Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Pemerintah Indonesia memilih penyelesaian masalah Timor Timur melalui tri patrite Talks, yaitu antara Indonesia, Portugal dan penengah Sekjen PBB sesuai dengan keingianan Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini secara Adil, Menyeluruh dan dapat diterima secara Internasional ('a just comprehensive and internationally acceptable solution) di forum Internasional. Masalah Timor Timur sejak tahun 1976 merupakan hambatan bagi pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia sehingga untuk mengubah opini internasional Indonesia menerapkan diplomasi yang lebih intensif. Sejak Sidang Majelis Umum PBB ke-37 tahun 1982 yang mengeluarkan resolusi nomor 37/30, maka Prakarsa Sekjen PBB ini melalui penawarannya dalam mencari cara-cara penyelesaian masalah Timor Timur agar diterima kedua belah pihak, akhirnya disetujui pihak Indonesia dan Portugal. Untuk selanjutnya, melalui kedua wakil tetapnya masing-masing pada PBB di New York, mereka melakukan Perundingan bilateral. Namun pada tahap awal perundingannya Indonesia bersedia menempuh cara tersebut dengan syarat bahwa integrasi Timor Timur tidak dapat diungkit-ungkit lagi, karena pihak Indonesia menganggap bahwa dengan deklarasi Balibo dari keempat partainya yaitu partai UDT, Apodeti, Kota, Trabalhista, Timor Timur sudah berintegrasi ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disyahkan dengan Ketetapan MPR RI Nomor VIIMPRI1978. Hal ini menunjukan bahwa baik secara de fakto maupun de jure masalah Timor Timur sudah dianggap tuntas, karena sudah berintegrasi dengan Indonesia. Upaya penyelesaian masalah Timor Timur ini secara internasional masih terus berlangsung, dan pembicaraan segitiga antara Indonesia dan Portugal dibawah naungan Sekjen PBB terns berjalan dan bulan April 1999 ini memasuki putaran terakhir. Khusus mengenai dialog segitiga ini sebenarnya Menlu Ali Alatas telah menyampaikan usulan status khusus dengan otonomi luas ini sejak tanggal 18 Juni 1998 dan PBB pun menilai bahwa usulan Indonesia ini adalah sebagai perkembangan yang positif yang perlu ditindaklanjuti, dan akhirnya bukan hanya Sekjen PBB tetapi Portugal pun menerima usulan dari Indonesia ini dan bersedia untuk segera melanjutkan dialog segitiga yang pada waktu itu sempat terhenti. Ada perkembangan yang mencolok dalam diplomasi RI ini yaitu pesatnya proses penyelesaian masalah Timor Timur, yang mengakibatkan tercapainya terobosan yang signifikan dalam perundingan Segitiga antara Menlu RI dan Menlu Portugal dibawah naungan Sekjen PBB ini dalam menyelesaikan masalah Timor Timur yang " Adil, tuntas, menyeluruh dan dapat diterima secara internasional" .Maka dengan demikian jurang yang memisahkan selama dua dasawarsa terakhir menganga lebar antara posisi dasar RI dan Posisi dasar Portugal, kini telah mulai terjembatani, dan suatu penyelesaian akhir masalah Timor Timur yang adil, tuntas, menyeluruh dan dapat diterima secara internasional dapat segera terwujudkan melalui pelaksanaan Dialog Segitiga antara RI, Portugal dan Sekjen PBB. Hasil dari pesetujuan New York tangal 5 Mei 1999 antara ketiga pihak adalah bahwa Indonesia dan Portugal diberi wewenang untuk menyiapkan kerangka konstitusional otonomi khusus bagi Timor Timur. Sedangkan Sekjen PBB sendiri diberi mandat dan tanggung jawab penuh dalam melaksanakan persetujuan New York di atas. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah Diplomasi yang memfokuskan pada langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam masalah terkait. Kerangka pemikiran berikutnya adalah yang berasal dari konsep Game Theory atau teori Bargaining yang menekankan tawar menawar pada faktor untung rugi yang antara pihak Indonesia dan Portugal dalam merundingkan masalah Timor Timur ini. Kedua pemikiran ini kemudian dipergunakan untuk menjelaskan dan menelaah perrnasalahan yang diteliti dalam penulisan tesis ini.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis yang berjudul "Persepsi Australia tentang Ancaman Indonesia 1956-1962," bermaksud mendeskripsikan dan menganalis pengaruh persepsi Australia tentang ancaman Indonesia terhadap kebijaksanaan luar negeri Australia. Khususnya yang menyangkut ancaman terhadap Australia dan susunan pertahanan regionalnya dalam konteks "Perang Dingin", "Perang Terbatas", dan "Perang Global."

Persepsi Australia terhadap situasi politik dalam negeri Indonesia dalam kasus Irian Barat, PRRI/PERMESTA, dan kasus-kasus politik internal lainnya, telah memberi warna terhadap pola kebijaksanaan luar negeri Australia.

Benua Australia yang dihuni oleh mayoritas ras kulit putih, dilingkupi oleh dua samudra; India dan Pasifik. Di pandang dari sudut keamanannya, negara ini memiliki kedudukan strategis di kawasan Asia Tenggara. Sebaliknya penghuni benua yang mayoritas kulit putih keturunan inggris ini, merasa terisolasi dari pusat peradaban, ekonomi, dan politik dunia Barat, khususnya dari "Mother Country-nya" Inggris. Perasaan ini semakin bertambah kuat karena kenyataannya, mereka merupakan penduduk dengan ras minoritas dibandingkan dengan penduduk yang mendiami kawasan Asia maupun Asia Tenggara. Perasaan khawatir akan ancaman bahaya "kuning" dan kemudian bahaya "merah" inilah yang nantinya membuat pemerintah Australia sangat bergantung pada keamanan dan kemakmurannya, baik terhadap Inggris maupun Amerika setelah Perang Dunia II berakhir.

Ketergantungan itu juga yang mewarnai kebijaksanaannya terhadap Indonesia, khususnya yang menyangkut kebijaksanaan keamanan nasional Australia yang berkaitan dengan kejadian-kejadian di Indonesia dan sikap politik Indonesia yang menanggapi masalah internasional.

Abstrak :
Tesis ini akan memfokuskan pada kebijakan pemerintah Australia mengenai imigran ilegal pasta terjadinya insiden kapal Tampa. Kebijakan Australia mengenai imigran mengalami beberapa perubahan. Dan yang paling `keras' perubahan kebijakan tersebut terjadi setelah adanya insiden kapal Tampa. Konsep yang dipakai pada tesis ini adalah kebijakan luar negeri, keamanan nasional, dan persepsi ancaman yang akan dijelaskan pada bab I. Perubahan persepsi Australia mengenai imigran, yang semula imigran mendatangkan kemajuan dan perkembangan negara Australia, menjadi persepsi yang dapat mengancam negara tersebut. Baik melalui ekonomi, keamanan dan sosial budaya. Faktor ekonorni, dianggap akan menambah jumlah anggaran pegeluaran Australia untuk menangani masalah imigran, berkurangnya jumlah anggaran pelayanan masyarakat seperti pelayanan sosial dan rumah sakit. Pengeluaran Australia untuk menangani imigan berada di urutan keempat pada anggaran pengeluaran tahunan Australia. Faktor keamanan, kriminalitas yang terjadi di beberapa detention center, apalagi setelah terjadinya insiden 11 September 2001, yang kejadiannya hampir bersamaan dengan insiden kapal Tampa menyebabkan persepsi Australia bertambah besar terhadap implikasi yang akan menjadi ancaman Australia. Faktor sosial budaya, benturan budaya yang berbeda antara imigran dan penduduk lokal yang semakin lama semakin tidak menentu, dikhawatirkan terjadi konflik internal. Hal itu menyebabkan isu ras menjadi mengemuka Seperti persepsi yang negatif terhadap warga Australia muslim yang telah lama tinggal di Australia. Adanya pemanfaatan isu imigran ilegal pada pemilihan umum 2001 untuk memenangkan John Howard sebagai Perdana Menteri dianggap sebagai timing bagi penguasa saat itu untuk mengangkat isu imigran ilegal sebagai isu yang dapat mengancam Australia. Dan banyaknya polling yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian mengindikasikan bahwa tekanan domestik Australia dianggap sebagai input bagi pemerintah Australia untuk dapat menyelesaikan masalah imigran dengan segera. Terdapat beberapa perubahan yang mendasar dari UU mengenai keimigrasian Australia pasca insiden Tampa. Tidak seorang pun yang dapat memasuki wilayah Australia tanpa melalui proses seleksi yang sangat ketat. Walaupun dilengkapi dengan dokumen yang lengkap. Hal tersebut membuat dunia internasional beranggapan bahwa kebijakan tersebut sebagai unusual solution. Dan tidak sesuai dengan apa yang ada di Refugee Convention. Beberapa lembaga internasional bersuara lantang terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Australia.

Abstrak :
Bagi Pemerintah Australia yang selama ini sangat bersahabat dengan Indonesia dan mendukung posisi Indonesia, kemenangan pro kemerdekaan dalam jajak pendapat 30 Agustus 1999 dengan perolehan 78,5 persen dan 21,5 persen untuk pro integrasi, merupakan awal dari era baru hubungan Australia, Indonesia dan Timor Timur Merdeka. Pada 27 Januari 1999, kembali dunia dikejutkan oleh pernyataan Presiden Habibie menawarkan kepada rakyat Timor Timur untuk memilih status otonomi luas atau menolak yang berkonsekuensi berpisah dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang menarik, menurut Menteri Luar Negeri Ali Alatas, keputusan tersebut diambil berawal dari disposisi Presiden Habibie, menyusul surat dari Perdana Menteri Australia John Howard. Dalam suratnya PM Australia itu mengusulkan agar pemerintah Indonesia memberikan kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri. Antara "perubahan bersejarah" Pemerintah Australia terhadap masalah Timor Timur, dengan "perubahan bersejarah" Pemerintah Indonesia menyelesaikan * masalah Timor Timur sangat berdekatan waktunya. Kepentingan Australia dalam penyelesaian masalah Timor Timur merupakan bentuk implementasi dari kepentingan nasional. Menggunakan teori Howard Lentner mengenai politik luar negeri dan teori kepentingan nasional thesis ini akan berusaha untuk dapat memberikan jawaban hal-hal yang mendcrong pemerintahan Australia dan keterkaitan faktor-faktor lainnya (eksternat dan internal) dalam proses jajak pendapat di Timor Timur serta mengetahui kepentingan Pemerintah Australia dalam proses jajak pendapat di Timor Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah desknptif analisis melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengandalkan data dan informasi yang dianggap relevan. Hasilnya adalah keterlibatan Australia dalam penyelesaian masalah Timor Timur dilandasi oleh kepentingan nasionalnya, sehingga terjadi perubahan kebijakan politik luar negerinya. Hal tersebut sebagai upaya Australia dalam beradaptasi terhadap perubahan di tingkat domestik dan intemasional yang kemudian disesuaikan dengan batas-batas yang masih dapat diterima oleh bangsa itu sendiri demi kelangsungan hidup bangsa.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan pertama, untuk menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan oleh aparat Kepolisian dalam kasus Wasior tahun 2001. Kedua, untuk menganalisis mengapa kekerasan dalam konfiik Wasior tahun 2001 berkembang menjadi masalah politis. Ketiga, untuk melihat bagaimana dampak kekerasan oleh aparat Kepolisian bagi masyarakat di Wasior.

Asumsi teoritik yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori negara, teori kekuasaan, teori kebijakan, teori integrasi nasional, teori pertahanan dan keamanan , teori konflk, teori kekerasan, teori hak asasi manusia (HAM),teori otonomi daerah, teori hak ulayat. teori ekonomi politik kekerasan (poiiticai economy of violence), Penelitian ini menggunakan metode kualitaiif dengan teknis analisa deskripiif analitis. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah kajian dokumen serta kepustakaan, dipadukan dengan wawancara secara terbatas.

Temuan dari penelitian ini adalah tanah Papua sebagai Salah salu provinsi di Indonesia yang subur akan konfIik. Sehingga sejarah konflik yang panjang di daerah ini, menyebabkan peristiwa kekerasan senantiasa muncul dengan berbagai faktor yang melingkupinya dalam skala Iuas, baik yang dilakukan oleh aparat negara lndonesia,TNI dan Polri ataupun oleh berbagai komponen masyarakat sipil Papua dengan orientasi politik dan kepentingan masing-masing. Gambaran potensi konflik dan kekerasan yang meluas, menandakan kekerasan di tanah Papua bisa datang dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan dapat dipetakan variabel mana saja yang paling potensial mempengaruhi terjadinya kekerasan.

Secara umum kasus Wasior ini dapat mencerminkan berbagai kasus konflik dan kekerasan yang ditengarai oleh masyarakat bahwa aparat negara, TNI dan Polri kerap melakukan bisnis keamanan (security Business) di daerah rawan konflik, tidak terkecuali di Papua. Hal ini rnenggambarkan bahwa masalah keamanan merupakan private business di negara ini,dimana pihak yang bisa membayar aparat keamanan akan memperoleh iasa keamanan. Umumnya aparat negara melakukan pembenaran atas kehadirannya di area komersial sumber daya alam, berpijak sebagai tugas pengamanan obyek vital strategis negara, namun hal ini tidak dapat diterapkan dalam kasus wasior tahun 2001.

Hasil dan analisis menunjukkan bahwa Konflik dan kekesasan dalam kasus Wasior tahun 2001, sejatinya tidak hanya mengabaikan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dari masyarakat di seputar Wasior, namun juga menggambarkan pola lama dan aparat negara Indonesia,TNl dan Polri dalam melakukan pembenaran atas semua kebijakan penanganan keamanan di Iapangan yang sangat represif. Aparat Polri mengadakan pengalihan atau pengaburan masalah, dari permasalahan ekonomi dan sosial budaya semata menjadi permasalahan politis melaIui politik stigmanisasi (separatis).

Implikasi teoritik dari penelitian ini adalah adanya benang merah antara pemasalahan konflik dan kekerasan di tanah Papua dengan sisi historis proses integrasi suatu wilayah yang dilakukan oleh negara dengan segenap kekuasaan dan otoritasnya. Eksistensi kedaulatan negara diwujudkan oleh berbagai kebijakan negara yang terkadang menafikan nilai-nilai dasar dari hak-hak rakyat sipil yang menuntut pengakuan atas nilai adat dan budayanya. Aparat negara dalam hal ini Kepolisian telah meluaskan perannya dalam area komersial sumber daya alam dan melakukan kekerasan secara kasat mata dalam menangani suatu konflik.

Abstrak :
Untuk pertama kalinya Pemilihan Umum (Bab VIIB Pasal 22E) dimasukkan dalam amandemen UUD '45. Selanjutnya Pemilu diatur oleh Undang-Undang nomor 12/2003 yang diantaranya memuat tentang Sistem Pemilu Proporsional Dengan Daftar Calon Terbuka. Sistem Pemilu itu merupakan suatu terobosan politik yang baru di Era Reformasi sehingga menarik untuk diteliti. Dari latar belakang tersebut timbul pertanyaan penelitian yaitu: 1. Apakah Sistem Pemilu Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka cukup efektif untuk menjaring calon legislator pilihan rakyat atau malahan menciptakan konflik dan fragmentasi di dalam partai?; 2. Apakah Undang-Undang Pemilu menguntungkan Partai Politik Besar dan merugikan Partai Politik Kecil?; 3. Apakah Undang-Undang Pemilu dapat menciptakan sistem multi-partai sederhana seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Partai Politik nomor 31 tahun 2002 ? Untuk menjawab pertanyaan penelitian penulis memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 7 orang informan kunci dan penelusuran transkrip rekaman persidangan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu sampai disahkan menjadi Undang-Undang No.1212003, didukung data sekunder hasil pemilu 2004, serta studi pustaka. Teori yang untuk menganalisa penelitian ini memakai: Teori Transisi demokrasi O'Donnel, Teori Sistem Pemilu Reynolds, dan Teori Demokrasi Inklusif Young. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu gagal menjaring calon legislator pilihan rakyat, bahkan sebagian menimbulkan masalah dikalangan legislator terpilih. Undang-Undang Pemilu No. 1212003 memberikan keuntungan bagi Partai Besar berupa over-representation, dan merugikan Partai Kecil dengan under-representation. Undang-Undang Pemilu belum dapat menciptakan sistem multi-partai sederhana, tetapi dampaknya mengurangi jumlah peserta Pemilu 2004. Implikasi teoritisnya adalah teori transisi demokrasi O'Donnel berlaku dalam penelitian ini khususnya bagi Partai Besar PDIP dan Golkar (partai lama), yang mana. Partai Besar cenderung mempertahankan kekuasaannya terhadap pemilih maupun terhadap Partai Kecil dalam pembuatan Undang-Undang Pemilu No. 12/2003.

---

For the first time, election (section VIIB article 22e) is included in the amendment of UUD 1945. Furthermore, election is arranged by the Law number 23 years 2003 which inserts the open list proportional system. This system is a new political breakthrough in the reformation era so that interesting to be explored. From that background, some research questions rise. They are 1) is the system of open List proportional effective to select legislative candidates who are chosen by the voters or does it emerge political conflict and fragmentation among the parties; 2) does it give any advantages for major parties and oppositely disadvantages minor political parties; 3) is the law can develop simple multiparty system as mentioned in the Law number 31 year 2002 on Political Party. To answer those question, this research applies qualitative approach and the category of the research is descriptive analytic. Primary data collection is examined by using in-depth interview with seven key informants and tracking transcript of codification sessions of the law. is also supported by secondary data such as the result of election in 2004 and literature study. Theories applied in the research to analyze the issues are theory of transition to democracy from O'Donnel, theory of election from Reynolds, and theory of inclusive democracy from Young. The result shows that the system of election applied in the law fail to select legislative candidates chosen by the voters, and even raises problems for elected candidates. The law gives advantages for major parties in term of over-representation and disadvantages minor parties in term of under-representation. The Law of Election has not developed simple multiparty system, even though the implication is degradation the number of political parties which involve in the election. The theoretical implication of the research is that theory of transition to democracy from O'Donnel is relevant with the result of the research, especially for major parties such as Indonesian Democratic Party-Struggle and Golkar, which tend to maintain their power to their voters and minor parties in the codification of the law.

Abstrak :
Pada saat Partai Buruh berkuasa di Canberra, mereka menghadapi dua persoalan yaitu : pertama, persoalan intern yaitu terpuruknya perekonomian nasional Ausatralia diakibatkan hutang luar negeri yang membengkak. Ke dua, persoalan ektern yaitu perubahan tatanan hubungan internasional yang drastis dikarenakan runtuhnya Uni Soviet, dan issue-issue internasional pun turut berubah.

Perubahan tersebut, malah dijadikan jalan keluar pemerintah Australia untuk menggairahkan kembali perekonomian nasionalnya dengan merespon usulan pemerintah Jepang tentang pembentukan suatu komunitas ekonomi di kawasan Asia Pacific yang kemudian dikenal dengan sebutan APEC. Kawasan Asia Pasifik, bagi pemerintah Australia merupakan pasar yang potensial bagi barang-barang komoditinya. Sehingga akan meningkatkan devisanya. Upaya yang dilakukan pemerintah Australia tersebut sebagai daya tarik penulis untuk mengkajinya secara lebih mendalam.

APEC adalah sebuah kerjasama regional yang sifatnya terbuka (Open Regionalism), multilateral dan informal. Sehingga negara-negara kawasan bisa saling berdialog membahas persoalan ekonomi kawasan dan dunia tanpa adanya hambatan ideologi, dan politik. Jelas hal ini sangat menguntungkan pemerintah Australia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya yaitu perbaikan ekonomi domestiknya. Sehubungan hal itu, maka penulis menggunakan Teori National Interest dan Open Regionalism atau New Face of Regionalism. Dalam teori national interest, penulis mengambil pemikiran dari Fred.A. Sondermann yaitu setiap negara pada umumnya akan mengupayakan tercapainya target minimal dari kepentingan nasional yang berupa national survival.

Wacana tentang Open Regionalism sebagai alternatif pemecahan masalah kawasan muncul setelah usainya perang dingin (Post Cold War). Masyarakat internasional tidak lagi terkotak-kotak secara ideologi. Sehingga memungkinkan terjadinya kontak terbuka antar negara yang pada akhirnya mendorong munculnya suatu kerjasama regional.

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa dalam rangka membangkitkan kembali perekonomian nasionalnya yang sedang terpuruk, pemerintah Australia sangat mengharapkan forum kerjasama ekonomi regional Asia Pasifik (APEC). Menurut pandangan pemerintah Australia, wadah kerjasama ekonomi tersebut sangat sesuai dengan perkembangan dunia saat ini yang interdependensi. Dalam hal ini, pemerintah Australia tidak lagi dibayang-bayangi ketakutan terhadap ancaman bahaya komunis lagi terutama dari Uni Soviet. Dan, ia dapat dengan bebas meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara yang secara ideologi berbeda, seperti RRC, Vietnam dan lainnya.

Abstrak :
Pada tahun 1996, masyarakat Australia dikejutkan dengan munculnya seorang politisi baru, Pauline Hanson, yang membangkitkan kembali perdebatan publik mengenai kebijakan multikulturalisme dan imigrasi dari Asia. Hal yang menjadi perhatian adalah sikap anti-Asia yang ditunjukan oleh Pauline Hanson ternyata mendapatkan dukungan masyarakat Australia dalam pemilihan umum Federal 1996 dan Pemilihan umum Queensland tahun 1997. Fenomena Pauline Hanson tentunya tidak dapat muncul begitu saja, tetapi ada beberapa faktor yang mendorong kebangkitannya. Perkembangan domestik masyarakat Australia memegang peranan penting dalam membentuk dukungan dari masyarakat, sementara itu terdapat pula beberapa perkembangan politik internasional terutama di Asia yang turut mendorong munculnya fenomenon ini. Pauline Hanson dapat diindentifikasi sebagai gerakan radikal kanan baru yang sebelumnya telah berkembang di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Gerakan ini dapat muncul dan berkembang di negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi, jumlah pengangguran meningkat sementara itu jumlah pengangguran semakin banyak. Para penganut gerakan ini menawarkan formula politik yang anti-imigran, anti-globalisasi dan kebijakan ekonomi yang nasionalistik. Dalam menganalisa fenomenon ini digunakan teori-teori yang berkembang di Amerika Serikat dan Eropa dari Herbert Kitschelt, Leonard Winenberg, Joseph H. Caren. Sementara itu dalam mencari gambaran hubungan internasional dari fenomenon yang dibahas, dipergunakan teori citra (image) yang dikemukakan oleh Kenneth E. Boulding dan R. Holsti. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengandalkan data dan informasi yang dianggap relevan. Fenomenon Pauline Hanson menunjukkan dua hal : pertama, krisis identitas yang belum teratas; kedua, krisis ekonomi yang belum selesai. Hal ini diakibatkan oleh kebijakan multikulturalisme dan imigrasi yang meningkatkan jumlah penduduk imigran dari Asia. Sementara itu, dalam jangka dua dekade terakhir, kebijakan ekonominya belum dapat mengatasi masalah ekonomi nasional sehingga angka pengangguran terus meningkat dan kesejahteraan hidup. Akibatnya timbul sentimen negatif terhadap imigran Asia, penegasan kembali superioritas budaya Inggris dan penolakan atas globalisasi dunia.

Abstrak :
Hubungan Indonesia - Australia sejak masa kemerdekaan Indonesia sampai saat ini selalu mengalami pasang surut. Ditambah lagi ketika Timor Timur bergabung dengan Indonesia, Australia melihatnya sebagai perwujudan nafsu ekspansionisme dari Indonesia. Pers-pun banyak memberikan liputan berita yang bernada negatif tentang Indonesia. Apalagi ketika lima wartawan Australia tewas pada pertemuan di Balibo Sejak itu liputan pars selalu menyudutkan posisi Indonesia. Peran Pers dalam memberikan input bagi para pengambil kebijakan di Australia sangatlah besar, terutama berkaitan dengan masalah Indonesia. Dalam melihat sejauh mana Faktor Pers Dalam Politik Luar Negeri Australia Terhadap Indonesia Dalam kasus Timor Timur Pasca Jajak Pendapat, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimana liputan pers Australia tentang masalah Timor Timur pasca jajak pendapat ? 2). Bagaimana pengaruh liputan pers tersebut pada kebijakan politik luar negeri Australia terhadap Indonesia ? Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana pandangan pers Australia terhadap kasus Timor Timur pasca jajak pendapat, dan menjelaskan bahwa pers memiliki pesan dalam Hubungan Intemasional serta memaparkan peranan pers dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah model aktor rasional yang di ajukan oleh Graham Allison, proses pembuatan kebijakan luar negeri Australia dari Mediansky serta pendapat Cohen bahwa pers juga mempengaruhi kebijakan luar negeri dari input-input yang di terima oleh para pengambil kebijakan. Adapun metode yang di pakai dalam tesis ini adalah melalui analisis isi berita dari surat kabar The Australian dan The Canberra Times yang terbit dari tanggal 30 Agustus yaitu Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur sampai dengan tanggal 16 September 1999 sebagai tanda pemutusan kerjasama keamanan Indonesia -- Australia yang menandakan hubungan bilateral yang terendah antara kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah berita yang begitu banyak , letak berita dan isi berita serta tema dan artikel banyak memberikan input bagi para pangambil kebijakan luar negeri Australia khususnya Perdana Menteri (eksekutif). Begitu juga dari analisis jenis imbauan pesan yang diungkapkan oleh Jalaluddin Raahmat, artikel yang terdapat di kedua surat kabar tersebut banyak menggunakan imbauan motivasional dan imbauan emosional yang memberikan input kepada pengambil kebijakan untuk mengeluarkan kebijakan tentang pengiriman pasukan dan pemberian bantuan kemanusiaan keapada Timor Timur. Dengan demikian apa yang di ungkapkan oleh Perdana Menteri Australia sendiri, kemudian oleh Harold Crouch, mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia Wirjono dan Kim Beazley serta Derek Manangka bahwa para ikut memanasi dan mempengaruhi hubungan Indonesia - Australia dapat di tunjukkan melalui penelitian ini.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis tentang Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Australia - Indonesia (1995-1999): Studi Kasus Pembatalan Persetujuan Pemeliharaan Keamanan Hubungan bilateral Australia dengan Indonesia mencapai titik terendah dan sempat memanas karena masalah Timor Timur pada masa pemerintahan Howard (Australia) dan Habibie (Indonesia), yang antara lain berakibat pada pembatalan secara sepihak oleh Indonesia, Persetujuan Pemeliharaan Keamanan Australia - Indonesia pada 16 September 1999. Pembatalan persetujuan keamanan tersebut disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam negeri sendiri (internal) dan faktor-faktor yang berasal dari luar (eksternal). Sejauh mana faktor tersebut berpengaruh, dalam studi kasus pembatalan persetujuan keamanan Australia - Indonesia, adalah permasalahan pokok yang diangkat dalam tesis ini. Persetujuan pemeliharaan keamanan tersebut temyata tidak dapat berfungsi dan tidak dapat digunakan ketika terjadi krisis di Timor Timur. Padahal dalam kesepakatan tersebut kedua belah pihak telah sepakat akan mengadakan konsultasi bila salah satu pihak menghadapi kesulitan yang menyangkut kepentingan keamanan bersama dan bila perlu mengambil tindakan bersama atau sendiri-sendiri sesuai dengan proses pads masing-masing pemerintahnya. Hal ini jugs menunjukkan tidak berfungsinya forum menteri kedua negara, khususnya . antar Menteri Pertahanan kedua negara dalam mendiskusikan masalah Timor Timur. Untuk membahas permasalahan dalam tesis ini menggunakan teori-teori politik internasional mengenai konsep kebijakan luar negeri dari KJ.Holsti, }toward Lentner, Lloyd Jensen, Harold dan Margaret Sprout, serta Stephen L.Spiegel. Juga dicoba menggunakaan konsep persepsi dari Bruce Russet dan Harvey Starr untuk menganalisa persepsi para aktor politik kedua negara dalam konteks hubungan internasional kedua negara dalam masalah Timor Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengandalkan data dan informasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan persetujuan keamanan tersebut sebagai reaksi atas aksi dan sikap Australia terhadap Indonesia yang berlebihan dalam masalah Timor Timur. Namun sikap dan tindakan Australia tersebut berawal dari adanya anarkis dan pelanggaran HAM di Timor Timur pasca jajak pendapat.