Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Napitupulu, Gladys
"Penelitian ini membahas mengenai PPN atas Jasa konstruksi yang dibiayai APBD. Penelitian ini menggunakan teori PPN sebagai teori utama. Penelitiaan ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usulan daerah yaitu PPN atas jasa konstruksi yang dibiayai APBD sebaiknya tidak diterima karena lebih banyak kekurangan dibandingkan kelebihannya jika PPN atas jasa konstruksi yang dibiayai APBD didevolusikan ke pemerintah daerah.Pengenaan PPN atas jasa konstruksi yang dibiayai APBD tidak dapat diberikan fasilitas baik dari presumptive tax based dan presumptive input. Pengenaan PPN atas jasa konstruksi yang dibiayai APBD tidak memenuhi kriteria presumptive input diatur dalam UU PPN pasal 16B ayat (1) dan ayat (2) dan presumptive tax based yang diatur dalam UU PPN dan presumptive tax based yang diatur dalam UU PPN pasal 8A. Semi fasilitas yaitu nilai lain - lain, hanya diberikan untuk Pengusaha Kena Pajak bukan untuk pembeli.

This research discusses the Value Added Tax on contruction services financed by the local government budget. This research uses value added tax theory as the main theory. This research uses qualitative method by studying of literature and doing in-depth interviews. The results of this can be concluded, idea value added tax on contruction services financed by the local government budget as object local taxation had better accept because it have many shortage compared excess if as a local tax. Imposition value added tax on construction services financed by the local government budget doesn?t meet the criteria presumptive tax based and presumptive input. The criteria presumptive input according to act value added tax article 16B paragraph (1) and (2) and presumptive tax based according to act value added tax article 8A. Semi facility value added tax given to the employers tax.
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S59683
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rismatio
"ABSTRAK
Manajemen pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan pembayaran pajak secara optimal sesuai dengan koridor aturan perpajakan yang berlaku (legal). Perusahaan cenderung lebih mementingkan business profit dibandingkan dengan aspek perpajakan terkait, padahal akibat dari pelanggaran aturan perpajakan akan mengakibatkan denda, sanksi administrasi bahkan tindak pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, divisi perpajakan PT.X mulai menerapkan manajemen pajak dengan 3 prinsip, yaitu perencanaan pajak (tax planning), implementasi pajak (tax implementation) dan pengawasan pajak (tax control). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen pajak yang dapat diterapkan pada perusahaan kontraktor tambang pada umumnya dan PT.X pada khususnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitiannya adalah PT.X belum menerapkan manajemen pajak secara optimal dengan alasan adanya kesalahan dalam menerapkan peraturan dan tarif pajak yang berlaku yang mengakibatkan adanya resiko kurang bayar dan sanksi administrasi perpajakan.

ABSTRACT
Tax Management is effort that done by a company in order to pay tax optimally in accordance with legal taxation rules. Company tends to be more concern business profit than related taxation aspect. Meanwhile, the consequence of breaking the taxation rules will cause sanctions of fine, administration, even criminal offense getiing jailed. Therefore, taxation division of PT.X starts to apply tax management with 3 principles, those are tax planning, tax implementation, and tax control. The purpose of this research is to analyze tax management that can be applied in a mining contractor in general and PT.X in specific. This research is using qualitative approach with in-depth interview and literature review as the technic of gathering datas.The result of the research is PT.X has not applied tax management optimally, because there is a mistake in applying rules and applicable tax rate that caused risk of excess tax and tax adminitration sanction."
Lengkap +
2015
S61040
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Ropita
"Skripsi ini menganalisis perubahan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Pupuk Bersubsidi. Skripsi ini menganalisis perubahan kebijakan PPN atas pupuk bersubsidi berdasarkan tujuan serta ditinjau dari Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PPN dibayar pemerintah pada bagian harga pupuk yang disubsidi merupakan salah satu bentuk grant untuk menurunkan harga jual pupuk bersubsidi. PPN dibayar pemerintah pada bagian harga pupuk yang disubsidi dapat menggunakan terminologi PPN terutang tidak dipungut sebagian sehingga sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM.

This paper discusses analysis of changing the Value Added Tax policy for subsidized fertilizer. This paper analyzes the Value Added Tax policy for subsidized fertilizer based on the purpose and terms of the law No. 42/2009 about VAT and Sales Taxes on Luxury Goods. This study is a qualitative research with descriptive design.
The results indicate the VAT paid by the government on the price of subsidized fertilizer is one form of grants to lower the selling price of subsidized fertilizer. VAT paid by the government on the price of subsidized fertilizer that can be used terminologies are free of VAT owed partly to match the Law No. 42/2009 about VAT and Sales Taxes on Luxury Goods.
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2015
S59392
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aliatul Fachriah
"Kebijakan PPN yang berlaku saat ini menentukan bahwa seluruh pengusaha emas perhiasan, termasuk yang tergolong sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan sebuah tinjauan komprehensif mengenai evaluasi terhadap kebijakan penetapan PKP emas perhiasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam.
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penetapan PKP terhadap semua pengusaha emas perhiasan tidak memenuhi salah satu kriteria yang baik dari tipe evaluasi proses menurut Langbein, yaitu kesesuain pelaksanaan dengan peraturan. Kriteria kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan identik dengan asas certainty di dalam perpajakan. Kebijakan penetapan PKP terhadap pengusaha emas perhiasan yang tergolong sebagai pengusaha kecil tidak diatur di dalam UU PPN.
Di dalam UU PPN hanya diatur bahwa pengusaha yang tergolong sebagai pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kriteria lainnya dari tipe evaluasi proses, seperti sumber daya, manfaat, dan strategi sudah terpenuhi dengan baik. Berdasarkan kriteria tipe evaluasi outcomes, kebijakan penetapan PKP emas perhiasan memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung. Kebijakan secara langsung berdampak kepada tercapainya tujuannya dari kebijakan, namun secara tidak langsung berdampak kepada cost of taxation yang perlu dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan.

The current value-added tax policy, states that, the entire gold jewellery businessmans, including those classified as small businessman, is obliged to report his attempt to be confirmed as a Taxable Person. This research is aimed to provide a comprehensive overeview regarding policy implementation process of the determination taxable person to gold jewellery businessman and obstacle that found of the implementation. The research is conducted by using a qualitativedescriptive approach. Data collected through library research and in-depth interviews.
The results of the research indicate that the determination taxable person of gold jewellery businessmans, including those classified as small businessmen, not in accordance with one of the good criteria from the type of process evaluation according to Langbein, suitability implementation of the regulation. Those criteria are identical to the certainty of taxation principle. The policy of determination taxable person gold jewellery that classified as small entrepreneurs is not regulated in the Law on VAT.
In the VAT Law stipulated only that employers are classified as small entrepreneurs are not obliged to report his business to be confirmed as taxable person. Other criteria of the type of evaluation process, such as resources, benefits, and strategies have been properly fulfilled. Based on the criteria of the type of outcomes evaluation, the policysetting gold jewellery Taxable Person impact directly and indirectly. Policies directly affect the achievement of the objective of the policy, but indirectly it affect the cost of taxation to be considered by policy makers.
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2015
S61051
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Iqbal Azliansyah
"Perpajakan atas Jaminan Hari Tua di Indonesia memiliki perbedaan yang jauh apabila dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Di samping itu, Peraturan perpajakan atas pembayaran jaminan hari tua memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga dapat mempengaruhi take home pay pensiunan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan program jaminan hari tua dan perbandingan perlakuan perpajakan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penyusunan skripsi ini adalah dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Perbedaan tujuan sistem jaminan sosial menyebabkan perbedaan perlakuan atas perpajakan atas jaminan hari tua di negara-negara ASEAN.
Taxation on Provident Fund in Indonesia has a Difference compared to ASEAN countries. Besides, Tax regulations on provident fund withdrawal have significant changes, thus affecting pensioners? take home pay. The purpose of this study is to describe provident fund program and compare it with ASEAN countries. This study uses qualitative approach. Data assembling technique used in this study is library research and thorough interviews. Differences on social security?s purpose and system caused differences with taxation treatment on provident fund in Indonesia andASEAN countries."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2015
S61054
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irfan Bukhari Syaifullah Anwar
"Penelitian ini membahas mengenai perhitungan penyesuaian modal kerja pada proses analisis kesebandingan dalam metode transfer pricing transactional net margin method yang dilakukan oleh PT PQR dengan tujuan untuk menghilangkan perbedaan keadaan perusahaan pada khususnya modal kerja yang ditemukan di antara PT PQR dan perusahaan pembanding. PT PQR menggunakan penyesuaian modal kerja atas dasar rekomendasi dari OECD Transfer Pricing Guidelines. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan penyesuaian modal kerja dalam analisis kesebandingan yang dilakukan PT PQR dapat memberikan dampak positif bagi perhitungan tingkat kewajaran dan kelaziman usahanya. Selain itu, dalam sudut pandang peraturan perpajakan Indonesia, penggunaan working capital adjustment yang dilakukan oleh PT PQR dapat diterima. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah Indonesia membuat panduan mengenai transfer pricing sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di Indonesia. OECD Transfer Pricing Guidelines juga dapat dituliskan dalam peraturan yang berlaku sebagai panduan transfer pricing yang digunakan di Indonesia agar penggunaannya dapat dijadikan dasar hukum.
This research focused on working capital adjustment calculation on comparability analysis process in transfer pricing method transactional net margin method by PT PQR in purpose to eliminate the company?s circumtances difference especially working capital were found between PT PQR and comparable companies. PT PQR used this adjustment based on recommendation in OECD Transfer Pricing Guidelines. The research used a qualitative approach with descriptive design. Data collection was done through literature studies, and in-depth interviews. The results of the research shows that the implementation of working capital adjustment in transfer pricing comparability analysis by PT PQR can provide a positive impact on the calculation of arm?s length principle. In addition, in the view of Indonesia tax regulation , the use of working capital adjustment done by PT PQR acceptable. Suggestion can be given from this research in Indonesia make transfer pricing guidelines in accordance with the needs and circumtances in Indonesia. OECD Transfer Pricing Guidelines can also be written in the applicable regulation as transfer pricing guidelines used in Indonesia so the user can be used as a legal basis."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S63546
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library