Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini terssun ke dalam dua babak. Babak pertama adalah periode 1945-1966 yang rnerupakan masa kekuasaan Sukarno. Kekuasaan Sukarno mencapai puncaknya pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), dalam mana ia tampil sebagai pembuat keputusan utama kebijaksanaan negara, termasuk kebijaksanaan-kebijaksanaan luar negeri. Sukarno menggunakan masalah-masalah kebijaksanaan luar negeri untuk menyokong pola kekuasaan yang di dalamnya dia sendiri sebagai aktor penting yang mengambil manfaat terbesar. Dalam hal ini, Ia giat menggelorakan konfrontasi Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Salah satu alasan yang tersembunyi dalam politik konfrontasi Sukarno dengan Malaysia ini adalah untuk menjaga perimbangan kekuatan dalam negeri yang saling bertentangan yaitu antara Angkatan Darat (AD) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ironisnya, konfrontasi dengan Malaysia malah menyebabkan semakin buruknya perekonomian Indonesia. Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia menyebabkan macetnya usaha-usaha pembangunan yang seharusnya digiatkan lagi oleh Soekarno setelah berakhirnya konflik Irian Barat. Konfrontasi dengan Malaysia juga membuat renggangnya hubungan Indonesia dengan masyarakat dunia. Pertentangan Indonesia dengan negara-negara Asia-Afrika semakin tajam, hubungannya dengan Inggris dan sekutu-sekutunya praktis terganggu akibat konfrontasinya dengan Malaysia, dan Uni Soviet menolak memberikan dukungan kepada kampanve Indonesia untuk mengganyang Malaysia. Sementara itu, Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi dan menghimbau Jepang untuk melakukan hal yang sama. Saat itu, mitra diplomatik yang paling dekat hubungannya dengan Indonesia yang memberikan dukungan penuh kepada politik konfrontasi Indonesia dengan Malaysia adalah Cina. Hubungan kedua negara semakin mesra dengan dibentuknya Poros Jakarta-Peking. Seimbang dengan akrabnya hubungan Indonesia dan Cina, di dalam negeri Sukarno semakin mendekatkan dirinya dengan PKI. Kedekatan ini Pula yang menyebabkan timbulnya kecurigaan akan keterlibatan Sukarno dalam kudeta yang dilancarkan PKI pada tanggal 30 September 1965. Kudeta PKI berhasil digagalkan oleh Angkatan Darat yang kemudian memonopoli pentas politik nasional. PKI dibubarkan, Sukarno berhenti dari jabatannya sebagai Presiden. Soeharto, yang namanya semakin dikenal karena kepemimpinannya dalam menumpas pemberontakan PKI, menggantikannya pada awalnya sebagai pejabat Presiden dan kemudian dikukuhkan sebagai Presiden. Berhentinya Sukarno dan tampilnya Soeharto di atas mimbar kekuasaan ini menandai berdirinya Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Soeharto, politik luar negeri Indonesia diarahkan untuk menunjang pencapaian tujuan nasional, yaitu stabilisasi politik dan ekonorni. Di dalam memaksimalkan strategi politik luar negerinya, Soeharto memanfaatkan jalur-jalur yang berasal dari kalangan Angkatan Darat, Departemen Pertahanan dan Keamanan serta Departemen Luar Negeri. Jalur jalur ini pulalah yang memegang peranan penting dalam proses mengakhiri konfrontasi, normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia, dan pembentukan ASEAN. Dukungan dan peran aktif Indonesia bagi ASEAN pada awalnya ditujukan untuk memulihkan kredibilitas Indonesia sebagai anggota komunitas dunia yang damai dan bertanggung jawab, terutania di mata negara-negara tetangganya dan negara-negara industri Barat yang kaya, Keikutsertaan Indonesia. dalam ASEAN merupakan pengukuhan atas komitmennya pada politik bertetangga baik dan merupakan isyarat yang penting dalam usahanya menarik bantuan negara-negara Barat. Sementara itu, di dalam tubuh AD telah terdapat pernikiran bahwa pembentukan ASEAN merupakan antisipasi untuk mencegah penyebaran komunisme di Asia Tenggara seiring dengan semakin buruknya situasi di Vietnam. Pada masa itu Vietnam Utara merupakan suatu sumber kekhawatiran negara-negara nonkomunis di kawasan ini, meskipun bukan alasan yang sangat mendesak bagi pendirian ASEAN. Pada akhirnya, Perang Vietnam mempengaruhi pendirian ASEAN -- perang tersebut telah membangkitkan kesadaran negara-negara pendirinya tentang pentingnya menyelesaikan perbedaan-perbedaan politik di antara mereka di dalam suatu wadah proses regional. Periode 1967-1969 merupakan tahap orientasi dalam perkembangan ASEAN, suatu periode dimana para anggotanya berusaha untuk saling mengenal dan mengatasi sikap saling mencurigai sebagai akibat masa sebelurnnya, terutama dalam masa konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Dalam periode awal ini kemajuan ASEAN tidak menonjol dalam bentuk proyek-proyek raksasa, hasil-hasil yang telah dicapainya dalam kerjasama ekonomi dan kebudayaan sangatlah minim. Meskipun' demikian, kontak-kontak personal yang terns berlanjut, konsultasi-konsultasi bersama dan pertukaran pandangan di antara para pemimpin, para ahli dan teknokrat telah memperkuat rasa solidaritas dan good will di antara negara-negara ASEAN."

"ABSTRAKSkripsi ini berjudul Sarekat Rakyat Surakarta, 1923-1926 yang menuliskan tentang sejarah organisasi pada masa pergerakan. Pada skripsi ini digambarkan tentang peranan Sarekat Rakyat Surakarta pada masa itu, di sini digambarkan tentang aktivitas, peranan tokoh, dan konflik-konflik yang terjadi antara Sarekat Rakyat Surakarta dengan organisasi lainnya, yakni organisasi penentang. Sarekat Rakyat Surakarta merupakan organisasi bawahan dari Partai Komunis Indonesia seperti Sarekat Rakyat lainnya. Namun, di Surakarta ini Sarekat Rakyat digerakan oleh orang-orang muslim, yang merupakan basis massa terbesar gerakan tersebut. Gerakan ini dipimpin aleh H. Misbach, yakni seorang mubaligh atau tokoh yang berusaha mensinergikan kedua ajaran tersebut, yakni Islam dan Komunis. Sarekat Rakyat (pada umumnya) merupakan organisasi pecahan dari Sarekat Islam. Sarekat Rakyat berdiri setelah adanya pertentangan dan perpecahan dalam Sarekat Islam antara kelompok komunis (yang diwakili oleh Semaun) dan kelompok Agus Salim dan Cokroaminoto. Setelah perpecahan tersebut kelompok komunis dalam Sarekat Islam membentuk kelompok-kelompok yang mendukung mereka dalam basis Sarekat Islam, ke dalam Sarekat Rakyat. Sarekat Rakyat Surakarta didirikan pertama kali oleh H. Misbach pada tahun 1923, pada masa itu aktivitas SR Surakarta sangat terbatas karena adanya pelarangan berkumpul dan berorganisasi di daerah Surakarta. Setelah itu SR Surakarta mengalarni kemandegan karena penangkapan tokoh-tokoh dan ketua organisasi itu. Kemudian SR Surakarta kembali diaktifkan oleh seorang tokoh yang bernama Mas Marco Kartodikromo setelah adanya pencabutan pelarangan hak berkumpul di kota Surakarta. Pada masa itu SR Surakarta mengalami kemajuan yang pesat, mereka memiliki jumlah anggota yang cukup banyak. Namun, hal tersebut tidak berlangsung secara lama karena organisasi ini mengalami kehancurannya setelah pemberontakan PKI tahun 1926 dan 1927. Setelah peristiwa itu, seluruh organisasi komunis di Indonesia dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda, dan tokoh dan anggota mereka banyak yang ditangkap dan dibuang.

---

"

"ABSTRAKPelabuhan Surabaya sudah lama menjadi bandar perdagangan (sejak abad 16). Kemudian ketika kepentingan kolonial mulai memaksa dalam rangka hegemoni ekonomi, Surabaya semakin ditonjolkan perannya. Untuk mengimbangi pesatnya ekonomi di Jawa Timur yang banyak menghasilkan komoditi ekspor perkebunan, maka dibutuhkan pelabuhan yang modern dan siap menampung produksi ekspor dari pedalaman. Karena itu diadakanlah usaha perluasan fasilitas pelabuhan oleh pemerintah kolonial.Didukung oleh letak yang strategis dan kondisi daerah belakang yang subur untuk perkebunan, Surabaya diprioritaskan menjadi pelabuhan besar di pantai utara Jawa bahkan ditetapkan menjadi titik pusat mata rantai perdagangan bagi wilayah timur kepulauan. Setelah periode perluasan fasilitas pelabuhan, aktivitas perdagangan ekspor-impor terlihat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya, meskipun kondisi itu tidak selalu berlangsung stabil, karena faktor intern dan ekstern yang mempengaruhinya. Puncak perdagangan ekspor-impor terjadi pada periode tahun 1920-1930. Depresi 1930 meninggalkan kesan yang mendalam bagi ekspor impor pelabuhan Surabaya yang masih terasa sampai lima tahun kemudian. Tanda-tanda pulihnya perekonomian baru nampak pada tahun 1937. Perkembangan pelabuhan Surabaya rupanya telah mendorong pembentukan pertumbuhan dan perkembangan kota Surabaya. Suasana pelabuhan mempengaruhi pembentukan masyarakat kota sehingga persoalan-persoalan sosial, ekonomi dan politik terbentuk dalam ciri tersendiri.

---

"

"Eksistensi dan kehidupan pers sebagai pencerminan dari sistem politik merupakan suatu kenyataan yang menyejarah di Indonesia. Hal itu terbukti jelas dari hasil kajian empirik yang dilakukan oleh Edward C. Smith yang menyimpulkan bahwa eksistensi dan kehidupan pers di Indonesia sepanjang sejarahnya sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh kekuasaan. Ketergantungan pers terhadap politik mencapai puncaknya pada mass Demokrasi Terpimpin. Dengan semboyan politik adalah panglima, pers Indonesia benar-benar berada dalam posisi yang sangat lemah sehingga dengan mudah ditundukkan dan dikendalikan oleh penguasa. Bahkan citra pers sebagai corong partai politik dan idiologi praktis tidak tampak samasekali. Sebab pars hanya boleh menyuarakan pernyataan dan kepentingan pemerintah. Presiden Sukarno yang berada di puncak dan menguasai percaturan politik nasional melakukan pengawasan secara ketat terhadap pers. Demikian ketika pemerintah melancarkan aksi keluar dari PBB, sebagai salah satu slat dan kekuatan revolusioner pers harus mendukung sepenuhnya politik nasional tersebut. Tidak boleh terdengar suara sumbang di tengah arus revolusioner politik luar negeri Indonesia, harus mendapat perhatian mendalam dengan intensitas tinggi dari setiap suratkabar untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat dalam hal mendukung kebijaksanaan luar negeri Indonesia.Pandangan dan sikap pers terhadap isu-isu di balik aksi keluarnya Indonesia dari PBB juga harus mencerminkan pandangan dan sikap pemerintah, terlepas dari setuju atau tidak, sejalan atau bertentangan dengan visi dan misi politik ataupun idilogi yang dianut setiap surat kabar."

"Di dalam dunia hiburan Indonesia nama Titiek Puspa sudah tidak asing lagi sebagai seniwati pop Titiek Puspa memiliki empat profesi, yakni di bidang seni musik sebagai penyanyi pop dan pencipta lagu pop sedangkan di bidang seni peran, sebagai bintang film dan sutradara operet Papiko. Pada tahun 1960-an merupakan awal ketenaran Titiek Puspa hingga tahun 1980-an kiprah Titiek Puspa sebagai seniwati pop terasa banyak mengisi acara hiburan Indonesia, walaupun demikian karirnya tidak berjalan dengan mulus, seperti kena kasus boikot PWI tahun 1963 dan keterkaitannya dengan kasus korupi Jusuf Muda dalam tahun 1965. Setiap kendala yang dihadapinya tersebut, ia dapat mengatasinya dengan menunjukan kemampuannya kepada masyarakat sehingga penilaian dirinya diserahkan kepada masyarakat. Terbukti hingga saat ini, Titiek Puspa masih dikenal sebagai seniwati pop dan hasil karyanya masih dapat diingat oleh masyarakat Indonesia dan sumbangsihnya di bidang seni mendapat penghargaan dari penerintah RI berupa Anugerah Tanda Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Suharto pada tahun 1997."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penerapan kebijakan asimilasi terhadap anakanak Aborigin half-caste di Australia. Pembahasan dimulai dari tahun 1937 dimana seluruh perwakilan dari negara bagian dan Northern Territory Australia berpartisipasi di dalam Konferensi Nasional Pertama Australia tentang masalah Aborigin yang diadakan di Canberra. Konferensi tersebut dianggap sebagai tolak ukur yang berkaitan dengan penerapan kebijakan asimilasi terhadap orang-orang Aborigin, khususnya keturunan half-caste. Sayangnya pengenalan kebijakan asimilasi tersebut tertunda dengan adanya Perang Dunia ke-II. Pada tahun 1951, seluruh negara bagian dan Northern Territory Australia akhirnya mengadopsi kebijakan asimilasi. Kebijakan asimilasi menganggap bahwa _kebudayaan dan cara hidup kulit putih superior dan kebudayaan dan cara hidup orang-orang Aborigin tidak memiliki nilai_. Penerapan kebijakan asimilasi tampaknya menjadi kontroversial karena kebijakan tersebut tetap melanjutkan praktik-praktik dari kebijakan proteksi sebelumnya yang memindahkan anak-anak Aborigin half-caste dari keluarganya ke lembaga-lembaga Aborigin. Tahun 1967 secara hukum menyaksikan akhir dari kebijakan asimilasi. Sejak tahun tersebut kebijakan integrasi terhadap orang-orang Aborigin , termasuk anak-anak Aborigin half-caste diimplementasikan. Hal ini menandakan bahwa orang-orang Aborigin dimasukkan ke dalam masyarakat Australia yang lebih besar dibawah sistem pemerintahan Australia

---

AbstractThis undergraduate thesis discusses the application of assimilation policy towards Aboriginal half-caste children in Australia. The discussion begins from 1937, where all of the States_ representatives as well as the representative of the Northern Territory participated in the Australian National First Conference on the Aboriginal issues held in Canberra. The Conference has been considered as a milestone regarding the application of assimilation policy towards Aboriginal people, especially half-caste descents. However, the introduction of assimilation policy was delayed because the World War II. By 1951 all of the Australian States and the Northern Territory adopted the assimilation policy. The assimilation policy assumed _the white culture and lifestyle is superior and Aboriginal culture and lifestyle is without value_. The application of assimilation policy seemed to have been controversial since the policy continued the practices of the previous protection policy that removing Aboriginal half-caste children from their families to the Aboriginal institutions. The year 1967 legally witnessed the end of assimilation policy in Australia. Since that year the integration policy towards the Aboriginal people, including the half-caste children has been implemented. This, means the Aboriginal people has been included into the larger Australia society under the Australian governmental system"

"Pada tahun 1920-an, umat Islam Indonesia terlibat dalam perjuangan khilafah. Sebuah perjuangan yang bertujuan mewujudkan cita-cita Pan-Islamisme yakni pembentukan sebuah pemerintah Islam yang menyatukan umat Islam di seluruh dunia dalam satu peraturan hidup Islam. Untuk beberapa tahun mereka tetap terlibat dalam perjuangan ini. Sarekat Islam adalah salah satu kelompok umat Islam Indonesia yang terlibat. Pada tahun 1924 Sarekat Islam menerbitkan Bandera Islam, sebuah surat kabar yang digunakannya untuk kepentingan perjuangan khilafah. Oleh karena itu surat kabar yang terbit hingga tahun 1927 ini memuat banyak tulisan seputar perjuangan khilafah. Skripsi ini membahas peran Bandera Islam dalam perjuangan khilafah.

---

In 1920's, Indonesian Muslims involved themselves in caliphate struggle. It was actually a struggle which aims to actualize the goal of Pan-Islamism which is creating an Islamic state that can unite all Muslims in the world under a Islamic system. For several years they have still been participating in this effort. Sarekat Islam is an Islamic group in Indonesia that was also involved. In 1924, Sarekat Islam published Bandera Islam, it was a newspaper which has been used for caliphate struggle. Therefore, this newspaper, which has been published until 1927, had contents about caliphate struggle. This thesis objective explains the role of Bandera Islam in caliphate struggle."

"Skripsi ini membahas tentang modernisasi pendidikan Islam yang dilakukan pada Pondok Pesantren Gontor yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Adanya modernisasi ini terlatarbelakangi oleh berbagai hal, salah satunya adalah kondisi masyarakat Ponorogo sebelum terjadinya modernisasi pada Pondok Pesantren Gontor, yang masih sangat kental dengan budaya dan tradisi Jawa yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Dengan adanya transformasi dan modernisasi yang dilakukan, diharapkan dampak atau pengaruh kepada masyarakat setempat agar mereka dapat menganut agama Islam secara utuh. Tetapi pada kenyataannya, hingga saat ini masyarakat Ponorogo masih sangat kental dengan budaya dan tradisi-tradisi mereka tersebut.

---

This thesis discusses about the modernization of educational system that applied in Gontor Boarding School which located in Ponorogo, East Java. This modernization happened because of so many reasons. One of them was the social condition of people in Ponorogo, who happened to be the people who still believe in ancient tradition, which was far from what Islam law had settled. With the transformation and the modernization, the people from Gontor Boarding School hoped that it would have a massive impact to the people around so that they could be a Moslem properly. But the fact that happens nowadays is; no matter how modern the Gontor Boarding School is, the people around still have the faith in those ancient traditions."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang strategi yang digunakan oleh Lemkari dalammempertahankan eksistensinya di era Orde Baru (1972—1985). Penelitian yangdilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Penelitian ini membuktikan bahwa pada era Orde Baru Lemkari berhasilmempertahankan eksistensinya dengan berafiliasi pada Golkar. Lemkarimerupakan sebuah organisasi yang mengajarkan ajaran Islam Jamaah. PosisiGolkar yang merupakan kekuatan dominan dan paling berpengaruh pada saat itu,memungkinkan untuk memberikan perlindungan pada Lemkari yang hampirdibubarkan, karena mengajarkan ajaran terlarang. Pemberian perlindunganterhadap Lemkari, membuat Golkar juga mendapatkan tambahan dukungan secarapolitis.

---

ABSTRACTThe focus of this mini thesis is about the strategy that had used by Lemkari formaintain its existence at New Order (1972—1985). Lemkari is an organisationthat reputed had been tought the Islam Jamaah’s doctrine which known as abanned doctrine. This research had proven that Lemkari at New Order wassuccesful maintain its existence by afiliation under Golkar. The Golkar positionwas a dominant power and most influence at that time made very possible forgiven protection to Lemkari, that almost destroyed because had been tought abanned doctrine."

"ABSTRAKSarana angkutan umum di Kota Bogor bermula dari Becak, delman dan bemo. Ketiganya menjadi kendaraan penghubung dengan stasiun kereta dan pusat perdagangan. Namun, masyarakat lebih memilih bemo karena dapat melaju lebih cepat. Oleh karenanya, Pemerintah Kota untuk pertama kalinya menetapkan beberapa trayek bemo pada 1982 di pusat Kota Bogor. Minat masyarakat terhadap bemo mulai berkurang setelah peremajaan bemo menjadi angkot (angkutan kota), karena angkot memiliki kapasitas penumpang yang lebih banyak dari bemo. Setelah itu, Pemerintah Kota juga mulai menetapkan rute trayek angkutan umum yang meluas ke wilayah pinggiran kota pada 1994 dan di dominasi oleh kendaraan angkot.

---

ABSTRAKPublic transport in City of Bogor began from pedicab, horse cart and mobile. The three, became the feeder transport of train station and trading center. But, the trimobile was chosen by people interest because they can run faster. Therefore, the City Government for the first created the routes of trimobile on 1982 in the central of the city. The people interest about trimobile began to decrease after the replacement of trimobile to public-car, because their capacity are larger than trimobile. After that, the City Government also began to create the routes of public transport extends to side area of the city on 1994 and the routes was dominated by public-car."