Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kerjasama pihak pemerintah Indonesia dengan pihak pemerintah Amerika Serikat dalam bidang penelitian biomolekul terwujud dalarn ketjasarna Narnru-2. Laboratorium penelitian bidang medis ini masuk dalarn kategori BSL 3 (Biosafety Level 3) yang artinya laboratorium ini agen-agen yang dite6ti dapat mengakibatkan potensi terkena penyakit berbahaya. Dalarn perkembangannya peneli!ian oleb pibak Narnru-2 yang beranggotakan staf peneliti dari Indonesia dan yang dari Amerika Serikat diwakili pihak militer dan peneliti (yang mempunyai hak kekebalan diplomatik), diduga tidak hanya melal,:ukan kegiatan penelitian narnun ada indikasi vaksin yang diteliti dijadikan senjata biologi. Kecurigaan ini disebabkan oleh beberapa hal, contohnya : staf peneliti dari Amerika Serikat mempunyai hak kekebalan diplomatik (hal ini memudahkan mereka untuk membawa keluar masuk barang tanpa adanya pemeriksaan dan bebas bea cukai), tidak transparannya penelitian yang dilakukan baik pada saat pengiriman, penelitian maupun hnsilnya, naiknya status Namru-2 dari detasemen menjadi komando (hal ini semakin menyulitkan pihak pemerintah Indonesia untuk mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh Namru-2), penetapan kategori Namru dalarn BSL 3 ( bila ada kebocoran kuman di lahocatorium tersebut malca pemeriksa internasionai berhak untuk memeriksa selrnub wilayah Indcnesia dengan radins 500 km, dalam radius ini bampir semua wilayah dari Jakarta, Jawa Tengah, dan dan Jawa Barat akan diperiksa semua termasuk area vital dan penting) Dengan kecurigaan tersebut maka dikhawatirkan akan adacya ancaman terhadap ......Governmental Cooperation side of Indonesia with governmental side of United States in the field of research of fonn biomolekul in cooperation of Namru-2. Laboratory research of this medical area eoter in category ofBSL 3 ( Biosafety Level 3) with the meaning this laboratory of accurate agents can result potency hit malignancy. In its growth of research by side of Narnru-2 which is have Indonesian researcher staff member to and which from United States deputized by military side and researcher ( having diplomatic immunity rights), anticipated do not only activity of research but there vaccine indication which is accurate to be made biological weapon. This suspicion because of several things, the example : researcher staff of United States have diplomatic immunity rights ( this matter facilitate them to bring exit enter goods without existence of duty postfroe and inspection), is not transparent by research him goodness at the time of delivery, research and also result him, go up status him ofNarnru-2 of detachment become commando (this matter progressively complicate governmental side of Indonesia to control activity by Namru-2), stipulating of category ofNamru in BSL 3 if any leakage of germ in the laboratory hence international examiner is entitled to check eotire'all Indonesia region with radius 500 km, in this radius most of all region ofJakarta, Central Java, and and West Java will be checked all in important and vital area). With the suspicion hence felt concerned about there will be of threat to defence of national health area. Because defence of national one of [the] element the core important SDM ( Human Resource), hence if buman being as the especial

Abstrak :
Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna, selain sebuah gerakan keagamaan juga merupakan sebuah gerakan politik, di satu sisi pemikirannya ini dianggap membawa perbaikan terhadap moral dan keberagamaan, tetapi di sisi lain secara politik gerakan ini cendrung mendapat stiqma negatif , sebagian kalangan menganggap bahwa pemikirannya merupakan salah satu pemikiran frndamentalis, pemikiran yang identik dengan radikalisme, ekstrimisme, fanatisme bahkan terorisme, di Mesir, tempat kelompok ini didirikan dalam pergerakannya bercita-cita menegakkan syariat dan hukum Islam, gerakan trans nasional ini mengusung tdeologi Islam, di Indonesia, sebagian kalangan mengangeep pemikiran politik ini berbahaya bagi ideologi Pancasila serta pada saainya akan menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI. Berdasarkan permasalahan diatas tesis ini membahas tentang ancaman pemikiran infiltrast pemikiran politik Icwanut Muslimin terbadan sistem pemerintahen Indonesia yang merupakan tela’ahan terhadap pemikiran politik Hasan al-Banna, agar dapat menjelaskan dan mepgungkapkan secara mendalam tentang pemikiran konsep dan paham dan tentang sistem pemerintahan negara. Di metode anelitis deskriptif yang sumber-sumber datanya ditela’ah melalui penelitian kepustakaan dengan diklasiftkasikan kepada jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa pemikiran politik Hasan al-Banna banyak berakar dari menanggapi kondisi sosial masyarakat Mesir pada waktu itu, terutama pendudukan Ingeris di Mesir dan pemikiran tokoh-tokoh pembaharu Islam sebelumnya, hal inilah yang menjadi salah satu faktor lahirnya Ikhwanul Muslimin yang terkesan militan dan radikal, yang bertujuan mengembalikan masyarakat Mesir kepada ajaran Islam yang mumi. Menurut Hasan al-Banna Islam merupakan agama yang universal, ajarannya mencakup semua aspek kehidupan. Islam adalah negara, ekonomi, politik, hukum dan lainya. Sistem demokrasi didukungnya dalam menentukan sistem pemerintahan, pendapatnya bahwa Islam tidak menentukan sistem tertentu yang harus dipilih oleh umat Islam, islam membebaskan umainya untuk memilih sistem pemerintahannya sendiri asalkan menerapkan dan memperjuangkan syari‘at Islam. Baginya ada tiga pilar yang menjadi penopang pemerintahan Islam, yakni rasa tanggung jawab pemerintah, kesatuan masyarakat dan menghargai aspirasi rakyat. Pemerintahan merupakan salah satu dari pilar agama, sehingga keduanya saling berhubungan. Agama memerlukan pemerintahan sebagai lahan penerapan ajaranajarannya dan memanfaatkan kekuasaan negara untuk memperjuangkan agama. Sedangkan pemerintahan memerlukan agama sebagai ideologinya dan mewarnai kehidupan dalam suatu negara. ......Movement of the Muslim Brotherhood founded by Hasan al-Banna, other than a religious movement is also a political movement, at one side of this movement is considered to briag improvements to the moral and the diversity, but on the other side of the political movement tends to have negative stiqma, some circles consider that this movement is one of the fundamentalist movement, a movement synonymous with radicalism, extremism, fanaticism and even terrorism, in Egypt, where the movement was founded in the movement aspires to enforce the Shari'a and Islamic law, transnational movement was carrying the ideology of Islam, in Indonesia, some circles considered a dangerous ideclogy of this movement for the ideology of Pancasila, and in time will become a threat to the integrity of NKRE. Based on this thesis discusses issues concemming the Muslim view Ikwanul movemeni against the state goverment system that is tela’ahan to the political thought of Hasan al-Banna, in order to explain and express in depth about the concepts, understanding and views about the system of sfate government. In doing this research, the author uses descriptive analytical method, qualitative approach to data sources through library research ditela'ah with diklasiftkasikan to the type of file, ie primary and secondary file. In this research the author discovered that the political thought of Hasan al-Banna was a lot of roots in Egyptian society responded to the social conditions at the time, especially the British occupation of Egypt and the thought leaders of Isiamic reformer before, this is what became one of the factors which the birth of the Muslim Brotherhood movement impressed the militant and radical, which © aims to restore the Egyptian society to the pure teachings of Islam, in accordance with Quran and Hadith. according to Hasan al-Banna, Islam is a universal religion, teachings cover all aspects of life. Islam is the state, economic, political, fegal and others. Supports the democratic system in determining the system of government, his view that Islam does not specify a particular system should be elected by Muslims, Islam frees people to choose their own government system and fight for as long as applying Islamic shari‘ah. For him there are three pillars to support the Islamic government, namely a sense of responsibility of the government, the unity of society and appreciate the people's aspirations. Government was one of the pillars of religion, so both are interconnected, Religion requires government as a commercial application of his teachings and using state power to fight for religion. While the government requires religion as ideology and the color of life in a country.

Abstrak :
Tugas akhir ini membahas mengenai pola relasi antara negara dan oposisi non-sistemik dari perseteruan politik yang terjadi di Rusia dalam kurun waktu 2017 hingga 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Teori contentious politics yang dipadu dengan model sumbu motivasi dan perilaku menjadi alat analisis penelitian ini yang mencoba mengkaji bagaimana perseteruan politik yang terjadi di Rusia pada tahun 2017 hingga 2019 membentuk pola relasi antara negara dan oposisi non-sistemik. Melalui pendekatan Synthetic Political Opportunity Theory (SPOT) yang berada dalam teori contentious politics, penelitian ini mengkaji secara mendalam masing-masing kekuatan negara dan oposisi nonsistemik yang diidentifikasi memiliki pengaruh dengan berlangsungnya perseteruan politik yang terjadi dan penggunaan model sumbu motivasi dan perilaku untuk mengidentifikasi pola relasi negara dan oposisi non-sistemik dari perseteruan politik tersebut. ......This paper discusses about the pattern of relations between state and nonsystemic opposition through the contentious politics that occurred in Russia in the period 2017 to 2019. This study uses qualitative methods. With the help of the broadened contentious politics theory that include motivational and behavioral axes, this research examines how the political dispute that occurred in Russia in 2017 to 2019 made patterns of relations between countries and non-systemic opposition. Through the approach of Synthetic Political Opportunity Theory (SPOT) which is in accordance with the contentious politics theory, this study examines thoroughly each power that state and non-systemic opposition had that predispose the occurrence of the dispute and the inclusion of behavioral and motivasional axes gives allows the researcher to examine and identify the relationship pattern between state and nonsystemic opposition.

Abstrak :
Tugas akhir ini membahas mengenai pola relasi antara negara dan oposisi non-sistemik dari perseteruan politik yang terjadi di Rusia dalam kurun waktu 2017 hingga 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Teori contentious politics yang dipadu dengan model sumbu motivasi dan perilaku menjadi alat analisis penelitian ini yang mencoba mengkaji bagaimana perseteruan politik yang terjadi di Rusia pada tahun 2017 hingga 2019 membentuk pola relasi antara negara dan oposisi non-sistemik. Melalui pendekatan Synthetic Political Opportunity Theory (SPOT) yang berada dalam teori contentious politics, penelitian ini mengkaji secara mendalam masing-masing kekuatan negara dan oposisi non-sistemik yang diidentifikasi memiliki pengaruh dengan berlangsungnya perseteruan politik yang terjadi dan penggunaan model sumbu motivasi dan perilaku untuk mengidentifikasi pola relasi negara dan oposisi non-sistemik dari perseteruan politik tersebut. ......This paper discusses about the pattern of relations between state and non-systemic opposition through the contentious politics that occurred in Russia in the period 2017 to 2019. This study uses qualitative methods. With the help of the broadened contentious politics theory that include motivational and behavioral axes, this research examines how the political dispute that occurred in Russia in 2017 to 2019 made patterns of relations between countries and non-systemic opposition. Through the approach of Synthetic Political Opportunity Theory (SPOT) which is in accordance with the contentious politics theory, this study examines thoroughly each power that state and non-systemic opposition had that predispose the occurrence of the dispute and the inclusion of behavioral and motivasional axes gives allows the researcher to examine and identify the relationship pattern between state and non-systemic opposition.