Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Transportasi Laut. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami latar belakang kebijakan, implikasinya terhadap biaya kepatuhan yang ditanggung oleh pengguna jasa dalam melaksanakan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait sektor transportasi laut, serta perbaikan apa saja yang perlu dilakukan dalam kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor transportasi laut masih kurang memenuhi prinsip PNBP pada tataran formulasinya sehingga menimbulkan biaya kepatuhan yang tinggi, serta kurang memenuhi asas kebijakan publik yang baik sehingga menerima berbagai protes dari masyarakat.

---

This research aims to evaluate policy regarding user charges PNBP in sea transport sector. The purpose of the research is to analyze the background of the policy, its implication on compliance cost, and solutions to the policy problems. This research uses qualititative approach and collects the data by field study and library study.

The result shows that user charges policy in sea transport sector carries conceptual theoritical problems in its formulation stage and puts high compliance cost for the users. There is a lack of sufficient criterion for good public policy in this case, and it leads to protests against the policy by the stakeholders."

"ABSTRAKPemerintah melalui program kebijakan pengalihan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang berdasarkan Undang ndash; Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memiliki tujuan untuk melakukan meningkatkan perlindungan konsumen dan pelayanan metrologi legal berupa pelayanan tera/tera ulang kepada masyarakat. Dalam program kebijakan pengalihan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang, kabupaten/kota merupakan target sasaran dalam kebijakan ini termasuk Kota Semarang. Skripsi ini membahas tentang implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang, kendala ndash; kendala yang dihadapi dalam pengalihan kewenangan, serta implikasinya pada penerimaan di Kota Semarang. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pengalihan kewenangan retribusi pelayanan tera/tera ulang di Kota Semarang sudah dilaksanakan walaupun mengalami keterlambatan yang dikarenakan proses pembentukan Peraturan Daerah retribusi, keterbatasan anggaran, serta kurangnya sumber daya penera yang dimiliki oleh Kota Semarang.

---

ABSTRACTAuthority decentralization on calibration re calibration service charge program based on Consolidation of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 Concerning Local Governance which held by Indonesia Government is aimed to gain consumer protection and metrology services in the form of calibration re calibration services to citizens. The purpose of authority decentralization on calibration re calibration service charge program, has the target groups which is regencies cities including Semarang. This thesis explains the analysis of the implementation of authority decentralization on calibration re calibration service charge program, the constraints which are existed at the process of the program implementation, and its impact on local revenues in Semarang. This research conducted qualitative approach and the data collection through field research and literature studies. Results of this study indicate that the program implementation of authority decentralization on calibration re calibration service charge in Semarang has been implemented despite the delay of the process including the constraints, such as formulating local regulation, budget limitation, and human resources deficiency in Semarang."