data panel dari lima Kota Adminisrasi di Jakarta dengan rentang tahun 2000-2014, tesis ini akan menganalisa kontribusi dari kebijakan Bank Sampah dan menentukan faktor-faktor dalam model yang mempengaruhi reduksi sampah yang dihasilkan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, baik fixed maupun random effect, kebijakan Bank Sampah yang telah dilaksanakan dari mulai tahun 2012-2014 secara signifikan mengurangi produksi sampah yang dihasilkan hingga 36.7 . Walaupun kebijakan Bank Sampah ini terlihat efektif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu untuk membuat reformasi atas kebijakan Bank Sampah sehingga jumlah sampah yang dihasilkan semakin berkurang.

---

ABSTRACT
Jakarta, the capital city of Indonesia, is a growing urban center of economic activity. Due to economic development, there are issues of rising income and consumption in the city and the production of waste. To tackle the challenge of Municipal Solid Waste MSW production, the provincial government of Jakarta has been trying to stimulate waste reduction at the household level through the ldquo bank sampah rdquo waste bank policy. By using the annual data of five municipalities in Jakarta spanning from 2000 to 2014, this paper seeks to measure the contribution of the waste bank policy to waste reduction in Jakarta and to determine which other factors in the model affect the waste reduction. The results show, based on both fixed and random effects, that the waste bank policy is significant and negatively related to waste generation and could reduce waste generation in Jakarta city by up to 36.7 . Although this policy seems effective, the provincial government of Jakarta still needs to devise new reformations to the waste bank policy so that the total amount of waste generation could be further decreased.