Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara administrasi perpajakan, Pajak Penghasilan baru terutang pada saat akhir tahun pajak. Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan sekali pada saat berakhirnya tahun pajak ini mengandung kelemahan baik di sisi Wajib Pajak, maupun di sisi negara. Wajib Pajak akan merasa keberatan apabila seluruh pajak yang terutang harus dibayar sekali saat akhir tahun pajak. Di sisi lain, negara akan kesulitan keuangan dalam tahun berjalan. Untuk mengatasi hal itu, maka negara mengatur pelaksanaan pembayaran pajak dalam tahun berjalan.Salah satu sistem pembayaran pajak dalam tahun berjalan adalah pemotongan PPh Pasal 23. Sistem ini meminta bantuan pihak ketiga sebagai pemberi penghasilan untuk melakukan pemotongan pajak. Pajak tersebut dipotong dari pembayaran penghasilan kepada orang lain. Pajak yang telah dipotong tersebut nantinya dapat dikreditkan dengan seluruh pajak yang terutang saat akhir tahun pajak. Apabila sistem pemotongan PPh Pasal 23 ini tidak berjalan, maka negara akan melakukan penagihan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak yang ditujukan kepada pemotong pajak. Dalam pelaksanaan di lapangan, surat ketetapan pajak tersebut selalu berisi pokok pajak yang tidak atau kurang dipotong dan sanksi perpajakan.Permasalahan utama yang muncul yaitu pokok pajak yang ada dalam surat ketetapan pajak tersebut, ternyata ada yang tidak dapat dikreditkan. Dengan tidak dapat dikreditkannya pokok pajak tersebut maka timbul permasalahan, baik di sisi Wajib Pajak pemotong pajak maupun Wajib Pajak penerima penghasilan.Pembahasan dalam tesis ini didasarkan pada kerangka teori bahwa pemungutan pajak ditujukan untuk mengumpulkan penerimaan pajak yang memadai, yang dalam pengaturan dan pelaksanaannya harus memperhatikan Equlity Principle (keadilan), dan Certainty Principle (kepastian hukum). Pemotongan pajak (withholding tax) bukan merupakan pajak, withholding tax hanya merupakan suatu sistem yang digunakan dalam rangka memungut pajak, yaitu pemungutan pajak dalam tahun berjalan.Janis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analisis. Dalam penulisan tesis ini penulis tidak menggunakan analisa statistik, karena penulis akan lebih mengupas permasalahan yang ada secara mendalam. Dalam melakukan penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan. Maksud penulis untuk langsung turun sendiri kelapangan adalah agar penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam. Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan, penulis mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang kompeten di bidangnya (key informant). Hasil wawancara dengan key informant akan dituangkan dalam penulisan tesis ini.Berdasarkan hasil penelitian, temyata tidak dapat dikreditkannya pokok pajak tersebut berkaitan dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang membatasi Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan surat pemberitahuan. Pembetulan surat pemberitahuan dengan maksud mengkreditkan pokok pajak PPh Pasal 23 (yang ada dalam surat ketetapan pajak) hanya diperbolehkan dalam jangka waktu 2 tahun sebelum berakhirnya tahun pajak, sepanjang DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Sedangkan dalam undang¬undang pajak yang sama, kewenangan DJP untuk menerbitkan surat ketetapan pajak adalah sepuluh tahun dan itupun dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu. Hasil penelitian di lapangan juga menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada upaya yang dilakukan oleh pihak DJP untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ketidakmampuan DJP dalam mendeteksi kebenaran pelaporan surat pemberitahuan dilimpahkan kepada Wajib Pajak pemotong pajak dengan pengenaan surat ketetapan pajak yang selalu berisi pokok pajak dan sanksi perpajakan.Dalam analisis yang dilakukan, tidak dapat dikreditkannya pokok pajak yang ada dalam surat ketetapan pajak tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam pengenaan pajak dan adanya pengenaan pajak ganda. Peluang terjadinya pengenaan pajak ganda sangat besar, karena di sisi penerima penghasilan ada ancaman sanksi pidana apabila penerima penghasilan tidak melaporkan penghasilan yang telah diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Apabila penerima penghasilan sudah melaporkan penghasilannya maka tidak ada lagi kerugian negara, dengan demikian apabila masih juga diterbitkan surat ketetapan pajak, pada saat itu timbul pengenaan pajak ganda. Penerbitan surat ketetapan pajak yang atas pokok pajaknya tidak dapat dikreditkan juga menimbulkan ketidakadilan karena mendistorsi pajaknya withholder.Guna menghindari hal tersebut disarankan, apabila pihak DJP menerbitkan surat ketetapan pajak yang berisi pokok dan sanksi perpajakan, maka pokok pajak tersebut harus dapat dikreditkan, tanpa syaratapapun. Dalam hal surat ketetapan pajak diterbitkan setelah lewat tahun pajak, disarankan agar jangan mengenakan pokok pajak akan tetapi hanya berisi sanksi yang ditujukan kepada pemotong pajak. Penulis juga menyarankan agar DJP membangun suatu alat atau sistem administrasi perpajakan yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi dan meyakini bahwa penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan sudah dilaporkan seluruhnya, terutama apabila penghasilan tersebut merupakan obyek withholding tax. Dengan sistem administrasi iru diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang timbul dalam pengkreditan pokok pajak yang ada dalam surat ketetapan pajak.

---

On the taxation administration basis, an income tax only is payable at the end of a fiscal year. The tax collection system which is carried out one time at expiry of any fiscal year contains weakness both for the taxpayer and the state. Taxpayer will feel heavily burdened if all taxes payable must be paid once time at the end of fiscal year. On another side, the state will find financially difficult in the current year. To cope with the matter, the state shall arrange the implementation of payment of tax within the current year.

One of tax payment system within current year is withholding of income tax Article 23. This system asks assistance from any third party as employer to conduct withholding toward tax. The tax is deducted from income payment to other person. The tax which has been deducted will be credited with all taxes payable at the end of fiscal year. In the event system in withholding of income tax Article 23 does not work, therefore the state will perform collection by issuing letter of stipulation on taxation, which is addressed to the Tax withholder. In the implementation thereof, the tax stipulation letter always contains of tax that is never or less deducted and taxation sanction.

The main problem arising thereof is the tax principle contained in the letter of decision found that some portions are unable to be credited. With un-credited of the tax content, it will become the problem both for the tax withholding tax payer or income receiving tax payer.

Discussion in this thesis is based upon theoretical framework that the tax imposition aims to collect acceptable tax income, which is in the regulation and implementation shall take into account Equity principle, and certainty principle. A tax withholding is not tax, but tax withholding is only a system, which is used to collect the tax, which is a tax collection within the current year.

Research methodology used in this thesis is a descriptive analysis. In writing this thesis, author uses statistical analysis, because author will thither discuss the problem further detail. In conducting this research, author directly went to the field aims to carry out research in detail. In conducting research in the field, the author carries out a direct interview with key informant. Result of interview with key informant will be contained in writing this thesis.

Based on result of survey, the tax content could not be credited in relation with regulation contained in Law No. 16 year 2000 regarding General Provision and Procedure of Taxation restricting Tax payer to carry out rectification of a notification letter. Correction the letter of notification aims to credit the tax content income tax Article 23 (contained in he letter of stipulation of tax) only obtained within a period of 2 years prior to expiry date of taxation, authority of DP to issue letter of the tax policy is ten years and could be extended under certain condition. Result of survey in the field also shows that up to this day, there is no effort carried out DJIP in coping with the problem. Inability of DIP in detecting correctness of report of the letter of notification will be handed over to the Tax withholding tax payer.

According to the analysis, the un-credited of tax content, which is contained in the letter of tax polic caused legal uncertainty in imposing tax and the double tax imposition. Opportunity of the occurrence of double tax imposition is very high, because at the side of income receiver, there is a criminal sanction if the income receiver failed to report income which has been received over one year fiscal tax. If the income receiver has reported its income so that the state will no longer get loss, but the tax policy is still being issued, double tax imposition will automatically be imposed. The issuance of the tax policy upon the tax content could not be credited also caused unfairness due to distortion the withholder's tax.

In order to avoid matters mentioned above, if DP issued the tax policy containing the tax content and sanction, therefore the tax must be credited with no conditions. In the event, the tax policy issued after expiry of fiscal year, you are not allowed to impose the tax content. However, it will only contain sanction addressed to tax withholder. Author also suggests DR establishing the equipment or taxation administration system which may be used to detect and assure that income received by income receiver have been reported entirely, especially if the income is an object of a tax withholding. With this administrative system, it is hoped to assist in coping with the problems arising from crediting the tax content in the tax policy."

"Since social responsibility has become public issue, private sectors especially businesses which are represented by corporations, are demanded to be more respectful and to fulfill the need of public sector, as one of their stakeholder. Businesses' purpose is no longer only to provide goodsfservices and to maximize the financial profit, but more than that, also to get involved to support the society for a better social environment. Nowadays, known corporate social responsibilities are limited only to create jobs, maximize profit, pay taxes, and obey the law or any other standards. But there are part of social responsibilities that many corporations do not realize, that is philanthropic responsibility or making charitable contributions. The contributions could be social investments or just incidental contributions.The problem that arise i s tax system, since income tax in Indonesia do not accommodate philanthropic responsibility as a deduction of income or tax credit, because it is assumed that charitable contribution is not directly connected to the effort of getting, maintaining, and collecting income. Using descriptive research method, the author g ave a comprehensive description about corporate philanthropic responsibility, and searched how the tax system should accommodate the corporate charitable contributions as a deduction of income or a tax credit.The result of the research showed that by permitting the charitable contribution as a deduction of gross income, it could become an incentive for corporations to perform their philanthropic responsibility. On the other hand, it will also lighten up the burden of the government in providing public goods regarding to social community development in the whole territory of the country. There are needs for revision in perception and a unity in point of view about philantropic responsibility for both the government and corporations, in order to achieve prosperity fo all levels of community, without leaving each functions and main obligations."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara reformasi administrasi perpajakan dengan motivasi kerja dan antara reformasi administrasi perpajakan dengan kepuasan kerja Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah menerapkan administrasi modern. Terdapat tiga macam Kantor Pelayanan Pajak yang sudah menerapkan sistim administrasi modern yaitu Kantor Pelayanan Pajak LTO, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Sebanyak 269 AR dilibatkan dalam penelitian ini.Dua hipotesis diuji: (1) Terdapat hubungan antara yang signifikan antara reformasi administrasi perpajakan dengan motivasi kerja AR pada tingkat LTO, Madya, dan Pratama, dan (2) Terdapat hubungan yang signifikan antara reformasi administrasi perpajakan dengan kepuasan kerja SR pada tingkat LTO, Madya, dan Pratama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara reformasi administrasi perpajakan dengan motivasi kerja dan kepuasan kerja pada tingkat LTO, Madya, dan pratama.Hasil pengujian menunjukkan bahwa keseluruhan hipotesis diterima. Hipotesis pertama teruji dengan nilai Rank Spearman sebesar 0,540 (t hitung=7,62>t tabel=1,665). Sementara hipotesis kedua teruji dengan nilai Rank Spearman sebesar 0,430 (t hitung=9,56>t tabel=1,665).Karena studi ini menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berhubungan dengan motivasi kerja dan kepuasan kerja, maka pelaksanaannya di lapangan perlu diperbaiki secara berkelanjutan agar motivasi kerja dan kepuasan kerja AR menjadi semakin optimal.

---

The research intends to put to the test the correlation between the reformation taxation administration and work motivation and also between the reformation of taxation administration and the work satisfaction of Account Representative (AR) at The Tax Service Office which have applied modern administration system. There are three kinds of the Tax Service Office which have applied modern administration system. They are; the LTO Tax Service Office, Intermediate Tax Service Office and Elementary Tax Service Office. The research has involved 269 AR.

Two hypotheses put to a test: (1) There is a significant correlation between the reformation of taxation administration and the work motivation of AR on the LTO, Intermediate and Elementary level, and (2) these is a significant correlation between the reformation of taxation administration and the work satisfactions of SR on the LTO, Intermediate and Elementary level. Therefore, it could be concluded that there is a significant correlation between the reformation of taxation administration and the work motivation and the work satisfaction on the LTO, Intermediate and Elementary level.

The result of the test shows that the hypotheses are accepted on the whole. The first hypothesis given a value of Rank Spearman 0,540 (t count = 7.62>t table = 1,665) in a test. Meanwhile the second hypothesis given a value of Rank Spearman 0,430 (t count = 9,56)t table = 1,665).

Since the study shows that the reformation of taxation administration has a correlation to the work motivation and satisfaction then it is necessary to improve continually its implementation in the sphere so that it can increase the AR work motivation and satisfaction more optimally."

"Tujuan dari didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada. Dilain pihak salah satu kewajiban perusahaan adalah melaksanakan semua peraturan perpajakan dengan baik dan benar. Beban pajak merupakan salah satu komponen biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga perlu pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari kerugian yang timbul di kemudian hari. Dari kedua kepentingan tersebut dibuat cara agar keduanya dapat tercapai salah satunya dengan perncanaan pajak (Tax Planning).Dalam menjalankan kegiatan usaha perusahan akan dibantu oleh para karyawan, dimana karyawan tersebut akan memperoleh imbalan berupa pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun. Imbalan tersebut merupakan hasil dari hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Hubungan antara pihak antara kedua belah pihak akan menimbulkan kewajiban pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21/26 untuk karyawan dan PPh pasal 25/29 untuk pemberi kerja. Kedua jenis pajak tersebut mempunyai mempunyai hubungan timbal baik yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainya. Perencanaan pajak tidak hanya bertujuan semata-mata untuk memimalisasikan beban pajak perusahaan, ketepatan, keakuratan didalam melakukan perhitungan juga merupakan salah satu dari perencanaan pajak penghasilan pasal 21, agar tidak menimbulkan biaya pajak tambahan di kemudian hari. Keakuratan dalam melakukan perhitungan akan berdampak pada SPT Tahunan yang disampaikan oleh perusahaan.Pokok masalah dari tesis ini adalah selalu berusaha mencari peluang-peluang maupun celah-celah yang dapat dimanfaatkan dari perbedaan tarif antara dua jenis pajak yang berbeda. Selain itu juga mencari keakuratan dalam melakukan perhitungan pemotongan pajak agar didapatkan hasil yang akurat agar tidak merugikan baik karyawan dan perusahaan itu sendiri.Penelitian dilakukan pada PT. BII Finance Center dengan mengabil data-data berupa laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit, daftar perhitungan gaji karyawan dan SPT Tahunan baik Pajak Penghasilan Pasal 21. Dari data-data yang didapatkan dilakukan analisis dengan melakukan perhitungan ulang terhadap jmasingmasing jenis pajak untuk mendapatkan biaya pajak yang minimal serta mendapatkan perhitungan pajak yang akurat.Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian tunjangan akan menghasilan biaya pajak yang maksimal sedangkan untuk karyawan akan menambah penghasilan dibandingkan dengan pemberian natura. Sedangkan untuk pemberian tunjangan khususnya tunjangan pajak akan mendapatkan biaya pajak yang maksimal bila kondisi perusahaan untung dan tidak banyak karyawan yang berpenghasilan melebihi tarif 30%. Untuk hasil perhitungan pajak penghasilan pengunaan metode bayangan akan menghasilkan perhitungan yang akurat dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai kesimpulan bahwa pemberian tunjangan dapat memperkecil biaya pajak perusahaan dengan kondisi-kondisi tertentu dan tidak bertentangan dengan undangundang.Sebagai saran agar Direktorat Jenderal Pajak segera membuat peraturan pendukung untuk karyawan yang mempunyai penghasilan yang berfluktuatif seiring dengan diterapkanya undang-undang pajak penghasilan yang baru.

---

The aim of building a company is to gain optimal profit by minimalist all sorts of expenses. In other term, one of the company obligation is to apply all kinds of tax regulation by its term. Tax burden is one the expenses which is needed to be spent by the company, therefore goal management is needed to avoid loss in the future. For both interest are accomplished, one of ways is by making tax planning.Performing the business company is helped by employees, which they will get income in form of salary payment, honorarium, extra allowance and any other payment. Those kind of relationship will cost tax burden which is income tax article 21/26 for employee and income tax article 25/29 for employer. Both of tax have reciprocal relationship which influence both sides. Tax planning is not only minimalist the company tax burden. Precisions, accuracy in calculating is also one of way to plan income tax article 21 to avoid any extra taxes in the future. Accuracy in calculating will have impact on annual tax return held by the company.The issues of the thesis to find opportunities and ways/loophole which can be used from the differences of amount on two kinds of taxes. Also to find accuracy in calculating the different withholding taxes in order to get accurate result that wont inflict a financial loss both to employees nor the company it self.The research was done on PT. BII Finance Center by taking data in form of audited company financial report, list of the employee salary calculation and annual tax return article 21. The research on the data?s was done by recalculating on each kind of taxes to gain the minimal tax burden an to have the accurate calculation.The result on The research indicates that the allowance will produce max tax burden as the employee gain more income compared with base salary. At high profits conditions on the company and less by employee with income more than 30% fee allowance especially tax allowance gain maximum tax fee. Income tax calculation using the running method will produce accurate calculation compared with legal condition.As the conclusion that allowance will reduce the company tax fee with certain condition and in the term by the law. And as a suggestion Direktorat Jendral Pajak to form supported legislations of employee with fluctuate income along with the new income tax regulation."

"Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara, dilakukan dalam bentuk Kontrak Karya. Kontrak Karya pertambangan Umum bersifat "Lex Specialis" artinya segala ketentuan-ketentuan yang telah tercantum dalam kontrak karya tidak akan ikut berubah karena terjadinya perubahan atas peraturan Undang-undang yang berlaku umum. Pernyataan Lex Specialis ini dapat dilihat dalam Surat Menteri Keuangan S-1032/MK.04/1998.Dalam pendirian perusahaan kontrak karya ada pengeluaranpengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pemegang saham sebelum perusahaan kontrak karya berdiri yang lebih dikenal dengan nama Pre Contract of Work Expenditures (Pre-COW Expenditures). Pre-Cow Expenditures ini dilakukan dalam melaksanakan kegiatan Preliminary Exploration Work, dimana pekerjaan inilah yang nantinya akan menentukan apakah dari hasilnya akan dilanjutkan ke tahap pendirian perusahaan kontrak karya atau bukan.Sehingga jika hasil Preliminary Exploration Work memberikan perhitungan yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan ke tahap pendirian perusahaan kontrak karya maka Pre-COW Expenditures akan menjadi beban calon pemegang saham perusahaan kontrak karya itu dan kalau ternyata dilanjutkan ke tahap pendirian perusahaan kontrak karya maka Pre-COW Expenditures akan dialihkan ke perusahaan kontrak karya untuk dibebankan sebagai unsur biaya dalam perusahaan kontrak karya seperti yang dinyatakan dalam Kontrak Karya Generasi VI Pajak Penghasilan.Dalam Annex H butir butir (6) ini dinyatakan bahwa pengeluaran-pengeluaran sebelum perusahaan didirikan yang telah dikeluarkan oleh para pemegang saham dan langsung berhubungan dengan proyek Kontrak Karya, dapat dikonsolidasikan ke dalam rekening Perusahaan sebagai unsur-unsur biaya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diaudit oleh akuntan publik dan disetujui oleh Direktur Jendera Pajak. Dari pernyataan dalam Annex H butir (6) Kontrak Karya ini dapat disimpulkan bahwa syarat Pre-COW Expenditures ini dapat dikonsolidasikan ke perusahaan Kontrak Karya sebagai unsur-unsur biaya pengurang penghasilan (deductible expenses), ada 4 (empat), yaitu pengeluaran itu harus dikeluarkan oleh pemegang saham, harus berhubungan langsung dengan proyek Kontrak Karya, harus diaudit oleh akuntan publik dan terakhir harus diaudit oleh Direktur Jenderal pajak.Umumnya dalam pertambangan di Indonesia dalam mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan Pre-COW Expenditures, pemegang saham meyerahkan seluruh proses pekerjaan itu kepada perusahaan jasa pertambangan (Mining Service Company) sebagai agent of payment dari pemegang saham, maka semua Pre-COW Expenditures yang dikeluarkan oleh Mining Service Company bukanlah biaya bagi Mining Service Company itu, tetapi adalah harta/property milik pemegang saham.Dari studi atas sengketa pajak pada PT "X", diketahui bahwa sampai saat ini pihak pemerintah terutama pihak Direktorat Jenderal Pajak belum pernah mengeluarkan suatu peraturan atas Pre-COW Expenditures yang mengatur tentang bagaimana prosedur pelaksana atas pernyataan yang terdapat dalam kontrak karya Annex H butir (6), apa itu mengenai kriteria pengeluaran yang berhubungan dengan proyek kontrak karya, bagaimana cara pengalihannya, kapan seharusnya mulai diamortisasi, bagaimana tatacara pemberian persetujuan, apakah melalui permohonan khusus atau melalui penyampaian SPT PPH Badan yang kemudian persetujuannya berupa Surat Ketetapan pajak, apakah proses mendapatkan persetujuan itu harus dilakukan di kantor pusat atau cukup melalui KPP tempat wajib pajak terdaftar.Direktorat Jenderal pajak dalam memberikan suatu persetujuan untuk menerima atau menolak atas pembebanan Pre-COW Expenditures, harus memperhatikan asas pemungutan pajak terutama asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas efisiensi sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan baik itu pihak wajib pajak maupun pihak Pemerintah atau Direktorat Jenderal pajak.

---

Agreements between the Government of the Republic of Indonesia and Indonesian legal entity-based business companies for the purpose of Foreign Investment in the mining of minerals, exclusive of petroleum, natural gas, geo-thermal energy, radio active and coal, are entered into in the form Contracts of Work. The Contract of Work on General Mining Operations is "Lex Specialis," which means that all legal provisions contained in the contract of work will not be subject to change in case of amendment to any of the prevailing laws and regulations. This 'lex specialis' statement appears in the Letter of the Minister of Finance under Number S-1032/MK.04/1998.Incorporation of a contract of work - based business enterprise involves pre-establishment expenses by the shareholders better known as the Pre-contract-of-Work Expenditures (Pre-COW Expenditures). These Pre-COW Expenditures form part of the Preliminary Exploration Work. It is this work that will determine whether or not the results will proceed to the phase of incorporating a contrac-of-work-based business company.If the results of the Preliminary Exploration Work generate a calculation making impossible to proceed to the phase of incorporating a contrac-of-workbased business company, the Pre-COW Expenditures will be to the cost of the prospective shareholders of the contrac-of-work-based company. If the results, as it turns out, do to the phase of incorporation, the Pre-COW Expenditures will be transferred to the the contrac-of-work-based company for debiting as a cost element therein, as specified in the Generation VI Contract of Work of General Mining in Annex H, point (6) on the Rule on Income Tax Calculation.Annex H point (6) provides that any preincorporation expenses, spent by the shareholders and immediately associated with the contrac-of-work-based projects, are capable of consolidation into the Company?s account as a cost element. Such expenses are subject to audit by an public accountant and to the approval of the Director General of Taxation. From the statement in Annex H, point (6) of the Contract of Work a conclusion can be drawn that the Pre-COW Expenditures can be consolidated into the contrac-of-work-based company as deductible expenses, under 4 (four) conditions: expenses are to be spent by the shareholders; are in direct relation to the the contrac-of-workbased projects; are to be audited by a public accountant, and, lastly, are to approved the Director General of Taxation.In general, in the mining sector in Indonesia, in jobs relative to the Pre-COW Expenditures, the shareholders pass the entire process to a Mining Service Company as their agent of payment. All such Pre-COW Expenditures spent by the Mining Service Company are not so to the Mining Service Company, but the property of the shareholders.The study of a tax dispute facing PT "X", has led to the discovery that the Government, in this case, the Directorate General of Taxation, has not as yet issued issued any regulation on the Pre-COW Expenditures governing the procedure for implementation of the statement in the contract of work in Annex H, point (6), concerning the criteria for expenditure associated with the contract-of-work-based projects, for transfer, when should amortization commence; for approval, whether through a special application or submission of the Business Entity-related Annual Income Tax Return further approved in the form of the Tax Assessment Notice; whether the process of obtaining the approval is to proceed at the head office only at the Tax Service Office with which the taxpayer has been registered.The Directorate General of Taxation in the issuance of the approval/acceptance or of the rejection of the debiting of the Pre-COW Expenditures, must take note of the principles of tax collection, mainly relative to fairness, legal certainty, and efficiency so that not a single party feels having been put at a disadvantage, whether it is the taxpayer, Government, or Directorate General of Taxation."

"Pengembalian kelebihan pembayaran pajak merupakan hak wajib pajak yang diatur dalam Undang-undang perpajakan. Pajak pertambahan nilai merupakan salah satu jenis pajak yang sering terjadi kelebihan pembayaran pajak terutama terhadap wajib pajak yang melakukan kegiatan tertentu yaitu wajib pajak yang melakukan kegiatan ekspor maupun yang melakukan penyerahan kepada pemungut pajak pertambahan nilai. Adanya fakta bahwa per tanggal 15 Agustus 2006 terdapat 7.111 berkas permohonan restitusi pajak pertambahan nilai dengan nilai nominal sebesar Rp. 10,02 triliun untuk periode 2001 s.d 2006 menunjukkan adanya kelemahan disisi kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan tersebut. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 diterbitkan sebagai solusi untuk menyelesaikan tunggakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai tersebut. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan PER- 122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 di salah satu Kantor Pelayanan Pajak X di Jakarta. Kantor Pelayanan Pajak tersebut merupakan kantor yang pertama kali menerapkan sistem administrasi modern, di lain pihak wajib pajak yang terdaftar di kantor tersebut adalah wajib pajak yang sudah diseleksi dengan kriteria wajib pajak tersebut tergolong besar baik dari skala usaha maupun kontribusinya terhadap penerimanaan negara, relatif patuh terhadap peraturan perpajakan serta telah menjalankan administrasi dengan baik. Wajib pajak tersebut besar sehingga identik dengan transaksi banyak serta dokumen-dokumen yang harus disampaikan pada saat pengajuan restitusi PPN juga banyak, sedangkan kewajiban PPN disentralisasi di kantor pusat serta pelaporan PPN dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak X di Jakarta. Apakah kebijakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai tersebut sesuai tujuan yang ingin dicapai yaitu menyangkut aspek kepastian hukum, pelayanan dan pengamanan penerimaan negara Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, di dalam mengumpulkan data dan informasi digunakan teknik pengumpulan data berupa studi perpustakaan dan studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak yang kompeten Data yang dianalisis adalah data sekunder yaitu Laporan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak X tahun 2002 sampai dengan 2007. Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006, telah memberikan kepastian hukum (certainty) dan pengamanan penerimaan (revenue productivity), namun syarat pengajuan restitusi PPN yang banyak dan rigit tidak sesuai dengan asas kesederhanaan (simplicity) dan menambah beban perpajakan (cost of taxation) yang besar bagi wajib pajak juga terhadap kantor pajak sehingga tidak sesuai dengan asas economy. Kekurangan tersebut tidak sesuai dengan konsep dibentuknya kantor pajak modern yang mengedepankan pelayanan (client oriented). Model pengembalian pendahuluan kelebihan pajak adalah model yang cocok diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak X. Berdasarkan analisis terhadap PER-122/PJ./2006 dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan tersebut masih relevan meskipun cantolan hukumnya yaitu Pasal 17B ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2000 diubah materinya. Berdasarkan Pasal 17B ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17B UU Nomor 16 Tahun 2000 dihilangkan, namun muncul Pasal 17D yang materinya berbeda."

"Growth in palm plantation and industry sector should be followed by the increase of tax payment by taxpayers engaged in the sector. With reference to the statement made by the Directorate General of Taxes, Darmin Nasution in a national mass media, it is only 10 % from 600 taxpayers engaged in the palm plantation and industry sector who have reported their tax obligations correctly. Non-optimal fulfillment of tax obligations in the palm plantation and industry sector primarily attributed to legal and illegal efforts done by taxpayers in minimizing the tax obligations, among others, through tax avoidance and tax evasion. These practises in the palm plantation and industry sector is reported by Tempo Magazine, January 15-20, 2008 edition on tax evasion commited by Asian Agri through three ways, namely fictitious expenditure, fictitious hedging and transfer pricing. These research is aimed at identifying the taxpayers compliance in the palm plantation and indutry sector before and after the tax investigation is done against Asian Agri Group, the detterrent effect of the tax investigation against Asian Agri Group on the tax payers compliance in the palm plantation and industry sector, and the average performance of each regional office of Directorate General of Taxes especially palm plantation and industry sector since 2004 until 2007.The research applies all population as the sample. The population of the research is taken with reference to the national taxpayers data which is classified by the regional office of the Directorate General of Taxe. The analyzed data includes two classifications of business which are dominant in the Asian Agri business group, namely 01134 (palm plantation) and 15141 (natural crude oil industry). The compliance indicator used is the amount of Income Tax Article 25 payment as from 2004 to 2007. The research applies the quantitative approach by using the statistical analysis through Wilcoxson test and F test (multivariate anova).The result of the research indicate that there is a deterrent effect of tax investigation against Asian Agri Group on the improvement of the taxpayers compliance in the palm plantation and industry sector. The deterrent effect can be evidenced by the increase amount of the Income Tax Article 25 payment by taxpayers in the sector at all regional offices of Directorate General of Taxes. Despite of the increase amount of the Income Tax Article 25 payment at each regional office of Directorate General of Taxes, the general performance of each regional office is varied. It indicates that there is different impacts of the extra efforts for each regional office due to the enactment of some regulations following the tax investigation against Asian Agri Group. Based on the results of the research as above indicated, tax investigation has proved to be one of the effective way in improving law enforcement in tax sector, to help secure the state revenue as well as create deterrent efect to others taxpayers of the same kind. The quality of the tax investigation needs to be improved and the objective of the punishment in tax needs to be clarified, so the criteria of tax crime investigation and punishment can be disseminated an therefore the legal certainty can be upheld. In addition, the Directorate General of Taxes is deemed necessary to establish a uniform socialization pattern on each tax regulation which is issued at each work unit of the Directorate General of Taxes, so the distribution of tax revenue for each business sector can be optimized and the assesment process of each work unit of Directorate General of Taxes can be directed to the achievement of each work unit in collecting and securing the state revenue. It is expected that subsequent researches will discuss the deterrent effect aspects with regard to the tax investigation in more comprehensive way based on different point of view, so the ideal format and system of tax investigation can be corrected from time to time on a sustainable basis."

"Penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi kebijakan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi pada pengunaan visa elektronik bagi pelaku bisnis Ekonomi APEC yang akan melakukan perdagangan dan investasi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Model operasional penelitian mengunakan teori Implementasi Kebijakan George Edward III Tahun 1980, yaitu ada 4 (empat) variabel penting yang menentukan apakah suatu kebijakan yang dikatakan efektif atau tidak efektif, variabel itu adalah komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi. Informan dalam penelitian ini terdiri 8 (delapan) responden yang mewakili steakholder kebijakan KPP APEC. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam, sedangkan analisis dilakukan mengunakan analisis GAP, yaitu analisis perbedaan antara persepsi harapan yang diinginkan dengan adanya kebijakan di bidang keimigrasian dengan implementasi kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia, dengan terdiri dari Regulator Kebijakan; Operator Kebijakan; dan Penguna Kebijakan.Dari analisis GAP terhadap hasil wawancara dengan survei lapangan, memperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia, berdasarkan 4 (empat) variabel penting, George Edward III Tahun 1980 dinyatakan belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari analisis implementasi kebijakan pada komponen Operator Kebijakan, penguna kebijakan belum efektif, meskipun dari sisi komponen Regulator sudah efektif. Hasil penelitian menyarankan bahwa kepada Regulator kebijakan: 1. untuk membuat kebijakan yang lebih memudahkan pemberian KPP APEC pada pelaku bisnis domestik; 2. untuk membuat kebijakan yang lebih transparan pada proses pre-clearance bagi pelaku bisnis Ekonomi Skema KPP APEC. Kepada pihak operator kebijakan perlu terus dilakukan penelitian terhadap kualitas pelayanan bagi pemegang KPP APEC di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang telah ditentukan. Selain itu, kepada masyarakat umum, dalam hal ini pelaku usaha untuk terus menerus melakukan pengawasan dan penilaian, agar kebijakan tersebut betul-betul terlaksana sesuai dengan persepsi harapan kebijakan tersebut dimunculkan.

---

The research focuses on the analysis of implementation of government policy, in this matter the Directorate General of Immigration is using the electronic visa for the APEC Economy Business user who does trading and investing.The research included as qualitative with descriptive design.The operational research model used a theory of George Edward III Policy Implementation in the year of 1980, there are 4 (four) important variables which decide whether a policy is effective or not. The variables are communication, resources, behaviors and bureaucratic structures. There are 8 (eight) respondents who became the informants and represent the stakeholders in the policy of KPP APEC. Data gathering was done by studying literature and close encounters interview, while analysis done by using GAP analysis. Analysis the differences between hope-perception that needed with policies in Immigration sector with the implementation of KPP APEC policy on the Indonesian Economy, consist of Policy Regulator; Policy Operator; and Policy user.From the GAP analysis of the result of the interview with field survey, have a end result that KPP APEC policy implementation on the Indonesian Economy, based on the 4 (four) valuables variable, The George Edward III in the year of 1980 is not yet effective. This matter can be viewed from the analysis of the policy implementation on the Policy Component Operator, policy user isn?t yet effective, even though from the Regulator component side is already effective. The result of this research suggest the Policy Regulator; 1) to make policy that may be easier in providing KPP APEC as domestic business user; 2) to make policy becomes more transparent on the process of pre-clearance as Economy Business user Scheme for KPP APEC. The Policy operator should continue with their research on the service quality of KPP APEC holder at the Immigration Checkpoint stated. Beside that, as for the general public, in this matter concern on the business user to continue their controlling and evaluating, so that the concern policy is real and on based on the hope-perception policy itself."

"Guna lebih melaksanakan ketertiban dalam tata administrasi perpajakan, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yang mengatur mengenai tata cara pengembalian kelebihan pajak pajak pertambahan nilai. Peraturan ini diharapkan mampu mengatasi tunggakan restitusi yang ada sehingga dapat memperbaiki citra pemerintah dikalangan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi apasaja yang diterima PT Antam, Tbk berkaitan dengan diberlakukannya peraturan PER 122/PJ./2006 ini. Selain itu penelitian ini bermaksud mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh PT Antam untuk menyesuaikan diri dengan peraturan terbaru tersebut serta mengetahui tingkat efektifitas strategi tersebut dalam membantu PT Antam meningkatkan persentase persetujuan restitusi terhadap permohonannya. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini melakukan sejumlah wawancara mendalam terhadap pihak-pihak terkait.Pada bagian kesimpulan dari penelitian ini, diketahui bahwa ada beberapa implikasi yang diterima PT Antam pasca pemberlakuan peraturan ini. Timbulnya biaya tambahan merupakan implikasi negatif yang dialami, sedangkan semakin cepatnya pengabulan restitusi yang diterima sehingga dapat membantu cash flow merupakan implikasi positifnya. Dari banyaknya strategi yang dilakukan dapat dikatakan strategi yang dilakukan cukup efektif dan perlu dilakukan optimalisasi.

---

In order to carried out an orderline of tax administration, government published new regulation concerning the mechanism of value added tax refund according to PER 122/PJ./2006. This regulation hopefully can overcome the debt of VAT refund so as to improve government image among taxpayer. This reseach is purpose to know what kind of implication suffered by PT Antam, Tbk regarding the implementation of new regulation PER 122/PJ./2006. Beside that, this research is aimed to know what strategy that PT Antam, Tbk do to cope with that new regulation and to know the effectivity of that strategy in helping PT Antam to increase the percentage of agreed VAT refund proposal. Through qualitative approach, this research do some indepth interview to relevant parties. In the conclusion of this research, it revealed that some implication suffered by PT Antam. Some additional expenses is the negative one, but PT Antam can get their VAT refund faster than before this regulation implemented. This refund can surely can help company cash flow. In other words, this is an effecitve strategy done by company and should be optimized so as to reach perfection."

"Corporate charitable giving is growing up in Indonesia. It can be classified into 3 (three) motives which are first a strategy to raise profits, second as a compliance because they are forced to do so, and third as beyond compliance as the company is part of the community. Those three motives do reflecting the income tax treatment on charitable giving. PT X as one of the company also does charity. The charitable giving done by PT X becomes unique since PT X is a Contract of Work (CoW) holder. But practically, the CoW results in law uncertainty. The tax auditor adjusted the charitable giving by PT X which were fund contribution and donation to Aceh and Sumatera Utara.The researcher focuses on charitable giving by PT X with qualitative approach. The researcher would like to identify how PT X does the charitable giving and the law certainty of income tax treatment on those charitable giving. With regards to that, the researcher uses a study-case. The researcher obtains the data from interview, field research and library research.Based on the field and library research, there are situations of charitable giving generally in Indonesia and specifically in PT X. On those charitable giving, there are income tax treatment in income taxation law and the regulations underneath. Spesifically, the researcher observes the income tax treatment of charitable giving done by PT X, which can be gathered from the tax audit cases of OT X.From the situations above, it can be analyzed that the charitable giving done by PT X is divided into 3 (two) kinds which are philanthropy and charity. Besides that, there are three motives of charitable giving, as previously mentioned, practiced by PT X, which are related to the income tax treatment. And the focus of this research is the law certainty of income tax treatment on charitable giving of PT X."