Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pembuatan akta notaris antara calon pendonor dan calon resipien dalam rangka mengadakan transplantasi organ. Permasalahan mengenai maraknya raktik perdagangan organ tubuh manusia yang banyak terjadi di Indonesia dengan berbagai modus, mulai dari persetujuan pendonor untuk mendonorkan organ tubuhnya, penipuan terhadap pendonor sampai dengan pembunuhan untuk mendapat organ tubuh tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan pembuatan akta notaris antara calon pendonor dan calon resipien dalam rangka mengadakan transplantasi organ, agar kepentingan kedua belah pihak terlindungi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini bahwa dalam setiap penyelenggaraan transplantasi organ diperlukan surat perjanjian dibuat antara calon Pendonor dan calon Resipien. Isi dari akta notaris tersebut adalah kehendak dari para pihak, contohnya seperti, hak dan kewajiban. Akta notaris antara calon pendonor dan calon resipien dalam mengadakan transplantasi organ mempunyai fungsi sebagai keabsahan terhadap pelaksanaan transplantasi organ dan memberikan perlindungan terhadap pendondor dan resipien.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the making of notarial deed between the donor candidate and the recipient candidate for organs transplantation. The problem of the widespread practice of organ trafficking for the human body which often occurs in Indonesia with various motives, ranging from the approval of donors to donate organs, scamming the donors until committed a murder to get the organs. Therefore, it is required to make a notarial deed between the donor candidates and the recipients 39 candidates in order to transplant the organs, so that the interests of both parties are protected. The method used in this research is juridical normative. A juridical approach is an approach that refers to applicable laws and regulations, while the normative approach is done by examining library materials or secondary data on legal principles and case studies, in other words, are often referred as legal research literature. A normative juridical approach is an approach based on the main legal material by examining the theories, concepts, and legal principles as well as the laws and regulations relating to this research. This approach is also known as the literature approach by studying the books of legislation and other documents related to this research. The results of this research are in every organ transplant required a letter of an agreement made between candidates of the donors and the candidates of the recipients. The content of the notarial deed is the willingness of the parties, such as rights and obligations. Notarial deeds between candidates of the donors and the recipients for organs transplantation have a function as a validity of the implementation of organ transplants and provide protection against donors and recipients.

Abstrak :
Salah satu Hak yang dimiliki oleh Pemegang Saham adalah Hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS/ RUPSLB yang dapat dilakukan secara langsung oleh pemegang saham atau dengan memberikan kuasa kepada Direksi atau pihak lain. Dalam Putusan yang dianalisis oleh penulis yakni Putusan Nomor 94/pdt.g/2017/pn.lbp, Pemegang saham telah mencabut surat kuasa yang diberikan kepada direksi, namun tanpa sepengetahuannya, direktur melakukan hibah saham menggunakan surat kuasa yang telah dicabut tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta hibah saham, akibat hukum terhadap akta hibah saham yang dibuat berdasarkan alas hak yang tidak sah dan tanggung jawab PT terhadap kerugian yang disebabkan oleh direksi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Notaris dalam proses pembuatan Akta Hibah Saham memiliki peran yang sangat penting sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1682 KUHPerdata bahwa suatu hibah hanya dapat dilakukan dengan akta notaris. Akta hibah saham yang dibuat berdasarkan alas hak yang tidak sah menimbulkan akibat hukum akta tersebut dapat dibatalkan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan. Terdapat teori Piercing The Corporate Veil yang menyatakan bahwa terdapat pertanggung jawaban tidak terbatas apabila perbuatan yang dilakukan berdasarkan itikad buruk organ perseroan. Terhadap Putusan Nomor 94/pdt.g/2017/pn.lbp hakim menyatakan perseroan dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya dalam kasus tersebut PT tidak dikenakan tanggung jawab karena tidak terpenuhinya unsur kesalahan dan didukung dengan teori Piercing The Corporate Veil yakni yang bertanggung jawab ialah pihak yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu direktur dan dewan komisaris. ......One of the rights owned by the shareholders are the right to attend and make decisions in the GMS/EGMS, that can be done directly by the shareholders or by providing assistance to the Directors or other parties. In the ruling that will be analyzed by the author, are the decision No. 94/PDT. G/2017/PN. Lbp, there was a condition that the shareholder has revoked the power of attorney given to the directors, but without the knowledge of shareholders as the Author, the director has made a share grant using the letter of power of attorney that has been revoked. There are 3 problems that will be examined in this research, first the role and responsibility of the notary in the creation of the Stock Grant deed, second legal consequences to the stock grant deed which is made based on illegal rights and third the responsibility of PT to the loss caused by the directors. This research uses normative legal research and this type of research is descriptive of analytical. The results of this study conclude that the Notary in the process of making a Share grant dees has a very important role as stated in article 1682 of the Civil Code that a grant can only be done by notarial deed. The deed of a stock grant carried out based on illegitimate rights creates a legal effect, that the subjective element (agreement) not fulfilled as in article 1320 Civil Code so that the grant deed can be canceled by filing a lawsuit against the court. There is a theory of Piercing The Corporate Veil which stated that there is not a limited liability when the deed is done based on the bad faith of the company's organs or shareholders. The verdict No. 94/PDT. G/2017/PN. Lbp judges stated that the company is responsible and declared to have committed the act against the law, should in such cases be applied the theory of Piercing The Corporate Veil which the responsible party is the one who performs the deed, namely the director.