Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ketersediaan tenaga kesehatan yang berkesinambungan sangat vital dalam mendukung pemberian layanan kesehatan yang berkesinambungan pula. Di daerah yang kekurangan tenaga kesehatan; mengoptimalkan retensi menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran retensi dokter dan dokter gigi Pegawai Tidak Tetap di daerah terpencil dan sangat terpencil serta faktor yang mempengaruhi retensi. Penelitian ini menggunakan desain cohort retrospective dengan analisis survival dancox regresi. Sampel penelitian 10.361 dokter dan 3.496 dokter gigi yang berasal daridata pengangkatan Pegawai Tidak Tetap tahun 2008 ndash; 2015 milik Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lama masa penugasan minimum yang diwajibkan kepada dokter/dokter gigi PTT maka semakin banyak faktor yang mempengaruhi retensinya. Seiring peningkatan minimal masa tugas; pada 2 tahun pertama retensinya semakin meningkat; akan tetapi PTT yang berhenti sesudah penugasan pertamanyapun semakin meningkat. Tidak terdapat perbedaan retensi antar jenis kelamin; dan fasilitas kesehatan dengan kriteria sangat terpencil memiliki retensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang terpencil. ...... The availability of sustainable health workers is vital in supporting the delivery ofsustainable health services as well. In areas that are short of health personnel,optimizing retention is critical. This study aims to determine the retention of doctors anddentists in Non Permanent Personnel Appointment Program in remote and rural areas,and factors that affect their retention. This study used a retrospective cohort design withsurvival and cox regression analysis. The sample was 10,361 doctors and 3,496 dentistsin Non Permanent Personnel Appointment Program; from 2008 until 2015 that belongto the Bureau of Personnel Ministry of Health. The results showed that the longer therequired minimum assignment period to the doctor dentist; the more factors will affectthe retention; and the longer minimum assignment the retention increase until the first 2years; There is no difference in retention between the types of marital status.Doctors dentists who are assigned to very remote criteria have higher retention than inremote criteria.Keywords retention of Non Permanent Personnel Appointment Program; retentionfactors; doctors dentists of Non Permanent Personnel Appointment Program.

Abstrak :
Setiap pimpinan kantor dan/atau pengelola gedung diwajibkan untuk menyelenggarakan kesehatan dan keselamatan kerja perkantoran untuk mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman serta karyawan yang sehat, selamat, bugar, berkinerja, dan produktif. Pada Instansi Kementerian Kesehatan, Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal ditugaskan untuk menyiapkan bahan koordinasi dan administrasi penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU) berkala setiap tahunnya bagi pegawai, khususnya pejabat mengingat peranan strategisnya dalam organisasi. Namun dalam penyelenggaraanya, partisipasi pejabat untuk melaksanakan MCU belum optimal yang disebabkan prosedur penjadwalan yang masih manual pencatatan dan pelaporannya sehingga tidak efektif, data tidak akurat, keterlambatan informasi hasil MCU. Hal ini berdampak pada kualitas data yang kurang sehingga informasi tidak dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghilangkan kesalahan pencatatan dan pelaporan yang selama ini masih manual dalam penyelenggaraan MCU pejabat Kementerian Kesehatan melalui perancangan prototipe Aplikasi MCU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain studi kasus melalui pengembangan sistem prototipe. Hasil luaran penelitian ini adalah rancangan prototipe aplikasi MCU Pejabat Kementerian Kesehatan berbasis mobile app. Disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan aplikasi MCU Pejabat Kementerian Kesehatan dapat menghilangkan kesalahan pencatatan dan pelaporan yang selama ini masih manual dalam penyelenggaraan MCU Pejabat Kementerian Kesehatan. ......Every office leader is required to organize occupational health and safety to create a healthy, safe, and comfortable office and employees who are healthy, safe, fit, performing and productive. At the Ministry of Health, the Personnel Bureau is assigned to prepare coordination and administrative materials for the implementation of periodic medical check-ups (MCU), especially officials considering their strategic role in the organization. However, the participation of officials in implementation hasn’t been optimal due to the scheduling procedure which is still manual for recording and reporting so that it is ineffective, inaccurate data, delay in the information on the results. The purpose of this study is to eliminate errors in recording and reporting that have been manual in the implementation of MCU through designing prototype of the MCU application. The method used in this research is a qualitative method with case study design through the development of prototype system. The output of this study is a mobile app-based design of the MCU application prototype. It is concluded that the use of information technology through the development of the MCU application can eliminate recording and reporting errors that have been manual in the implementation of MCU officials for the Ministry of Health.

Abstrak :
Latar belakang penelitian ini adalah karena masih terjadi pengembalian berkas klaim INACBG’s Rawat Inap di RS Kanker Dharmais dimana penyebab pengembalian tertinggi adalah pada kasus konfirmasi koding dan resume medis. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi RS akibat pembayaran klaim yang tertunda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis kelengkapan dan ketepatan komponen diagnosis, prosedur, dan koding terhadap besaran tarif klaim INACBG’s rawat inap di RS Kanker Dharmais. Studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah resume medis pasien kanker payudara yang mendapatkan layanan operasi selama bulan Januari sampai dengan Juni 2022. Dari data awal yang didapatkan adalah bahwa di RS Kanker Dharmais pada tahun 2021 terlihat dari 12.941 berkas klaim rawat inap yang dikirimkan ke BPJS Kesehatan terdapat pengembalian berkas sebesar 1,38% yaitu 179 berkas. Artinya terdapat penundaan pembayaran klaim rawat inap sebesar Rp.6.927.739.198,- dari total klaim BPJS Kesehatan pada tahun 2021 sebesar Rp.223.542.062.405,- yang diajukan dalam periode tersebut. Kemudian dari data juga didapatkan bahwa pengembalian berkas klaim dikarenakan beberapa sebab seperti konfirmasi koding resume medis, kriteria klaim COVID19, dan konfirmasi pelayanan IGD yang lebih dari 6 jam. Alasan pengembalian berkas klaim paling banyak yaitu konfirmasi resume medis dan koding dengan porsi 90% dan nilai klaim sebesar Rp6.234.965.278,-. Bisa diartikan bahwa kelengkapan resume medis dan ketepatan koding merupakan alasan terbesar dalam penundaan atau bahkan bisa menjadi pengurangan pendapatan RS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 289 berkas tindakan operasi pasien kanker payudara selama Januari sampai Juni 2022. Kemudian diambil 168 sampel dari berkas tersebut untuk diteliti. Dari 168 sampel tersebut menunjukkan ada 20 berkas (11,9%) yang tidak sesuai dengan rincian, 11 sampel (13,4%) memiliki Diagnosis Sekunder yang tidak sesuai dan 10 sampel (6%) dengan Tindakan Operasi yang tidak sesuai. Namun dari hasil verifikasi berkas oleh Koder eksternal didapatkan perbedaan tarif INACBG’s dengan selisih lebih rendah Rp5,480.900,- pada 1 sampel. Dapat disimpulkan manajemen pengelolaan berkas klaim tindakan operasi kanker payudara di RSKD sudah cukup baik dibuktikan dengan hasil kelengkapan pengisian berkas rekam medis dan perbedaan minimal dari koding tindakan operasi. Hal ini terjadi berkat sudah berjalannya sistem rekam medis elektronik. ......The background to this research is because there are still returns of INACBG's Inpatient claim files at Dharmais Cancer Hospital where the highest cause of returns is cases of coding confirmation and medical resumes. This has the potential to cause losses for hospitals due to delayed claim payments. The aim of this research is to analyze the completeness and accuracy of diagnosis, procedure and coding components on the amount of INACBG's inpatient claim rates at Dharmais Cancer Hospital. This case study uses a qualitative approach with in-depth interviews and review of medical resumes of breast cancer patients who received surgical services from January to June 2022. From the initial data obtained, in 2021, Dharmais Cancer Hospital saw 12,941 inpatient claim files submitted. sent to BPJS Health there was a file return of 1.38%, namely 179 files. This means that there is a delay in payment of inpatient claims amounting to IDR 6,927,739,198,- of the total BPJS Health claims in 2021 amounting to IDR 223,542,062,405,- submitted in that period. Then, from the data, it was also found that the return of claim files was due to several reasons, such as confirmation of medical resume coding, COVID19 claim criteria, and confirmation of emergency services taking more than 6 hours. The most common reason for returning claim files is confirmation of medical resumes and coding with a portion of 90% and a claim value of IDR 6,234,965,278.-. It could be interpreted that the completeness of medical resumes and the accuracy of coding are the biggest reasons for delays or even a reduction in hospital income. The research results showed that there were 289 files of breast cancer patient operations from January to June 2022. Then 168 samples were taken from these files for research. Of the 168 samples, 20 files (11.9%) showed that the details did not match, 11 samples (13.4%) had inappropriate secondary diagnoses and 10 samples (6%) had inappropriate surgical procedures. However, from the results of file verification by an external coder, it was found that the difference in INACBG's rates was a lower difference of IDR 5,480,900 in 1 sample. It can be concluded that the management of claim files for breast cancer surgery at RSKD is quite good, as evidenced by the completeness of filling in medical record files and minimal differences from the coding of surgical procedures. This happened thanks to the implementation of the electronic medical record system.