Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas permasalahan mengenai eksistensi atau keberadaan kuasa hukum yang mewakili wajib pajak dan atau penanggung pajak sebagai pemohon banding atau gugatan pada pengadilan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kuasa hukum yang dapat beracara mewakili kliennya pada pengadilan pajak dan kemudian menganalisis relevansi keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau disebut juga penelitian kepustakaan yang bersifat analisis terhadap norma hukum. Setelah dilakukan analisis terhadap topik penelitian yang dilakukan, didapatkan suatu kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai eksistensi kuasa hukum yang dapat beracara pada pengadilan pajak yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak merupakan peraturan yang inkonstitusional dan tidak relevan khususnya dalam mengatur eksistensi kuasa hukum pada pengadilan pajak, oleh karena itu hasil penelitian ini menyarankan agar segera dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan dimaksud.

---

ABSTRACT
The focus of this examination is regarding authority of power attorney for represent tax obligator and tax guarantor as one who requests or to request for appeal in the tax court. The purpose of this examination is to analyst the regulation which arrange about tax lawyer that can represent client in the tax court and the relevance of the regulation itself. Method for this examination is juridical normative which focus on the norm of law that exsist in the legislation and in the bibliography to be analyst. In conclusion which must be considered is to known that related to litigate in the tax court we have to look up for Ministry of finance regulation No. 61/PMK.01/2012 jo. Act. 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 about tax court, which is found to be not relevant to manage tax lawyer in tax court that is why the regulation must have some revision.

Abstrak :
ABSTRAK
Tindak pidana perikanan (illegal fishing) merupakan permasalahan serius untuk Indonesia. Kerugian yang dialami Indonesia akibat illegal fishing mencapai Rp. 300 triliun pertahun. Pemulihan aset (asset recovery) merupakan sarana yang dapat digunakan untuk memulihkan kerugian ekonomi yang terjadi akibat illegal fishing. Permasalahan penelitian ini adalah: bagaimana penegakan hukum perkara illegal fishing dihubungkan dengan kebijakan pemerintah yang ingin mengoptimalkan ganti rugi dari tindak pidana perikanan dan apa upaya-upaya yang pemerintah dapat lakukan dalam melakukan pemulihan aset akibat illegal fishing bersama dengan aparat penegak hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat Preskriptif, peneliti menganalisa penegakan hukum terhadap perkara illegal fishing (dengan studi kasus kapal MV. Hai Fa) dan kemudian memberikan masukan (rekomendasi) cara pemulihan aset (asset recovery) yang dapat dilakukan. Hasil penelitian menyarankan perlunya diambil langkah-langkah upaya pemulihan aset dengan menggunakan pendekatan multi-door, mengajukan tuntutan pidana kepada korporasi dan mengajukan gugatan perdata dalam penanganan dan penyelesaian perkara illegal fishing, serta memanfaatkan Pusat Pemulihan Aset pada Kejaksaan Repubik Indonesia dengan melakukan penguatan struktur pemulihan aset dan hukum substantif terkait penanganan dan penyelesaian tindak pidana dibidang perikanan.

---

ABSTRACT
Fisheries crime (illegal fishing) is a serious problem for Indonesia. Indonesia?s losses due to illegal fishing reached IDR 300 trillion per year. Asset recovery is a tool that can be used to recover economical damages caused by illegal fishing. The research problem is: how does the law enforcement of illegal fishing cases link to government policies to optimize the compensation of fisheries crime and what efforts can the government do in conducting asset recovery due to illegal fishing together with law enforcement officers. By using the method of normative and prescriptive legal research, researcher analyzed law enforcement against illegal fishing (with a case study of MV. Hai Fa vessel) and then provides feedback (recommendation) on ways of asset recovery that can be done. The results of the study suggest the need to take necessary steps of asset recovery by using multi-door approach, file criminal charges against the corporation and file a lawsuit in the handling and settlement of illegal fishing cases, as well as utilize Asset Recovery Centre on the Attorney General Office of the Republic Indonesia by strengthening the structure of asset recovery and the substantive law related to the handling and settlement of fisheries crime

Abstrak :
ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai ketentuan tanggung jawab renteng yang ada dalam sistem perpajakan Indonesia khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Penerapan sistem Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak konsumsi yang berbasis pada penjualan.

Salah satu karakter PPN yaitu sebagai pajak tidak langsung berarti menempatkan kedudukan pemikul beban pajak berada pada kedudukan pembeli sebagai pihak yang memanfaatkan atau mengkonsumsi barang atau jasa dan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara berada pada kedudukan penjual sebagai pihak yang memungut pembayaran PPN dari pembeli. Namun dengan diberlakukannya ketentuan tanggung jawab renteng maka memungkinkan untuk pembeli selain sebagai pihak pemikul beban pajak akan tetapi juga sebagai pihak penanggung jawab pembayaran. Hal ini terlihat tidak sesuai dengan karakter PPN yang dianut.

Kegunaan penelitian ini memberikan gambaran mengenai keberadaan ketentuan tanggung jawab renteng dalam peraturan Pajak Pertambahan Nilai sehingga dalam penerapannya dapat menjamin kepastian hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah pengusaha kena pajak diharapkan menyadari dan mengetahui hak dan kewajiban dalam melaksanakan pemenuhan kewajibannya dan fiskus selaku administrator pajak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam penerapan ketentuan tanggung jawab renteng yang dilaksanakan oleh fiskus tidak salah sasaran sehingga menjamin kepastian hukum.

---

ABSTRACT

This study discusses about joint and several liability provisions that have been included in the Indonesia Tax Law, especially in Value Added Tax. Application of Value Added Tax system is a consumption tax based on sales. One of the VAT characters is an indirect tax means placing the position tax burden bearers is a buyer who uses or consumes the goods or services and the position responsible of the payment of taxes to the state treasury is a seller that charge VAT payment from the buyer. However, with the implementation of the joint and several liability provisions allow for the buyer than as a bearer of the tax burden but also as the party responsible for payment taxes to the state treasury. This can be seen not in accordance with the character of VAT which adopted.

The usefulness of this study will provide an overview of the existence of joint and several liability provisions in the regulations of Value Added Tax so that the application can ensure legal certainty.

The result of this study are improving of taxable person awareness and knowledge in fulfillment their rights and obligations and the tax authorities as tax administrators which can perform their duties in accordance with the laws and regulations in application of the joint and several liability provisions are implemented by the tax authorities not misplaced in order to ensure legal certainty.

Abstrak :
ABSTRAK
Tingginya persaingan usaha di dalam era globalisasi telah mendorong perusahaan-perusahaan yang berkembang untuk mengambil langkah yang dapat mengamankan posisinya antara lain melalui efisiensi, peningkatan daya saing dan produktivitas. Peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan dapat dilakukan melalui merger. Dalam kaitan ini, melalui kebijakan perpajakan, pemerintah telah memberikan kemudahan (fasilitas) perpajakan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan merger dengan nilai buku yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan. Syarat-syarat yang diberikan dalam PMK memiliki kendala bagi pelaku usaha karena secara bisnis tidak efisien bahkan menimbulkan ketidakadilan untuk diterapkan. Selain itu Peraturan Menteri Keuangan tersebut bukan termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sehingga isi pengaturan PMK tersebut dapat dibatalkan oleh Hakim khususnya Hakim Pengadilan Pajak ketika terjadi banding antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakpastian hukum. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, Pemerintah harus membuat Peraturan Perundang-undangan setidaknya Peraturan Pemerintah khusus mengenai fasilitas perpajakan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan merger.

---

ABSTRACT
The high competition in era of globalization has encouraged developing companies to take actions to secure a business among others through efficiency, increased competitiveness and productivity. Increased efficiency and productivity of the company can be done through mergers. In this regard, through tax policy, the government has made it easier (facilities) taxation for Taxpayers in merger activity with the book value that is regulated by the Minister of Finance. The requirements given in the Minister of Finance regulation (PMK) has a constraint for businesses because it is not efficient for business even cause injustice to be applied. In addition, the Minister of Finance regulation is not included in the hierarchy of legislation in Indonesia so that the contents of the PMK settings can be canceled by the Judge at the Tax Court Level especially when there is an appeal between the taxpayer and the Directorate General of Taxation. This can be lead to inefficiency and legal uncertainty. To anticipate these problems, the Government should make a Legislation atleast Government Regulation on tax privileges for Taxpayers in merger activity.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang aplikasi kebijakan pemberian insentif pajak dan kepabeanan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan iptek yang dilakukan oleh badan usaha. Latar belakang masalah adalah bahwa perlu adanya dukungan pemerintah terhadap perkembangan penelitian dan pengembangan iptek di Indonesia yaitu melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu adanya pengaturan-pengaturan yang berbeda tentang pemberian insentif pajak dan kepabeanan yang dibentuk oleh kementerian dan lembaga serta bagaimana kementerian dan lembaga melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut. Kegunaan penelitian ini akan memberikan rekomendasi dalam mengaplikasikan kebijakan pemerintah dalam hal pemberian insentif pajak dan kepabeanan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan iptek yang dilakukan oleh badan usaha. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah mendorong pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan mencegah tumpang tindih level pengaturan peraturan perundang-undangan sehingga memudahkan badan usaha untuk menggunakan fasilitas yang diatur dalam kebijakan ini, dengan demikian juga meningkatkan perkembangan iptek dalam negeri.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the application of tax policy and customs incentives for science and technology research and development activities conducted by enterprises. The background of the problem is that the need for government support for the development of the research and development of science and technology in Indonesia is through the policies issued by the government. Besides the different arrangements on tax and customs incentives set up by ministries and agencies as well as how the ministries and agencies implement government policy. The usefulness of this study will provide recommendations to apply government policy in terms of tax and customs incentives for science and technology research and development activities conducted by enterprises. Research conducted by the authors is a normative legal research. Results of this study are encouraging the government to provide legal certainty in the implementation of a policy and prevent overlapping levels of regulation of legislation making it easier for enterprises to use the facilities set out in this policy, thereby also increasing the development of science and technology in the country, This thesis discusses the application of tax policy and customs incentives for science and technology research and development activities conducted by enterprises. The background of the problem is that the need for government support for the development of the research and development of science and technology in Indonesia is through the policies issued by the government. Besides the different arrangements on tax and customs incentives set up by ministries and agencies as well as how the ministries and agencies implement government policy. The usefulness of this study will provide recommendations to apply government policy in terms of tax and customs incentives for science and technology research and development activities conducted by enterprises. Research conducted by the authors is a normative legal research. Results of this study are encouraging the government to provide legal certainty in the implementation of a policy and prevent overlapping levels of regulation of legislation making it easier for enterprises to use the facilities set out in this policy, thereby also increasing the development of science and technology in the country]

Abstrak :
Industri migas merupakan industri yang beresiko, mahal dan rumit. Industri migas yang mempunyai karakteristik high cost dan high risk technology, harus dikelola oleh tenaga-tenaga ahli dibidang minyak dan gas bumi. Sesuai dengan Undang-undang no. 44 Tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi dan Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang PERTAMINA, pengusahaan minyak dan gas bumi dapat dikerjasamakan dengan kontraktor dalam bentuk kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract). Masalah utama dalam kontrak bagi hasil ditinjau dari kepentingan Nasional adalah bagaimana mengoptimalkan sumbangan pengusahaan sumber daya minyak dan gas bumi bagi perekonomian Negara, pemerataan kesempatan kerja, menciptakan peluang bagi perusahaan Swasta Nasional untuk berpartisipasi serta terjaminnya suplai BBM dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Sementara itu, kepentingan Investor Asing dan pengusaha Swasta Nasional untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Berkenaan dengan pengelolaan migas dalam Production Sharing Contract, terdapat masalah tentang pengaturan perpajakan pada sektor migas khususnya kebijakan uplift berkaitan dengan pengenaan pajak penghasilan dalam sumber penerimaan Negara. Permasalahan ini menjadi kontroversi berkaitan dengan pengembalian biaya operasional yang diakui oleh kontraktor (cost recovery claim). Pajak uplift yang berbuntut kontroversi ini hanya dipungut atas mitra BUMN migas yang berkontrak dalam skema Joint Operation Body (JOB) terutama yang mengelola lapangan tua dengan teknologi lanjutan (Enhanced Oil Recovery/EOR). Kontroversi yang berkembang sejalan dengan menurunnya jumlah produksi dan meningkatnya biaya produksi yang diakui oleh kontraktor sehubungan dengan kewajaran dari biaya-biaya operasional yang dibebankan oleh kontraktor, baik dari segi jumlah maupun klasifikasi biaya. ...... Oil and gas industry is an industry that is risky, expensive and complicated. Oil and gas industry which has the characteristics of high cost and high risk technology should be managed by experts in the field of oil and gas. In accordance with Law No.44 Year 1960 regarding oil and gas mining and Law No.8 year 1971 regarding Pertamina, exploitation of oil and gas can be cooperated with the contractor in the form of a Production Sharing Contract. The main problem in terms of the production sharing contracts viewed from national interest is how to optimize resource utilization contribution of oil and gas for the State's economy, employment opportunities, creating opportunities for national private companies to participate and ensuring the supply of fuel and gas for domestic needs. Meanwhile, the interest of foreign investors and national private entrepreneurs are to gain the profit as much as possible. With regard to the management of oil and gas in the Production Sharing Contract, there is problem of setting the tax on oil and gas sector particularly uplift policy relating to the taxation of income in the state revenue sources. This issue is related to the return of controversy of operational costs recognized by the contractor (cost recovery claim). Uplift tax culminated by this controversy is only levied at state-owned enterprises as partners in the oil and gas with contracting scheme of Joint Operation Body (JOB), especially the old fields with advanced technology (Enhanced Oil Recovery/EOR). The controversy that developed in line with the declining number of production and increased production costs are recognized by the contractor with respect to the reasonableness of operational expenses charged by contractors, both in terms of quantity and cost classification.

Abstrak :
Indonesia menjadi darurat kejahatan seksual anak dalam 4 tahun terakhir. Jumlah kasus setiap tahunnya menunjukan peningkatan dengan tren semakin dini usia korban yang meninggal akibat kejahatan seksual bayi dan balita (KPAI,2014). Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model intervensi pendidikan kesehatan bagi ibu balita melalui kader posyandu dalam pencegahan kekerasan seksual balita. Desain penelitian ini eksperimen semu dengan 3 kelompok yatu intervensi model individu, intervensi model kelompok dan kelompok kontrol. Penelitian dilaksanakan di 3 Kecamatan Kota Bogor yaitu Kecamatan Bogor Utara dan Bogor Timur sebagai wilayah intervensi dan Kecamatan Bogor Tengah sebagai kontrol. Penelitian dibagi menjadi dua tahap yaitu pengembangan media 6 bulan dan intervensi 6 bulan. Pengukuran terhadap pengetahuan, sikap dan praktik ibu balita diukur sebanyak 4 kali yaitu sebelum intervensi dan 3 kali setelah intervensi selama 4 bulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa intervensi pendidikan kesehatan pencegahan kekerasan seksual anak di posyandu dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktik kader dan ibu balita baik dengan model pendidikan individu maupun kelompok. Metode pendidikan individu terbukti meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktik ibu balita lebih tinggi di bandingkan metode kelompok pada bulan pertama intervensi. Media buklet merupakan media yang paling mudah dipahami dan paling sering dimanfaatkan ibu balita dibandingkan media poster dan lembar balik. Model intervensi ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam program Kementrian Kesehatan dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan anak serta Komisi Perlindungan Anak dalam koordianasi upaya pencegahan, pelaporan dan pengobatan korban. ......Sexual abuse among children in Indonesia is worrying within the last 4 years where the number of cases increased each year. In addition, its trend increasingly occurred among early ages (KPAI,2014). This study aimed to develop the intervention model of health behavior for mothers with children under five (CU5) through Posyandu cadre in preventing child sexual abuse. The study design used quasy-experiment among three group; group of individual intervention model, group intervention model, and control group. The study was conducted in three different sub-districts in Bogor City ; North Bogor and East Bogor as intervention group, and Central Bogor as control group; and consisted of two phases; media development and intervention in 12 months. Knowledge, attitude, and practice (KAP) of mothers with CU5 were measured 4 times before the intervention and 3 times after the intervention within four months. The result showed that the intervention of sexual child abuse education in Posyandu cadre escalated KAP in both group and individual intervention as well. The individual intervention increased KAP higher than group intervention. Booklet was more understandable and commonly used ineducating than poster or flipchart. This study expects the model is possibly implemented as a formal program of Ministry of Health, Ministry of women and children empowerment and Child Protection Commisionare in preventing, reporting and recovering child sexual abuse.

Abstrak :
Angka bunuh diri di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, sehingga upaya kesehatan yang tepat untuk dilakukan adalah upaya promotif dan preventif bunuh diri yang dimulai dari usia remaja. Tujuan penelitian diketahuinya efektiftas model sistem pencegahan risiko bunuh diri pada remaja awal dalam konteks keluarga. Penelitian terdiri dari eksplorasi pengetahuan remaja awal, keluarga, guru, dan tenaga kesehatan tentang bunuh diri pada remaja awal, desain penelitian kualitatif deskriptif, partisipan dua puluh enam orang. Penyusunan model dan ujicoba efektifitas model dengan desain penelitian quasi eksperimen with control group. Responden 155 remaja awal dan 155 orang tua remaja awal, dipilih secara acak di wilayah DKI Jakarta. Hasil penelitian eksplorasi menghasilkan tema faktor risiko internal, faktor risiko eksternal, keyakinan religius, kebutuhan sistem pendukung, risiko bunuh diri pada remaja awal, tanda dan gejala sebagai respon primer terhadap stresor penyebab risiko bunuh diri, dan cara mencegah risiko bunuh diri. Model yang dihasilkan adalah model sistem pencegahan risiko bunuh diri yang menggabungkan edukasi pencegahan risiko bunuh diri, terapi kelompok terapeutik, terapi thought stopping, dan terapi kognitif. Prevalensi risiko ide bunuh diri remaja awal yang diperoleh adalah 29%. Model efektif menurunkan risiko ide bunuh diri dan meningkatkan kemampuan remaja dalam mencegah risiko bunuh diri.

 

Kata kunci : model pencegahan risiko bunuh diri; remaja awal; risiko bunuh diri; gabungan terapi keperawatan jiwa ......Indonesia's suicide rate is still considerably lower than other nations, suicide prevention and promotion programs should be conducted commencing from adolescence. The study purpose was to examine the effectivity of the suicide prevention model in early adolescents. The first study used a descriptive qualitative research design to explore understanding regarding adolescent suicide behavior. Twenty-six participants were reqruited. The second study was the development of a model. A quasi-experimental research design with a control group was used to assess the effectiveness of the suicide prevention strategy in early adolescent. 155 early adolescents and 155 adolescent parents that were randomly selected from DKI Jakarta. The study's findings theme, internal risk factors, external risk factors, religious beliefs, support system necessitates, early adolescent suicide risk, signs and symptoms as primary responses to stressors that caused suicide risk, and strategies for reducing early adolescent suicide risk.  The final result is a suicide risk reduction program model for early adolescence that integrates suicide prevention education with therapeutic group therapy, thought stopping therapy, and cognitive therapy. 29 percent of early adolescents reported having suicidal thoughts. The model is effective in reducing the risk of suicidal thoughts and improving adolescents' capabilities to reduce the risk of suicide.

 

Keywords: combination mental health nursing therapy; early adolescence; suicide risk; suicide risk prevention system model

Abstrak :
Kesehatan psikologis seorang ibu berdampak positif terhadap ikatan emosional ibu dan janin dalam mencapai peran transisi menjadi seorang ibu. Masalah kesehatan psikologis ibu serta kurangnya dukungan suami merupakan faktor utama terganggunya interaksi ibu dan janin. Penelitian ini bertujuan menghasilkan intervensi keperawatan untuk meningkatkan ikatan emosional orang tua dan janin berbasis mobile health yang berpengaruh terhadap kesehatan psikologis, keharmonisan suami istri serta jalinan kasih orang tua dan janin. Penelitian terdiri dari tiga tahap. Desain penelitian tahap pertama descriptive qualitative dengan 14 partisipan yang terdiri dari ibu hamil dan pasangannya. Tahap kedua, mengembangkan rancangan intervensi menjalin ikatan emosional dengan janin  berbasis mobile health berdasarkan analisis tahap satu dan konsultasi pakar. Tahap ketiga menggunakan desain quasi experiment pre-post test with control group. Sebanyak 82 pasang ibu hamil sebagai responden, terdiri dari kelompok berpasangan (26 pasang), kelompok mandiri (27 pasang) dan kelompok kontrol (29 pasang). Kelompok berpasangan: mendapatkan intervensi bersama pasangan, kelompok mandiri: mendapatkan intervensi sendiri tanpa pasangan, kelompok kontrol: melakukan kegiatan sesuai kebiasaan sehari-hari. Hasil penelitian kualitatif ditemukan 3 tema yaitu 1) Keterbatasan pengetahuan dan informasi dalam  menjalin ikatan emosional dengan janin, 2) Memperoleh dukungan internal dan eksternal dalam menjalin ikatan emosional dengan janin dan 3) Menjalin ikatan emosional dengan janin membutuhkan berbagai kebutuhan. Intervensi keperawatan untuk meningkatkan ikatan emosional orangtua dan janin berbasis mobile health berpengaruh menjadi lebih baik kesehatan psikologis ibu dan ayah, keharmonisan suami istri menurut ibu dan ayah, serta jalinan kasih orang tua dan janin dibanding kelompok kontrol. Nilai perbaikan kesehatan psikologis ibu kelompok berpasangan dan mandiri (β = -2.68, p < 0.001 ;I² = -3.03, p < 0.001), keharmonisan suami istri menurut ibu kelompok berpasangan dan mandiri (β = -7.46, p = 0.002 ; I² = -9.11, p = 0.001) dan jalinan kasih orang tua dan janin kelompok berpasangan dan mandiri (I² = 6.77, p = 0.013 ; I² = 9.73, p < 0.001). Nilai perbaikan kesehatan psikologis ayah kelompok berpasangan dan mandiri (I² = -5.80, p < 0.001 ; I² = -3.95, p < 0.001), keharmonisan hubungan suami istri menurut ayah kelompok berpasangan dan mandiri (I² = -7.04, p < 0.001 ; β = -3.74, p = 0.024). Disimpulkan bahwa ibu kelompok mandiri lebih besar nilai perbaikan variabelnya dibanding kelompok berpasangan, sebaliknya pada kelompok ayah. Merekomendasikan intervensi keperawatan MIESRA berbasis mobile health dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan psikologis, keharmonisan suami istri serta jalinan kasih orang tua dan janin di tatanan layanan kesehatan ......The psychological health of a mother has a positive impact on the emotional bond of the pregnant mother and her baby in achieving the transitional role of being a mother. Psychological health problems of the mother and the lack of husband's support are the main factors that interfere with the interaction of the mother and baby. This study aimed to create nursing interventions to increase the emotional bond of parents and babies based on mobile health that could affect psychological health, the harmonious relationship of husbands and wives and the love relationship between parents and babies. The research consisted of three stages. The first phase of the research design was descriptive qualitative with 14 participants consisting of pregnant women and their partners. The second stage was to develop an intervention to build an emotional bond with the babies using mobile health application based on stage one analysis and expert consultation. The third stage used a quasi-experimental pre and post-test design with a control group. Eighty two pairs participated as respondents, consisting of the paired group (26 pairs), the independent group (27 pairs) and the control group (29 pairs). The paired group received intervention with their partner, the independent group received intervention alone without a partner, and the control group performed daily activities as usual. The results of the qualitative research found 3 themes, namely 1) Limited knowledge and information in establishing an emotional bond with the babies, 2) Obtaining internal and external support in establishing an emotional bond with the babies and 3) Establishing an emotional bond with the babies requires various needs. Interventions for establishing emotional bonds between parents and babies using mobile health application have an effect on better psychological health of mothers and fathers, harmonious relationship between husband and wife according to mothers and fathers, and the relationship between parents and babies compared to the control group. The value of psychological health improvement for paired and independent mothers (I² = -2.68, p < 0.001 ; = -3.03, p < 0.001), harmonious marital relationship according to paired and independent group mothers (I² = -7.46, p = 0.002 ; = -9.11, p = 0.001) and the relationship between parents and babies in paired and independent groups (I² = 6.77, p = 0.013 ; = 9.73, p < 0.001). The psychological health improvement value of fathers in the paired and independent group (I² = -5.80, p < 0.001 ; = -3.95, p < 0.001) and the harmonious marital relationships according to the fathers of the paired and independent group (I² = -7.04, p < 0.001 ; = -3.74, p = 0.024). It was concluded that the independent group mothers had a higher improvement value for the variable than the paired group, on the contrary in the father group. It is recommended that mobile health-based MIESRA nursing interventions can be used to improve psychological health, marital harmonious relationship and the love of parents and babies in health care settings.

Abstrak :
Remaja mengalami gangguan mental emosional sebanyak 4.3%, namun pelayanan kesehatan jiwa disekolah belum menjadi prioritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas model promotif dan preventif dalam meningkatkan kesehatan jiwa pada remaja. Penelitian ini menggunakan desain operational research yang terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap pertama studi kuantitatif dan kualitatif, tahap kedua pengembangan model, dan tahap ketiga studi kuantitatif quasy experiment pre-post test with control group pada remaja SMP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar remaja memiliki kesejahteraan emosi, psikis dan sosial yang tinggi, namun 53.20% memiliki gejala prodromal. Remaja memiliki faktor risiko (masalah teman sebaya dan masalah berasal dari dalam diri), faktor protektif (remaja berupaya mengatasi masalah dengan kemampuan diri dan dukungan keluarga dalam perkembangan remaja), dan upaya pelayanan kesehatan jiwa remaja (guru memahami kebutuhan remaja dan puskesmas memberi edukasi, memantau dan menerima rujukan). Intervensi model P2KJ, kemampuan prososial, masalah emosi berpengaruh terhadap kesehatan jiwa remaja. Rekomendasi penggunaan model P2KJ untuk peningkatan kesehatan jiwa remaja dengan melaksanakan usaha kesehatan jiwa sekolah (UKJS). Pelibatan perawat sekolah, guru, orang tua diperlukan sehingga membentuk sistem dukungan yang baik secara berkelanjutan dalam menjaga kondisi kesehatan fisik, psikis dan sosial remaja disekolah. ......Adolescents experience mental emotional disorders as much as 4.3%, but mental health services in schools have not become a priority. This study aims to determine the effectiveness of promotive and preventive models in improving mental health in adolescents. This study uses an operational research design which consists of 3 stages, namely the first stage of quantitative and qualitative studies, the second stage of model development, and the third stage of a quantitative study of quasi experiment pre-post test with control group in junior high school adolescents. The results showed that most of the adolescents had high emotional, psychological and social well-being, but 53.20% had prodromal symptoms. Adolescents have risk factors (peer problems and problems that come from within), protective factors (adolescents try to overcome problems with their own abilities and family support in adolescent development), and efforts to provide adolescent mental health services (teachers understand the needs of adolescents and health centers provide education, monitor and receive referrals). The P2KJ model intervention, prosocial abilities, emotional problems affect adolescent mental health. Recommendations for using the P2KJ model to improve adolescent mental health by implementing school mental health efforts (UKJS). The involvement of school nurses, teachers, parents is needed so as to form a good support system on an ongoing basis in maintaining the physical, psychological and social health of adolescents at school.