Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak lama, korupsi telah menyerang kehidupan negera dan terus menyebar ke berbagai bidang. Untuk itu perlu penegakan hukum yang tegas dan dapat memberantas kejahatan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pemiskinan koruptor sebagai langkah alternatif dalam penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dari penelitian ini berasal dari buku-buku serta berita di media. Data-data tersebut kemudian dianalisa untuk melihat upaya pemiskinan koruptor dalam penegakan hukum kasus korupsi. Dari penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi belum tegas dan masih lemah dalam menangani kejahatan ini. Pemiskinan koruptor dapat menjadi solusi yang baik dan menguntukan bagi negara.

---

For a long time, corruption has attacked the life of state and was spreading to multiple area. To extirpate this crime needs a strict law enforcement. The purpose of this research are to explain about corruptor impoverishment as an alternative law enforcement towards the corruption case in Indonesia. This research is using qualitative approach with collected data from books and news in mass media. The data is analized to see the effort of the impoverishment corruptor as an effort of law enforcement towards corruption in Indonesia. The result from this research showed that law enforcement in Indonesia is still not strict and weak in handling corruption. Impoverishment corruptor can become a good solution and benefit the state."

"Penelitian Kemasyarakatan sebagai salah satu persyaratan administratif bagi seseorang yang akan memperoleh hak pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan litmas ini berfungsi sebagai instrumen asesmen penilai resiko pengulangan tindak pidana dan pengungkapan kebutuhan kriminogenik narapidana sesuai dengan karakteristik masing-masing individunya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip risk, needs dan responsivity dalam menentukan bentuk perlakuan yang tepat bagi narapidana untuk mencegah resiko residivisme. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan melakukan identifikasi kebutuhan kriminogenik narapidana dalam Penelitian Kemasyarakatan untuk kepentingan Pembebasan Bersyarat. Dari penelitian yang dilakukan ternyata penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk menentukan pemberian pembebasan bersyarat belum mampu mengungkapkan kebutuhan kriminogenik narapidana. Ditemukan beberapa hambatan terkait hasil temuan ini. Dibagian akhir tulisan ini, penulis memberikan saran untuk perbaikan Litmas di masa yang akan datang.

---

Parole case study as one of administrative requirements for inmates who will gain parole rights as stipulatde in the legislation in force. This Parole case study serves as a risk assessment for recidivism and to reveal inmates criminogenic needs in accordance with the characteristics of each individual.

This research uses the theory of risk, needs and responsivity principle in determining the appropriate form of treatment for inmates to prevent the risk of recidivism. This study uses a qualitative approach to identifying the inmates criminogenic needson Parole case study.

Conclusions of research are parole case study which is being used to determine the granting of parole is not been able to express the inmates criminogenic needs. Beside that tha authors found several barrier related to this finding. At the end, the authors provide suggestions for improvement Parole case study in the future."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi di dalam Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW 9) yang anggotanya melakukan aksi kejahatan altruistik dalam mencari uang (dengan cara menipu, mencuri dan merampok) untuk memenuhi tuntutannya sebagai anggota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mewawancarai narasumber yang berupa mantan anggota dari NII KW 9. Tujuannya adalah untuk mencari tahu karateristik dari lingkungan serta individu anggota NII KW 9 sehinga dapat memahami landasan, faktor-faktor pendukung mereka untuk melakukan aksi kejahatan altruistik.

---

This minithesis explains about phenomenon that occurs in the Islamic State of Indonesia Commandment Region 9 (NII KW 9). Their members in order to serve their duties as member, committing crimes by collecting money from society (they steal, rob and committing fraud), researcher called this crime as Altruistic Crime. The method being used in this research is qualitative descriptive method, Researcher interview informants who were members of Islamic State of Indonesia Commandment Region 9 (NII KW 9). The objective of this research is to figure out the characteristics of environment and person themself as a member of Islamic State of Indonesia Commandment Region 9 (NII KW 9) so we able to understand the background, supporting factors why they commit altruistic crime."

"Skripsi ini membahas tentang konstruksi penyimpangan yang telah melekat pada penggunaan tanaman ganja (Cannabis sativa) sebagai sebuah bentuk kriminalisasi terhadap suatu produk budaya di masyarakat. Dan kemudian melakukan proses dekonstruksi terhadapnya dengan menggunakan kriminologi budaya untuk mendapatkan perspektif yang baru dalam melihat tanaman ganja. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kajian kepustakaan terhadap berbagai karya ilmiah dalam berbagai bidang ilmu sebagai sarana acuan data untuk melakukan dekonstruksi atas konstruksi ganja sebagai jahat dan mendapatkan wacana-wacana pengganti atas wacana yang telah ada pada saat ini.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terlepas dari konstruksi penyimpangan yang ada terhadapnya, terdapat aspek-aspek positif pada tanaman ganja yang dapat membawa banyak manfaat.

---

This minithesis discussed about the deviance construction attached to the usage of cannabis (Cannabis sativa) as a form of criminalization of a culture’s product in society, and deconstruct the construction by using cultural criminology to gain new perspective in viewing cannabis. This study was done in qualitative approach by using literature analysis method from scholarly works in many field of study as a medium to obtain the data references for the study, and offering counter discourses to deconstruct the deviance construction attached to the usage of cannabis.,br>This study concludes, aside from the deviance construction attached to cannabis, there is still many good aspects from cannabis that could bring many benefits."

"Penggusuran di Provinsi Jakarta seringkali diberitakan dan mengambil hanya dari sudut pandang pemerintah dimana pemerintah dalam opininya secara tendensius menyudutkan korban penggusuran sebagai pelanggar hukum tanpa melihat realitas lain dari korban penggusuran beserta polemik penggusuran lainnya. Tulisan ini mengindentifikasi konstruksi realitas penggusuran oleh media dan pemerintah yaitu labelisasi terhadap korban penggusuran sebagai penduduk liar dan klaim pemerintah terhadap tidak adanya pelanggaran hukum dan ham dalam kasus penggusuran Jakarta. Di dalam Kriminologi Konstitutif sendiri dikenal istilah lsquo;wacana pengganti rsquo; yang mana bertujuan untuk menggantikan wacana-wacana yang ada dan dianggap sebagai wacana yang merugikan. Jakarta Unfair dalam hal ini penulis deskripsikan sebagai wacana pengganti terhadap realitas penggusuran oleh media dan pemerintah. Dengan film Jakarta Unfair sebagai sumber data dalam bentuk audiovisual, penulis mencoba mengkonversikan data tersebut ke dalam bentuk data narasi dan visual.

---

Eviction cases In Jakarta are often being portrayed biasly by media which only take the sides of the Government and take the blame on the eviction victim as the law violator without revealed another reality from eviction victims and the problem of the eviction itself. This writing identified the construction of eviction reality by media and government which are the labeling of eviction victims as the illegal resident and the government claim that there are no law and human right violation in eviction process. In Constitutive Criminology, the term of replacement discourse is being sugested as the the replacing of the harmful discourse. Jakarta Unfair is being described as the replacement discourse of the eviction reality created by media and government. As the data source of this in the form of audiovisual, the writer tried to convert those data to be narration and visual data."

"ABSTRAKMenggunakan lensa identitas sosial, karya ilmiah ini mencoba untuk menelaah pelepasanindividu secara teoretis dari kelompok violent extremist organization. Ketidaksesuaianidentitas menjadi sorotan utama bagi penyebab utama pelepasan individu secara sukarela.Ditemukan pula bahwa komitmen kepada ideologi dan ikatan yang kuat terhadapkelompok mampu mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap berbagai faktor yangmampu mendorong ia keluar dari kelompok. Selanjutnya, karya ilmiah mendiskusikanbahwa untuk mengindikasikan sebuah pelepasan yang sukses, harus terdapat pelepasanyang lengkap. Reintegrasi kembali ke masyarakat dan mengadopsi identitas sipil menjadihal yang penting untuk mengurangi resiko kembalinya individu ke organisasi tersebut.

---

ABSTRACTUsing the lens of social identity, this paper aims to explore individual disengagementfrom violent extremist organization theoretically. While discrepancies are found to be themain cause of individual and voluntary disengagement, it is also found that commitmentto ideology and strong attachment to the group may influence an individualssusceptibility to discrepancies. Lastly, this paper discusses to indicate a successfuldisengagement, a complete disengagement must occur. Reintegration back into thesociety by adopting a civil identity becomes vital to reduce the risk of re-engaging."

"Konflik penyerahan tanah ulayat merupakan konflik yang banyak terjadi di Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Konflik ini terjadi ketika ninik mamak melakukan penyerahan tanah ulayat secara sepihak atau tanpa musyawarah dengan masyarakat hukum adat terlebih dahulu. Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat adalah dengan mediasi dan musyawarah. Konflik penyerahan tanah ulayat dan penyelesaiannya akan dianalisis dengan perspektif peacemaking criminology. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian pustaka dan studi data sekunder terhadap kasus-kasus yang ada di Nagari, Provinsi Sumatera Barat. Dengan menggunakan teori violence as unresponsiveness dari Pepinsky, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana peran dan tanggung jawab ninik mamak dalam penyerahan tanah ulayat. Kesimpulan dari tulisan ini adalah integrasi dari masyarakat diperlukan untuk menolak keberadaan perusahaan di tanah ulayat mereka. Integrasi ini didapatkan ketika masyarakat menyelesaikan konflik internal dengan pemimpin adat. Kemudian masyarakat bergerak bersama untuk menyelesaikan konflik dengan perusahaan.

---

Conflict of handover communal land is a conflict that often occurs in Minangkabau, West Sumatera Province. This conflict occurred when ninik mamak handed over communal land unilaterally or without deliberation with indigenous peoples first. Settlement of conflicts carried out by indigenous peoples is through mediation and deliberation. Conflict of handover communal land and its solution will be analyzed by peacemaking criminology perspective. The method used in this paper is a literature review and secondary data study of cases in Nagari, West Sumatera Province. By using Pepinsky's theory of violence as unresponsiveness, this paper will explain how the role and responsibility of ninik mamak in the handover case of communal land. The conclusion of this paper is that integration from the community is needed to reject the existence of companies in their communal land. This integration is obtained when the community resolves internal conflicts with traditional leaders. Then the community work together to resolve conflicts with the company."

"Pembajakan komik merupakan salah satu permasalahan yang kurang menjadi fokus perhatian, baik bagi masyarakat umum ataupun pihak yang berwajib. Terlebih lagi di era digital ini, banyak tindak kejahatan yang mengalami perpindahan dari ruang fisik ke ruang siber. Dalam tulisan ini akan diteliti mengenai fenomena perpindahan ruang dalam kejahatan pembajakan komik menggunakan space transition theory, sehingga ditemukan bahwa terjadinya pembajakan komik digital adalah karena ruang siber memberikan keuntungan yang besar bagi para pembajak, dimana pengawasan terhadap pembajakan komik digital masih minim dan adanya unsur anonimitas yang membuat ancaman resiko bagi pelaku cukup sedikit. Ditambah lagi dengan mudahnya mendapatkan keuntungan finansial menggunakan iklan di internet membuat banyak orang lebih memilih untuk melakukan pembajakan komik digital dibandingkan pembajakan komik secara cetak.

---

Comic piracy is an issue that rarely addressed by many people, even by the law enforcers. Moreover, in this digital era, many crimes are moving from the physical space into the cyber space. This paper will do the research about space transition phenomenon in crimes, especially comic piracy using space transition theory, therefore, it was found that digital comic piracy happened because the cyber space is giving benefit for the for the pirates, since the surveillance and law enforcement for digital comic piracy is still low, and the anonimity aspect on the internet that makes the risks for the pirates are low. Plus, digital comic piracy is giving financial profit using adsense, encouraging people to choose digital comic piracy over physical print comic piracy."

"Tugas Karya Akhir ini membahas penghakiman massa dan upaya pengendaliannya berdasarkan pendapat dari para ahli. Pendapat ahli dalam tulisan ini digunakan sebagai data, yang mana diperoleh dari penulusuran melalui media massa elektronik. Pengendalian sosial menjadi pembahasan utama dalam tulisan ini, bagaimana penghakiman massa dapat dikendalikan dan diminimalisir. Teori collective behavior menjadi teori pendukung untuk menjelaskan penyebab penghakiman massa terjadi di masyarakat. Berdasarkan identifikasi penyebab penghakiman massa, maka terwujud upaya pengendaliannya. Pengendalian penghakiman massa dapat dilakukan secara informal (melalui masyarakat) dan secara formal (melalui keterlibatan penegak hukum dan kebijakan). 

---

This paper examines collective violence and the control efforts based on the perspective of the experts. Expert judgments in this paper are used as data which obtained from electronic mass media. Social control is the main discussion in this paper; how to collective violence can be controlled and minimized. Collective behavior theory will become supporting theory that explain the cause of the collective violence. Based on the identification of the cause of collective violence, then the control efforts arose. Collective violence control can be done informally (through community) and formally (through the involvement of law enforcement and related public policies)."