Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Laporan Global Innovation Index (GII) Tahun 2022 menempatkan Indonesia di peringkat 75 dari 132 negara. Rendahnya peringkat Indonesia pada Global Innovation Index (GII) tersebut dipengaruhi oleh beberapa indikator, salah satunya masih rendahnya anggaran penelitian dan pengembangan (litbang) terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Atas kondisi tersebut, sebelumnya pada tahun 2019 Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia sebagai salah satu Lembaga litbang di Indonesia mempunyai kebijakan untuk melakukan Kemitraan Pemerintah dan Swasta sebagai alternatif untuk mendapatkan pendanaan riset. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Kemitraan dengan PT Dyandra Promosindo dalam pengelolaan Kebun Raya yang ditandatangani pada Desember 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kemitraan tersebut dengan memfokuskan pada Kebun Raya Bogor didasarkan pada kompleksitas dalam pengelolaannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma post positivis dengan teknik pengumpulan data kualitatif menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kemitraan tersebut termasuk dalam Kemitraan Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) dengan mendasarkan pada dimensi peran dan tanggung jawab pemerintah dan swasta, kontrak kerjasama yang dilakukan, pengalihan tugas dan fungsi layanan serta risiko, sistem manajerial pelayanan dan inovasi pelayanan oleh swasta; kedua, Kemitraan tersebut belum sepenuhnya efektif ditinjau dari dimensi manfaat kerjasama bagi para pihak di tahun 2020-2021 yang disebabkan pandemi Covid-19, jangka waktu kerjasama yang singkat dan dari dimensi komunikasi ditingkat teknis pengelolaan konservasi tumbuhan. ......The 2022 Global Innovation Index (GII) report places Indonesia in 75th place out of 132 countries. Indonesia's low ranking on the Global Innovation Index (GII) is influenced by several indicators, one of which is the low research and development (R&D) budget relative to Gross Domestic Product (GDP). Due to these conditions, previously in 2019 the Indonesian Institute of Sciences as one of the R&D Institutions in Indonesia had a policy of conducting Public and Private Partnerships as an alternative to obtaining research funding. One of the efforts made is the Partnership Cooperation with PT Dyandra Promosindo in the management of the Botanical Gardens which was signed in December 2019. This study aims to determine the implementation of the partnership cooperation by focusing on the Bogor Botanical Gardens based on the complexity of its management. This research was conducted using a post-positivist paradigm with qualitative data collection techniques using literature studies and in-depth interviews. The results of the study show that first, the partnership is included in the Public Private Partnership based on the dimensions of the roles and responsibilities of the government and the private sector, the cooperation contracts carried out, the transfer of duties and functions of services and risks, the service managerial system and service innovation by the private sector; secondly, the Partnership is not yet fully effective in terms of the benefits of cooperation for the parties in 2020-2021 due to the Covid-19 pandemic, the short period of cooperation and from the aspect of communication at the technical level in the management of plant conservation.

Abstrak :
Program Optimalisasi Pajak Daerah merupakan salah satu pelaksanaan atas tugas dan fungsi koordinasi supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang KPK. Program dijalankan dengan mendorong perbaikan sistem administrasi perpajakan dan upaya lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi program pencegahan korupsi pada sektor penerimaan pajak daerah yang dilaksanakan oleh KPK di Kota Makassar selama periode tahun 2018-2021 dan analisis terhadap faktor-faktor yang yang mempengaruhi implementasi program tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis program pencegahan korupsi pada sektor penerimaan pajak daerah yang dilaksanakan oleh KPK di Kota Makassar selama periode tahun 2018-2021 dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi Grindle dan model 7-C Protocol dari Cloete. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism, dengan metode pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program pencegahan korupsi pada sektor penerimaan pajak daerah yang dilaksanakan oleh KPK di Kota Makassar selama periode tahun 2018-2021 telah sesuai dengan desain dan tujuan program. Penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi program pada pihak Korsupgah KPK adalah terkait variabelContent, variabel Capacity, variabel Coalition, dan variabel Coordination. Sedangkan faktor-faktor yang mendorong keberhasilan implementasi program dari pihak pelaksana dan daerah sasaran adalah pada variabel Context, variabel Communication, dan variabel Commitment ......The Regional Tax Optimization Program is one of the embodiment and implementation of the duties and functions of the KPK as mandated in the Law on the KPK. The Program is carried out by encouraging improvements to the tax administration system and other efforts that can improve taxpayer compliance in paying taxes. This study focuses on the analysis of the implementation of the corruption prevention program in the local tax revenue sector carried out by the KPK in Makassar City during the 2018-2021 period and an analysis of the factors that influence the implementation of the program. The purpose of this study is to analyze the corruption prevention program. in the regional tax revenue sector implemented by the KPK in Makassar City during the period 2018-2021 and analyzes the factors that influence the implementation of the program. The theory used in this research is the Grindle implementation model and Cloete's 7-C Protocol model. This study uses a post-positivism approach, with qualitative data collection methods through interviews and literature study. The results showed that the implementation of the corruption prevention program in the regional tax revenue sector carried out by the KPK in Makassar City during the period 2018-2021 was in accordance with the design and objectives of the program. The study found that the factors that hindered the successful implementation of the program on the Korsupgah KPK were related to the Content variable, the Capacity variable, the Coalition variable, and the Coordination variable. Meanwhile, the factors that drive the successful implementation of the program from the implementers and target areas are the Context variable, Communication variable, and Commitment variable.

Abstrak :
Kontribusi UMKM terhadap inovasi telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir berkat adaptasi terhadap perubahan inovasi yang terjadi pada sektor perekonomian. Inovasi di sektor usaha pun tidak lagi terbatas pada proses penelitian dan pengembangan saja melainkan juga terwujud sebagai hasil dari upaya kolaboratif di mana para pelaku usaha berinteraksi serta bertukar informasi mengenai inovasi dengan mitra usaha lainnya. UMKM yang inovatif menjadi salah satu potensi unggul bagi perekonomian nasional. Namun, di tengah pertumbuhan UMKM yang inovatif tersebut muncul adanya potensi pembajakan dan plagiasi ide yang membutuhkan proteksi berupa perlindungan kekayaan intelektual (KI). UMKM berbasis KI juga tengah menjadi visi strategis pemerintah Indonesia. Sehingga dalam implementasinya diperlukan partisipasi pelaku UMKM untuk turut melindungi KI atas usahanya dengan melakukan pendaftaran KI. Guna mengidentifikasi tingkat partisipasi pelaku UMKM tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi menjadi aspek penting yang perlu diukur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat partisipasi pelaku UMKM dalam perlindungan Kekayaan Intelektual serta faktor-faktor yang melatarbelakangi tingkat partisipasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, wawancara mandala, dan studi pustaka. Teknik pengambilan sampel untuk survei dan wawancara adalah purposive sampling, Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 98 orang yang didapatkan melalui kuesioner daring. Data yang diperoleh diolah menggunakan SPSS 25 melalui analisis statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pelaku UMKM di kota Depok dalam perlindungan Kekayaan Intelektual sudah tinggi jika diukur dengan CLEAR Model of Participation ......The contribution of MSMEs to innovation has increased in the last few decades because of change adaptation that occur in the economic sector. Innovation in the business sector is no longer limited to the research and development process, but its also realized as a result of collaborative efforts in which business actors interact and exchange information about innovation with other business partners. Innovative MSMEs are one of the superior potentials for the national economy. However, in the midst of the growth of innovative MSMEs, there is a potential for piracy and plagiarism of ideas that require protection in the form of intellectual property (IP) protection. IP-based MSMEs are also the strategic vision of the Indonesian government. So that in its implementation, the participation of MSME actors is needed to help protect IP for their business by registering IP. In order to identify the level of participation of MSME actors, the factors that influence participation are important aspects that need to be measured. The purpose of this study is to analyze the level of participation of MSME actors in the protection of Intellectual Property and the factors behind this level of participation. This research uses a quantitative approach with survey methods, in depth interviews, and literature studies. The sampling technique for surveys and interviews was purposive sampling. The number of respondents in this study was 98 people who were obtained through online questionnaires. The data obtained were processed using SPSS 25 through descriptive statistical analysis. The results of this study indicate that the level of participation of MSME actors in Depok city to protect their Intellectual Property is already high when measured by the CLEAR Model of Participation.

Abstrak :
Dengan diberlakukannya Permenhub Nomor PM 98 Tahun 2017, setiap penyelenggara transportasi publik wajib untuk melaksanakan kebijakan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk MRT Jakarta. Kebijakan tersebut menuntut MRT Jakarta untuk menyediakan layanan yang aksesibel dan ramah terhadap disabilitas. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah permasalahan yang ditemukan dalam penyediaan layanan bagi disabilitas di MRT Jakarta. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyediaan aksesibilitas pada pelayanan transportasi publik MRT Jakarta bagi penyandang disabilitas yang ditinjau berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhinya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik milik Mazmanian dan Sabatier (1983). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi, serta data sekunder dilakukan melalui studi literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di MRT Jakarta sudah berjalan dengan optimal. Dari 16 indikator yang dibahas, masih terdapat 1 indikator yang tidak terpenuhi dan 2 indikator yang kurang terpenuhi yang dapat menjadi faktor penghambat jalannya implementasi. Adapun faktor penghambat tersebut antara lain kemajemukan masyarakat disabilitas yang bersifat heterogen, tidak adanya aturan keputusan yang secara spesifik mengatur mengenai pelayanan disabilitas di MRT Jakarta, serta masih tertutupnya penyandang disabilitas di DKI Jakarta adanya perubahan terkait manfaat dari implementasi kebijakan aksesibilitas pada transportasi publik disebabkan karena kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung dan kurang optimalnya sosialisasi terkait fasilitas digital yang terdapat di stasiun MRT Jakarta. ......With the implementation of Ministerial Regulation Number PM 98 of 2017, every public transportation provider is required to implement a policy on accessibility for persons with disabilities, including MRT Jakarta. This policy demands that MRT Jakarta provides accessible and disability-friendly services. However, there are still several issues found in the provision of services for disabilities in MRT Jakarta. Therefore, this research aims to analyze the implementation of the accessibility provision policy in the public transportation service of MRT Jakarta for persons with disabilities, based on influencing factors using the policy implementation theory by Mazmanian and Sabatier (1983). The method used in this research is post-positivist, primary data collection techniques are conducted through in-depth interviews and observations, and secondary data is obtained through literature studies. The analysis results show that the implementation of the accessibility provision policy for persons with disabilities in MRT Jakarta is running optimally. Out of the 16 discussed indicators, there is still 1 indicator that is not fulfilled and 2 indicators that are partially fulfilled, which can act as inhibiting factors for the implementation process. The inhibiting factors include the heterogeneous nature of the disabled community, the absence of specific decision rules governing disability services in MRT Jakarta, and the limited participation of persons with disabilities in DKI Jakarta due to changes related to the benefits of accessibility policy implementation in public transportation, caused by socio-economic conditions that are less supportive and inadequate socialization regarding digital facilities available at MRT Jakarta stations.

Abstrak :
Pengawasan ketenagakerjaan merupakan salah satu fungsi dari pemerintah yang cukup krusial. Selain untuk mendukung proses penegakan hukum, hal ini juga dilakukan untuk menjaga keseimbangan iklim industrial antara tenaga kerja dengan suatu perusahaan. Maka dari itu, pemerintah melalui Kemnaker RI meluncurkan layanan WLKP online guna mendukung efektivitas pengawasan ketenagakerjaan oleh pemerintah. Namun, layanan WLKP dihadapi kendala yang menghambat proses pengawasan ketenagakerjaan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan WLKP melalui konsep perspektif efektivitas melalui pendekatan teori sistem oleh Gibson et al (2011). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist yang didukung dengan data primer melalui wawancara mendalam dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan layanan WLKP sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan yang sistematis dan terintegrasi masih belum efektif dikarenakan kendala yang ditemukan. Dari 8 indikator dengan 3 dimensi, terdapat 3 indikator yang belum terpenuhi diantaranya keterbatasan anggaran guna mendukung pengembangan sistem WLKP dan diseminasi informasi terkait layanan WLKP melalui sosialisasi, proses pengawasan yang terhambat akibat kendala integrasi data antar isntansi, sinergi strategi teknis serta krisis kebijakan yang berdampak pada hasil pengawasan yang kurang optimal yang ditunjukan dengan kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan yang masih tinggi. Sehingga dinilai perlu untuk meninjau bagaimana WLKP bekerja dalam mensinergikan strategi dari masing-masing pihak terlibat di dalamnya agar pengawasan ketenagakerjaan yang optimal dapat terwujud. ......Labor inspection is one of the crucial functions of the government. In addition to supporting the law enforcement process, this is also done to maintain the balance of the industrial relations between labor and a company. Therefore, the government through the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia launched the online WLKP service to support the effectiveness of labor inspection by the government. However, WLKP services face obstacles that hinder the labor inspection process. Therefore, this study aims to analyze the effectiveness of WLKP services through the concept of effectiveness perspective through a systems theory approach by Gibson et al (2011). The method used in this study is post-positivist supported with primary data through in-depth interviews and secondary through literature studies. The results showed WLKP services as an effort to realize the implementation of systematic and integrated labor inspection is still not effective due to the obstacles found. From 8 indicators with 3 dimensions, there are 3 indicators that are unfulfilled including budget constraints to support the development of the WLKP system and dissemination of information related to WLKP services through socialization, the monitoring process is hampered due to data integration constraints between agencies, technical strategy synergies and policy crises that have an impact on the results of supervision that are less than optimal as indicated by cases of violations of labor norms which are still high. So, it is considered necessary to review how WLKP works in synergizing the strategies of each party are involved in it so that optimal labor supervision can be realized.

Abstrak :
Saat ini Commuter Line masih menjadi perwujudan transportasi publik yang sangat andal bagi masyarakat Jabodetabek. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan angka pengguna setiap tahunnya secara signifikan. PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) sebagai operator Commuter Line dituntut untuk dapat memberikan layanan yang berkualitas, terutama dari segi keamanan dan kenyamanan. Maraknya laporan kasus pelecehan seksual di rangkaian Commuter Line menunjukkan bahwa layanan tersebut sangat rentan terhadap kejahatan seksual terlebih saat situasi kepadatan berlangsung. Upaya program pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh PT KCI nyatanya belum efektif menyelesaikan persoalan. Termasuk sosialisasi yang berpedoman pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pun belum kunjung menjauhkan pengguna dari gelagat pelecehan seksual. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini tertarik meninjau pelaksanaan advokasi kebijakan dalam meningkatkan kesadaran dan mendukung pencegahan pelecehan seksual di Commuter Line lintas Bogor. Secara mendalam penelitian ini berfokus membahas strategi para aktor kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Gardner & Brindis (2017) dalam melakukan advokasi kebijakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait kebijakan pencegahan pelecehan seksual di Commuter Line. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pihak penyedia layanan, pemerintah, dan non-pemerintah, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa strategi advokasi yang dilakukan dinilai telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pengguna terkait program dan kebijakan pencegahan pelecehan seksual di Commuter Line, namun pihak penyedia layanan bersama pemerintah masih perlu terus meningkatkan intensitas sosialisasi dan kerja sama dalam pengadvokasian kebijakan pencegahan pelecehan seksual ini. ......Currently, the Commuter Line is still a reliable form of public transportation for the people of Jabodetabek. That is marked by a significant increase in users each year. PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI), as a Commuter Line operator, PT KCI is required to be able to provide quality services, especially in terms of safety and comfort. The rise of reports of cases of sexual harassment in the Commuter Line network shows that this service is very vulnerable to sexual crimes, especially when the situation is overcrowded. PT KCI's efforts to prevent and handle cases of sexual harassment in fact, is not been effective in resolving the problem. Including outreach guided by the Law on Crime of Sexual Violence, it has not yet kept users from signs of sexual harassment. Based on this case, this study is interested in reviewing the implementation of policy advocacy in raising awareness and supporting the prevention of sexual harassment on Commuter Lines across Bogor. In-depth, this research discusses policy actors' strategy, as Gardner & Brindis (2017) stated in conducting policy advocacy to increase awareness and understanding regarding sexual harassment prevention policies in Commuter Lines. This research uses qualitative methods through in-depth interviews with service providers, government and non-government, and literature studies. The study result concluded that the advocacy strategy successfully increased public awareness of sexual harassment prevention programs and policies on the Commuter Line. However, service providers with the government still need to continue to increase the intensity of outreach and cooperation in advocating for this sexual harassment prevention policy.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis collaborative governance dalam penanganan permasalahan pengungsi dari luar negeri di wilayah DKI Jakarta. Penelitian secara khusus mengamati perihal kolaborasi Pemerintah Indonesia dan UNHCR Indonesia dan IOM Indonesia dalam penanganan permasalahan pengungsi dari luar negeri di wilayah DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance dan manajemen pengungsi. Pendekatan penelitian adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang terdapat proses kolaborasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai state actor dan UNHCR Indonesia dan IOM Indonesia sebagai non-state actors dalam penanganan permasalahan pengungsi dari luar negeri di wilayah DKI Jakarta. Lebih lanjut lagi, ditemukan juga fakta bahwa proses kolaborasi yang ada ternyata sudah berjalan baik dan refugee management sudah efektif, dengan hasil akhir terdapat 7 dari 9 dimensi operasionalisasi konsep yang terpenuhi. ......This research aims to analyze the collaborative governance process in managing refugees related problems in Jakarta Capital Region area in Indonesia. This research is particulary focusing itself in analyzing the collaboration between the Indonesian government and UNHCR in Indonesia and IOM in Indonesia on accommodation and supervision, as well as humanitarian aid related matters as they try to manage the refugees related problems in Jakarta Capital Region area. This research is using the post-positivist approach, while the data collection method being used are in-depth interview, and literature studies. Theories being used are collaborative governance and refugees management. Result of the research shows that there were indeed collaborative governance process being done by Directorat General of Immigration as state actors and UNHCR Indonesia and IOM Indonesia as non- state actors. Furthermore, result of the research also shows that the collaborative process between all parties involved were deemed good and the refuge management was effective, proving that from 7 out of 9 dimensions from the concept operationalization are fulfilled.

Abstrak :
Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang memiliki tujuan untuk memudahkan perguruan tinggi untuk bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, kebijakan ini lahir ditandai dengan terbitnya Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi tertua dan salah satu yang terbaik di Indonesia sudah memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan universitas serta salah satu dari 15 PTN BH yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran bagaimana implementasi kebijakan MBKM di Universitas Indonesia dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik “A model of the Policy Implementation Process” yang dicetuskan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara mendalam serta data sekunder dengan studi literatur, serta analisis yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBKM di Universitas Indonesia sudah sangat baik karena para pelaksana kebijakan sangat aktif dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya, namun ada beberapa hal yang menjadi catatan penting seperti harus segera adanya peraturan mengenai pelaksanaan MBKM di lingkungan Universitas Indonesia supaya program studi yang ada di Universitas Indonesia tidak menginterpretasikan kebijakan MBKM secara sendiri-sendiri. ......The Independent Learning Campus Independent Policy (MBKM) is a policy issued by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) which has the aim of making it easier for universities to adapt to changing times. The University of Indonesia as the oldest and best university in Indonesia already has a long history in university management and is one of the 15 PTN BH in Indonesia. Therefore, this study aims to provide an overview of how the MBKM policy implementation at the University of Indonesia uses the theory of public policy implementation "A model of the Policy Implementation Process" which was coined by Van Meter and Van Horn. The method used in this research is post-positivist, data collection techniques through primary data with in-depth interviews and secondary data with literature studies, as well as qualitative analysis. The results of this study reveal that the implementation of MBKM at the University of Indonesia has been very good, but there are several things that are important notes such as the urgent need for regulations regarding the implementation of MBKM at the University of Indonesia so that the study program has clear standards.

Abstrak :
Bus Trans Metro Deli merupakan angkutan Bus Rapid Transit (BRT) yang menjadi penunjang mobilisasi warga Kota Medan, dengan cakupan hingga wilayah Distrik Belawan, Terminal Pinang Baris, Lapangan Merdeka, Terminal Amplas dan Tembung. Bus Trans Metro Deli adalah bus angkutan publik pertama yang menerapkan sistem BRT di Medan dan baru diluncurkan sehingga Bus Trans Metro Deli menjadi salah satu penunjang peningkatan layanan khususnya dalam transportasi publik kepada masyarakat Kota Medan. Pertanyaan penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini ialah bagaimana tingkat kepuasan pengguna yang ada pada Bus Trans Metro Deli khususnya pada Koridor I Pinang Baris – Lapangan Merdeka. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif melalui survey dan secara kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan, observasi, dan dokumentasi yang keseluruhannya dikaitkan dengan konsep Service Quality (SERVQUAL) yang dikemukakan oleh Zeinthaml, Parasuraman, dan Berry yang memiliki lima dimensi yaitu tangibles, reliability, responsiveness, emphaty, dan assurance. Setelah penelitian dilakukan menggunakan 98 sampel, hasil penelitian menunjukkan ada beberapa indikator yang masih memerlukan perbaikan atau pembaharuan lebih lanjut terutama dalam dimensi tangibles. Meskipun begitu, secara keseluruhan para pengguna sudah sangat puas dengan pelayanan yang diterima. Hal ini terlihat dari hasil penelitian dimana tingkat kesesuaian sebesar 83,07% dengan tingkat kesenjangan -0,6. Sehingga dapat dikatakan pelayanan yang ada pada Bus Trans Metro Deli sudah sangat baik. ......The Trans Metro Deli Bus is a Bus Rapid Transit (BRT) transportation that supports the mobilization of Medan City residents, with coverage to the Belawan District, Pinang Baris Terminal, Merdeka Square, Amplas and Tembung Terminals. The Trans Metro Deli Bus is the first public transportation bus to implement the BRT system in Medan and has just been launched so that the Trans Metro Deli Bus is one of the service improvements, especially in public transportation for the people of Medan City. The research question that will be discussed in this study is how the level of user satisfaction is on the Trans Metro Deli Bus, especially on the Pinang Baris Corridor I - Merdeka Square. The research was conducted using a post-positivist quantitative and qualitative approach. Data was collected quantitatively through surveys and qualitatively by conducting in-depth interviews with informants, observations, and documentation, all of which were based on the concept of Service Quality (SERVQUAL) proposed by Zeinthaml, Parasuraman, and Berry which had five dimensions, namely tangibles, reliability, responsiveness, empathy, and Assurance. After the research was conducted using 98 samples, the results showed several indicators that still needed improvement or further, especially in the tangibles dimension. However, overall the users are very satisfied with the service received. This can be seen from the results of the study where the level of balance is 83.07% with a gap rate of -0.6. So it can be said that the service on the Trans Metro Deli Bus is very good.

Abstrak :
Kehadiran pandemi Covid-19 secara tidak langsung telah membawa dampak bagi sektor UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terkecuali di Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia, dimana dengan adanya kebijakan pembatasan ruang gerak masyarakat mendorong perubahan pada pola perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial-ekonomi. Akibat dari hal tersebut banyak sektor UMKM yang mengalami penutupan usaha karena tidak mampu mentransformasikan usaha mereka ke dalam ekosistem digital. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui program JakPreneur dalam menangani urgensi untuk mendigitalisasikan UMKM. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaboratif dan faktor-faktor yang memengaruhi collaborative governance itu sendiri dengan menggunakan konsep collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjalin pada program JakPreneur untuk mendigitalisasikan UMKM telah memenuhi semua dimensi dari teori yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Dalam hal ini, program JakPreneur tidak hanya memfasilitasi proses digitalisasi UMKM, melainkan turut membina pelaku UMKM untuk meningkatkan nilai tambah dari usaha mereka. Namun demikian, terdapat temuan peneliti yang menjadi hambatan, seperti adanya potensi miskomunikasi, sosialisasi program belum optimal, hingga tingkat penyerapan informasi dari pelaku UMKM yang tergolong rendah. ......The presence of the Covid-19 pandemic has indirectly had an impact on the MSME sector throughout Indonesia. The DKI Jakarta Province is no exception, as the center of the Indonesian economy, where the policy of restricting people's movement space encourages changes in people's behavior patterns in carrying out socio-economic activities. As a result of this, many MSME sectors experienced business closures because they were unable to transform their businesses into a digital ecosystem. Cross-sector collaboration is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government through the JakPreneur program in dealing with the urgency to digitize MSMEs. This study aims to analyze the collaborative process and the factors that influence collaborative governance itself by using the concept collaborative governance proposed by Ansell & Gash (2008). This study used post-positivist approach with in-depth interviews as the primary data source and literature study as a secondary data source. The results showed that the collaboration that exists in the JakPreneur program to digitize MSMEs has fulfilled all the dimensions of the theory proposed by Ansell & Gash (2008). In this case, the JakPreneur program not only facilitates the process of digitizing MSMEs, but also helps develop MSME actors to increase the added value of their businesses. However, there are research findings that become obstacles, such as the potential for miscommunication, program socialization is not optimal, also the level of absorption of information from MSME actors is relatively low.