Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Profesi Financial Planner merupakan profesi yang berhubungan langsung dengan klien atau investor dan saat ini sudah melebarkan jasa perencanaan keuangannya pada industri Pasar Modal. Tidak adanya payung hukum yang mengatur aktifitas Financial Planner memberikan potensi yang besar terhadap isu perlindungan konsumen. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK mempunyai wewenang untuk mengatur aktifitas profesi ini sehingga kekosongan hukum yang saat ini ada tidak akan terjadi lagi. Dengan adanya kewenangan tersebut, sudah saatnya OJK mengeluarkan pengaturan atas aktifitas Financial Planner tersebut agar penegakan hukum atas aktifitas Financial Planner kembali ke ranah pengaturan sektoral yaitu Pasar Modal, dengan tentunya dengan melihat berbagai peraturan di negara lain yang sebelumnya telah mengatur aktifitas Financial Planner sebelumnya. ......Financial Planner is a profession that deal with clients or investors directly and is now widening financial planning services in the capital market industry. The absence of an umbrella law governing the activities of the Financial Planner provides a great potential on the issue of consumer protection. In accordance with Law No. 21 of 2011 on the Indonesia Financial Services Authority (Indonesia FSA), the Indonesia FSA has the authority to regulate the activities of these professions so the legal vacuum that currently exists will not happen again. With the existence of such authority, it is time for the Indonesia FSA to issue a regulation on the activities of the Financial Planner so that law enforcement on activities Financial Planner back to the realm of sectoral arrangements which is capital market, with a course by looking at the various regulations in other countries that previously had been set Financial Planner activity earlier

Abstrak :
Thesis ini membahas penyelesaian sengketa penanaman modal asing dibidang pertambangan minerba, berikut permasalahan-permasalahan yang muncul pada penyelesaian sengketa tersebut. Sebelumnya penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal asing (investor) diselesaikan berdasarkan kesepakatan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, dimana para pihak dapat menentukan forum penyelesaian sengketa yaitu salah satunya melalui arbitrase internasional. Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional sejalan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa dibidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing akan diselesaikan melalui arbitrase internasional yang harus di sepakati oleh para pihak. Namun saat ini ketentuan penyelesaian sengketa untuk penanaman modal asing di bidang minerba berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara tidak ditentukan secara jelas, undang-undang ini hanya menentukan bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ditentukan dengan jelas penyelesaian sengketa untuk penanam modal asing dan arbitrase internasional. Dalam pembahasan thesis ini banyak ditemukannya permasalahan terkait penyelesaian sengketa penanaman modal asing dibidang minerba yang meliputi permasalahan dalam peraturan perundang-undangan, sikap pemerintah mapun para pihak yang bersengketa dalam memandang sengketa penanaman modal asing dibidang minerba, belum seragamnya sikap hakim dalam melihat yurisdiksi arbitrase internasional dan keputusan arbitrase internasional. menyikapi permasalahan -permasalahan diatas, kegiatan penanaman modal asing dibidang minerba termasuk penyelesaian sengketa haruslah didukung oleh sistem hukum yang efektif yang didalamnya terdiri atas substansi, struktur dan budaya hukum yang saling mendukung satu sama lain. Selain itu, hukum akan mendorong datangnya modal asing dibidang minerba apabila dapat menciptakan predictability, stability, dan fairness.

---

ABSTRACT This Thesis discusses Foreign Investment Dispute Resolution in Mineral and Coal Mining, including the problems arisen in dispute resolution there of. Previously, the dispute resolution between government and foreign investor (investor) is settled according to agreement of Contract of Work (KK) and Work Agreement of Coal Mining Production (PKP2B) where parties here of is able to determine the dispute resolution forum namely through international arbitration. The option of dispute resolution through international arbitration subject to the Law No. 25 2007 regarding Investment which govern the dispute resolution between government and investor is settled through international arbitration that must be conducted by the consent of both parties. At present, however, the rule of dispute resolution for the foreign investment of mineral and coal according to the Law No.4 Year 2009 regarding Mineral and Coal Mining does not stipulated clearly, this Law only determine that every dispute occur in implementation of IUP,IPR or IUPK is settled before the court or national arbitration according to the Law, it does not clearly stated for the foreign investment and international arbitration. In the Thesis, it will be more discussed about the problems regarding the foreign investment dispute resolution in mineral and coal that entail the issues in Law, government policy, the parties in dispute, and their perspective in foreign investment dispute resolution in mineral and coal issue, the different opinion of judges regarding the jurisdiction of international arbitration and the sentence of international arbitration. To look upon the issues mentioned above, the activities of foreign investment in mineral and coal including the dispute resolution must be supported by the effective legal system that comprise the substance, structure and legal culture which is sustained each other. Besides that, the law will support the foreign capital inflow in mineral and coal industry if it is able to create predictability, stability, dan fairness.

Abstrak :
Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah Peraturan Daerah yang bagaimanakah yang menghambat investasi di Indonesia? Bagaimana tinjauan yuridis terhadap peraturan daerah yang menghambat kegiatan investasi di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal? Untuk menanamkan modalnya di Indonesia, para investor membutuhkan jaminan kepastian hukum dalam berusaha. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1(a) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 salah satu asas penanaman modal adalah asas kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi iklim penanaman modal, dikarenakan terdapat hubungan antara hukum dengan kegiatan investasi, hubungan tersebut adalah mengenai bagaimana menciptakan hukum yang mampu memulihkan kepercayaan investor asing untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia dengan menciptakan certainty (kepastian), fairness (keadilan), efficiency (efisien). Sejak diberlakukannya otonomi daerah, Peraturan daerah disadari menjadi instrument penting dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian pada perkembangannya, ada kecenderungan sejumlah peraturan daerah dibuat semata-mata dengan tujuan untuk sesegera mungkin memberikan kontribusi dalam pendapatan asli daerah (PAD) yang mengatur mengenai pungutan, khususnya pungutan yang berkaitan dengan dunia usaha. Pungutan yang berlebihan dan tidak pada tempatnya sesungguhnya berpotensi mendistorsi iklim usaha dan investasi di daerah itu sendiri.

---

This thesis uses the methods of normative legal research using secondary data consists of primary source legal materials, secondary source material and tertiary sources of materials. The problem in this thesis is how the Regional Regulations that discourage investment in Indonesia? How the juridical review of local regulations that impede investment activities in Indonesia based on Law Number 25 Year 2007 on Investment? To invest in Indonesia, the investors need legal assurance. In accordance with article 3 paragraph 1 (a) of Law Number 25 Year 2007 one of the investment principles is the principle of legal certainty. Legal certainty to be one of the aspects that affect the climate for investment, because there is a relation between the law with investment activities, the relationship is about how to create a law that could restore the confidence of foreign investors to invest in Indonesia by creating certainty (certainty), fairness (justice ), efficiency (efficient). Since the implementation of regional autonomy, local regulations become important instrument in contributing to regional economic growth. However, in its development, there is a tendency of local regulations made solely for the purpose of contributing immediately in local revenue (PAD) which regulate the charges, especially charges related to the business world. Excessive charges and improper charges can be potential to distort business and investment climate in the region itself.

Abstrak :
ABSTRACT Pokok permasalahan penelitian ini: (1) Status kepemilikan kekayaan BUMN berbentuk persero, apakah milik negara atau milik BUMN berbentuk persero?; (2) Bagaimanakah kewajiban dan tanggungjawab pengurus BUMN berbentuk Persero terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan sehubungan dengan pengelolaan usaha dan tindakan-tindakan perseroan ? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis yang bersifat deskriptif dengan cara penelitian bahan pustaka, kemudian didukung dari berbagai sumber lainnya seperti putusan pengadilan, makalah seminar, artikel dan tulisan-tulisan lainnya di internet. Sebagai hasil penelitian: (1) Persero merupakan badan hukum seperti halnya perseroan terbatas, sehingga sebagai badan hukum dalam Persero melekat ciri-ciri yang dimiliki oleh badan hukum; (2) Persero sebagai perseroan terbatas tunduk pada UU-BUMN dan UUPT serta segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UUPT; (3) Persero sebagai suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi, Komisaris, dan pemegang saham, hal ini sesuai dengan karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Jadi, status kepemilikan harta kekayaan (asset) Persero yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah milik Persero bukanlah termasuk kekayaan negara; (4) Pemegang Saham Persero memiliki tanggungjawab terbatas atas kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas sebesar saham yang dimiliki. Namun hal tersebut dapat hapus dan meliputi harta kekayaan pribadinya, dalam hal Pemegang Saham melakukan perikatan yang dibuat atas nama perseroan, apabila: persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, ; dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan; (5) Pelaksanaan tugas Direksi sebagai pengurus Persero serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN senantiasa dikaitkan dengan kewajibannya untuk melaksanakan fiduciary duty. Tidak dilaksanakannya fiduciary duty menyebabkan direksi dan/atau komisaris tidak berhak untuk memperoleh perlindungan business judgment rule, dengan demikian Direksi dan/atau Komisaris bertanggungjawab secara pribadi. Pelaksanaan fiduciary duty ini adalah untuk kepentingan semua stakeholders Persero. Selain dikenakan pertangungjawaban hukum perdata, Direksi dan/atau Komisaris juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana

Abstrak :
Tesis ini membahas praktek short selling di Indonesia dan perlindungan hukum yang diberikan oleh otoritas pasar modal dalam transaksi short selling. Transaksi short selling merupakan transaksi jual beli saham yang bersifat khusus. Kekhususan dari transaksi ini adalah karena pada saat transaksi dilakukan, investor jual tidak memiliki saham yang ditransaksikan. Risiko terjadinya gagal serah pada transaksi short selling lebih besar dibandingkan transaksi jual beli saham pada umumnya. Risiko lainnya adalah penurunan harga yang signifikan. Penurunan harga efek ini terjadi karena dalam pelaksanaannya, pelaku short selling akan menambah persediaan saham yang dijual selain penjualan saham yang dilakukan oleh pemilik/pemegang saham sesungguhnya, dimana sesuai dengan hukum ekonomi bahwa dengan banyaknya persediaan saham yang dijual (supply) dan permintaan yang tetap (demand), maka akan menekan harga saham menjadi lebih rendah yang dapat berakibat menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan. Transaksi short selling pun tidak lepas dari efek negatif, antara lain membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran di pasar modal, dalam bentuk penipuan, manipulasi pasar, dan insider trading. Bapepam dan LK serta Bursa Efek telah membuat seperangkat aturan untuk melakukan transaksi short selling. Peraturan tersebut berisi batasan-batasan yang harus diperhatikan sebelum melakukan transaksi short selling. Baik peraturan Bapepam dan LK maupun peraturan Bursa Efek telah memberikan kemudahan bagi investor untuk melakukan transaksi short selling dan telah memberikan perlindungan bagi pihak lain yang merupakan lawan transaksi dari pelaku short selling. Namun demikian, untuk mencegah efek negatif yang dapat timbul dari transaksi short selling, peranan Bapepam dan LK serta Bursa Efek dalam mengawasi pasar modal perlu ditingkatkan sehingga akan tercipta pasar yang teratur, wajar, dan efisien.

---

This study discussed short selling practice in Indonesia and legal protection provided by the capital market authority in short selling transaction. Short selling transaction is an extraordinary transaction since on the transaction date, the seller does not own shares. The ?fail-to-deliver? risk in the short selling transaction is bigger compared to regular sale and purchase transaction. Other risk that can be raised is the decreasing of share price. Such decrease is occurred because on the short selling transaction, short seller will increase the availability of shares to be sold other than the shares to be sold by existing shareholders, whereby according to economic law, if there is an increasing in supply while the demand is permanent, it will drive the price to be declined which can effect the composite index. Short selling will create negative impact, in form of fraud, market manipulation, and insider trading. Bapepam dan LK and Stock Exchange have enacted several rules with regard to short selling. The above rules provide limitation to be considered before conducting short selling. Both Bapepam dan LK? rules and Stock Exchange? rules provide legal protection to counter party of the short seller. However, in order to prevent negative impact on the short selling transaction, the role of Bapepam dan LK and Stock Exchange in supervising capital market need to be improved; therefore it will create regular, fair, and efficient market.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas penghentian terhadap dugaan kasus kepemilikan silang oleh PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC), suatu perseroan terbatas terbuka yang dibentuk untuk menaungi dan mengelola berbagai unit usaha media di bawah payung satu perusahaan induk yang memiliki dan mengoperasikan 3 (tiga) stasiun televisi nasional yang ada di Indonesia. Mengingat adanya potensi yang sangat besar, mendorong para pelaku usaha lain bersaing untuk mencari keuntungan dibidang industri televisi terrestrial ini, adanya laporan dari Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Adapun laporan tersebut berisi mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh MNC terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun, KPPU menghentikan penelurusan dugaan kasus kepemilikan silang tersebut dengan mengeluarkan Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor : 338/K/VI/2008 tanggal 5 juni 2008. Penelitian ini menggunakan Jetode normatif empiris. Hasil penelitian menyarankan agar para pelaku usaha khususnya para pelaku usaha di bidang industri televisi terrestrial hendaknya dalam menjalankan usaha tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku serta agar Pemerintah dapat membenahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepemilikan silang di industri televisi terrestrial.

---

ABSTRACT The focus of this study is termination of suspected cases of cross-ownership in PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC), a limited liability company to incorporate its media business units under one holding which owns and operates 3 (three) Free-To-Air national television broadcasting networks in Indonesia. Because of there is a big potential competition among business actors in the terrestrial television industry, Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) reports to Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) that MNC violating anti trust law and broadcasting law. But KPPU decisions to stop the investigation with Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor : 338/K/VI/2008 tanggal 5 juni 2008. This research is normative empiric. The researcher suggests that business actors should run the business in the corridor and applicable law and Government should review the cross ownership regulations in the terrestrial television industry.

Abstrak :
Pada konteks bisnis di pasar modal yang sarat dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), dapat diketengahkan bahwa tanggung jawab perusahaan atau emiten meliputi prinsip transparansi, prinsip keadilan dan prinsip akuntabilitas. Dalam praktik pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk memberikan fakta bahwa tidak semua fakta material di-disclose dalam prospektus, sehingga tidak berhasil memenuhi kewajiban dalam melaksanakan prinsip transparansi dari serangkaian prinsip Good Corporate Governance. Sebagai akibat dari penyampaian informasi yang tidak transparan, emiten dapat dikenakan sanksi pelanggaran hukum yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Oleh karenanya diharapkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan agar meningkatkan kewenangan menjalankan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, secara khusus dalam seleksi emiten sebelum memberikan pernyataan efektif dalam rangka penawaran umum di Pasar Modal. Lebih lanjut disarankan agar prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dilaksanakan oleh semua perusahaan, baik pada perseroan terbuka maupun perseroan tertutup yang kaidahnya di-aplikasikan kedalam suatu Code of Conduct masing-masing perseroan. ......From the context of business in capital market which fully-applies the principles of Good Corporate Government (GCG), it can be concluded that responsibility of a company or a listed company includes the principles of transparency, fairness, and accountability. In the implementation of its practice carried out by PT Adaro Energy Tbk, it is however found that not all material facts are disclosed in the prospectus; hence, it cannot successfully fulfill the obligation of performing the principles of transparency, as one of Good Corporate Governance principles. Consequently, as the result of non-transparent information conveyance, PT Adaro Energy Tbk as a listed company may be imposed a sanction for the violence of law related to Law No. 8 Year 1995 Regarding Capital Market. Therefore Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan are expected to improve their authorities and competences to run their functions according to the prevailing laws and regulations, in particular, in the event of listed company selection, prior to giving positive statement for public offering in Capital Market. Furthermore, it is suggested that, the principles of Good Corporate Governance (GCG) shall be fully implemented by all companies, either in public-listed company or in private company whereby the norm of which is applied into a Code of Conduct of each company.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas penegakan hukum di bidang Pasar Modal yang dilakukan oleh Bapepam-LK, khususnya yang menyangkut proses pembuktian atas kasus pelanggaran keterbukaan informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan melakukan telaah dan kajian atas ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang proses pembuktian pelanggaran prinsip keterbukaan. Hasil penelitian menyarankan bahwa ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang keterbukaan informasi dan pembuktian pelanggaran prinsip keterbukaan informasi perlu disempurnakan sejalan dengan kemajuan teknologi informasi.

---

ABSTRACT
The focus of this study is the law enforcement on disclosure principle violation undertaken by the Indonesian Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency. The research methodology used is legal norms by studying the Capital Market Law on Information Disclosure and Proof of Information Disclosure Violation. The research suggests that the Capital Market Law involving Information Disclosure and Proof of Disclosure Principle violations be amended.

Abstrak :
Disertasi ini bertujuan untuk menganalisis peristiwa insider trading yang dilakukan oleh orang dalam (Direktur, Komisaris, Pegawai, Profesional yang terikat kontrak dengan perusahaan). Sementara investor yang tidak dapat mengakses informasi non publik mengalami keragian karena ia harus membeli saham dengan harga yang lebih tinggi. Orang dalam karena selfinterest yang berlebihan menggunakan informasi non publik yang dikuasainya. Saat itu, investor dihadapkan pada informasi asimetri di pasar modal yang lemon. Orang dalam telah merusak efisiensi pasar modal. Pembatasan yang sesungguhnya dari insider trading adalcih pembatasan selfinterest yang berlebihan. Sementara aturan insider trading dalam civil law dan common law system, apabila dilihat dari legal positivism, yang memisahkan hukum dan moral/etika, tidak dapat membatasi self-interest. Kemgian investor atau orang ketiga yang diakibatkannya ini termasuk dalam ekstemalitas. Sudut pandang economic analysis of law dapat menggunakan ekonomi normatif sebagai alat analisanya. Kaldor-Hicks Efficiency sebagai teori dalam ekonomi normatif dapat memberikan emalisa penyelesaian ekstemalitas. Orang dalam yang diuntungkan memberikan kompensasi kepada investor yang dimgikan. Pelaksanaannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil kebijakan pro efisiensi pasar modal. Pengembalian pasar modal ke keadaan semula akan memperbaiki efisiensi pasar modal. Oleh karenanya, OJK melakukan perhitungan kompensasi secara tepat ynng dituangkan dalam bentuk sanksi denda berdasarkan pelanggaran administrasi.

---

This dissertation aims at analyzing an event of insider trading committed by the insiders (Director, Commissioner, Employee, Profession's relating to company*s contract). Investor who cannot access non-public information undergoes a loss due to share purchase based on the public information. He/she lias to purchase share in a higher price. Such investors loss includes externality. The insider because of an excessive self-interest uses non-public information controlled. By that time, the investor underwent asymmetric information at a lemon capital market. Such act has ruineci capital market efficiency. Scope of a real rule from the msider trading is limitation to tiie excessive self-interest. Meanwhile, the rule on the insider trading in the civil law and common law system, if seen from a legal positivism, which separates law and moral/ethic, cannot restrict the self-interest. Point of view on the economic analysis of law c:an use a positive and normative eccjnomy as its analysis tool. Kaldor-Hicks Efficiency as a theory in the normative economy nan give an analysis on externality settlement. The msider who obtains benefit hereof, gives a compensation to the investor inflicting loss, fe implementation is Otoritas Jasa Keuangan (OJIQ (Financial Service Authority) makes a policy on pro-capital market efficiency. The OJK performs a proper compensation c^alculation as contained in the form of fine sanction in the administrative violation.