Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya memahami realitas kekuasaan telah melahirkan beragam konsep yangcukup memperkaya khasanah teori poiitik. Teori dan analisis politik pun berkembangbersamaan dengan perubahan pola dan realitas kekuasaan. Sebagian besar analisislebih banyak memahami fenomena kekuasaan pada level permukaan dari strukturkekuasaan. Padahal pemapanan dan perubahan kekuasaan tidak terbatas pada upayakontroi mekanisme teknis-struktural, tetapi tak kalah hebatnya pengendaiian terhadapwacana sosial dan kultural yang mewujud dalam konstruksi bahasa yang ditanamkansecara ideologis.Berangkat dan pemahaman di atas, Studi ini berusaha menjelaskan prosespengokohan hegemoni kekuasaan melalui konstruksi dan pengendalian wacana poiitikpada masa Orde Baru dengan memilih rentang waktu menjelang SU MPR 1998 hinggamunculnya Era Reformasi 1998. Karena itu, Studi ini berupaya menjelaskan 'bagaimanaproses konstruksi bahasa politik dalam memperkokoh hegemoni kekuasaan?Sedangkan manfaat penelilian : secara teoritis, penelitian ini, diharapkan mampumemperkaya keberagaman wawasan tentang kajian poliiik dari perspektif analisiswacana kritis (critical discourse analysis), dan secara praktis dapat memberikankonstribusi terhadap usaha memahami mekanisme penguasa dalam memperkokohhegemoninya.Analisis kajian ini lebih banyak menekankan perspektif interpretatif dalamparadigma kritik. Perspektif yang cukup memberi nuansa kritis adalah analisis wawnakritis yang dikembangkan Nomian Fairclough. Perspektif ini berusaha menemukanmakna dari suatu teks dan berusaha menjelaskan proses produksi wacana dalam konteks sosial. Interpretasi dan makna teks dan, Iebih luas, wacana menghendakikehadiran hermeneutik yang dielaborasi oleh Gadamer dan Heidegger, sebagai sebuahmetode penafsiran. Sinergi dua perspektiftersebut bisa mampu mengungkapkan maknadari permainan wacana yang implisit. Sehingga maksud-maksud terselubung punterdeteksi. Bahasa sebagai unit analisa dilihat dari kaca mata genealogis, Foucault. Darisini, bahasa tidak dilihat sekedar sebagai perkara gramatik, tetapi Iebih merupakanajang perlarungan kekuasaan. Ruang (space) tempat konflik berbagai kepentinganpolilik, kekuasaan, dan hegemoni tergelar.Pada talaran yang Iebih konseptual, studi ini menemukan wujudnya padapemikiran Antonio Gramsci Dalam memandang kekuasaan, Gramsci Iebihmengedepankan penekanan kultural-ideologis yang sekaligus, konsep ini, menandaiperpisahannya dengan konsep Manda yang economic determinant Gramscimengembangkan istilah hegemoni yang berarli konstruksi ideologi oleh pihak yangdominan untuk mencapai konsensus dari pihak yang dikuasai melalui penggunaankepemimpinan moral, intelekual dan politik yang menjelmakan diri dalam bentukmonopoli teks dan tafsirnya. Proses ke arah pencapaian dan restrukturisasi hegemoniditempuh dengan 'teknologisasi wacana'. Proses ini merupakan bagian dari stiategidominasi sosial kelompok yang dominan untuk memantapkan eksistensinya secarahegemonik lewat kontrol praktek wacana (discursive practice).Di masa kekuasaan rezim Orde Baru berlangsung, proses-proses sepertidijelaskan itu telah memgroleh peneguhan selama Iebih kurang 32 tahun. Wacanapolitik berhasil dikontrol dalam koridor negara Pancasila dengan mempropagandakankata ?pembangunan" dan ?stabilitasi". Di atas dan dengan kedua kata inilah berlangsungpengoperasian ideologi yang menyamar dalam kemasan-kemasan wacana polilik.Setiap bahasa politik yang mewujud dalam pemyataan-pernyataan elite di tingkatnegara selalu mencerminkan bias pro hegemoni negara. Argumen ?untuk kepentinganbersama' tidak Iebih dari sebuah kalimat yang sarat muatan ideologi. Tujuannya untukmerangkul keterlibatan banyak orang agar kekuasaan letap legitimate. Cara itumerupakan penggiringan kesadaran sehingga masyarakat, secara perlahan-lahanterhegemoni, dan kekuasaan tetap Iestari dalam genggaman tangan penguasa. Kecualiketika rakyat terbangun dari ketidaksadaran dan mulai menggugat berbagai hal, makabangunan kekuasaan mengalami keruntuhan. Tamatlah Orde Baru."

"Tesis yang berjudul Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan PDI Perjuangan Tahun 1999 dan 2004 merupakan sebuah kajian ilmu politik berperspektif kualitatif yang mencoba mencari jawaban bagaimana perbandingan pola rekrutmen politik calon anggota legislatif perempun PDI Perjuangan pada pemilu 1999 dan pemilu 2004 mengingat pasal 65 ayat 1, UU no. 12, tahun 2003 yang memuat aturan tentang kuota 30 % perempuan dalam pencalonan .anggota legislatif telah diberlakukan pada pemilu legislatif tahun 2004. Penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan karena isu perempuan selalu menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, termasuk kuota 30 % ini. Oleh karena itu sangat menarik untuk meneliti dinamika masyarakat Indonesia sehubungan dengan adanya kebijakan kuota 30 % ini. Kedua, penelitian ini menjadi menarik .karena mencoba meneliti fenomena dan keputusan politik pada salati satu partai politik besar yang dipimpin perempuan. Pemahaman terhadap penelitian ini dilakukan dengan melihat bagaimana pola rekrutmen yang digunakan di PDI Perjuangan, apakah mereka menggunakan pola ascriptive ataukah achievement. Pola rekrutmen politik dapat berorientasi ascriptive atau achievement. Masing-masing orientasi ini secara teoritis dapat berdiri sendiri tetapi dalam praktek dapat ditemui interaksi yang rumit diantara keduanya. Orientasi rekrutmen ascriptive terjadi bila individu-individu dipilih untuk peranan-peranan khusus karena status sosial dan keturunan mereka (ascribed status). Sedangkan kriteria dalam menentukan individu untuk memegang jabatan/peranan tertentu yang memiliki keahlian dan kemampuan tertentu, adalah rekrutmen achievement. Selain itu, tesis ini juga akan mencoba memahami kendala dan hambatan perempuan menjadi calon anggota legislatif dengan keberadaan mereka sebagai perempuan. Oleh karena itu, tesis ini menggunakan konsep dan teori tentang partai politik yang dikemukakan oleh Carl J. Friedrich, Roger H. Soltau Roger H. Soltau, Sigmund Neuman, J. A Corry dan Henry J. Abraham untuk pemahaman awal PDI Perjuangan sebagai partai politik; teori rekrutmen politik Gabriel Almond; beberapa konsep tentang keterwakilan perempuan, gender dan politik kewarganegaraan. Namun teori utamanya adalah teori dari Anne Phillips, The Politics of Presence atau politik kehadiran. Melalui wawancara mendalam terhadap anggota legislatif terpilih pada tahun 1999 dan tahun 2004 serta dua orang pengurus PDI Perjuangan di tingkat pusat (DPP), tesis ini menemukan bahwa, pola ascriptive lebih sering digunakan di PDI Perjuangan baik ketika pada pemilu 1999 maupun pemilu 2004 dan dengan menggunakan pola tertutup. Jadi implikasi teori pola rekrutmen ascriptive dapat diterapkan di sini. Pola rekrutmen tersebut berdasarkan hubungan pertemanan, persaudaraan ataupun hubungan-hubungan emosional lain yang mengakibatkan juklak (petunjuk pelaksanaan) atau aturan-aturan tentang rekrutmen dalam partai menjadi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Temuan penting dalam tesis ini adalah kepemimpinan Megawati sebagai pemimpin partai berjenis kelamin perempuan ternyata memang mempengaruhi pola rekrutmen. Pada pemilu 1999, sebelum masalah kuota 30% mencuat, atas gagasan ketua umum Megawati, maka rekrutmen calon legislatif perempuan di PDI Perjuangan diupayakan mencapai 15%. Megawati juga berkomitmen untuk memberikan "jatah" kepengurusan partai PDI Perjuangan kepada perempuan. Dari temuan ini nampak implikasi teori politik kehadiran juga terlihat dari sikap Megawati yang menganggap penting kehadiran kelompok-kelompok yang termarginalisasi untuk dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan, dalam hal ini adalah kelompok perempuan partai PDI Perjuangan. Meski demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik termasuk PDI Perjuangan belum sepenuhnya sensitif gender untuk mengedepankan kesetaraan perempuan dalam politik sehingga pola rekrutmen masih belum dilepaskan dari pola ascriptive. Perempuan yang kurang memiliki kedekatan emosional dengan pengambil kebijakan di dalam partai menjadi kesulitan untuk bersaing secara fair. Budaya patriarkhi yang masih mengakar kuat memang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya.

---

This study, entitled "Patterns of Recruitment of Female Legislative Candidates for the Democratic Party of Struggle (PD1 Perjuangan)" is a qualitative study which compares the levels of recruitment of women in 1999 and 2004 general elections, given that in 2004 new legislation had been enacted encouraging party nominations included a 30% quota for the representation of women. This study is of interest as women's issues in Indonesia are always hotly contested within the community, including the introduction of the 30% quota. It is therefore of great interest to study the dynamics within Indonesian society regarding the community reaction to the new Iegislation. ln addition, the study is of value as it attempts to look at the political decisions of one of the largest political parties in Indonesia, which is led by a woman, Megawati Soekarno Putri, This study attempted to shed light on how PDI Perjuangan carried out the recruitment of women, using the dichotomy of ascriptive recruitment or recruitment based on achievement. A pattern of political recruitment can be either of an ascriptive or achievement based orientation. Theoretically, each orientation can stand alone, however in practice, they are entwined in a complex set of inter-relationships. Ascriptive recruitment occurs when individuals are chosen for a particular role, especially in the case of their social status or background (ascribed status). In comparison, when the criteria used to determine an individuals role is based on their abilities and expertise this is achievement orientated recruitment. 1n addition, this thesis will try to explore the obstacles and constraints faced by women who chose to become legislators. Therefore, this thesis uses concepts and theories of political parties put forward by Carl J. Friedrich, Roger H. Soltau Roger H. Soltau, Sigmund Neuman, J. A Corry and Henry J. Abraham in order to gain an understanding of PDI Perjuangan as a political party; the political recrutment theory of Gabriel J. Almond; and some concepts of women' representations, gender and politics of citizenship. The main theory is from Anne Phillips, The Politics of Presence."

"Pengarusutamaan gender adalah sebuah strategi yang telah disahkan secara internasional guna mencapai kesetaraan gender yang bertujuan untuk membawa perubahan yang fundamental pada budaya organisasi dengan cara menanamkan praktek-praktek dan norma-norma kepekaan gender dalam tatanan kebijakan publik. Secara resmi Indonesia telah mengesahkan pendekatan pengarusutamaan gender pada tahun 2000, dengan dikeluarkannya lnstruksi Presiden no 9/2000. Inpres tersebut mengharuskan semua tingkat pemerintahan untuk mengarusutamakan isu gender ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program yang dibuat. Namun demikian, perwujudan suatu kebijakan formal ke dalam tindakan nyata sering kali bukan merupakan proses yang langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak yang diterima oleh pelaku, baik individual maiwun institusional, dalam pelaksanaan upaya pengarusutamaan gender di Indonesia, dan sampai pada tingkat apa upaya-upaya tersebut di atas telah mendorong terjadinya pergeseran yang berkelanjutan pada budaya dan kapasitas organisasi menuju ke pembentukan kerangka kerja yang lebih responsif terhadap isu gender. Penelitian ini menggunakan dua alur teori politik untuk mendukung analisisnya. Yang pertama adalah teori kebijakan public, khususnya studi mengenai penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Wiemar dan Vining, yang digunakan untuk meneliti kontribusi yang diberikan oleh berbagai pihak dalam suatu rangkaian kebijakan. Yang kedua adalah, studi yang menggunakan teori feminis mengenai pengarusutamaan gender, termasuk penelitian Squires, Daly dan Walby, guna memberikan pertimbangan apakah aplikasi praktis dari upaya pengarusutamaan gender di Indonesia dapat mencerminkan tujuan-tujuan teoritisnya. Metodologi penelitian kualitatif digunakan untuk mengunpulkan data, yang kemudian diperiksa dengan menggunakan analisa deskriptif. Data dikumpulkan dari dokumen administratif maupun kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan yang menjadi target dan juga berasal dari serangkaian wawancara mendalam dengan perwakilan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan lima Departemen lain yang memiliki program-program pengarusutamaan gender. Secara umum, birokrasi di Indonesia masih sangat kuat dipengaruhi oleh budaya partriakal yang memberikan prioritas utama kepada laki-laki daripada perempuan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa pelaku individual, terutama mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, adalah pihak-pihak utama yang memiliki peranan penting dalam mendorong pelaksanaan upaya pengarusutamaan gender dan memerangi budaya patriarkal tersebut di atas. Ketergantungan kepada individu dan bukan kepada mekanisme lembaga ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa lembaga pemerintah yang relevan dalam hal ini tidak memiliki cukup kekuasaan, kepemimpinan dan kapasitas teknis untuk mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Dengan demikian lembaga-lembaga pemerintah ini sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh individu utama dalam menggerakkan program-program pengarusutamaan gender di masing-masing departemen. Namun demikian, jika prakarsa dari individu-individu tersebut tidak diwujudkan dalam pengetahuan dan praktek lembaga, maka program-program yang dibuat tidak akan berkelanjutan karena tidak ada pengembangan kapasitas Iembaga secara substansial. Hasil penelitian juga menegaskan posisi Daly yang menyatakan bahwa ada disparitas pada pelaksanaan praktek pengarusutamaan gender dengan tujuan teoritis dan tujuannya, khususnya dalam hal janji akan adanya perubahan struktural. Hal ini bisa disebabkan oleh tiga alasan utama. Yang pertama adalah tanggungjawab upaya pengarusutamaan gender di Indonesia biasanya 'berada di tangan"divisi perempuan' yang telah ada, yang dengan demikian dapat berarti bahwa mereka masih tetap terpinggirkan posisinya di dalam Departemen itu sendiri. Isu gender belum menjadi isu yang lintas sektoral. Yang kedua, dengan mengadopsi model penerapan birokrasi yang maju, upaya pengarusutamaan gender cenderung untuk dimasukkan ke dalam budaya administratif yang telah ada, yang berarti bahwa isu gender belum terintegrasi ke dalam kebijakan utama. Isu gender hanya ditambahkan sebagai permasalahan tambahan. Dan akahirnya, penelitian ini menemukan bahwa ada kecenderungan untuk memisahkan upaya pengarusutamaan gender dari wacana gender dan kesetaraan, yang dengan demikian hal tersebut akan menjauhkPengarusutamaan gender adalah sebuah strategi yang telah disahkan secara internasional guna mencapai kesetaraan gender yang bertujuan untuk membawa perubahan yang fundamental pada budaya organisasi dengan cara menanamkan praktek-praktek dan norma-norma kepekaan gender dalam tatanan kebijakan publik. Secara resmi Indonesia telah mengesahkan pendekatan pengarusutamaan gender pada tahun 2000, dengan dikeluarkannya lnstruksi Presiden no 9/2000. Inpres tersebut mengharuskan semua tingkat pemerintahan untuk mengarusutamakan isu gender ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program yang dibuat. Namun demikian, perwujudan suatu kebijakan formal ke dalam tindakan nyata sering kali bukan merupakan proses yang langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak yang diterima oleh pelaku, baik individual maiwun institusional, dalam pelaksanaan upaya pengarusutamaan gender di Indonesia, dan sampai pada tingkat apa upaya-upaya tersebut di atas telah mendorong terjadinya pergeseran yang berkelanjutan pada budaya dan kapasitas organisasi menuju ke pembentukan kerangka kerja yang lebih responsif terhadap isu gender. Penelitian ini menggunakan dua alur teori politik untuk mendukung analisisnya. Yang pertama adalah teori kebijakan public, khususnya studi mengenai penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Wiemar dan Vining, yang digunakan untuk meneliti kontribusi yang diberikan oleh berbagai pihak dalam suatu rangkaian kebijakan. Yang kedua adalah, studi yang menggunakan teori feminis mengenai pengarusutamaan gender, termasuk penelitian Squires, Daly dan Walby, guna memberikan pertimbangan apakah aplikasi praktis dari upaya pengarusutamaan gender di Indonesia dapat mencerminkan tujuan-tujuan teoritisnya. Metodologi penelitian kualitatif digunakan untuk mengunpulkan data, yang kemudian diperiksa dengan menggunakan analisa deskriptif. Data dikumpulkan dari dokumen administratif maupun kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan yang menjadi target dan juga berasal dari serangkaian wawancara mendalam dengan perwakilan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan lima Departemen lain yang memiliki program-program pengarusutamaan gender. Secara umum, birokrasi di Indonesia masih sangat kuat dipengaruhi oleh budaya partriakal yang memberikan prioritas utama kepada laki-laki daripada perempuan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa pelaku individual, terutama mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, adalah pihak-pihak utama yang memiliki peranan penting dalam mendorong pelaksanaan upaya pengarusutamaan gender dan memerangi budaya patriarkal tersebut di atas. Ketergantungan kepada individu dan bukan kepada mekanisme lembaga ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa lembaga pemerintah yang relevan dalam hal ini tidak memiliki cukup kekuasaan, kepemimpinan dan kapasitas teknis untuk mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Dengan demikian lembaga-lembaga pemerintah ini sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh individu utama dalam menggerakkan program-program pengarusutamaan gender di masing-masing departemen. Namun demikian, jika prakarsa dari individu-individu tersebut tidak diwujudkan dalam pengetahuan dan praktek lembaga, maka program-program yang dibuat tidak akan berkelanjutan karena tidak ada pengembangan kapasitas Iembaga secara substansial. Hasil penelitian juga menegaskan posisi Daly yang menyatakan bahwa ada disparitas pada pelaksanaan praktek pengarusutamaan gender dengan tujuan teoritis dan tujuannya, khususnya dalam hal janji akan adanya perubahan struktural. Hal ini bisa disebabkan oleh tiga alasan utama. Yang pertama adalah tanggungjawab upaya pengarusutamaan gender di Indonesia biasanya 'berada di tangan"divisi perempuan' yang telah ada, yang dengan demikian dapat berarti bahwa mereka masih tetap terpinggirkan posisinya di dalam Departemen itu sendiri. Isu gender belum menjadi isu yang lintas sektoral. Yang kedua, dengan mengadopsi model penerapan birokrasi yang maju, upaya pengarusutamaan gender cenderung untuk dimasukkan ke dalam budaya administratif yang telah ada, yang berarti bahwa isu gender belum terintegrasi ke dalam kebijakan utama. Isu gender hanya ditambahkan sebagai permasalahan tambahan. Dan akahirnya, penelitian ini menemukan bahwa ada kecenderungan untuk memisahkan upaya pengarusutamaan gender dari wacana gender dan kesetaraan, yang dengan demikian hal tersebut akan menjauhkan upaya pengarusutamaan gender dari ketidaksetaraan gender yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Di dalam sistem birokrasi lndonesia, ada sistem kontradiksi gender yang terjadi. Biasanya para staff, baik laki-laki maupun perempuan, menyatakan bahwa lembaga cukup terbuka untuk inisiatif-inisiatif kebijakan yang responsif terhadap isu gender, namun pada saat yang sama para staff ini menolak bahwa telah terjadi ketidaksetaraan gender atau bahwa mereka memerlukan tindakan khusus untuk memperbaiki ketidaksetaraan ini. Pernyataan para staff ini mengingkari tujuan utama dari upaya pengarusutamaan gender guna mencapai perubahan kelembagaan yang fundamental.an upaya pengarusutamaan gender dari ketidaksetaraan gender yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Di dalam sistem birokrasi lndonesia, ada sistem kontradiksi gender yang terjadi. Biasanya para staff, baik laki-laki maupun perempuan, menyatakan bahwa lembaga cukup terbuka untuk inisiatif-inisiatif kebijakan yang responsif terhadap isu gender, namun pada saat yang sama para staff ini menolak bahwa telah terjadi ketidaksetaraan gender atau bahwa mereka memerlukan tindakan khusus untuk memperbaiki ketidaksetaraan ini. Pernyataan para staff ini mengingkari tujuan utama dari upaya pengarusutamaan gender guna mencapai perubahan kelembagaan yang fundamental."

"Negara demokrasi memberikan kesempatan bagi rakyatnya untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Salah satu bentuknya adalah partisipasi warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih. Akan tetapi karena keterbatasan peneliti, fokus penelitian dibatasi pada perilaku dalam menjatuhkan pilihan dalam Pemilu 1992 di Riau. Permasalahan ini menarik bagi peneliti, karena ada variasi keberhasilan OPP dalam menarik dukungan pemilih baik antar waktu pemilu maupun antar daerah di Riau. Realitas tersebut menimbulkan pertanyaan Mengapa pemilih menjatuhkan pilihannya pada OPP tertentu dalam Pemilu 1992". Untuk menjawab pertanyaan-pertaanyaan di atas ada beberapa teori perilaku pemilih yang digunakan dalam penelitian yaitu : (a) Teori Sosio Psikologis yang berkaitan dertgan faktor-faktor kejiwaan dan perasaan pemilih, disebut dengan identifikasi kepartaian, (b) Teori Sosiulogis yang berkaitan dengan faktor rasio (akal sehat) pemilih atas dasar informasi dan pemahaman mereka atas isyu-isyu kampanye dan calon-calon anggota legislatif, disebut sebagai orientasi pemilih terhadap isyu dan calon, (c) Teori negara yang berkaitan dengan faktor peranan birokrasi dalam kehidupan politik suatu negara, khususnya dalam memobilisasi massa agar mendukung OPP tertentu dalam Pemilu. Pengumpulan data primer dilakukan di dua desa sampel, yaitu desa Air Tiris dan Kelurahan Kijang yang ditentukan secara "purposive sampling" atas dasar pertimbangan (a) Kondisi budaya masyarakat, (b) Kondisi ekonomi, (c) Kondisi sosial. Di masing-masing desa sampel dipilih responden secara random 60 orang dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 1992. Berdasarkan temuan-temuan penelitian yang diuraikan di bab empat dan lima membenarkan asumsi-asumsi dan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih diketahui bahwa faktor peranan birokrasi dapat dikatakan tinggi, yakni antara 70-90% pemilih menjatuhkan pilihannya karena pertimbangan himbauan aparat birokrasi. "

"ABSTRAKMemasuki masa orde baru yang juga merupakan awal pelaksanaan Pelita I, pemerintah Indonesia berada dalam kendali militer (ABRI) dengan menjalankan peranan dan fungsi sosial politiknya di samping melaksanakan fungsi pertahanan keamanan, dua fungsi yang dimiliki ABRI ini lazim disebut dengan Dwi Fungsi ABRI. Fungsi sosial politik ABRI dilaksanakan dengan cara menempatkan personilnya untuk menduduki jabatan di lembaga - lembaga non pertahanan keamanan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, tugas ini disebut dengan kekaryaan.
Sampai dengan Pelita V ini, ABRI masih tetap dominan dalam jabatan-jabatan strategi di pemerintahan. Demikian juga halnya dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang. Keberadaan ABRI sebagai pimpinan di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang pada Pelita V, mampu mewujudkan keberhasilan pembangunan yang cukup memuaskan. Keberhasilan pembangunan tersebut meliputi pembangunan bidang kesehatan, perumahan rakyat, pendidikan dan pembangunan gizi masyarakat.
Keberhasilan yang sudah dicapai ini, merupakan salah satu bukti bahwa kepemimpinan ABRI melalui pelaksanaan kekaryaan mampu memimpin organisasi, mampu memberikan motivasi kepada masyarakat, mampu mewujudkan aparat yang bersih dan bertanggung jawab, serta mampu melaksanakan komunikasi sosial yang pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan kesejahteraan sosial di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
Dalam penelitian ini masalah kekaryaan ABRI menjadi sorotan umum. Dan yang dimaksud dengan pelaksanaan kekaryaan ABRI dalam penelitian ini dibatasi dengan kepemimpinan Walikotamadya Semarang Soetrisno Soeharto, sedangkan keberhasilan pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan kesejahteraan sosial, meliputi pembangunan bidang kesehatan, pembangunan bidang perumahan rakyat, pembangunan bidang pendidikan dan pembangunan gizi masyarakat.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Pertama, dilakukan studi literatur terhadap teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian ini, yang meliputi : teori pembangunan politik, teori pembangunan nasional, teori pembangunan kesejahteraan sosial, dan didukung oleh petunjuk pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI. Kedua : melakukan analisis data dari hasil temuan di lapangan, baik data tertulis maupun data yang berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah ketiga : adalah merumuskan kesimpulan hasil penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kekaryaan ABRI berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
"

"ABSTRAKLembaga perwakilan rakyat pada umumnya memiliki empat fungsi utama: pertama adalah fungsi legislasi atau pembuatan peraturan (legislature of law-making function), kedua adalah fungsi perwakilan (representative function), ketiga adalah fungsi kontrol (control function), dan keempat adalah fungsi rekrutmen (recruitment or electoral college function).
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 1992-1997 juga memiliki keempat fungsi tersebut. Penelitian ini memfokuskan fungsi DPR RI periode 1992-1997 sebagai lembaga perwakilan (representative function).Pokok masalah penelitian ini adalah ke arah mana orientasi politik anggota DPR RI periode 1992-1997 ditujukan. Orientasi politik inilah yang akan menentukan tipe perwakilan politik anggota DPR RI periode 1992-1997.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perwakilan politik, dimana teori perwakilan politik Malcolm E. Jewell yang menjadi dasar penelitian ini.
Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sampel diambil secara proporsional berdasarkan fraksi. Ada 46 responden yang menjadi sampel penelitian: Fraksi Karya Pembangunan 28 responden, Fraksi Persatuan Pembangunan 28 responden, dan Fraksi Demokrasi Indonesia 9 responden.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara asal organisasi sosial politik (yang tergabung dalam fraksi) dengan orientasi mereka terhadap eksekutif. Anggota DPR RI Fraksi karya Pembangunan lebih berorientasi eksekutif, dibanding anggota DPR RI dari Fraksi Persatuan Pembangunan maupun Fraksi Demokrasi Indonesia. "

"Tesis ini mengangkat masalah maraknya kasus unjuk rasa para pekerja pabrik di kawasan industri Tangerang. Pembahasan aksi unjuk rasa para pekerja pabrik tersebut di analisa dengan pendekatan ilmu Politik. Melalui metode kwantitatif, penelitian ini mencoba mengukur tingkat pengetahuan dan kesadaran para pekerja pabrik dengan menggunakan konsep Budaya Politik dari Rossenbaum dan Partisipasi Politik dari Sammuel Huntington. Permasalahan yang diangkat adakah seberapa tinggi tingkat pengetahuan dan kesadaran politik (Budaya Politik) para pekerja pabrik khususnya yang berkaitan dengan kepentingan mereka sebagai pekerja; seberapa tinggi tingkat partisipasi politik pekerja khususnya dalam kasus unjuk rasa; adakah hubungan antara tingkat Budaya Politik dengan tingkat Partisipasi Politik tersebut. Dari hail penelitian di lapangan maka dapat diketahui ternyata pengetahuan dan kesadaran para pekerja pabrik yang terlibat aktif dalam aksi unjuk rasa di lingkungan pabrik ditempat mereka bekerja ternyata adalah para pekerja yang memiliki tingkat pengetahuan dan keaadaran politik yang tinggi dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pekerja pabrik. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah para pekerja yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam arti mereka terlibat dalam rangkaian aksi unjuk rasa dari mulai menyebarkan issue, mengajak dan menghimbau sesama rekan pekerja, mengadakan rapat pertemuan; memberi bantuan dana maupun pemikiran, sampai pada aksi unjuk rasa itu sendiri. Mereka yang aktif tersebut diikuti dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran politik yang tinggi dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan pekerja seperti pahamnya mereka mengenai besarnya tingkat upah dan berbagai insentif lainnya, Cara menyalurkan aspirasi mereka termasuk menempuh cara nonkonvensional ketika mereka mengalami jalan buntu dalam menempuh jalur formal. Dari pengujian statistik diketahui terdapat hubungan yang kuat den signifikan antara tingkat Budaya Politik dengan tingkat Partisipasi Politik sebesar 0,99. Hal ini bermakna semakin tinggi tingkat Budaya Politik maka semakin tinggi pula tingkat Partisipasi Politiknya. Atau semakin baik kesadaran dan pengetahuan pekerja pabrik mengenai hakhaknya maka semakin aktif mereka dalam menuntut hak-hak baik dengan cara konvensional maupun non konvensional. "

"Penelitian ini bertolak dari keinginan untuk mengetahui tinggi rendahnya potensi konflik politik (PKP) kepartaian dalam masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Masalah ini relevan dan menarik untuk diteliti. Sebab dalam perjalanan kehidupan politik masyarakatnya telah terjadi konflik dan segmentasi palitik secara tajam, yang berakar dari pertentangan ideologi politik. Pendapat Geertz, konflik tersebut semakin dipertajam oleh perhimpitannya dengan polarisasi dan primordialisme regionalisme, agama, dan etnis. Akibatnya konflik politik tidak hanya terjadi di lapisan alit partai, tetapi juga merebak dan memancing emosional ideoloqis dan primordialisme masyarakat. Namun demikian, sekarang sistem kepartaian telah jauh berbeda dan semakin integratif. Persepsi dan sikap politik masyarakat pun diasumsikan demikian, khususnya dengan adanya penyeragaman ideologi politik (azas tunggal Pancasila) dan fusi partai. Tapi apakah dengan reformasi sistem kepartaian tersebut juga berarti tereliminirnya PKP dalam masyarakat masyarakat Kecamatan VII Kato Sungai Sarik ?Penelitian ini utamanya menggunakan metode kuantitatit, dan dilengkapi dengan metode kualitatif, serta dengan teori konflik politik. Sedangkan untuk pengumpulan data digunakan tehnik kuesioner, wawancara, dan pengamatan. Dengan menggunakan pokok-pokok metodologi tersebut, temuan penelitian ini membuktikan bahwa KP kepartaian dalam masyarakat tersebut cenderung "rendah tetapi berarti". Temuan ini memproyeksikan: 1) Lemahnya pertentangan ideologi politik, 2) Lemahnya sikap dan loyalitas politik primordialisme agama dan etnik, dan 3) Lemahnya segmentasi politik dalam masyarakat.Dari faktor-faktor yang diasumsi mempengaruhi lemahnya PKP kepartaian terbukti: 1]. Penyeragaman ideologi politik (aaas tunggal Pancasila) bagi semua orpol --yang dari akomodasi masyarakat ternyata tinggi -- terbukti berpengaruh kuat terhadap lemahnya PKP kapartaian. 2].Dari faktor jumlah (pluralisme) partai politik, dapat dikatakan tidak menunjukkan adanya hubungan dengan PKP. 3]. Faktor kesadaran primordial "murni" (agama dan etnis) yang ternyata tinggi justru terbukti memperlemah PKP kepartaian. 4] . Dari faktor pembelahan adat-agama dan Islam Tarekat-Islam Modernis ternyata memiliki hubungan yang positif -- namun lemah-- dengan rendahnya PKP kepartaian masyarakat.Penyebab dari tidak ada atau lemahnya hubungan antara fusi partai dan kesadaran primordial "murni" (agama dan etnis) dengan PKP kepartaian di atas adalah: 1] Sikap politik masyarakat cenderung kuat realistis dan pragmatis, 2] Sistem ideologi politik yang tidak memberi peluang bagi tumbuhnya primordialisme agama dan etnik, 3] Sistem kepartaian yang melemahkan posisi dan kompetisi partai politik, baik melalui kebijakan fusi partai maupun deorpolisasi, 4] Tingginya homogenitas agama dan etnik, sehingga melemahkan potensi polarisasi primordial internal masyarakat."

"Tingkah laku pemilih merupakan salah satu aspek tingkah laku politik yang khusus membicarakan tingkah laku individual warga negara dalam hubungannya dengan pemilihan umum. Pembahasan itu menyangkut beragam hal terutama alasan seseorang untuk dan untuk tidak ikut memilih, serta faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang di dalam menentukan pilihan kepartaiannya. Selama lima kali pelaksanaan pemilihan umum selama pemerintah Orde Baru kelihatan bahwa Golkar keluar sebagai pemenang dominan di Pematang Siantar. Dukungan masa pemilih terhadap orsospol ini untuk setiap kali pelaksanaan pemilihan umum senantiasa lebih dari 60 %. Keadaan ini dianggap suatu hal yang menarik, faktor apa yang menyebabkan sehingga masyarakat lebih banyak yang mendukung Golkar itu. Karena sebelum pemilihan Orde Baru dapat dilihat betapa kuatnya dukungan yang diterima oleh partai politik. Di samping itu juga masih banyak anggota masyarakat yang tetap menyatakan dukungannya pada partai politik. Jawaban terhadap pertanyaan hal-hal yang mempengaruhi tingkah laku pemilihan ada 4 faktor: Identifikasi partai, mobilisasi pemerintah, status social ekonomi, dan faktor loyalitas kesukuan. Identifikasi merupakan faktor utama di dalam menentukan pilihan. Mereka yang identifikasinya kuat kepada salah satu orsospol sudah dapat dipastikan akan menjatuhkan pilihannya kepada orsospol itu pada waktu pelaksanaan pemilihan umum. Mobilisasi pemerintah merupakan suatu bentuk pendekatan yang tidak lazim yang dikenal dalam pembahasan tingkah laku pemilih. Namun demikin di negara-negara yang birokrasi pemerintahnya sangat kuat (Bureaucratic Polity) seperti Indonesia diperkirakan bahwa peran pemerintah dalam mempengaruhi tingkah laku pemilih juga adalah kuat. Sebagaimana terlihat dalam penelitian ini bahwa peran yang dimainkan oleh pemerintah dalam mempengaruhi pilihan kepartaian adalah kuat. Status sosial ekonomi yang mengacu kepada tiga indikator yakni pendidikan, pekerjaan dan penghasilan erat berkaitan dengan tingkah laku pemilih itu. Ada keterkaitan antara tingkat status sosial ekonomi tertentu dengan masalah pilihan kepartaian. Alasan utama dalam perbedaan pilihan itu berdasarkan pada kaitan ini adalah persoalan keinginan dan ketidakinginan mempertahankan status quo. Mereka yang status sosial ekonominya tinggi berupaya untuk mendukung orsospol pemerintah dengan harapan agar status mereka dapat tetap bertahan dan penikmatan akan status itu ekonominya rendah berharap terjadinya perubahan dengan berupaya memberi dukungan kepada partai yang memerintah. Variabel terakhir yakni faktor kesukuan secara umum sudah kurang kuat pengaruhnya dalam mempengaruhi pilihan kepartaian. Tidak begitu tegas lagi pendapat yang menyatakan bahwa di Indonesia partai politik merupakan wakil dari kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Terutama Golkar kelihatan tidak terkait dengan suku dan aliran yang terdapat di masyarakat. Golkar ini sudah berhasil dalam mengakomodasi seluruh aliran dan kelompok yang ada.dalam masyarakat. Sementara untuk partai politik keterkaitan antara loyalitas kesukuan dengan pilihan kepartaian masih terasa."

"ABSTRAKPenelitian mengenai proses pembuatan keputusan desa di dalam proyek pembangunan swadaya masyarakat desa ini, bertujuan untuk menjawab pelbagai pertanyaan penelitian, yaitu (1)bagaimanakah peranan pejabat tingkat atas desa, pemimpin formal desa, pemimpin informal, dan warga desa biasa di dalam proses tersebut (2)bagaimanakah tahapan (prosedur) pembuatan keputusan desa, dan (3)lembaga desa apa saja yang terlibat di dalam proses tersebut. Dua kasus proyek pembangunan swadaya masyarakat desa yang dipilih, yaitu proyek bendungan Kali Pakijangan dan proyek jalan desa, merupakan unit analisis yang digunakan untuk menjawab pelbagai pertanyaan penelitian di atas. Berdasarkan hasil penelitian terhadap dua kasus tersebut, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut. Peranan pejabat tingkat atas desa ternyata sangat kecil. Camat sama sekali tidak memiliki keterlibatan di dalam tahapan-tahapan pembuatan keputusan desa, kecuali hanya selalu mewakilkan kepada Mantri Polisi. Dilihat dari aktivitas dan isi pembicaraannya, peranan pejabat kecamatan ini tidak lebih sebagai pemberi sambutan awal rapat tanpa sedikitpun terlibat di dalam pembahasan materi rapat. Peranan kepada desa ternyata cukup besar karena secara aktif turut terlibat di dalam keseluruhan tahapan pengesahan (legitimation), yaitu pelbagai jenis pembicaraan baik informal maupun formal yang menuju kepada penetapan suatu usulan proyek pembangunan swadaya masyarakat menjadi sebuah keputusan desa. Peranan para pemimpin informal ternyata sangat besar. Secara aktif mereka terlibat dari tahapan prakarsa (initiation) sampai kepada tahapan pengesahan (legitimation). Selain prakarsa proyek selalu berasal dari mereka, para pemimpin informal ini juga melakukan pelbagai kontak pribadi dan aktif terlibat di dalam semua jenis pembicaraan hingga keputusan desa pada akhirnya ditetapkan. Keterlibatan warga desa biasa ternyata hanya terbatas pada tahap pembicaraan informal, yaitu berupa kontak-kontak pribadi di antara mereka sendiri dan di dalam pertemuan kelompok-kelompok jamiyahan. Hal ini disebabkan aleh aturan tata tertib lembaga-lembaga desa yang tidak memungkinkan warga desa biasa untuk terlibat di dalam pertemuan-pertemuan formal LKMD maupun LMD. Keikutsertaan dan aktivitas warga desa di dalam kegiatan-kegiatan tersebut sangat tinggi. Hal ini dilihat baik dari inisiatif untuk mengemukakan pendapat, tanggapan, usulan, maupun kehadiran mereka. Secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa peranan paling besar di dalam proses pembuatan keputusan desa mengenai proyek pembangunan swadaya masyarakat berasal dari para pemimpin informal. Sedangkan prosedur pembuatan keputusan desa terentang mulai dari tahapan prakarsa (initiation) sampai kepada tahapan pengesahan (legitimation) dimana di dalamnya terlibat pelbagai lembaga desa, seperti LKMD, LMD, maupun kelompok-kelompok jamiyahan yang tersebar di seluruh wilayah desa. "