Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagai Kota penyangga Ibukota Jakarta, jumlah penduduk Kota Depok sekitar 2,330 juta jiwa secara alami berkorelasi dengan peningkatan jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan. Pertambahan penduduk yang cepat juga perlu diimbangi dengan kapasitas pelayanan pengelolaan sampah sesuai kebutuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Teknik Sampling menggunakan penekatan rumus Slovin, Data yang digunakan berupa Data kuantitatif dengan Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner yang dibagikan secara online survey dengan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukan bahwa bank sampah berkontribusi dalam pengurangan sampah plastik harian dengan prosentase sebanyak 0,00204% dari total sampah plastik 2,686 ton/hari di Kota Depok hal ini kontribusi bank sampah masih rendah dan perlu dioptimalisasi kembali. Sebanyak 63% responden perempuan lebih bersedia mengumpulkan sampah plastik di bank sampah. Menurut faktor usia, responden usia lebih dari 25 tahun lebih banyak jumlah sampah plastik yang disetorkan ke bank sampah dengan persentase 86%. Responden yang sudah menikah lebih banyak menyampaikan sampah dengan persentase 72,8%. Faktor Pendidikan, responden dengan Pendidikan SMA kebawah lebih banyak menyampaikan sampah plastik dengan persentase sebesar 53,7%. Berdasarkan faktor pendapatan kurang dari 4 juta lebih banyak menyampaikan sampah plastik dan responden dengan pekerjaan informal lebih banyak menyampaikan sampah plastik di bank sampah Kota Depok dengan persentase sebesar 65,3%. Hasil perhitungan resgresi Logistik Binary menunjukan hasil bahwa variabel Jenis Kelamin, Status Kawin, Penghasilan per bulan, Pendapatan penjualan Sampah, Jenis Pekerjaan, Pemberian Insentif dan Kegiatan sosialisasi dalam upaya peningkatan jumlah sampah plastik di bank sampah menunjukan nilai masing-masing variabel signifikan. ......As a buffer city of the capital city of Jakarta, the population of Depok City of around 2.330 million people is naturally correlated with an increase in the amount and type of waste produced. Rapid population growth also needs to be balanced with the capacity of waste management services as needed. This research uses a quantitative method approach. Sampling technique using the Slovin formula, the data used is in the form of quantitative data with data collection techniques using questionnaires that are shared online surveys with data processing in this study carried out using SPSS software. The results of the study that waste banks contribute to reducing daily plastic waste with a percentage of 0.00204% of the total plastic waste of 2,686 tons / day in Depok City, this contribution of waste banks is still low and needs to be optimized again. As many as 63% of female respondents are more willing to collect plastic waste in waste banks. According to the age factor, respondents aged more than 25 years are more likely to deposit plastic waste into the waste bank with a percentage of 86%. Married respondents conveyed more waste with a percentage of 72.8%. Education Factor, respondents with high school education and below conveyed more plastic waste with a percentage of 53.7%. Based on income factors, less than 4 million more delivered plastic waste and respondents with informal jobs delivered more plastic waste at the Depok City waste bank with a percentage of 65.3%. The results of the calculation of Binary Litecoin Logistics progression result that the variables Gender, Marital Status, Income per month, Waste sales income, Type of Work, Provision of Incentives and socialization of Activities in an effort to increase the amount of plastic waste in the waste bank objects of each significant variable.

Abstrak :
Tanggung jawab dalam melestarikan dan menjaga warisan budaya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat Kota Depok karena perkembangannya sangat cepat menuju kota modern. Kolaborasi bersama komunitas Kaoem Depok sebagai living heritage bersama seluruh stakeholder merupakan keniscayaan untuk menjadikan wilayah Depok Lama sebagai destinasi wisata sejarah Depok Lama dan menjadi ikon serta ruang publik baru bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif studi kasus pada lokus cagar budaya Depok Lama fokus secara yuridis empiris. Penelitian ini menghadirkan kebaruan terhadap urgensi kebijakan yang sinkron serta komprehensif serta adaptif dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat pada obyek bangunan cagar budaya yang melibatkan partisipasi masyarakat. Memaknai identitas perlu formulasi hibrid yang multikultur, bukan milik suatu entitas/etnis tertentu. Secara geobudaya, Depok Lama menunjukkan kekhasan pola berdasarkan alam budaya terkait residu budaya kolonialisme Belanda. Bahkan, menjaga warisan budaya itu akan meningkatan kohesi sosial mengingat kota tanpa bangunan tua seumpama dengan manusia tanpa ingatan. ......The responsibility to maintain and protect cultural heritage is a challenge for the government and the people of Depok City because of its very fast development towards a modern city. Collaboration with the Kaoem Depok community as Living Heritage with all stakeholders is a necessity to make the Old Depok area a historical tourist destination for the Old Depok and become an icon and a new public space for the community. This study uses a qualitative case study approach at the Depok Lama cultural heritage locus, with a juridical and empirical focus. This research brings novelty to the urgency of policies that are synchronous as well as comprehensive and adaptive to the pace of community economic growth on cultural heritage objects that involve community participation. Making sense of identity requires a hybrid formulation that is multicultural, not belonging to a particular entity/ethnicity. According to geoculture, Old Depok shows a distinctive pattern based on cultural nature related to the cultural residues of Dutch colonialism. In addition, preserving this cultural heritage will increase social cohesion considering that a city without old buildings is like a human without memory.

Abstrak :
Tata Kelola Mutu Puskesmas merupakan pengelolaan terhadap tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal. Penjaminan terhadap mutu puskesmas dilakukan akreditasi setiap 5 tahun sekali. Penerapan tata kelola mutu melalui tiga komponen yaitu struktur/input, proses dan output. Input terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran, komitmen pimpinan dan staf, serta pengorganisasian. Pada Proses menggunakan USEPDSA (Understanding Quality Improvement Needs, State the quality Problem, Evaluate the root cause, plan the solution, Do or Implement the solution, Study the solution and Action), dan output melihat keberhasilan peningkatan capaian Indikator Nasional Mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan design studi kasus, menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Wawancara mendalam dilakukan pada informan kunci pada Dinas Kesehatan Kota Depok dan kementerian Kesehatan, informan utama pada kepala puskesmas dan penanggung jawab mutu di enam puskesmas kota Depok, dan informan pendukung pada pasien puskesmas tersebut. Enam puskesmas terdiri dari tiga puskesmas yang sudah terakreditasi dan tiga puskesmas yang belum terakreditasi. Hasil penelitian pada faktor input sudah berjalan namun beberapa faktor tidak sesuai standar, faktor SDM secara kuantitas dan kualitas tidak sesuai, kurangnya anggaran, kurangnya komitmen staf dan pengorganisasian tim mutu khususnya bagi tiga puskesmas yang belum terakreditasi. Pada faktor proses USEPDSA belum berjalan yaitu pada proses Do/pelaksanaan pengukuran INM belum sesuai, pada Study/ evaluasi pembelajaran belum dilakukan monitoring evaluasi secara berkala dan kaji banding, Pada proses Act/standarisasi belum dilakukan. Pada faktor Output, capaian prioritas INM tahun 2022 dan 2023 tidak terjadi peningkatan. Kesimpulan tata kelola mutu dalam pencapaian Indikator Nasional Mutu (INM) belum diimplementasikan secara optimal. Pemenuhan faktor input dan optimalisasi proses perlu diupayakan dengan dukungan dari Dinas Kesehatan. ......Puskesmas Quality Management is the management of the level of health services for individuals and communities that can improve optimal health outcomes. Assurance of the quality of the puskesmas is accredited every 5 years. Implementation of quality governance through three components, namely structure/input, process and output. Input consists of human resources, facilities and infrastructure, budget availability, leadership and staff commitment, and organization. The process uses USEPDSA (Understanding Quality Improvement Needs, State the quality Problem, Evaluate the root cause, plan the solution, Do or Implement the solution, Study the solution and Action), and the output shows the success in increasing the achievement of the National Quality Indicators which are indicators from the Ministry of Health. This study used a qualitative approach with a case study design, using in-depth interviews, observation and document review. In-depth interviews were conducted with key informants at the Depok City Health Office and the Ministry of Health, key informants at the heads of puskesmas and those in charge of quality at six puskesmas in Depok, and supporting informants at the puskesmas patients. The six puskesmas consist of three accredited puskesmas and three that have not been accredited. The results of research on input factors have been running but not optimal, human resources in quantity and quality are not optimal, lack of budget, lack of staff commitment and quality team organization, especially for three health centers that have not been accredited. The USEPDSA process factor has not been running, namely the Do/Implementation process of INM measurement is not appropriate, the Study/learning evaluation has not been carried out periodic monitoring and comparative studies, and the Act/standardization process has not been carried out. In the Output factor, INM's priority achievements in 2022 and 2023 have not increased. The conclusion of quality governance in achieving National Quality Indicators (INM) has not been implemented optimally. Compliance with input factors and process optimization needs to be pursued with support from the Health Office.

Abstrak :
Pelayanan kesehatan orang terduga TB merupakan salah satu standar pelayanan minimal (SPM) bidang Kesehatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kab/Kota. Puskesmas merupakan unit terdepan dalam pencapaian target kinerja SPM bidang Kesehatan. Capaian SPM TB di kota Depok tahun 2021 baru mencapai 36,17 % dan menjadi capaian terendah kedua dari 12 SPM bidang Kesehatan Kota Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam aspek struktur, aspek proses peningkatan mutu dan kinerja  dengan pendekatan PDSA (Plan-do-study-act) serta output dalam upaya peningkatan capaian pelayanan kesehatan orang terduga TB di Puskesmas Kota Depok Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus melalui wawancara mendalam kepada 31 informan, observasi lapangan dan telusur dokumen. Hasil penelitian, belum semua Puskesmas menetapkan Tim TB Dots, kurangnya tenaga yang terlatih,sarana-prasarana belum semua  sesuai standar, bahan-obat belum memadai, penggunaan teknologi informasi belum optimal, komitmen pimpinan dan staf masih kurang. Pada faktor proses, kegiatan upaya peningkatan capaian SPM TB pada tahapan study belum semua Puskesmas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TB.Pada output; terjadi peningkatan capaian  pelayanan orang terduga TB pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, namun belum semua Puskesmas dapat mencapai target  SPM TB yang ditetapkan.  Kesimpulan: faktor struktur dan proses peningkatan mutu dan kinerja yang dilakukan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pencapaian SPM TB di Puskesmas. ......The health service for people suspected of having TB is one of the minimum service standards (MSS) in the health sector that must be met by the district/city government. The Public Health Center is the leading unit in achieving the MSS performance targets in the health sector. TB MSS achievement in Depok city in 2021 only reached 36.17% and became the second lowest achievement of the 12 MSS in Depok City Health. The aim of this study was to analyze in depth aspects of the structure, aspects of the quality and performance improvement process using the PDSA (Plan-do-study-act) approach as well as outputs in an effort to increase the achievement of health services for people suspected of having TB at the Depok City Health Center in 2022. This research used a qualitative approach using a case study design through in-depth interviews with 31 informants, field observations and document searches. The results of the study, not all Public Health Centers have established TB Dots Teams, lack of trained personnel, not all facilities are up to standard, medicinal materials are not adequate, use of information technology is not optimal, leadership and staff commitment is still lacking. In terms of process factors, not all Public Health Centers have conducted monitoring and evaluation of TB MSS achievements at the study stage. On output; there has been an increase in the achievement of services for people suspected of having TB in 2022 compared to 2021, but not all Public Health Centers have reached the set TB MSS target. Conclusion: structural factors and quality and performance improvement processes carried out influence success in achieving TB MSS at the Public Health Centers.