Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
Muradi
"
Dua permasalahan utama yang yang menjadi pokok penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana perubahan sikap politik TNI dari kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputri? Kedua, bagaimana perubahan dukungan TNI dari kepemimpinan Wahid ke sikap politik TNI yang resisten terhadap kebijakan Wahid?
Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut, digunakan jenis penelitian eksplanatif-analitis. Metode penelitian eksplanatif-analitis digunakan untuk menjelaskan bagaimana perubahan sikap politik TNI terhadap pemerintahan pasca Orde Baru; Abdurrahman Wahid dan Megawati, serta bagaimana perubahan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12123
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hartadi
"
ABSTRAK
Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang mempunyai penduduk cukup padat dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi memerlukan pelayanan air bersih.
Baru sekitar 8% dan total penduduknya yang sudah mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan, sedangkan sisanya sekitar 90% untuk memenuhi kebutuhannya akan air bersih masih mengeksplaitasi air tanah yang cenderung berpotensi merusak lingkungan.
Untuk mengatasi permasalahan air bersih di kedua wilayah tersebut perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan kinerja PDAM Bekasi. Upaya-upaya dimaksud antara lain ...
"
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Eko Hariadi
"
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan suatu studi kelayakan dari aspek lingkungan, dalam prakteknya disusun setelah suatu kegiatan berjalan, sehingga tidak sesuai dengan maksud dari penetapan kebijakan tentang AMDAL tersebut. George C. Edward III mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan prosedur operasi standar.
Penelitian terhadap pelaksanaan kebijakan tentang AMDAL ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yang memberikan gambaran pelaksanaan kebijakan tentang AMDAL (PP No. 51 Tahun 1993) di ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Irzan Fachrudy
"
ABSTRAK
Manajemen keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses yang mencakup berbagai sistem seperti sistem anggaran, sistem pembukuan dan sistem informasi manajemen. Ciri utama manajemen keuangan Pemda adalah pengeluaran investasi dan pengeluaran operasional secara terus menerus, dan sumber dana yang beragam dengan ketergantungan yang tinggi pada dana dari Pemerintah Pusat. Dengan makin berkurangnya sumber dana dari Pusat, Pemda dihadapkan pada tantangan untuk lebih mandiri dan dapat 'meningkatkan kemampuan untuk menggali sumber dana dari daerahnya sendiri dan mengelola sumber ...
"
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Seta Basri
"
Penelitian menyelidiki motif sejumlah aktivis mahasiswa untuk terlibat ke dalam gerakan sosial di masa Orde Baru (1990-1996), Project atau organ gerakan sosial yang diteliti adalah PIJAR Indonesia. Organisasi ini bersifat terbuka dalam menentang rezim Orde baru, dan sebab itu banyak aktivisnya yang dipenjarakan pemerintah. Penyelidikan mengenai motif didahului oleh penyelidikan faktor-faktor perangsang politik, karakteristik pribadi, karakteristik sosial, dan pandangan informan yang membuat mereka terlebih dahulu mengenal PIJAR Indonesia.
Asumsi penelitian yang diangkat ada dua. Pertama, faktor-faktor ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13860
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Abdul Malik H.
"
Persoalan hubungan sipil-militer selama masa reformasi yang paling penting dan patut untuk dijadikan kajian maupun bahan penelitian adalah di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid yang berlangsung tidak-lebih dari 20 bulan, dari bulan Nopember 1999 hingga Juli 2001. Bukan saja karena terdapatnya sejumlah kebliakan penting yang dihasilkan dalam rangka penegakan supremasi sipil, keberhasilan militer Indonesia melakukan konsolidasi lnternal, ataupun hubungan sipil (Presiden Abdurrahman Wahid) dengan militer yang dipenuhi dengan 'ketegangan'. Lebih dari itu, militer indonesia memiiiki peranan ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T12239
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Made Yudhi Setiani
"
Penulis tertarik untuk meneliti perilaku tidak memilih pada pemilu presiden tahap pertama karena pemilu presiden baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia, sehingga diasumsikan masyarakat masih antusias untuk memilih calon pemimpin mereka. Namun pada kenyataannya ada sebagian masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam tesis ini adalah mengapa sebagian masyarakat Jakarta tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum tahap pertama, dan apa faktor-faktor yang menjadi penyebab mereka tidak memilih.
Beberapa teori yang digunakan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21462
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tjipto Nugroho
"
Dalam usaha pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak pemerintah menetapkan suatu Peraturan Pemerintah tentang PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN.
Dalam kenyataannya kebijakan perpajakan ini tidak saja bersubstansi sebagai kebijakan pelaksanaan dari Undang-undang Pajak Penghasilan tetapi lebih bersubstansi sebagai kebijakan yang memperkenalkan suatu pengenaan pajak penghasilan yang berbeda dari konsep dasarnya. Persoalannya ialah apakah pengenaan pajak seperti yang ditetapkan oleh kebijakan perpajakan dimaksud merupakan pengenaan pajak penghasilan yang memenuhi ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ebo Kusmanto
"
ABSTRAK
Penyelenggaraan Keuangan Negara I Daerah di Indonesia terdiri dari
Pengurusan Umum (Administratif) dan Pengurusan Khusus (Komtabel).
Pengurusan Umum membawa akibat pengeluaran dan atau penerimaan
daerah. Dalam pengurusan umum ada pejabat-pejabat yang menguasai
keuangan negara/daerah yaitu otorisator dan ordonator, tindakan atau
keputusan otorisator berupa Surat Keputusan Otorisasi (SKO), tindakan
ordonator berupa Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).
Pengurusan Khusus (bendaharawan) mengandung unsur kewajiban yaitu
menerima, menyimpan, mengeluarkan, membayar uang dan atau yang
disamakan dengan uang dan barang milik negara/daerah dan selanjutnya
mempertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah. ...
"
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Udin Saefudin
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1992
S7813
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
